Menu

skb Instruktur Pegawai negeri Sipil

Oct
22
2014
by : 1. Posted in : blog

 


KEPUTUSAN BERSAMA

         MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA

         DAN

         KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

        NOMOR  :    KEP. 188/MEN/2003

        NOMOR  :    25A TAHUN 2003

 

         TENTANG

          PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

          INSTRUKTUR DAN ANGKA KREDITNYA

          MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  R.I.

          DAN

                 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang       : a.    bahwa  dengan ditetapkannya Keputusan   Menteri    Pendaya-gunaan  Aparatur  Negara  Nomor 36/KEP/M.PAN/ 3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan  Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;

b.    bahwa  untuk   tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan  Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  R.I. dan   Kepala  Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur  dan Angka Kreditnya;

Mengingat          :  1.   Undang-undang   Nomor 8   Tahun    1974   tentang     Pokok- pokok   Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri   Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003   tentang   Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999   tentang   Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  14. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
  15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
  16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP. 219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. ;
  17. Keputusan   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan          :    KEPUTUSAN   BERSAMA   MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  REPUBLIK INDONESIA DAN  KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  TENTANG  PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR  DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

  1. Instruktur, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
  2. Instruktur tingkat terampil, adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu.
  3. Instruktur tingkat ahli, adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu.
  4. Melatih, adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja, dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan dengan metoda pelatihan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
  5. Mengajar, adalah suatu proses interaksi edukatif antara peserta, Instruktur, dan lingkungan dengan metoda pengajaran tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan teori daripada praktek serta diarahkan pada upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya.
  6. Peserta pelatihan, adalah masyarakat, pencari kerja, calon pekerja, pekerja/ Pegawai Negeri Sipil atau swasta, maupun pekerja yang lepas dari pekerjaannya.
    1. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Instruktur dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/ pangkat.
    2. Unit Pelatihan/ pembelajaran, adalah unit kerja yang   memiliki sumber daya manusia, program, fasilitas dan pendanaan dengan tugas pokok dan fungsi melakukan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan untuk mencapai tingkat kualitas keterampilan dan keahlian tertentu dan dikelola menurut sistem tertentu.
    3. Instansi    Pembina   jabatan fungsional Instruktur, adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi  R.I.
    4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.
    5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
    6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/ Walikota.
    7. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Instruktur adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain   yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
    8. Pemberhentian, adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Instruktur dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

 

      BAB II
      USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

       Pasal 2

(1)  Usul penetapan angka kredit Instruktur disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Instruktur yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut:

  1. Lampiran Ia, Ic, atau Ic  untuk Instruktur tingkat Terampil ;
  2. Lampiran IIa, IIb, atau IIc  untuk Instruktur tingkat Ahli ;

(2)  Setiap  usul  penetapan angka  kredit  Instruktur wajib dilampiri dengan :

  1. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan pelatihan dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III,
  2. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan pelatihan dan bukti-bukti   fisiknya, serta   dibuat menurut contoh formulir sebagaimana   tersebut pada Lampiran IV;
  3. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti-bukti   fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana   tersebut pada Lampiran V;
  4. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pendukung kegiatan Instruktur   dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
  5. Surat Pernyataan menjalani kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII;
  6. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh pejabat berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai Ijazah/ Surat    Tanda   Tamat Pendidikan   dan Pelatihan dan/ atau keterangan/ penghargaan yang pernah diterima.

(3)   Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut:

  1. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit   ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
  2. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)  Setiap   usul   penetapan   angka  kredit  bagi Instruktur harus   dinilai   secara seksama  oleh Tim Penilai  dengan berpedoman pada Lampiran I atau Lampiran II Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003.

(2)  Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut   pada Lampiran VIII dengan ketentuan :

a.      Asli Penetapan   Angka   Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan

b.    Tembusan PAK disampaikan antara lain kepada :

(1)     Instruktur yang bersangkutan;

(2)     Pimpinan Unit Kerja Instruktur yang bersangkutan;

(3)     Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

(4)     Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

(5)     Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.

(3)  Apabila  pejabat   yang   berwenang   menetapkan  angka  kredit  berhalangan sehingga  tidak dapat menetapkan angka kredit  sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal  2  ayat  (3)  maka pejabat yang berwenang menetapkan  angka kredit  tersebut  dapat mendelegasikan kepada  pejabat lain satu  tingkat  lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal  15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/ M.PAN/3/2003.

(4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen   tanda   tangan pejabat yang berwenang menetapkan   angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(5)  Apabila  terdapat  pergantian   pejabat  yang berwenang menetapkan angka kredit,  maka spesimen tanda tangan pejabat  yang menggantikan  disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

 

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

(1)  Syarat  pengangkatan   untuk  menjadi  Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003, yaitu :

  1. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat setingkat dengan Instruktur yang dinilai;
  2. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Instruktur; dan
  3. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2)    Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3)    Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4)   Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari Instruktur harus lebih banyak daripada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Instruktur.

(5)   Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Instruktur.

Pasal 5

(1)     Tugas pokok Tim Penilai Instansi Pusat adalah :

  1. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I yang ditunjuk, dalam menetapkan angka kredit Instruktur Madya di lingkungan Instansi Pusat;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2)     Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja adalah :

  1. Membantu Direktur, Kepala Pusat, Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat lain yang membidangi pelatihan dan pembelajaran, yang setara dengan eselon II pada Instansi Pusat, dalam menetapkan angka kredit Instruktur Pelaksana sampai dengan Instruktur Penyelia dan Instruktur Pertama sampai dengan Instruktur Muda di lingkungan Instansi Pusat;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur, Kepala Pusat, Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat lain yang membidangi pelatihan dan pembelajaran, yang setara dengan eselon II pada Instansi Pusat, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3)      Tugas Pokok Tim Penilai Daerah Provinsi adalah :

  1. Membantu Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dalam menetapkan angka kredit Instruktur Pelaksana sampai dengan Instruktur Penyelia dan Instruktur Pertama sampai dengan Instruktur Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuknya, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4)      Tugas Pokok Tim Penilai Daerah Kabupaten/ Kota adalah:

  1. Membantu Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dalam menetapkan angka kredit Instruktur Pelaksana sampai dengan Instruktur Penyelia dan Instruktur Pertama sampai dengan Instruktur Madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuknya yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5)      Dalam hal Tim Penilai Daerah Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena belum adanya pejabat yang memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Daerah Kabupaten/ Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Daerah Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Instansi Pusat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi   R.I.

(6)      Dalam hal Tim Penilai Daerah Provinsi belum dapat dibentuk karena belum adanya pejabat yang memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Daerah Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Instansi Pusat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi  R.I.

(7)      Dalam hal Tim Penilai Instansi Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja di luar Depnakertrans R.I. belum memungkinkan untuk dibentuk, maka penilaian dan penetapan angka kreditnya dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi  R.I.

(8)      Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(9)      Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

(10)    Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  R.I. selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Instruktur.

Pasal 6

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

(2)     Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/ M.PAN/3/2003

Pasal 7

(1)      Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2)      Tugas    pokok   Tim    Penilai     Teknis    adalah    memberikan    saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3)        Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

 

BAB IV
   KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 8

(1)  Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan   kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Instruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)   Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) , dapat dipertimbangkan apabila:

  1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
  3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3)    Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:

  1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4)     Kenaikan   pangkat   bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Instruktur Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b menjadi golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

(5)     Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan :

  1.  Instruktur Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan untuk menjadi Instruktur Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  2. Instruktur Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Instruktur Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(6)      Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi    yang menduduki jabatan :

a. Instruktur Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan untuk menjadi Instruktur Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

  1. Instruktur Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Instruktur Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(7)  Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan :

  1. Instruktur Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan untuk menjadi Instruktur Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  2. Instruktur Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Instruktur Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(8)  Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan Instruktur Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Instruktur Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;

Pasal 9

(1) Instruktur yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan   untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.

(2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Instruktur yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :

  1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
  2. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Instruktur yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.

 

BAB  V

       PENGANGKATAN,  PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Instruktur ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.      Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Instruktur ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX;

2.      Pembebasan sementara dari jabatan Instruktur ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

3.      Pemberhentian dari jabatan Instruktur ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.

      Pasal 11

(1)      Untuk menjamin tingkat kinerja Instruktur dalam pencapaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan Instruktur harus memperhatikan keseimbangan rasio beban kerja organisasi dengan jumlah Instruktur yang ada pada bidang kejuruan atau keahlian yang sejenis.

(2)      Di samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Instruktur harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(3)      Pengangkatan dalam jabatan Instruktur untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah, didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Instruktur tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

 

Pasal 13

(1)      Instruktur Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Instruktur Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Instruktur Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Instruktur Madya, pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2)      Instruktur Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pengembangan pelatihan dan atau pengembangan profesi.

(3)      Instruktur Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan pengembangan pelatihan dan atau pengembangan profesi.

(4)      Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Instruktur juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

  1. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
  2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun1966; atau
  3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Instruktur;
  4. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya; atau
  5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(5)    Instruktur yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap dapat melaksanakan   tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.

(6)     Instruktur yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:

  1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Instruktur diberhentikan dari jabatannya apabila :

1.      Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau

  1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi; atau
  2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

(1)      Instruktur yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Instruktur, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

(2)     Instruktur yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Instruktur, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.

(3)     Instruktur yang ditugaskan di luar jabatan Instruktur dapat diangkat kembali dalam jabatan Instruktur, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Instruktur.

(4)     Instruktur yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Instruktur.

(5)     Instruktur yang telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Instruktur.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Instruktur sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

(1)      Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Instruktur atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.   Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 23, dan 24 atau Pasal 25 Keputusan MENPAN Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003;

b.   Memiliki pengalaman di bidang pelatihan dan pembelajaran sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

  1. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
  2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2)      Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Instruktur ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama lainnya.

(3)      Bagi Instruktur yang karena perpindahan jabatan, memiliki pangkat/ golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Instruktur yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan tersebut sepanjang tidak melampaui jenjang kepangkatan yang ditentukan.

BAB VIII

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

(1)  Pegawai Negeri Sipil di luar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/ 3/2003 telah dan masih melakukan tugas pelatihan dan pembelajaran berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam Jabatan Instruktur melalui penyesuaian dengan ketentuan :

  1. Untuk Instruktur tingkat keterampilan harus memenuhi syarat :

1)    Serendah-rendahnya berijasah SLTA;

2)    Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan

3)    Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

  1. Untuk Instruktur tingkat keahlian harus memenuhi syarat :

1)    Serendah-rendahnya berijasah Strata 1 (S.1)/ Diploma IV;

2)    Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

3)    Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)  Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003.

(3)  Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran V atau Lampiran VI Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu :

  1. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
  2. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
  3. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
  4. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
  5. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

 

(4)  Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Instruktur, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Instruktur dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII.

(5)  Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Instruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Instruktur.

 

Pasal 19

(1)  Penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Instruktur di luar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1Oktober 2003, dan harus selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Maret 2004.

(2)  Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/ inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.

(3)  Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2004, kenaikan pangkat Instruktur sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1)  PNS yang menduduki jabatan Widyaiswara dan tidak memenuhi syarat untuk disesuaikan dalam jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/KEP/M.PAN/1/2001, disesuaikan dalam jabatan Instruktur menurut Keputusan ini.

(2)  Jenjang jabatan Instruktur bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki terakhir dalam jabatan Widyaiswara.

 

 

 

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

 

Pegawai Negeri Sipil di luar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pada saat penyesuaian/ inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya berdasarkan angka kredit yang ditetapkan dalam surat keputusan inpassing dan telah memenuhi syarat lainnya.

 

Pasal 22

Instruktur yang sedang dibebaskan sementara karena :

1.   Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau

  1. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Instruktur; atau
  2. Cuti di luar tanggungan negara;

dan kemudian yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1)  Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Instruktur, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Instansi Pembina Jabatan Instruktur melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Instruktur.

(2)  Untuk meningkatkan kemampuan Instruktur secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :

  1. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Instruktur;
  2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis bagi Instruktur;
  3. Penetapan standar kompetensi Instruktur;
  4. Penyusunan formasi jabatan Instruktur;
  5. Pengembangan sistem informasi jabatan Instruktur; dan
  6. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Instruktur.

 

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 24

 

(1)  Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya, maka nama dan jenjang jabatan Instruktur yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24/MENPAN/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Instruktur Latihan Kerja disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003.

 

(2)   Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Instruktur.

(3)   Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2004.

BAB  X

PENUTUP

Pasal 25

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 26

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini,maka dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII.

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Surat Edaran Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BAKN Nomor SE-02/MEN/1990 dan Nomor 16/SE/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Instruktur Latihan Kerja, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansi yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 29

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal  10 Juli 2003

 

KEPALA                                                                  MENTERI

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA                TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK  INDONESIA

Dto

dto

 

 

HARDIJANTO                                                  JACOB  NUWA  WEA

 

 

 

artikel lainnya skb Instruktur Pegawai negeri Sipil

Wednesday 8 July 2015 | blog

  MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TELEMATIKA SUB SEKTOR PROGRAMMER KOMPUTER     MENGOPERASIKAN BAHASA PEMROGRAMAN…

Friday 3 April 2015 | blog

    MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUB SEKTOR OPERATOR KOMPUTER  …

Tuesday 14 February 2012 | blog

Optimizer OPTIMASI Blackberry #OPTIMASIBlackberry Tips 15 Tips 15: Ilmu #OPTIMASIBlackberry. Hal-hal yang HARUS Anda buang untuk…

Monday 2 March 2015 | blog

  MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TELEMATIKA SUB SEKTOR JARINGAN KOMPUTER DAN SISTEM ADMINISTRASI    …