Menu

Visi Dan Misi Kabupaten Sragen

Oct
29
2014
by : 1. Posted in : blog

Visi Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2011 yaitu “SRAGEN MENJADI KABUPATEN CERDAS.” Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2011 ini merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2006 – 2025. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2011 menurut Bupati/Wakil Bupati terpilih ketika pencalonan Cabup/Cawabup adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Sragen ASRI yang dilandasi oleh kemandirian, kemajuan dan penegakan supremasi hukum didukung oleh SDM berkualitas yang bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil pertanian, industri, pariwisata, perdagangan/jasa, kesehatan berwawasan lingkungan dalam ranka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”
Operasionalisi dari visi RPJPD kedalam visi RPJMD versi Bupati/Wakil Bupati terpilih adalah bahwa tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin sebagai mana dirumuskan dalam visi RPJPD, untuk jangka 5 tahun mendatang akan direalisasikan melalui terwujudnya Sragen yang dilandasi oleh kemandirian, kemajuan dan penegakan supremasi hukum didukung oleh SDM berkualitas yang bertumpu pada : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Hasil Pertanian, Industri, Pariwisata, Perdagangan I Jasa dan Kesehatan Berwawasan Lingkungan.
Yang dimaksud keadilan dan kesejahteraan lahir bathin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah tercukupinya kebutuhan hidup lahir dan bathin yang berkeadilan bagi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat Kabupaten Sragen sebagai bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Yang dimaksud dilandasi oleh kemandirian, kemajuan dan penegakkan supremasi hukum adalah kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan dengan kekuatan sendiri melalui penguasaan IPTEK dan dipatuhinya seluruh aturan hukum yang berlaku.
Yang dimaksud SDM berkualitas adalah SDM yang mampu menguasai IPTEK, dan mengembangkan produk-produk unggulan hasil pertanian, industri, pariwisata, dan perdagangan/jasa.
Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen berupaya keras ingin mewujudkan rakyat yang unggul, produktif, dan sejahtera lahir bathin. Upaya tersebut tidak lain adalah merupakan
upaya yang sangat tepat oleh karena di dalamnya terkandung unsur-unsur responsif terkait situasi kondisi dan kebutuhan Sragen, bijak terkait dengan ketepatan pilihan upaya, dan pintar terkait dengan tingkat pemahaman persoalan dan pilihan upaya pengatasan. Ringkasnya upaya diatas merupakan upaya yang cerdas. Oleh sebab itu, berdasar uraian diatas maka penjabaran visi Kabupaten Sragen 2006 – 2011 dirumuskan sebagai berikut: “Sragen menjadi Kabupaten cerdas : Kabupaten Sragen terdepan dalam inovasi kepemerintahan yang membangun kepercayaan rakyat, menuju Sragen sejahtera.
Adapun Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen adalah “MEWUJUDKAN RAKYAT YANG UNGGUL, PRODUKTIF, DAN SEJAHTERA” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh masyarakat, pemerintah daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaannya serta fungsi dan peranannya dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi hendaknya mampu melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; memberi petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai serta memberikan petujuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan.
to the situation, condition and the necessities of Sragen, the policy which is related to the appropriateness of efforts alternative, and smart related to the level of knowledge on the problems and the overwhelming effort alternative, In short, above efforts are the smart efforts.
The explanation of Sragen Regency vision 2006-2011 is formulated as follows: “Sragen become the smart regency”: Sragen Regency is the most advance in governmental innovation which build the society’s trust, into the Prosperous Sragen,
Meanwhile the mission of Regional Government of Sragen Regency is to ‘actualize the superior, productive and wealth society”. This mission is a thing which should be maintained or conducted by regional government and its society, as the explanation of vision which has been determined. By the statement of mission it is hoped in order all of society, regional government and the part which have interest could know and recognize its presence and also the function and roles in actualizing vision which has been stated. The formulation of mission in order should be able to include all of massages which exists in vision; giving instruction toward the purpose to be reached and also give any instruction to the target group which will be serviced by regional government and the other interest parties.
r
Surakarta ini. Salah satu hasil inovasinya, pada tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Sragen berhasil membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT), yang sekarang berubah menjadi Badan Pelayanan Terpadu (BPT).
Tujuan utama dari pembentukan BPT ini tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan perijinan dan non perijinan yang prima dalam satu koridor pintu, tanpa harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah ini sadar betul bahwa untuk membangun daerahnya harus dimulai dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi, yang diyakini akan berdampak positif pada perkembangan pembangunan daerahnya. Hal ini terbukti dalam waktu yang relatif singkat dengan adanya respon positif yang berdatangan dari masyarakat. Tidak hanya dari masyarakat luas yang menilai Kabupaten ini selangkah lebih maju dari kabupaten lain, namun juga respon positif yang ditunjukkan oleh pemerintah-pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Buktinya, Sragen dijadikan pilot project pemerintahan yang inovatif terutama dalam hal perijinan. Buntutnya, pemerintah daerah lain berbondong-bondong melakukan kunjungan ataupun studi banding dan menjadikan Sragen sebagai acuan pembangunan untuk daerah masing masing.
Dari respon positif atas inovasi yang dilakukan itulah, Kabupaten yang terkenal dengan sebutan Bumi Sukowati ini terpacu untuk terus berbenah dalam berbagai hal.
Selain terus menciptakan dan mengembangkan inovasi kepemerintahan entrepreneur dengan mengutamakan pelayanan publik yang prima, Sragen juga terus berusaha untuk membangun SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi. Intinya, Pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai program dalam membangun insan-insan daerah yang capable dalam berbagai bidang. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan mewajibkan
setiap anak usia sekolah yang diharuskan menyelesaikan pendidikan hingga minimal SMAatau sederajat. Selain itu, bagi para lulusan sentra pelatihan industri ataupun para lulusan yang berkeahlian khusus harus mempunyai sertifikat sebagai bukti kemampuan dan siap pakai.
Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana Sragen mensiasati tantangan era globalisasi, tantangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, yang kian hari kian menyerbu bumi nusantara. Langkah yang dilakukan yakni Pemerintah Kabupaten Sragen memulai diri dengan membekali warganya dengan terus menerus menggalakkan akan pentingnya penguasaan Bahasa Inggris, pengoperasian komputer serta mendorong masyarakat untuk selalu semangat dalam berwirausaha. Hal ini ditujukan agar bangsa Indonesia yang diawali dari Sragen tidak hanya menjadi bangsa yang hanya mengacungi jempol atas kemajuan yang dicapai bangsa lain namun juga harus bersaing agar patut dipersandingkan dengan negara-negara lain.
Tidak berhenti pada pembangunan SDM saja, Pemerintah Kabupaten Sragen juga menginginkan adanya kemajuan dalam bidang pengelolaan informasi seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006-2011 yakni terwujudnya sistem pelayanan terpadu hingga ke tingkat desa. Kelangsungan dari program ini nantinya diharapkan akan tercapainya arus informasi yang cepat. Artinya pemerintah daerah pun akan cepat memantau serta menindaklanjuti berbagai hal up to date terutama kepentingan mendesak yang harus segera di follow up dari unit pemerintahan terkecil yakni ditingkat desa. Hal ini juga akan meminimalisir kepentingan kepentingan menyimpang serta kontrol lebih sehingga pemerintahan yang bersih tidak menjadi isapan jempol belaka, namun memang benar adanya.
Disamping pengembangan inovasi dalam berbagai bidang serta perencanaan pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi, Pemerintah Kabupaten Sragen juga berkeinginan untuk mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis desa. Dengan program inovasinya melalui pembentukan tim marketing, pemerintah sebagai induk semang para perajin siap sedia membantu dalam meningkatkan pemasaran produk-produk unggulan daerah. Tidak menutup kemungkinan, melalui tim marketing dan dinas terkait, pemerintah akan melakukan market research atas produk luar Sragen yang kompetitif guna meningkatkan mutu produk lokal.
Sementara itu, sektor pariwisata pun tidak ingin ketinggalan untuk digarap oleh kabupaten yang terkenal dengan wisata purbakalanya ini. Sragen mengiginkan pembentukan daerah tujuan wisata yang kompetitif melalui pengembangan budaya daerah dengan menentukan kebijakan yang difokuskan

pada peningkatan promosi secara intens. Seiring dengan pemasaran yang dilakukan, pemerintah juga terus membenahi mutu layanan, salah satunya yakni penyediaan sarana dan prasarana wisata yang memiliki keunggulan srategis. Seperti di Waduk Kedung Ombo misalnya, untuk memanjakan pengunjung, Sragen membuka dan memperbaiki akses jalan menuju waduk terbesar se-Jawa tersebut. Selain itu, pembenahan SDM pariwisata juga dilakukan melalui pelatihan yang relevan. Tersedianya guide-guide professional di Sangiran contohnya, akan memberi kepuasan tersendiri bagi para pelancong lokal maupun mancanegara yang hendak berburu pengetahuan tentang cikal bakal manusia dan situs purbakala di tempat wisata yang dikenal paling lengkap temuan fosilnya ini.
Mengekor pembangunan sektor pariwisata, Sragen juga sadar betul bahwa selain memperkenalkan daerahnya, yang terpenting lagi adalah bagaimana Sragen menggenjot masyarakatnya untuk mandiri serta menerapkan pola hidup sehat baikjasmani dan rohani serta peduli kelestarian lingkungan.
Kesemuanya itu tentunya untuk mewujudkan Sragen yang asri menuju Sragen Smart Regency guna menyongsong misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sragen Tahun 2006-2011 yakni mewujudkan rakyatyang unggul, produktifdan sejahtera.
arah dan kebijakan
1. UMUM
Dalam rangka mencapai misi Kabupaten Sragen tahun
2006 – 2011 diperlukan Kebijakan Umum yang akan menjadi panduan dalam melakukan langkah kerja berupa program- program pembangunan dan kegiatan. Kebijakan yang harus dijadikan acuan meliputi:
A. Penataan Kembali Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penataan kembali sistem ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal tersebut diupayakan untuk memperkuat serta menyempurnakan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah yang didukung sumber daya apatur yang memiliki komitmen dan kompetensi, professional, demokratis, akuntabel, respontif, efektif, efesien, dan merakyat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, diharapkan akan mampu bertahan dari berbagai guncangan dan krisis serta mewujudkan satu sistem pemerintahan daerah yang baik dan bersih (clean and good governence). Kebijakan diarahkan pada:
1. Penyusunan kondisi awal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah secara komprehensif integral. Kondisi awal inilah yang dijadikan sebagai referensi dasar bagi kebijakan penataan struktur APBD, penataan personalia, dan pemberdayaan sumber daya manusia serta kebijakan Pemerintah dan pembangunan selanjutnya. Dengan penguasaan kondisi awal yang lengkap, utuh dan komprehensif maka program-program pembaharuan, penyelesaian masalah, evaluasi, dan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif serta dapat dipertanggung-jawabkan.
2. Penataan kembali personalia aparatur daerah dan pemanfaatan sumber daya manusia berdasarkan administrasi dan hukum yang berlaku. Penataan tersebut semakin aktual, urgen, dan relevan dilaksanakan karena masih adanya indikasi rendahnya pemahaman aparat tentang hakikat otonomi daerah dan praktik-praktik KKN yang tidak mengalami penurunan. Meskipun jajaran eksekutif berfungsi sebagai fasilitator, namun tetap memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan membangun aparatur pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa dan dalam rangka suksesnya pemberdayaan masyarakat
B. Mengurangi jumlah penduduk miskin, melalui berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sekaligus dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran. Kebijaksanaan ini diarahkan agar dapat mengurangi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk itu program dan kegiatan harus diarahkan kepada kebutuhan mendasarkan bagi masyarakat miskin.
C. Meningkatkan jumlah dan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) di Kabupaten Sragen, baik SDM aparatur pemerintahan (eksekutif dan legislatif) maupun SDM masyarakat secara keseluruhan, menekan jumlah penduduk dan melaksanakan Keluarga Berencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintahan, agar kinerjanya dapat lebih professional, jujur mampu memimpin dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan memberikan perhatian dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
D. Penataan kembali hubungan kerja yang lebih fungsional, proposional dan terbuka secara kelembagaan baik internal maupun eksternal termasuk seluruh komponen masyarakat dengan cara:
«
1. Memperkuat budaya dan etos kerja keras dan cerdas baik aspek keterampilan, profesi, dan idealisme pada jajaran eksekutif sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara termasuk didalamnya disiplin, hirarkis, dan loyal serta berwawasan kebangsaan. Dengan demikian, mampu mengembangkan ide-ide dan gagasan segar dalam setiap pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak terperangkap pada iklim rutinitas kerja, status quo/jumud, sektoral, dan insidental.
2. Memperbanyak komunikasi dialogis dengan unsur pimpinan DPRDI Fraksi/ Komisi DPRD sebagai mitra kerja. Dengan langkah ini diharapkan dapat mencegah adanya berbagai bentuk kesenjangan komunikasi, informasi, pemikiran, pemahaman dalam melihat satu permasalahan yang harus ditangani. Dalam kaitan ini perlu juga dirintis komunikasi dengan para anggota dewan yang mewakili daerah Sragen ditingkat propinsi dan pusat yang diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan daerah dan permasalahan daerah, khususnya dalam bidang dana.
3. Meningkatkan komunikasi yang dialogis dengan komponen masyarakat, terutama kelompok kritis masyarakat (Ulama, LSM, ormas, cendikiawan, wartawan, dan Iain-lain) dalam rangka pemberdayaan SDM baik jajaran supra strukturpolitik maupun infra struktur politik. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat.
4. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menutup peluang adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Struktur APBD sampai saat ini tetap menggambarkan adanya ketergantungan yang besar pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Perbaikan struktur APBD secara otomatis harus dilakukan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang disertai pemutakhiran data, evaluasi, serta analisis penetapan target. Upaya peningkatan PAD yang bersekuensi adanya beban bagi masyarakat, harus diimbangi dengan peningkatan mutu layanan dan pengabdian serta terus menerus digalakkannya upaya menutup peluang terjadinya KKN, sehingga peningkatan PAD tersebut tidak hanya berkesan membebani rakyat.
5. Pembenahan dan pemberdayaan Pemerintahan Desa termasuk upaya penyelesaian masalah yang timbul serta nasib kesejahteraan Perangkat Desa. Peduli Reformasi Desa tahun 1998 yang lalu telah mampu mengungkap informasi berbagai kasus dan masalah yang berkaitan dengan aspek kempemimpinan dalam menyelenggarakan
pemerintahan desa. Seluruh kasus yang ada harusdi tangani serta dituntaskan. Selain itu, diperlukan upaya pembenahan, keteladanan, edukasi, komunikasi, dan informasi secara terprogram serta pengembangan merit sistem yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Namun demikian, berbagai permasalahan yang dihadapi para perangkat desa harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan, nasib, serta penghargaan yang diharapkan aparat desa, melalui pemikiran yang komprehensif integrat pranata dan hukum yang handal.
E. Memperluas peyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Sragen sehingga TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) akan semakin meningkat, sementara TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) akan semakin menurun. Kebijakan ini diarahkan untuk perluasan kerja melalui penyerapan tenaga kerja, sistem pada karya, informasi pasar kerja, online pasar kerja, penyelesaian kasus ketenagakerjaan, meminimalisir kasus ketenagakerjaan dan meningkatkan standar kesejahteraan tenaga kerja serta mendorong terbentuknya organisasi ketenagakerjaan.
F. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap kearah yang lebih baik di masa-masa yang akan mendatang (baik untuk pendidikan formal maupun non formal), sehingga tingkat pendidikan penduduk yang lulus dari berbagai jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun jenjang pendidikan tinggi semakin meningkat. Kebijaksanaan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan biaya yang terjangkau. Di samping itu, juga perlu secara terus menerus ditingkatkan pembangunan sarana dan prasarananya, perbaikan bantuan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahaan, dan kelembagaan pendidikan, serta organisasi terhadap seni budaya.
G. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan secara bertahap ke arah yang lebih baik di masa-masa mendatang, sehingga produktivitas dan kesehatan penduduk semakin membaik, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya tingkat kematian bayi/balita yang dilahirkan, semakin rendahnya tingkat kematian ibu melahirkan; semakin rendahnya tingkat gangguan penyakit; serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, juga perlu peningkatan penyediaan sarana-sarana kesehatan dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, mengembangkan pelayanan
spesialis hingga tingkat paling rendah serta mencanangkan konsep paradigma sehat secara lintas sektoral.
H. Penghematan dan penguatan sistem kemasyarakatan yang majemuk. Hal tersebut sebagai modal dasar di dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan bersatu dalam kerangka filosofi kepemimpinan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Dengan kebijakan ini diharapkan masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan namun dillibatkan dalam pembangunan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Kebijakan diarahkan pada upaya membangun tradisi diadakannya paparan tentang program- program pembangunan di wilayah yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat.
I. Mengurangi tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah secara berlebihan dari pemerintah pusat, melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan daerah melalui berbagai model kemitraan dengan masyarakat maupun pihak swasta atau dunia usaha. Kebijakan ini diarahkan dengan mengali potensi PAD dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat perekonomian masyarakat, di samping itu juga perlu mengoptimalkan potensi wilayah dengan prioritas pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan melahirkan kerja sama dengan dunia usaha dan perguruan tinggi.
J. Menciptakan iklim usaha dan produktifitas hasil-hasil industri kerajinan dan industri rumah tangga yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan produk di luar Kabupaten Sragen baik dalam skala regional maupun nasional bahkan internasional. Di samping itu perlu meningkatkan produktivitas, efesiensi inovasi dan jaringan Kelompok Sosial Masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan dunia usaha andalan UKM, IKM, pariwisata dengan membuka peluang investasi untuk sektor industri menengah dan pertambangan serta memperbaiki iklim usaha yang kondusif.
K. Mengurangi tingkat kesenjangan laju pertumbuhan dan pembangunan antar wilayah, khususnya antarSWP (Sub Wilayah Pengembangan) di Sragen dan meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah kecamatan maupun SWP dan wilayah strategis antar wilayah-wilayah yang masih terisolir.
L. Menjaga keseimbangan dan kelesatarian alam, melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan tujuan utama untuk mengurangi tingkat kerusakan alam/lingkungan dan mengurangi berbagai macam limbah hasil industri dan rumah tangga dalam berbagai bentuknya, baik padat, cair maupun gas.
M. Kebijakan Lintas Kewilayahan. Sekalipun suatu daerah secara administratif pemerintahan berdiri sendiri, namun i dalam kenyataan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, perlu dilakukan kerjasama yang saling menghormati dan saling menguntungkan diantara daerah- daerah, misalnya dengan daerah perbatasan dan daerah non perbatasan wilayah kabupaten yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, permasalahan lintas kewilayahan tersebut perlu adanya pencermatan secara khusus melalui penyusunan program-program lintas kewilayahan, agar dengan demikian pelaksanaan pembangunan lintas wilayah dapat mencapai sasaran j secara efisien dan efektif serta dapat sinkron dan harmonis | dengan wilayah kabupaten tetangganya.

2. keuangan daerah
Kondisi perekonomian nasional sangat berpengaruh pada perekonomian di daerah. Artinya, apabila pendapatan nasional mengalami peningkatan maka diharapkan akan berdampak pada meningkatnya anggaran pemerintah pusat pada pos bagian pendapatan di daerah. Jika hal ini berwujud, maka dari anggaran ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan lokal serta pembangunannya.
Pada kurun waktu tahun 2001 hingga 2005 pertumbuhan nasional menunjukkan peningkatan dari 3,83% pada tahun 2001 dan meningkat menjadi 5,13% pada tahun 2004. Peningkatan yang signifikan juga terlihat dari kinerja perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2001, yakni sebesar 3,59% pada tahun 2001 menjadi 5,13% pada tahun 2004.
Tidak ketinggalan pula dengan Kabupaten Sragen. Dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pmerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen tahun 2007 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) antara tahun 2001 hingga 2005 mengalami peningkatan yakni dari 2,96% menjadi 5,16%. Meningkatnya laju perekonomian tersebut mayoritas dipengaruhi oleh beberapa indikator utama, yakni dari sektor pertanian, industri dan perdagangan. Ketiga faktor itu merupakan sektor andalan yang banyak mendukung kelangsungan perekonomian Bumi Sukowati. Sumber pendapatan utama dari kabupaten Sragen adalah sektor pertanian, mengingat kondisi fisik Kabupaten Sragen yang merupakan dataran dengan ketinggian antara 75-300 m diatas permukaan laut dengan relief datar hingga bergelombang dimana sebagian besarnya adalah lahan pertanian, terutama di wilayah Sragen bagian selatan yang luas lahan basahnya mencapai 39.000 Ha lebih dan lahan kering mencapai 54.000 Ha lebih.
Pemerintah Kabupaten Sragen menentukan arah

kebijakan anggaran pembiayaan daerah yang ditujukan bagi keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak lagi membebani dan menunggu likuiditas keuangan daerah. Kelebihan sumber penerimaan pembiayaan daerah perlu diarahkan untuk memperkuat dana cadangan kabupaten ini. Hal ini disadari sangat penting karena pemerintah daerah setempat sadar bahwa dimasa yang akan datang sumber-sumber penerimaan relatif semakin terbatas, sementara tuntutan kebutuhan kegiatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Begitu juga halnya dengan berbagai kegiatan yang terus meningkat sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang tentunya membawa konsekuensi harus tersedianya jumlah dana yang cukup besar.
Dari fakta yang ada tersebut, Sragen tentunya terus berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan solusi dalam rangka memperkuat posisi dana cadangan, salah satunya yakni bagaimana menggali segala potensi yang dimiliki Bumi Sukowati serta menerapkan pola kerjasama dengan pihak ketiga, karena berkembangnya peluang usaha dan investasi bagi masyarakat yang merupakan harapan pemerintah daerah ini diyakini pastinya akan mendatangkan kemakmuran bagi rakyatnya, suatu cita cita yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah daerah di negeri ini.
Dalam rangka mencapai proyeksi pencapaian pendapatan, Pemerintah Kabupaten Sragen menelorkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. Yang pertama adalah kebijakan untuk menggali sumber pendapatan baru. Selain itu, pemerintah juga melakukan pendekatan yang intens dalam hal pembinaan serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi. Seperti halnya retribusi, fenomena pajak di negeri ini memang belum ada hasinya. Di satu sisi, masyarakat berkeinginan kuat untuk selalu mendapatkan fasilitas baik sarana prasarana maupun fasilitas dalam bentuk lainnya namun mereka sendiri masih enggan untuk menyetorkan pajak. Padahal, jika hal itu disadari oleh masyarakat serta adanya pengelolaan pajak secara benar oleh insan pemerintahan, maka perwujudan pembangunan akan dapat terlaksana.
Hal yang tidak kalah gencar dilakukan oleh Sragen adalah adanya inovasi dalam rangka memupuk kepercayaan masyarakat luas untuk menciptakan iklim usaha yang baik. Dengan terciptanya iklim yang mendukung usaha pastinya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten yang terletak di ujung paling timur Propinsi Jawa Tengah ini. Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan geliat usaha yakni melalui pembenahan dalam kemudahan proses perizinan, pengadaan program pelatihan ketrampilan kerja serta diwujudkannya program
«

Dalam menjalankan roda kepemerintahan, suatu pemerintah daerah mempunyai visi misi tersendiri untuk mewujudkan cita-cita kepemerintahanya. Dalam visi misi tersebut nantinya akan tertuang program-program yang akan dilaksanakan oleh semua jajaran serta insan pemerintah dengan bergandengan tangan dengan segala pihak.
Untuk mewujudkan pembangunan seperti yang termaktub dalam Rencana Pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Sragen menyadari perlunya melakukan langkah- langkah inovasi.
Ada beberapa langkah besar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam berinovasi untuk mewujudkan Sragen yang cerdas. Langkah awal yang dilakukan adalah reformasi birokrasi sebagai wujud pembenahan aspek- aspek internal kelembagaan pemerintah daerah. Pembenahan ini salah satunya meliputi restrukturisasi perangkat Pemkab. Gebrakan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) yang belum diterapkan pemerintah daerah lain ini ditekankan pada desain kelembagaan pemerintah daerah yang miskin tapi kaya fungsi serta berbentuk manajemen kecil dengan kapasitas besar dan optimal.
Sementara itu, menyusul reformasi birokrasi, Sragen menggelar program inovasi unggulan yang ditetapkan yakni memajukan perekonomian dengan berwirausaha. Gebrakan
yang dilakukan adalah dengan membuka akses terhadap perizinan. Hal ini menjadi prioritas utama karena pengalaman masyarakat dan dunia usaha di Indonesia menunjukkan pengalaman pahit saat harus berhadapan dengan birokrasi dalam hal pengurusan perijinan dan non perijinan lainnya, terlebih ketika kebijakan otonomi daerah diberlakukan. Beranjak dari keinginan untuk mewujudkan suatu mekanisme pelayanan bagi masyarakat yang cepat, efisien dan biaya terjangkau itulah kemudian pada tahun 2002 Pemkab. Sragen mendirikan Unit Pelayanan Terpadu, yang sekarang telah berkembang menjadi Badan Pelayanan Terpadu (BPT). Pemangkasan jalur birokrasi pelayanan publik menghasilkan implikasi positif terhadap proses pengurusan dan penyelesaian pelayanan perijinan. Begitu pula kepastian serta transparansi kebijakan memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat.
Hasil dari inovasi ini, kini hampir semua perusahaan di wilayah Sragen mulai dari yang berskala kecil hingga perusahaan menengah dan besar telah mengantongi ijin SIUP. Setiap pengusaha pun merasa lega karena usahanya telah resmi terdaftar. Berkat kemudahan dan transparansi itu pula, pemohon ijin SIUP mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, pemohon SIUP pada tahun 2002 sebanyak 353 dan jumlah tersebut meningkat dua kali lipat pada tahun 2003, yakni 702 pemohon.
Gebrakan lain yang telah dilakukan Pemkab. Sragen adalah pembentukan Lembaga Ad-Hoc, yakni Unit Marketing dan Engineering Service. Pembentukan lembaga adhoc sebagai unit fungsional tersebut meskipun secara struktur tidak tercantum namun mengemban fungsi yang justru menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan agar lebih optimal. Program reformasi birokrasi lain yang juga dilaksanakan yaitu pengembangan fungsi Satuan Kerja (Satker), yaitu pembenahan kinerja yang diarahkan pada optimalisasi fungsi satuan kerja di lingkungan Pemeritah Kabupaten Sragen sebagai revenue, production dan training center. Intinya, pemerintah mengupayakan pengalihan fungsi pemerintah yang’telah mempunyai citra sebagai sumber pengeluaran menjadi lembaga pemerintahan yang mendatangkan penghasilan yang sah bagi Pemerintah Kabupaten Sragen.
Langkah selanjutnya menyusul reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah dibawah kepemimpinan Bupati Untung Wiyono ini adalah inovasi dalam re-engineering pelayanan publik dengan penataan pelayanan prima terhadap masyarakat serta inovasi pemberdayaan masyarakat.
Berkat kerja keras aparat pemerintahan bersama-sama dengan semua pihak akhirnya Sragen berhasil menggondol berbagai peghargaan. Tidak main-main, sejak tahun 2004, Kabupaten yang BPT-nya dijadikan sebagai pilot project oleh kabupaten lain di Indonesia ini telah dianugerahi 33 penghargaan.

infrastruktur dan lingkungan bisnis
Sragen terletak di wilayah paling timur Propinsi Jawa Tengah. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur dan sebagai pintu gerbang perbatasan antar propinsi, kondisi ini tentunya sangat menguntungkan. Sebagai jalur utama pintu gerbang perbatasan, Sragen memiliki jaringan jalan raya yang memadahi, yakni jalan negara, jalan propinsi, jalan kabupaten dan lintasan jalur kereta api yang melintasi daerah Sragen di bagian Selatan dan Barat. Selain fasilitas transportasi darat, Kabupaten Sragen juga didukung oleh fasilitas transportasi udara dari Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta, yang berjarak kurang lebih 45 km serta dapat dicapai dengan perjalanan mobil dalam waktu sekitar 45 menit. Begitu pula dengan transportasi laut. Sragen yang masuk ke dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah memiliki akses ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang dapat ditempuh selama tiga jam melalui perjalanan darat.
Selain fasilitas transportasi yang selalu dijaga oleh pemerintah, Sragen juga memiliki sarana listrik, air bersih serta telekomunikasi yang memadai. Menyadari pentingnya sarana infrasruktur, pemerintah sadar betul untuk memelihara fasilitas tersebut guna kepentingan rakyat, agar selalu terjaga dan dalam kondisi baik.

Letak Kabupaten Sragen yang sangat strategis, sangat menguntungkan untuk kegiatan bisnis. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Timur dapat diandalkan menjadi lahan investasi bagi para pebisnis yang hendak melebarkan sayap bisnisnya di berbagai bidang, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata. Selain sarana penunjang bisnis seperti perbankan, pusat perbelanjaan serta penunjang lainnya, kabupaten yang terkenal dengan perajin batiknya ini siap memanjakan para calon investor dan para businessman dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan yang dapat dipercaya, cepat, murah, efisien dan transparan melalui BPT (Badan Pelayanan Terpadu). Selain itu, kondisi sosial, politik dan keamanan yang stabil dijamin oleh pemerintah daerah dengan memberikan iklim usaha yang stabil, kondusif dan terkendali. Hal ini tentunya menjadi daya tarik utama bagi para calon investor.
Masyarakat Sragen yang ramah tamah, santun serta berlatar belakang pendidikan yang beragam juga siap menyambut para pelaku bisnis dengan menjadi tenaga kerja yang produktif sesuai dengan masing-masing ketrampilannya serta mampu menempati jabatan di berbagai bidang. Sementara itu, kondisi pertumbuhan ekonomi Sragen yang cukup bagus dan prospektif juga dapat dijadikan pertimbangan utama.
Pusat Perdagangan
^No. Nama Alamat
1 Batik Sukowati Jl. Raya Sukowati No. 300
2 Pasar Shoping Jl. Raya Sukowati
3 Pasar Bunder Jl. KH. Ahmad Yani
4 Sentral Bisnis Batik Jl. Raya Sukowati No. 251
5 Sragen (SBBS)
6
V Semangka masaran Jl. Raya Solo – Sragen KM Masaran Sragen
Swalayan I
No.
Nama
1 Swalayan Luwes
2 Toserba Seka 1
3 Toserba Seka 2
4 Indomaret (waralaba)
5 Toserba Mutiara
6 Toserba Matahari
7 Indomaret (waralaba)
8 Indomaret (waralaba)
V Alfamart (waralaba)

produktivitas dan efesiensi pembangunan. Adapun sarana pendidikan juga ditingkatkan seperti peningkatan jumlah gedung TK, SLB, SD, SMP, SLTA dan perguruan tinggi yang telah mencapai 1.463 pada tahun 2006 untuk mengakomodir lebih dari 167.500 siswa dan 11.740 guru/dosen yang ada. Pada tahun
2007 di Kabupaten Sragen telah dibangun 2 Sekolah Dasar Internasional (International School) dan ditargetkan pada tahun
2008 sekolah internasional tersebut bisa membuka penerimaan siswa baru untuk jenjang SMP dan SMK.
Kabupaten Sragen mentarget predikat Kabupaten Vokasi pada tahun pelajaran 2007/2008 karena telah mencapai jumlah perbandingan siswa SMK dengan SMA 60:40, sebagaimana diprogramkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, dan ada sinergi dunia kerja dan dunia industri dengan lulusan sekolah kejuruan yang ada. Sebagai sarana pendukung telah didirikan 7 SMK kecil dan 2 SMK kelas jauh, 4 SMK Negeri, 29 SMK Swasta.
Struktur umur penduduk Kabupaten Sragen berada pada transisi muda menuju tua. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2003 mencapai 415.787 jiwa, dimana 383.735 jiwa termasuk dalam golongan bekerja (92%) dan 32.052 (7,7%) sedang mencapai pekerjaan. Sedangkan jumlah angkatan kerja sebanyak 465.868 jiwa dengan upah minimum regional (UMR) Rp. 550 ribu. Dari total jumlah penduduk, separuh lebih di antaranya berprofesi sebagai petani. Kabupaten Sragen bahkan sejak era 1970-an telah dikenal sebagai lumbung beras nasional dan pemasok utama kebutuhan pangan rakyat negeri ini.
Kab. Sragen sangat peduli dengan kondisi generasi muda. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi penerus. Baik kualitas dalam pendidikan, ketrampilan, moral maupun kesejahteraan. Adapun program dan kebijakan yang telah dilakukan Pemkab. Sragen antara lain :
Membentuk Badan Diklat dengan program yang telah terencana dengan baik. Badan ini tidak hanya melatih para generasi muda dengan berbagai keterampilan akan tetapijuga membantu memasarkan hasil produksi mereka. Bahkan selama empat tahun terakhir, Badan Diklat telah mendidik lebih dari 600 orang dengan berbagai bidang ketrampilan seperti komputer, bengkel, garment, mebel, dll
Pembangunan Berbasis Desa dimana Pemkab Sragen menempatkan PNS muda di wilayah pedesaan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Melalui dinas terkait Pemkab Sragen juga memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Pendidikan Bela Negara untuk seluruh siswa SLTA (usia 18 – 23 tahun), setiap tahun mendidik 3000 – 3500 siswa.

artikel lainnya Visi Dan Misi Kabupaten Sragen

Tuesday 17 February 2015 | blog

Jasa pembuatan website dan online shop murah, dengan spesifikasi sebagai berikut : Domain 1 tahun Hosting…

Tuesday 5 May 2015 | blog

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI           MENJELASKAN SISTEM…

Sunday 16 August 2015 | blog

  MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI       MENGEMBALIKAN FILE PADA…

Saturday 26 October 2013 | blog

YAYASAN PENDIDIKAN WARGA SURAKARTA SMA WARGA SKA JL. MONGINSIDI No. 21 TELP. 638873 SURAKARTA 57128 RENCANA…