Advertisement
loading...

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV Pasal 10 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan kurikulum 2004 Departemen Pendidikan Nasional berwenang untuk menetapkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, untuk setiap jenjang pendidikan maupun standar kompentensi dan kompetensi dasar bagi setiap mata pelajaran. Sedangkan Pengembangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka membantu sekolah dan pemerintah daerah untuk keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah merasa perlu menerbitkan Pedoman Pengembangan Silabus  untuk setiap mata pelajaran. Sebagaimana kewenangan yang diatur dalam konteks desentralisasi pendidikan maka pendidikan ini dimaksud sebagai alternatif pilihan bagi sekolah atau kabupaten/kota untuk acuan dalam mengembangkan silabus. Panduan Pengembangan Silabus ini berisi rambu-rambu untuk mengembangkan silabus setiap mata pelajaran yang mencakup teori dan konsep dalam menjelaskan standar komptensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  Mudah-mudahan buku panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Testimoni

Filed under : blog, tags: