Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN PERATURAN PERUSAHAAN LAMA PERATURAN PERUSAHAAN BARU

Oct
15
2015
by : Bupeko. Posted in : blog

1. Bab I Pasal 1
4. Atasan Langsung
Adalah Pengurus bidang keusahaan yang meliputi Ketua Bidang Keusahaan yang dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Keusahaan bagian JPU dan Wakil Ketua Bidang Keusahaan bagian personalia,dan atau seorang karyawan yang berada satu tingkat di atas karyawan lain, yang karena jabatannya mempunyai tanggung jawab penugasan, pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap karyawan unit.
2. Bab II Pasal 3 ayat 1
1.6 Karyawan berhak menyampaikan pendapat, masukan dan saran-saran kepada atasannya .
1.7 Karyawan berhak untuk berhenti kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1.8 –
1.9 –

3. Bab IV Pasal 11
6. Ketidak hadiran karyawan dengan suatu alasan yang sah harus diperkuat dengan bukti-bukti yang sah dan harus disetujui oleh Atasan langsung/ Unit/ Kepala Unit/ Pimpinan dengan membubuhkan tanda tangan paraf pada surat penyimpangan yang telah tersedia
4. Bab V Pasal 17
Ayat 1. Dihilangkan , ayat selanjutnya menyesuaikan.
Ayat 1 Sebelum karyawati menjalani cuti hamil/ melahirkan harus mengisi formulir permohonan cuti paling lambat 2 minggu sebelumnya dan disertai surat rekomendasi dokter ybs.
Ayat 4 Karyawati berhak mendapatkan cuti hamil selama masa 90 hari terhitung sejak 2 (dua) minggu sebelum hari perkiraan lahir (HPL) yang didukung oleh surat dari dokter kandungan.
Ayat 5 Apabila karyawati tidak mengambil hak cuti hamilnya dalam masa 2 (dua) minggu sebelum hari perkiraan lahir (HPL), maka masa tersebut dianggap hangus atau tidak mendapat ganti masa setelah hari kelahirannya. Termasuk dalam pengertian cuti melahirkan adalah karena mengalami keguguran kandungan, maksimal cuti yang diberikan 1,5 bulan.
5. Bab V Pasal 19
Ayat 4
4.1. Perusahaan melalui atasan berhak menolak ijin karyawan yang diajukan terlampau sering (lebih dari 3 kali dalam satu bulan).
4.2. Apabila atasan tidak memberikan ijin dan karyawan tetap meninggalkan pekerjaan, maka Perusahaan melalui atasan dapat memberikan Surat Peringatan.
6. Bab V Pasal 21
19. Merokok, menyalakan api di tempat terlarang serta tempat-tempat di mana ada rambu-rambu larangan.

7. Bab V Pasal 22
Ayat 2
2.4 Untuk setiap pemberian sanksi akan didahului pemanggilan oleh atasan langsung, kepala unit, manajer usaha, manajer adminkeu, ataupun pengurus untuk proses klarifikasi kesalahannya

1. Bab 1 pasal 1
1. Atasan Langsung
Adalah Pengurus bidang keusahaan yang meliputi Ketua Bidang Keusahaan yang dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Keusahaan dan atau seorang karyawan yang berada satu tingkat di atas karyawan lain, yang karena jabatannya mempunyai tanggung jawab penugasan, pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap karyawan unit.

2. Bab II Pasal 3 ayat 1
1.6 Karyawan berhak menyampaikan pendapat, masukan dan saran-saran kepada atasannya baik lisan maupun tetulis.
1.7 Karyawan berhak untuk berhenti kerja (mengundurkan diri secara tertulis) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1.8 Karyawan berhak mendapat peringatan dari pengurus dalam hubungan kerja untuk kepentingan perusahaan.
1.9 Karyawan berhak menggunakan fasilitas perusahaan untuk menunjang pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
3. Bab IV Pasal 11
6. Ketidak hadiran karyawan dengan suatu alasan yang sah harus diperkuat dengan bukti-bukti yang sah dan harus disetujui oleh Bidang Personalia/ Unit/ Kepala Unit/ Pimpinan dengan membubuhkan tanda tangan paraf pada surat penyimpangan yang telah tersedia
4. Bab V Pasal 17
Ayat 1 Sebelum karyawati menjalani cuti hamil/ melahirkan harus mengisi formulir permohonan cuti paling lambat 1 bulan sebelumnya dan disertai surat rekomendasi dokter / bidan ybs.
Ayat 4 Karyawati berhak mendapatkan cuti hamil selama masa 90 hari terhitung sejak 3 (tiga) minggu sebelum hari perkiraan lahir (HPL) yang didukung oleh surat dari dokter kandungan / bidan.
Ayat 5 Apabila karyawati tidak mengambil hak cuti hamilnya dalam masa 3 (tiga) minggu sebelum hari perkiraan lahir (HPL), maka masa tersebut dianggap hangus atau tidak mendapat ganti masa setelah hari kelahirannya. Termasuk dalam pengertian cuti melahirkan adalah karena mengalami keguguran kandungan, maksimal cuti yang diberikan 1,5 bulan.
5. Bab 5 Pasal 19
Ayat 4
4.1 Perusahaan melalui Bidang Personalia berhak menolak ijin karyawan yang diajukan terlampau sering (lebih dari 3 kali dalam satu bulan).
4.2 Apabila Bidang Personalia tidak memberikan ijin dan karyawan tetap meninggalkan pekerjaan, maka Perusahaan melalui atasan dapat memberikan Surat Peringatan.
6. Bab V Pasal 21
19. Merokok, menyalakan api di tempat terlarang serta tempat-tempat di mana ada rambu-rambu larangan selama jam kerja.
7. Bab V Pasal 22
Ayat 2
2.4. Untuk setiap pemberian sanksi akan didahului pemanggilan oleh bidang personalia, kepala unit, manajer usaha, manajer adminkeu, ataupun pengurus untuk proses klarifikasi kesalahannya

Testimoni

artikel lainnya PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN PERATURAN PERUSAHAAN LAMA PERATURAN PERUSAHAAN BARU



bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Thursday 7 September 2017 | blog

UNTUK PEMBELIAN SAHAM LAKUKAN SOP SEPERTI INI SECARA DISIPLIN MILITER Cari saham dibawah harga pasar, berarti…

Saturday 31 January 2015 | blog

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN RPP 2.2.1   Satuan Pendidikan         :  SMA WARGA SURAKARTA Mata Pelajaran               :  TIK…

Tuesday 7 April 2015 | blog

Price list dapat di download disini Mencari jepitan id card di Penawaran Dagang Otomotif ... www.indonetwork.co.id/tradeoffers/Otomotif/0/jepitan-id-card.html…

Friday 26 June 2015 | blog

  MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SUB BIDANG METODOLOGI PELATIHAN KERJA     MENGELOLA PERALATAN PELATIHAN PLK.MP01.007.01…