Menu

peluncuran 2 maret untuk nokia lumia

Feb
18
2012
by : 1. Posted in : blog

Cakrawala Pkn 8 smt I

Bab 1
Nilai-Nilai Pancasila
Standar Kompetensi
1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kompetensi Dasar
1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Bangsa Indonesia memiliki pedoman untuk menuntun perjalanan menuju tujuannya. Pedoman tersebut adalah Pancasila. Pancasila muncul pada sidang BPUPKI pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Konsep Pancasila diusulkan oleh Ir. Soekarno. Ir. Soekarno mendapatkan konsep Pancasila dengan menggali dari nilai-nilai budaya yang merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh Ir. Soekarno karena bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang luhur dan membedakan dengan bangsa lain. Sebenarnya apa itu Pancasila? Mengapa Pancasila dijadikan Ideologi bangsa Indonesia? Apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehiduapan sehari-hari? Berikut Anda akan mempelajarinya!
(gb. Garuda Pancasila)

A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Sebagai negara, Indonesia tidak dapat hidup dengan benar jika tanpa memiliki dasar dan ideologi. Dasar dan ideologi berperan memberikan arah dan tujuan bagi negara. Artinya, dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Dan, Pancasila diambil sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia karena Pancasila paling sesuai dengan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.
1. Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti sendi, alas, prinsip, atau dasar. Jadi, Pancasila berarti lima prinsip atau dasar, atau diartikan pelaksanaan kesusilaan yang lima. Pancasila dikenal pertama kali pada masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 pada kitab Negarakertagama yang dikarang ole Empu Prapanca. Kemudian konsep ini dipakai oleh Ir. Soekarno dalam usulannya pada rapat BPUPKI yang membahas dasar-dasar Negara Indonesia merdeka.
Sejarah lahirnya pancasila diawali pada sidang BPUPKI I ketika Ketua BPUPKI dr. Radjiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah tentang calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Untuk itu, tampillah tiga tokoh nasional Indonesia berbicara pada forum sidang tersebut antara lain Mr. Mohammad Yamin; Prof. Dr. Mr. Soepomo, S.H; dan Ir. Soekarno.
Adapun secara terminologis historis proses perumusan Pancasila sebagai berikut.
a. Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)
Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Mr. Mohammad Yamin mengemukakan tentang dasar negara yang isinya sebagai berikut.
1) Peri kebangsaan. 4) Peri kerakyatan.
2) Peri kemanusiaan. 5) Kesejahteraan rakyat.
3) Peri ketuhanan.
b. Prof. Dr. Mr. Soepomo, S.H. (31 Mei 1945)
Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo, S.H. mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia sebagai berikut.
1) Persatuan. 4) Musyawarah.
2) Kekeluargaan. 5) Keadilan sosial.
3) Keseimbangan lahir dan batin.
c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato di hadapan anggota BPUPKI. Pada pidato itu Ir. Soekarno mengusulkan lima azas sebagai dasar negara Indonesia yang isinya sebagai berikut.
1) Kebangsaan Indonesia.
2) Internasionalisme atau perikemanusiaan.
3) Mufakat atau demokrasi.
4) Kesejahteraan sosial.
5) Ketuhanan yang berkebudayaan.
Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Sidang BPUPKI menerima secara bulat usul tersebut.
d. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat Pancasila. Nama Piagam Jakarta merupakan usulan dari Mr. Moh. Yamin. Adapun rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta sebagai berikut.
1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Persatuan Indonesia.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
e. Pengertian Pancasila secara Terminologis
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD negara Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut.
1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Persatuan Indonesia.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan tersebut merupakan rumusan yang sah secara konstitusional dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI. Rumusan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah yang sah dan benar secara konstitusi. Hal itu sesuai dengan Tap. MPR No. XX/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 Tahun 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-empat.
Pancasila sebagai dasar negara RI artinya Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di dalam negara RI. Hal itu juga sesuai dengan UU RI No. 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 UU RI No. 10 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Dalam kedudukannya sebagai dasar falsafah negara, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian ini sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945. Makna Pancasila sebagai dasar negara, antara lain.
a. Dasar Berdiri dan Tegaknya Negara.
b. Dasar Kegiatan Penyelenggaraan Negara.
c. Dasar Partisipasi Warga Negara.
d. Dasar Pergaulan Antarwarga Negara.
e. Dasar dan Sumber Hukum Nasional.
Pancasila menjadi dasar bagi segala aktivitas penyelenggara negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai dasar negara Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan merupakan landasan yuridis konstitusional. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif/mengikat bagi berikut ini.
a. Penyelenggara negara.
b. WNI di mana pun berada.
c. Lembaga kenegaraan.
d. Penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI.
e. Lembaga kemasyarakatan.
Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai sumber dari segala sumber hukum tertulis dalam Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, jo Tap. MPR No. V/MPR/1973 jo Tap. MPR No. IX/MPR/1978. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998.

2. Pancasila Sebagai Idiologi Negara
Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy seorang Perancis pada tahun 1796. Menurut Tracy ideologi, yaitu ‘science of ideas’, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Idelogi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang gagasan, ide, atau cita-cita. Dalam arti luas, ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Ideologi atau pandangan hidup itu berfungsi untuk memberikan pedoman dan arah bagi suatu bangsa dalam mengejar tujuan-tujuan. Ideologi atau pandangan hidup itu merasuki berbagai aspek kehidupan bangsa, baik itu politik, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan, maupun agama.
Ideologi suatu bangsa menggambarkan sikap mental dan perilaku suatu bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi sebenarnya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur suatu bangsa yang telah diyakini kebenarannya dan bertekad untuk mewujudkannya. Ada beberapa pendapat tokoh tentang ideologi ini, yaitu sebagai berikut.
a W. White
Ideologi ialah soal cita-cita politik atau doktrin (ajaran) dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan.
b Karl Marx
Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi
c. Notonegoro
Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian, yang antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1) Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
2) Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.
d Gunawan Setiardjo
Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.
e. Harold H. Titus
Ideologi sebagai suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi, serta filsafat sosial yang dilaksanakan bagi suatu rencana sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.
f. M. Sastrapateja
Ideologi sebagai seperangkat gagasan/pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.
g. Ramlan Surbakti
Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua pengertian ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural.
1) Ideologi secara Fungsional
Ideologi secara fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu Ideologi yang doktriner dan Ideologi yang pragmatis.
a) Ideologi Doktriner
Ideologi yang doktriner bilamana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Contohnya adalah komunisme.
b) Ideologi Pragmatis
Disebut ideologi pragmatis apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan secara umum. Ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik. Pelaksanaan ideologi yang pragmatis tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerintah melainkan dengan pengaturan pelembagaan (internalization), contohnya individualisme atau liberalisme.
2) Ideologi secara Struktural
Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.
Dalam kaitannya dengan pengertian ideologi tersebut di atas maka bagian-bagian yang ada dalam ideologi meliputi:
a. seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis,
b. pedoman tentang cara hidup,
c. tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok kelas, negara, dan
d. dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa ideologi bagi suatu bangsa, mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut.
a. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta bertingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.
g. Membantu para pendukungnya memahami dan menyikapi kehidupan di sekitarnya.
h. Menyatukan masyarakat serta mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Ideologi menjadi pemersatu, terutama dalam kehidupan masyarakat majemuk yang sering terancam perpecahan, atau dalam masyarakat modern yang cenderung terpecah-pecah.
i. Menggalang tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Ideologi memberi gambaran identitas bangsa pendukungnya, sekaligus memberikan dorongan kekhasannya (nation character building) berdasarkan ideologi yang bersangkutan.
j. Membimbing dan mengarahkan bangsa kepada tujuannya karena ideologi memberi gambaran cita-cita (dimensi idealisme) bangsa, sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad mencapai cita-cita.
k. Menilai kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya-upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang bersangkutan.
Dari berbgai uraian tentang idiologi di atas dapat disimpulkan bahwa idiologi sangat penting peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lepas dari kesemua itu, yang paling penting adalah manusia yang menjalankan idiologi tersebut. Karena manusia adalah pembuat idiologi sekaligus pelaksana idiologi.

a. Idiologi Pancasila
Sebagai idelogi, Pancasila bukan hanya merupakan hasil pemikiran seseorang seperti ideologi yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Ideologi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, serta agama masyarakat Indonesia sejak zaman sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai itu digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara kemudian dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara.
Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dapat memperlakukan Pancasila secara luwes dan kreatif. Artinya, sebagai ideologi, Pancasila bisa digunakan untuk menghadapi dan menjalani zaman yang terus-menerus berkembang sesuai dengan keadaan dengan tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya.
Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya, namun menerima nilai-nilai baru selama tidak bertentangan dengan nilai dasar. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai sebagai berikut.
1. Nilai Dasar
Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
2. Nilai Praktis
Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila mengandung nilai-nilai tiga dimensi, dimensi yang dimiliki oleh Pancasila meliputi berikut ini.
1. Dimensi Realitas
Bahwa nilai-nilai Pancasila (ideologi) itu bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu benar-benar telah dijalankan, diamalkan, dan dihayati sebagai nilai dasar bersama.
2. Dimensi Idealitas
Suatu ideologi perlu mengandung cita-cita/harapan yang akan dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Ideologi tidak hanya sekadar mendeskripsikan atau menggambarkan hakikat manusia dalam kehidupannya, namun juga memberi gambaran ideal masyarakat sekaligus memberi arah pedoman yang ingin dicapai oleh masyarakat tersebut.
3. Dimensi Fleksibilitas
Ideologi Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan untuk pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat dan jati diri yang terkandung di dalam nilai-nilai dasarnya.
Beberapa faktor yang mendorong keterbukaan ideologi Pancasila, antara lain sebagai berikut.
1. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri.
2. Kenyataan bangkrutnya ideologi yang tertutup.
3. Kenyataan dinamika masyarakat yang berkembang sangat cepat;
4. Tekad mengembangkan nilai-nilai dasar Pancasila secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.
Adapun batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh keterbukaan ideologi Pancasila, antara lain sebagai berikut.
1. Mencegah berkembangnya liberalisme.
2. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme.
3. Larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
4. Stabilitas nasional yang dinamis.

b. Idiologi di Dunia Selain Pancasila
Berikut ini beberapa ideologi besar yang sangat berpengaruh di dunia saat ini, yaitu sebagai berikut.
a. Liberalisme/Kapitalisme
Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kemerdekaan, terutama kemerdekaan individu. Paham ini berkembang sangat pesat di kota-kota besar Eropa, pendukungnya adalah kaum Borjuis dan kaum terpelajar kota. Aliran liberalisme tidak memiliki ikatan yang kuat. Peranan kaum Borjuis makin besar setelah industri dan perdagangannya menjadi mata pencaharian penting.
Kaum liberal menentang pengekangan kebebasan individu. Di Inggris kebebasan individu dijamin dengan dikeluarkannya Magna Charta pada tahun 1215. Dalam The Great Charter Liberties (1297) tercantum pengakuan tentang pengakuan kebebasan bertindak bagi warga kota dan kebebasan berdagang. Dalam Bill of Rights (1689) ditetapkan dalam membuat undang-undang, menaikkan pajak, membentuk tentara haruslah seijin parlemen, parlemen juga memiliki kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
Secara umum paham liberal berkembang dalam bidang politik, ekonomi, agama, dan pers. Dalam bidang politik misalnya, paham liberal berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme. Masyarakat yang terdiri atas individu-individu memiliki hak untuk menentukan segala kepentingan masyarakat. Hak menentukan itu diwujudkan dalam sistem demokrasi liberal dan akhirnya melahirkan parlemen sebagai lembaga pemerintah rakyat.
b. Sosialisme/Komunisme
Sosialisme merupakan suatu istilah umum yang digunakan sebagai doktrin untuk semua sistem ekonomi yang menentang kemutlakan milik perseorangan, dan mendukung pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. Dengan demikian, sosialisme mencakup dan meliputi pengertian segala jenis teori ekonomi. Akan tetapi, sosialisme juga mendukung aliran pemikiran yang cenderung radikal, seperti sosialisme yang dicetuskan oleh Karl Marx dan F. Engels, dengan ciri radikal ini menjerumuskan masyarakat ke dalam kehidupan yang anarkis, artinya masyarakat hidup tanpa adanya suatu aturan.
Sosialisme menjadi suatu yang berpengaruh terhadap masyarakat untuk mencapai penjernihan dan pemurnian pemikiran melalui kelahiran Revolusi Industri yang berdampak pada perkembangan ekonomi dan perdagangan serta perubahan strata hidup sosial masyarakat. Kaum intelektual sosialis mulai mengadakan reorganisasi sistem-sistem yang mampu dirembesi oleh sosialisme, sehingga memunculkan aliran-aliran sosialisme, komunisme dan gerakan-gerakan yang bersifat utopis.

Menggapai Cakrawala
A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. Ideologi Pancasila berakar dari budaya bangsa Indonesia yaitu ….
a. semangat kebangsaan
b. patriotisme dan nasionalisme
c. pengabddian dan keadiloan sosial
d. kekeluargaan dan gotong royong
2. Piagam Jakarta dirumuskan oleh ….
a. PPKI
b. BPUPKI
c. Panitia Kecil
d. Panitia Sembilan
3. Prinsip yang dijadikan dasar untuk mencapai dan mengembangkan tujuan kehidupan bangsa dan negara disebut ….
a. dasar negara
b. hukum dasar
c. idiologi negara
d. falsafah kebangsaan
4. Indonesia memiliki idiologi nasional yang bernama ….
a. UUD 1945
b. Pancasila
c. liberalisme
d. nasionalisme
5. Berikut ini yang bukan termasuk makna Pancasila sebagai dasar negara adalah ….
a. dasar persaingan ideologi dengan negara lain
b. dasar kegiatan penyelenggaraan negara
c. dasar partisipasi warga negara
d. dasar pergaulan rakyat
6. Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Pengertian ideologi tersebut menurut pendapat ….
a. W. White
b. Karl Marx
c. Harold H. Titus
d. Desctutt de Tracy
7. Pancasila juga menjadi dasar negara dalam konstitusi RIS yang berlaku pada tahun ….
a. 1945 – 1950
b. 1950 – 1959
c. 1960 – 1965
d. 1965 – 1967
8. Piagam Jakarta merupakan hasil kerja dari panitia kecil, yang mempunyai anggota sejumlah … orang
a. tujuh
b. enam
c. empat
d. sembilan
9. Rumusan dasar negara Pancasila yang benar sesuai dengan konstitusi terdapat dalam ….
a. rancangan dasar Mr. Moh. Yamin
b. Pembukaan UUD 1945
c. usulan Ir. Soekarno
d. Piagam Jakarta
10. Paham sosialisme dilhami dari pemikiran tokoh yang bernama ….
a. Plato
b. F. Engles
c. Adam Smith
d. Vilvredo Paretto

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Bagaimana usulan dari Mohammad Yamin mengenai dasar negara Indonesia merdeka?
Jawab:
Mohammad Yamin mengemukakan tentang dasar negara yang isinya sebagai berikut.
a. Peri kebangsaan.
b. Peri kemanusiaan.
c. Peri ketuhanan.
d. Peri kerakyatan.
e. Kesejahteraan rakyat.
2. Apa isi pokok dari UU RI No. 10 Tahun 2000?
Jawab:
Isi pokok dari UU RI No. 10 Tahun 2000 adalah Pacasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
3. Jelaskan secara harafiah arti Idiologi!
Jawab:
Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang gagasan, ide, atau cita-cita.
4. Bagaimana pengertian Idiologi dari W. White?
Jawab:
Pengertian Ideologi dari W. White ialah soal cita-cita politik atau doktrin (ajaran) dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan.
5. Apa yang kamu ketahui mengenai sejarah Liberalisme?
Jawab:
Liberalisme berkembang sangat pesat di kota-kota besar Eropa, pendukungnya adalah kaum Borjuis dan kaum terpelajar kota. Aliran liberalisme tidak memiliki ikatan yang kuat. Peranan kaum Borjuis makin besar setelah industri dan perdagangannya menjadi mata pencaharian penting.

Tugas Siswa
Carilah berbagai sumber mengenai paham Liberlisme dan Sosialisme! Apa hubungan yang terjadi antara paham Liberalisme dan Sosialisme? Mengapa terjadi hubungan demikian? Kerjakan pada buku tugas, kemudian kumpulkan pada gurumu!

B. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara
1. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara hakikatnya terletak pada kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral. Hal ini berlaku dalam segala bidang kehidupan.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila mengandung empat pokok pikiran. Keempat pokok pikiran tersebut merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila.
a. Pokok pikiran pertama menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yakni negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi perseorangan dan golongan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.
b. Pokok pikiran kedua menyebutkan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sebagai penjabaran sila kelima.
c. Pokok pikiran ketiga menyebutkan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini merupakan penjabaran sila keempat.
d. Pokok pikiran keempat menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.
Empat pokok pikiran itu merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara. Lebih lanjut keempatnya dijelmakan dalam bentuk pasal-pasal UUD 1945. Dari pasal-pasal UUD 1945 ini kemudian dijabarkan lagi ke bawah dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara
Ideologi tertentu yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa mempunyai seperangkat nilai sebagai landasan untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak. Demikian pula dengan Pancasila sebagai ideologi negara kita. Sebagai ideologi, secara umum Pancasila mengandung dua nilai, yakni nilai dasar dan nilai instrumental.
a. Nilai Dasar
Nilai dasar hakikatnya merupakan nilai yang terdapat di dalam kelima sila Pancasila dalam bentuk asli atau pokok yang belum dikaitkan dengan hal lain, yaitu ketuhanan (sila pertama), kemanusiaan (kedua), persatuan (ketiga), kerakyatan (keempat), dan keadilan (kelima). Nilai-nilai dasar ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 karena itu, Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang menjadi sumber tertib hukum tertinggi.
b. Nilai Instrumen
Nilai instrumental merupakan nilai yang terkait dengan nilai Pancasila sebagai arahan, kebijakan, strategi, serta terkait pula dengan lembaga pelaksananya. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila
Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi dasar atau landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila memiliki lima sila dan setiap silanya saling menjiwai sila yang lainnya. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai sebagai berikut.
a. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”
1) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan dasar bagi “Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, demikian selanjutnya setiap sila dijiwai oleh sila yang lainnya.
2) Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa bangsa Indonesia mengakui hanya ada satu Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan Yang Maha Esa menjadikan sebab adanya manusia, alam semesta, dan segala kehidupan ini.
3) Dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat jaminan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2.
4) Untuk membawa kehidupan manusia ke arah lebih maju maka setiap pemeluk agama harus menjalankan ajaran agamanya secara bertanggung jawab.
5) Untuk menghindari kehancuran moralitas bangsa diperlukan ketangguhan keimanan dan ketakwaan yang kuat.
6) Kehidupan masyarakat Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama sehingga terbina kerukunan hidup.
7) Menyadari bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan hubungan antara pribadi manusia dan Tuhan Yang Maha Esa maka perlu dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah.
8) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keimanan. Oleh karena itu, dalam beragama tidak boleh ada paksaan karena agama itu sendiri tidak pernah memaksa kepada umat manusia untuk memeluknya.
9) Kebebasan asasi yang paling asasi adalah beragama, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak memeluk agama bukan bersumber dari negara dan bukan pula pemberian golongan.
10) Sila Ketuhanan Yang Maha esa mengandung dua pengertian pokok, yakni Ketuhanan yang berasal dari kata “Tuhan” dan “Maha Esa”. Tuhan berarti Allah, ialah Zat yang menciptakan dunia seisinya termasuk makhluk manusia, Tuhan penyebab pertama yang tidak disebabkan lagi. Adapun Yang Maha Esa berarti Yang Mahatunggal, ialah tidak ada yang menyamai-Nya, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Esa dalam Zat-Nya. Esa dalam sifat-Nya, dan esa dalam perbuatan-Nya.
b. Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk pribadi dan sosial dilengkapi dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dari Sang Pencipta. Antara manusia satu dan manusia lainnya tidak boleh saling menguasai, saling menindas, dan saling menghina. Bangsa yang satu dengan bangsa yang lain tidak boleh saling mengejek, akan tetapi harus menjalin kerja sama yang baik agar tercipta tatanan dunia yang tertib dan damai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai sebagai berikut.
1) Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa karena manusia memiliki hak dan kewajiban asasi tanpa membedakan suku, warna kulit, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam diri manusia perlu dikembangkan sikap tenggang rasa dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan menyadari bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
3) Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung tiga hal pokok, yakni kemanusiaan, adil, dan beradab.
4) Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri atas dua bagian, yakni jasmani dan rohani. Antara jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu di antara unsur tersebut tidak ada berarti bukan manusia. Manusia membutuhkan kebutuhan jasmani dan rohani. Contoh kebutuhan jasmani, antara lain, makan, minum, dan pakaian. Adapun contoh kebutuhan rohani, yaitu rasa aman, rasa senang, dan bahagia.
5) Adil mengandung arti objektif, ialah sesuai dengan apa adanya. Contoh adil, ialah kita memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Jadi, kita tidak berlaku secara subjektif atau pilih kasih sehingga kita dapat bertindak secara bijaksana. Terkadang kita dengan mudah menyalahkan orang lain, akan tetapi sulit untuk mengoreksi kesalahan diri sendiri. Hal demikian bukanlah perilaku adil.
6) Beradab artinya berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai luhur.
7) Apabila diperinci, ada delapan kewajiban moral sebagai tuntunan tingkah laku dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedelapan kewajiban tersebut, yaitu sebagai berikut.
a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
b) Saling mencintai antara sesama manusia.
c) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
d) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
e) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
g) Berani membela kebenaran dan keadilan.
h) Bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karenanya perlu dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
c. Sila “Persatuan Indonesia”
Negara Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa Indonesia yang memiliki keheterogenitasan suku, adat-istiadat, bahasa daerah, dan agama mampu membangun sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bangsa indonesia mampu bersatu. Prinsip kebangkitan itulah yang merupakan ikatan yang erat di antara golongan dan suku bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam “sila persatuan Indonesia”, yaitu sebagai berikut.
1) Kebangsaan Indonesia bukan merupakan paham yang sempit yang hanya menga-gungkan bangsanya sendiri, tetapi bangsa Indonesia senantiasa menghormati dan menghargai bangsa lain.
2) Dengan dasar kebangsaan, bangsa Indonesia akan menuju pada persahabatan dunia yang menghendaki bangsa-bangsa saling menghormati. Paham kebangsaan yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia adalah kebangsaan ke dalam yang berarti menggalang seluruh kepentingan rakyat dengan tidak membeda-bedakan suku atau golongan. Paham kebangsaan keluar, berarti bangsa Indonesia tidak mengagungkan bangsa sendiri, akan tetapi hidup saling berdampingan atas dasar persamaan derajat antarbangsa dalam rangka ikut menciptakan perdamaian dunia.
3) Dengan paham kebangsaan, bangsa Indonesia mengakui hak hidup dan berkembangnya bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan, baik penjajahan politik, ekonomi, kebudayaan maupun penjajahan dalam bentuk lain.
4) Dengan sila persatuan, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya, bangsa Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang dilandasi rasa cinta pada bangsa dan negara.
5) Persatuan yang dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika (meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, bangsa Indonesia). Artinya, persatuan mengandung makna utuh, tidak terbagi-bagi, utuh tidak terpecah-pecah.
d. Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”
Sila keempat Pancasila menghendaki adanya musyawarah mufakat. Artinya, bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan umum hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan cara yang terbaik bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa. Jadi Permusyawaratan adalah Suatu cara untuk merumuskan atau memutuskan suatu persoalan berda-sarkan kehendak rakyat sehingga tercapai kata mufakat.
Negara Indonesia adalah negara dengan sistem kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki kekusaan tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu sebagai berikut.
1) Demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, serta dalam menyelesaikan masalah-masalah nasional sejauh mungkin melalui jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
2) Apabila dalam suatu masyawarah tidak dapat mencapai kata mufakat dapat dilakukan dengan cara pungutan suara/voting, sebagai dasar pengambilan keputusan.
3) Musyawarah untuk mufakat meliputi semangat kekeluargaan, hasil musyawarah harus bermutu tinggi, artinya dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
4) Musyawarah mengutamakan keterlibatan semua pihak serta berpangkal pada sikap saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Setiap peserta musyawarah mempunyai kesempatan untuk mengemukakan pendapat, mengkritik yang bersifat membangun.
5) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung empat pengertian pokok, yaitu kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan.
6) Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang artinya sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu. Kerakyatan adalah suatu prinsip yang mengakui adanya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.
7) Hikmat kebijaksanaan adalah suatu sikap yang dilandasi dengan pikiran yang sekata dengan hati nurani, dengan senantiasa mempertimbangkan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.
8) Permusyawaratan adalah suatu cara untuk merumuskan atau memutuskan suatu persoalan berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai kata mufakat.
e. Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
Keadilan sosial menyangkut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan perseorangan saja dan bukan pula keadilan keadilan golongan saja, keadilan sosial meliputi keadilan dalam berbagai bidang kehidupan; baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keadilan dalam bidang Hankam. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai sebagai berikut.
1) Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Dalam Pasal 33 ditegaskan berikut ini.
a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
c) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2) Pasal 34 UUD 1945
a) Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.
b) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
c) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
3) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung dua pengertian, yaitu keadilan sosial dan pengertian seluruh rakyat Indonesia.
4) Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku di segala bidang kehidupan, baik bidang materiil maupun spirituil.
5) Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di negara lain/luar negeri.
6) Petunjuk pelaksanaan sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yaitu sebagai berikut.
a) Mengembangkan perbuatan-perbuatan hukum yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
b) Bersikap adil.
c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
d) Menghormati hak-hak orang lain.
e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
f) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
g) Tidak bersifat boros.
h) Tidak bergaya hidup mewah.
i) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
j) Suka bekerja keras.
k) Menghargai karya orang lain.
l) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

C. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Saat ini masyarakat Indonesia begitu mudah tersulut kerusuhan dan pertikaian. Persatuan di antara sesama warga negara saat ini dapat dikatakan rawan. Sementara itu, perilaku negatif lain, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme yang seharusnya dihancurkan dalam masa Reformasi, kenyataannya justru makin berkembang dan tanpa malu-malu diperlihatkan oleh sebagian pejabat pemerintah.
Semua itu sebenarnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, sebagai sebuah bangsa, kita sering membangga-banggakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi yang hebat yang dapat mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia ke gerbang kemajuan hidup yang adil dan makmur. Suatu pemandangan yang sangat kontradiksi. Di satu sisi, kita membangga-banggakan Pancasila, tetapi di sisi lain kita seolah-olah bangga pula melanggar nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila.
Untuk mencapai keselarasan-keselarasan hidup seperti yang dikehendaki selama ini, kita harus bersikap positif terhadap Pancasila. Sikap positif ini harus ditindaklanjuti dengan perilaku dan tindakan pelaksanaan yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila harus kita kembalikan sebagai dasar dan ideologi negara dengan benar. Caranya, nilai-nilainya kita laksanakan secara nyata dalam menjalankan berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang wajib dipahami, diamalkan dan dipertahankan oleh seluruh warga negara Indonesia. Usaha mempertahankan Pancasila akan berhasil apabila seluruh warga negara memiliki sikap positif dan setia terhadap Pancasila.
1. Palaksanaan Pancasila Berdasarkan Sila-Silanya
Berikut ini disajikan contoh-contoh pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kelima silanya masing-masing.
a. Pelaksanaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam melaksanakan sila pertama ini, hal utama yang harus diperhatikan ialah ketuhanan dan sikap beragama. Pelaksanaan nilai-nilai sila pertama ini perlu dilakukan dalam bentuk perilaku-perilaku, antara lain sebagai berikut.
1) Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama yang dianut.
2) Menghormati, menghargai, dan bertoleransi terhadap pemeluk dan kegiatan peribadatan agama lain.
3) Melaksanakan ajaran dan moral agama tidak hanya dalam bentuk peribadatan atau hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dalam bentuk hubungan dengan sesama warga negara.
4) Melaksanakan ajaran dan moral agama dalam semua kegiatan kemasyarakatan (seperti dalam bekerja, berdagang, bergaul, dsb.).
5) Membina kerukunan dan kedamaian hidup dengan pemeluk agama lain yang berbeda.
b. Pelaksanaan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Dalam mengamalkan sila kedua ini, hal pokok yang menjadi penekanan ialah nilai-nilai kemanusiaan. Pengamalan sila kedua di antaranya perlu dilakukan dengan beberapa perbuatan, antara lain sebagai berikut.
1) Melaksanakan hak dengan cara tidak melanggar hak-hak orang lain serta ketertiban dan kepentingan umum.
2) Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, seperti pemaksaan, pengekangan, dan perampasan.
3) Tidak menganggap diri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan menganggap orang lain berkedudukan lebih rendah.
4) Menghormati, menghargai, dan menyayangi orang lain tanpa membeda-bedakan asal-usul suku, golongan, agama, jenis kelamin, dsb.
c. Pelaksanaan Sila Persatuan Indonesia
Sila ketiga memuat nilai pokok persatuan. Perbuatan yang perlu dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai berikut.
1) Mengakui dan menghargai keberadaan suku-suku lain yang ada di Indonesia.
2) Membina kerja sama dan hubungan yang baik dengan individu atau masyarakat dari suku lain.
3) Mengutamakan kepentingan bersama (masyarakat) daripada kepentingan pribadi dan golongan.
4) bersikap toleran terhadap pelaksanaan tradisi atau adat istiadat yang dilakukan masyarakat suku lain.
d. Pelaksanaan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Dalam melaksanakan sila keempat ini, hal yang perlu diperhatikan adalah musyawarah dan demokrasi. Perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan untuk mengamalkan sila ini, antara lain sebagai berikut:
1) memerhatikan aspirasi masyarakat atau anggota kelompok dalam setiap membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama,
2) memberi kesempatan kepada masyarakat atau anggota kelompok untuk menyampaikan pendapat berkenaan dengan keputusan yang akan diambil bersama,
3) mengutamakan cara musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, dan
4) menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah yang telah diambil dan disepakati bersama.
e. Pelaksanaan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila kelima memuat nilai pokok tentang pemerataan keadilan. Untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat antara lain, kita perlu melakukan perbuatan-perbuatan berikut ini.
1) Berlaku adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, golongan, dan asal-usul lain.
2) Aktif ikut menciptakan tata pergaulan dan kehidupan yang adil dalam masyarakat dan kelompok; dan
3) Ikut mendukung berbagai upaya penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan kelompok secara adil.
2. Pelaksanaan Pancasila dalam Kehiduapan Sehari-Hari
Segala bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah, pada hakikatnya merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan tersebut dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. oleh karena itu,masyarakat Indonesia berkewajiban untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1. Dalam Kehidupan Keluarga
a. Orang tua membina keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga terbentuk keluarga yang imani.
b. Menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis jauh dari pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga.
c. Menciptakan suasana gotong-royong dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan yang berat terasa menjadi ringan.
d. Menumbuhkan sikap saling menghargai antaranggota keluarga
e. Menumbuhkan suasana demokratis, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dalam keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah.
2. Dalam Kehidupan Masyarakat
a. Membangun hubungan yang harmonis antartetangga.
b. Berusaha memberi keteladanan yang terbaik demi kepentingan masyarakat luas.
c. Mengembangkan kepekaan sosial terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, putus sekolah, dan pengangguran.
d. Menumbuhkan sikap saling menghormati antarwarga masyarakat.
e. Musyawarah diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat.
f. Menghindari sikap permusuhan antarwarga yang dapat merusak kerukunan hidup bermasyarakat.
g. Melaksanakan segala keputusan yang telah diambil melalui musyawarah dengan penuh kesadaran.
Sikap positif terhadap Pancasila tidak hanya menganggap Pancasila sebagai hal yang baik, melainkan juga menggunakan Pancasila sebagai tuntutan berperilaku dan bertindak serta melaksanakannya dengan nyata dalam kehidupan di tengah masyarakat. Sikap positif dalam kehidupan politik dapat ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut.
1. Bersikap sportif apabila calon yang kita dukung mengalami kekalahan dalam pilkada.
2. Bersikap sportif dan tidak merusak bila partai yang kita dukung mengalami kekalahan dalam pemilu.
Contoh perilaku positif dalam bidang ekonomi.
1. Dalam keadaan barang-barang langka tidak melakukan penimbunan barang.
2. Tidak menaikkan harga sesuka hati, meskipun barang dagangan kita langka di pasaran.
3. Tidak memalsukan barang-barang dagangan.

Negara kita juga memiliki kepentingan, yaitu kepentingan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan kepentingan umum ini, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Terhadap kepentingan negara, setiap warga negara hendaknya menjalankan kewajiban dan menggunakan haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika dilihat dari segi bidang kehidupan nasional maka kepentingan umum dibedakan dalam berbagai bidang, antara lain sebagai berikut.
1. Bidang Ideologi
Artinya, kita mempunyai kepentingan umum untuk mengamankan Pancasila sebagai ideologi. Upayanya dimaksudkan untuk mencegah kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mengubah dasar negara Pancasila dengan yang lain.
2. Bidang Politik
Artinya, kita mewujudkan demokrasi Pancasila agar benar-benar menjadi sarana perwujudan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita hendaknya turut menjaga dan memelihara stabilitas politik dalam negeri dan memupuk politik luar negeri yang bebas dan aktif.
3. Bidang Ekonomi
Artinya, kita melakukan pembangunan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bisa terwujud dan juga kebutuhan untuk menciptakan kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Kehidupan perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditunjukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Bidang Sosial Budaya
Artinya, di bidang sosial kita mampu menciptakan peri kehidupan bangsa dan negara yang serasi sehingga kemajuan yang sama, merata, seimbang dan keselarasan dapat memajukan bangsa. Di bidang budaya kita mampu mewujudkan kebudayaan nasional Indonesia karena kita mempunyai beraneka macam corak kebudayaan yang harus kita lestarikan bersama.
5. Bidang Hankam
Artinya kita mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan menyadarkan warga negara bahwa ancaman terhadap satu pulau/satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan, merupakan makna sila ….
a. Persatuan Indonesia
b. Ketuhanan Yang Maha Esa
c. Kemanusiaan yang adil dan beradab
d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Berikut ini yang tidak termasuk di dalam nila sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ….
a. percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. membina toleransi dengan sesama pemeluk agama
b. mengakui bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajian yang sama
d. mengakui kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing
3. Jaminanan kebasan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama tercantum dalam UUD 1945 ….
a. Pasal 20 Ayat 1
b. Pasal 22 Ayat 1
c. Pasal 28 Ayat 2
d. Pasal 29 Ayat 2
4. Pengajaran yang pertama kali mengenai nilai-nilai luhur bagi seseorang adalah pada lingkungan ….
a. keluarga
b. masyarakat
c. sekolah
d. kerja
5. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia, antara lain mengandung ….
a. keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
c. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
d. berani membela kebenaran dan keadilan
6. Perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila adalah ….
a. pemutusan hubungan kerja (PHK)
b. kolusi, korupsi, dan nepotisme
c. mempelajari ideologi bangsa lain
d. menerima pinjaman dari luar negeri
7. Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan, merupakan makna sila ….
a. persatuan Indonesia
b. Ketuhanan Yang Maha Esa
c. kemanusiaan yang adil dan beradab
d. keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
8. Contoh peran serta warga dalam mempertahankan Pancasila dalam lingkungan masyarakat yaitu ….
a. suka mengalah dalam pergaulan
b. suka bertengkar dengan tetangga
c. mengembangkan sikap toleransi
d. mengikuti kegiatan para pemuda dengan aktif
9. Memaksakan pendapat orang adalah sikap yang bertentangan dengan Pancasila sila ….
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
10. Pancasila terdiri atas lima sila yang setiap silanya .…
a. tidak bisa dipisahkan satu sama lain
b. tidak ada hubungan satu sama lain
c. mempunyai ciri sendiri
d. berdiri sendiri

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Bagaiamana isi pokok pikiran ketiga dari Pancasila yang terdapat pada UUD 1945!
Jawab:
Isi pokok pikiran ketiga dari Pancasila yang terdapat pada UUD 1945 adalah bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
2. Apa arti penting UUD 1945?
Jawab:
Arti peting UUD 1945 merupakan norma dasar yang menjadi sumber tertib hukum tertinggi.
3. Mengapa berdasarkan Pancasila dalam beragama tidak boleh ada pemaksaan?
Jawab:
Menurut sila pertama terdapat makna Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keimanan. Oleh karena itu, dalam beragama tidak boleh ada paksaan karena agama itu sendiri tidak pernah memaksa kepada umat manusia untuk memeluknya.
4. Apa makna persatuan yang dikembangankan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika?
Jawab:
Makna persatuan yang dikembangankan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika artimya, persatuan mengandung makna utuh, tidak terbagi-bagi, utuh tidak terpecah-pecah.
5. Sebutkan tiga contoh sikap positif yang dapat dilakukan seorang pelajar terhadap Pancasila!
Jawab:
Contoh sikap positif yang dapat dilakukan seorang pelajar terhadap Pancasila
a. Menghormati dan mau bekerja sama dengan teman yang berlainan agama
b. menghormati guru, menyayangi teman, dan menengok teman yang sakit
c. Tolong menolong terhadap sesame teman yang membutuhkan.

Tugas Siswa
Sebutkan kegiatan-kegiatan di sekolah kalian yang merupakan pencerminan pokok pikiran ketiga Pancasila! Tulisalah kedalam buku tugas kemudian bacakan di depan kelas!

Glosarium
Falsafah : anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup
Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
Konstitusi : segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar)
nilai : sifat, keadaan atau kausalitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin
normatif : berpegang teguh pada norma
Pragmatis : berkenaan dengan syarat-syarat negara, pemerintahan yang mengakibatkan keserasian atau tidaknya
Struktural : berkenaan dengan struktur
Yuridis : menurut hukum; secara hukum

Cakrawala Kepribadian Bangsa
Pancasila merupakan idiologi yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jika kita tidak menerapkan Pancasila, lalu siapa lagi? Marilah kita menerapkan Pancasila sebagaimana materi yang diplejari dalam bab ini.

Uji Kompetensi

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negarakertagama karangan ….
a. Empu Gandring
b. Empu Panuluh
c. Empu Tantular
d. Empu Prapanca
2. Perumus Pancasila sekaligus presiden pertama Indonesia bernama ….
a. Moh. Hatta
b. Ir. Sukarno
c. Muh. Yamin
d. Dr. Soepomo
3. Pancasila sebagai Dasar Negara disahkan oleh BPUPKI pada tanggal ….
a. 16 Agustus 1945
b. 17 Agustus 1945
c. 18 Agustus 1945
d. 19 Agustus 1945
4. Ideologi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah ….
a. liberalisme
b. komunisme
c. fasisme
d. Pancasila
5. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 adalah ….
a. tidak selaras
b. saling bertentangan
c. berdiri sendiri-sendiri
d. merupakan satu kesatuan
6. Salah satu ciri negara yang menggu-nakan ideologi liberal adalah ….
a. hubungan antarnegara dengan war-ga negara sama-sama dipentingkan
b. kepentingan negara diutamakan dan kepentingan warga dikesampingkan
c. kepentingan dan hak warga negara lebih dipentingkan
d. kepentingan warga negara dika-lahkan untuk negara
7. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah ….
a. menghormati umat agama lain yang beribadah
b. tidak memaksakan kehendak pribadi
c. berperilaku hidup sederhana
d. membeda-bedakan teman
8. Ideologi mengandung tiga dimensi, salah satunya adalah dimensi realita yang mengandung maksud ….
a. nilai-nilai dasar diambil dari kondisi nyata di masyarakat
b. bersifat terbuka dan peka terhadap perubahan zaman
c. bersifat demokratis dan perlu penghayatan dari masyarakat
d. mengandung cita-cita yang akan dicapai dalam segala bidang

9. Nilai-nilai yang sifatnya tetap, namun penjabarannya secara dinamis dan kreatif sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia merupakan makna Pancasila sebagai idiologi ….
a. tertutup
b. negara
c. terbuka
d. bangsa
10. Gemar menabung baik di sekolah di rumah merupakan pengamalan Pancasila sila ke ….
a. dua
b. tiga
c. empat
d. lima
11. Negara yang tidak pernah mencampuri urusan warga negaranya merupakan paham ideologi ….
a. komunisme
b. Liberalisme
c. sosialisme
d. Pancasila
12. Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pokok pikiran UUD 1945 yang ….
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
13. Mengakui perbedaan suku bangsa di Indonesia sebagai kekayaan bangsa merupakan nilai ….
a. kemanusiaan
b. kerakyatan
c. persatuan
d. keadilan
14. Pada hakikatnya ideologi muncul disebabkan oleh adanya hubungan ….
a. antarmanusia
b. penguasa dengan rakyat
c. pemerintah dengan yang diperintah
d. manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
15. Sikap yang harus dikembangkan dalam musyawarah adalah ….
a. mengamati setiap pendapat
b. menghargai pendapat orang lain
c. melatih cara berpendapat yang benar
d. mengatur giliran orang lain untuk berpendapat
16. SSikap Indonesia sebagai negara yang antiimperialisme dan kolonialisme dite-gaskan dalam ….
a. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
b. Pembukaan UUD 1945
c. Penjelasan UUD 1945
d. Tap. MPR RI
17. Menurut UUD No. 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan RI yang tertinggi adalah ….
a. Pancasila
b. UUD RI 1945
c. Pembukaan UUD 1945
d. Batang Tubuh UUD 1945
18. Pancasila sesuai dengan cita-cita proklamasi maka hanya pancasila yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia ….
a. mengejar ketinggalan dengan bangsa lain
b. mewujudkan perjuangan para pahlawan
c. mencapai tujuan sesuai dasar negara
d. mewujudkan kehidupan yang damai
19. Rakyat yang tidak memiliki kepercayaan terhadap ideologi Pancasila akan mengakibatkan ….
a. nasionalisme
b. integrasi bangsa
c. kesenjangan sosial
d. disintegrasi bangsa
20. Sikap hidup yang mencerminkan pelaksanaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ….
a. menghargai orang lain untuk memeluk agama yang berbeda
b. bersikap baik hanya kepada orang yang seagama
c. memengaruhi orang lain untuk pindah agama
d. acuk tak acuh terhadap pemeluk agama lain
B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
1. Usul Ir. Soekarno mengenai dasar negara dibcakan pada tanggal … 1 Juni 1945
2. Istilah idiologi pertama kali dikemukakan oleh ….. Destutt de Tracy
3. Ide pokok persatuan pada Pancasila terdapat di sila ke ….. Tiga
4. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tercantum pada Pasal ….. 33 dan Pasal 34 UUD 1945
5. Tata urutan perundang-undangan RI diatur dalam …. UU NO. 10 Tahun 2004
6. Korea Utara, Rusia dan Cina termasuk negara yang menganut idiologi … Komunis
7. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat … dinamis
8. Mengutamakan kepentingan bersama (masyarakat) termasuk pelaksanaan Sila …. Persatuan Indonesia
9. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas pada …..Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
10. Memerhatikan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan pelaksanaan sila …. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan mengapa suatu negara perlu memiliki dasar dan ideologi!
Jawab:
Suatu negara memiliki dasar dan idiologi agar bangsa dan negara tersebut berdiri kokoh dan kuat, serta tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara.
2. Sebutkan rumusan dasar negara yang diajukan oleh Prof. Soepomo!
Jawab:
Prof. Dr. Mr. Soepomo, S.H. mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia sebagai berikut.
a. Persatuan.
b. Kekeluargaan.
c. Keseimbangan lahir dan batin.
d. Musyawarah.
e. Keadilan sosial.

3. Terangkan arti paham liberalisme!
Jawab:
Liberalisme adalah paham yang mengutamakan kemer-dekaan individu.
4. Apa yang dimaksud dengan permusyawaratan?
Jawab:
Permusyawaratan adalah Suatu cara untuk merumuskan atau memutuskan suatu persoalan berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai kata mufakat.
5. Sebutkan fungsi ideologi bagi negara!
Jawab:
Fungsi ideologi bagi negara adalah sebagai berikut.
a. Pembentuk identitas kelompok atau bangsa.
b. Faktor pemersatu karena ideologi mengatasi segala paham dan golongan dalam kehidupan berbangsa.
c. Problem solver, yaitu meme-cahkan segala persoalan dalam mengatasi konflik dan ketegangan sosial.
d. Memberi arah bagi kehidupan bangsa dan negara menuju cita-cita ideal.

PERBAIKAN
A. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
1. Tujuan hidup bangsa Indonesia tercantum dalam …. Pembukuan UUD 1945
2. Paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah … komunisme
3. Kebebasan yang paling asasi adalah … beragama
4. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara merupakan Pasal …. 34 UUD 1945
5. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama maka setiap manusia menghendaki agar hak-haknya ….. dijamin dan dihormati

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan tokoh-tokoh yang memberikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia!
Jawab:
Tokoh-tokoh yang memberikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia adalah Muhammad Yamin, Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno.
2. Jelaskan definisi falsafah negara?
Jawab:
Definisi falsafah negara adalah Pedoman cara berpikir, cara pandang, serta cita-cita dari negara dan bangsa yang bersangkutan sehingga falsafah negara akan mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa.
3. Bagaimana bunyi Pancasila pada masa pelaksanaan Konstitusi RIS?
Jawab:
Bunyi Pancasila pada masa pelaksanaan Konstitusi RIS adalah sebagai berikut.
a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Perikemanusiaan.
c. Kebangsaan.
d. Kerakyatan.
e. Keadilan sosial.

4. Sebutkan tiga contoh pelaksanaan atau pengamalan sila ketiga Pancasila!
Jawab:
contoh pelaksanaan atau pengamalan sila ketiga Pancasila
a. Mengakui dan menghargai keberadaan suku-suku lain yang ada di Indonesia.
b. Membina kerja sama dan hubungan yang baik dengan individu atau masyarakat dari suku lain.
c. Mengutamakan kepentingan bersama (masyarakat) daripada kepentingan pribadi dan golongan.
d. bersikap toleran terhadap pelaksanaan tradisi atau adat istiadat yang dilakukan masyarakat suku lain.

5. Sebutkan contoh sikap positif nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
Jawab:
Contoh sikap positif nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut.
a. Menghormati hak-hak asasi manusia dengan menghindari terjadinya penindasan ter-hadap warga negara.
b. Memecahkan berbagai masalah hidup warga negara dengan cara yang adil.
c. Memecahkan berbagai masalah hidup warga negara dengan cara yang beradab (berbudaya dan bermartabat).
d. Membina sikap saling menolong antarwarga, misalnya dalam mengatasi dampak-dampak akibat bencana alam.

Cakrawala Ilmu (Pengetahuan Tambahan)
Asal – Usul PANCASILA
Ada dua teori yang mengkaji tentang asal-usul Pancasila. Teori pertama menyatakan bahwa pancasila berasal dari bumi Indonesia dan lahir akibat proses kebudayaan bangsa Indonesia yang beragam. Teori kedua menyatakan bahwa Pancasila yang dikemukakan oleh beberapa orang pemimpin Pergerakan Indonesia dalam rapat BPUPKI dalam sidangnya pada bulan Juni 1945, adalah pengaruh dari kode moral ajaran Buddha yang telah menjadi tuntunan dan tatanan hidup sehari-hari di dalam masyarakat, terutama masyarakat Jawa.
Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang ada pada pita yang dicengkram oleh burung garuda, berasal dari Kitab Negarakertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca pada zaman kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada satu kalimat yang termuat mengandung istilah “Bhinneka Tunggal Ika”, yang kalimatnya seperti begini: “Bhinneka tunggal Ika, tanhana dharma mangrwa”. Sedangkan istilah Pancasila dimuat dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular yang berisikan sejarah kerajaan bersaudara Singhasari dan Majapahit. Istilah Pancasila ini muncul sebagai Pancasila Karma, yang isinya berupa lima larangan sebagai berikut:
1. Melakukan tindak kekerasan
2. Mencuri
3. Berjiwa dengki
4. Berbohong
5. Mabuk (oleh miras)

Bab 2
Konstitusi yang Berlaku di Indonesia

Standar Kompetensi
2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia.
Kompetensi Dasar
2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.
2.3 Menunjukkan hasil-hasil amendemen UUD 1945.
2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen.

Konstitusi memuat ketentuan-ketentuan pokok bagi berdiri, bertahan, dan berlangsungnya suatu negara. Ketentuan-ketentuan itu biasanya berupa dasar, bentuk, dan tujuan negara. Ketentuan lainnya, berupa bentuk dan sistem pemerintahan, hubungan pemerintah dan rakyat, dan sebagainya. Dengan begitu kamu tentu tahu bagaimana vitalnya konstitusi bagi suatu negara. Jadi, hampir tidak mungkin suatu negara dapat berdiri serta mempertahankan dan melangsungkan keberadaannya tanpa konstitusi. Ada negara berarti harus ada konstitusi. Keduanya tak terpisahkan. Konstitusi di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Konstitusi seperti apa yang pernah berlaku di Indonesia? Bagaimana sejarah pembentukan konstitusi negara Indonesia? Untuk lebih jelasnya, mari simak materi berikut ini.

(gambar sidang Konstituante)

A. Berbagai Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
Konstitusi yang pertama kali digunakan di Indonesia merdeka adalah UUD 1945. Seiring berjlannya waktu dan kondisi yang berubah-ubah kontitusi di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Sebelum mempelajari mengenai konstitusi Indonesia maka harus mempelajari terlebih dahulu pengertian dan fungsi. Pemahaman terhadap hal ini sangat perlu mengingat pentingnya konstitusi dalam mengatur kehidupan bernegara.
1. Pengertian Konstitusi
Konstitusi berasal dari bahasa Perancis “Constituere” artinya menetapkan atau membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan atau penyusunan negara. Menurut Kamus Bahasa Inggris–Indonesia, konstitusi (constitution) diartikan sebagai undang-undang dasar. Benarkah pengertian konstitusi sama dengan undang-undang dasar (UUD)? Memang, tidak sedikit para ahli yang mengidentikkan konstitusi dengan UUD. Namun, beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa arti konstitusi yang lebih tepat adalah hukum dasar.
a. C.F. Strong
Konstitusi ini sebagai sekumpulan azas-azas yang mengatur hal sebagai berikut kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.
b. K.C. Wheare
Konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintah suatu negara.
Selain konstitusi yang tertulis, terdapat pula konstitusi yang tidak tertulis atau disebut konvensi. Konvensi adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan. Meskipun tidak tertulis, konvensi mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam ketatanegaraan.
Konstitusi atau undang-undang dasar berisi ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar dalam bernegara. Hal-hal yang mendasar itu misalnya tentang batas-batas kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, dan lain-lain. Menurut Sri Soemantri (1987), suatu konstitusi biasanya memuat atau mengatur hal-hal pokok sebagai berikut.
a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
b. Susunan ketatanegaraan suatu negara.
c. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
2. Fungsi Konstitusi
Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu negara. Mengapa? Sebab, konstitusi menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara itu. Dengan adanya pembatasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi, maka pemerintah tidak boleh menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
3. Isi Konstitusi
Secara umum konstitusi memeuat hal-hal pokok bagi kehidupan suatu bangsa. Adapun menurut pendapat para ahli mengenai isi konstitusi, antara lain sebagai berikut.
a. Sri Sumantri
Konstitusi berisi tentang tiga hal pokok berikut ini.
1) Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
3) Ada pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
b. Miriam Budiardjo
Setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan, antara lain sebagai berikut.
1) Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2) Prosedur mengubah UUD
3) Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD
4. Sifat Konstitusi
a. Flexible dan rigid
Konstitusi bersifat flexible (luwes) dan rigid (kaku), dapat dipakai ukuran sebagai berikut.
1) Cara mengubah konstitusi
Konstitusi disebut luwes (flexible) apabila cara untuk melakukan perubahannya tidak memerlukan cara yang istimewa, cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. Sebaliknya, konstitusi yang kaku (rigid) menetapkan syarat perubahan dengan cara istimewa, misalnya perubahan itu harus disetujui lebih dahulu oleh kedua perwakilannya.
2) Konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman
Jika konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman maka konstitusi itu bersifat fleksibel, dan sebaliknya jika tidak mudah mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi itu bersifat rigid.
b. Tertulis dan tidak tertulis
Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan yang tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Negara yang konstitusinya tidak tertulis adalah Inggris.
c. Formil dan materiil
Formil dilihat dari bentuk konstitusinya dan materiil dilihat dari segi isi konstitusinya.

5. Beberapa Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan dasar dalam negara dan mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, semua jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945.
Peraturan perundang-undangan tersebut adalah undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga 2010, Indonesia pernah menggunakan UUD sebagai berikut.
a. Periode Pertama Berlakukanya UUD 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949)
Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pada saat merdeka Indonesia belum memiliki UUD. Sehari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui lembaga PPKI disahkanlah UUD negara Indonesia yang disebut dengan UUD Proklamasi atau yang dikenal dengan sebutan UUD 1945.
PPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang yang berkuasa di Indonesia menggantikan BPUPKI yang dianggap telah selesai tugasnya. BPUPKI bekerja menghasilkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka dan rancangan UUD-nya. BPUPKI berhasil menyusun rancangan UUD untuk Indonesia merdeka pada masa persidangannya yang kedua, yaitu pada tanggal 10–16 Juli 1945.
Pada saat membahas rancangan UUD, BPUPKI membentuk Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan ketuanya Ir. Soekarno. Panitia itu kemudian membentuk panitia kecil lagi yang berjumlah tujuh orang dengan diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo. Hasil rumusan kelompok kecil ini disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim dan Prof. Dr. Mr. Soepomo.
Pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengemukakan tiga konsep yang telah menjadi hasil bahasannya. Ketiga konsep itu, antara lain berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, Pembukaan UUD, dan Batang Tubuh UUD. Konsep ini akhirnya diterima oleh sidang BPUPKI setelah melalui pembahasan selama kurang lebih satu jam.
PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno berencana akan bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 sampai dengan 24 Agustus 1945. Akan tetapi, rencana tersebut tidak berjalan karena Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945 dibom atom oleh Sekutu. Akhirnya, Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.
Tanpa menunggu izin dari pihak mana pun, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno–Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 melakukan persidangan yang pertama. Sidang tersebut berhasil mengambil keputusan, antara lain menetapkan dan mengesahkan UUD yang berasal dari hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar bagian dari BPUPKI dengan beberapa perubahannya, seperti berikut ini.
1) Perihal yang menyangkut sila pertama yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2) Bab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam” diubah menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli”.
Naskah UUD Negara Republik Indonesia beserta penjelasannya dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 Tahun 11 (1946). Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI. Dengan demikian, Pancasila telah resmi sebagai dasar negara Indonesia. Sejak saat itu berlaku tata hukum baru, yaitu tata hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Dinamika yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan tata negara selama periode pemakaian UUD 1945 yang pertama, antara lain sebagai berikut.
1) Bentuk Negara
Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik.
2) Sistem Pemerintahan
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal itu dilihat pada pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 17 UUD 1945.
3) Munculnya Sistem Pemerintahan Parlementer
Menurut Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945 KNIP diberi wewenang menjalankan fungsi legislatif DPR/Parlemen. Melalui maklumat tersebut, tanggung jawab pemerintahan ada di tangan menteri. Presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri bersama-sama menteri mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR. Sistem pemerintahan ini disebut parlementer. Maklumat tersebut muncul akibat usulan dari Badan Pekerja KNIP yang tidak puas dengan sistem pemerintahansaat itu.
b. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949–17 Agustus 1950)
Pada periode ini PBB ikut campur tangan dalam menyelesaikan perselisihan Indonesia–Belanda dengan mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tanggal 23 Agustus– 2 November 1949. KMB menghasilkan tiga persetujuan berikut.
1) Didirikannya Republik Indonesia Serikat.
2) Penyerahan kedaulatan (pemulihan kedaulatan) kepada Republik Indonesia Serikat.
3) Dibentuk Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.
Persetujuan pemulihan kedaulatan tersebut terdiri atas tiga persetujuan induk sebagai berikut.
Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar.
Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas mukadimah yang berisi empat alinea, batang tubuh yang berisi enam bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.
Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 Konstitusi RIS yang berbunyi, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”. Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi) maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian.
Rancangan UUD untuk RIS disusun oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO pada konferensi tersebut. UUD diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan berdirinya RIS dan Konstitusi RIS-nya maka negara Republik Indonesia hanya merupakan negara bagian dengan UUD 1945-nya. Wilayah RIS terdiri atas sebagai berikut.
1) Negara bagian yang terdiri atas Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, dan Negara Sumatra Selatan.
2) Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri terdiri atas Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.
3) Daerah-daerah selebihnya yang bukan daerah bagian.
Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatra dengan ibu kota di Yogyakarta.
Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada Ayat 1 ditegaskan bahwa “Presiden tidak dapat diganggu gugat”. Itu artinya, presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Hal itu disebabkan presiden bukan kepala pemerintahan, tetapi kepala negara.
Pada Pasal 118 Ayat 2 Konstitusi RIS ditegaskan bahwa “Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah menteri-menteri. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, menteri-menteri, Mahkamah Agung, Senat, dan Dewan Pengawas Keuangan.
Negara Indonesia Serikat ternyata tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Terbukti dengan banyaknya tuntutan untuk tetap memperjuangkan terbentuknya NKRI yang dicita-citakan sejak 17 Agustus 1945. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950 dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam piagam tersebut disepakati mengubah Konsitusi RIS menjadi UUDS.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 ditetapkan bahwa UUDS sebagai perubahan dari konstitusi RIS mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950. Dengan demikian, NKRI yang berdasarkan UUDS ini mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950.

c. Periode Berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959)
Bangsa Indonesia sejak semula menghendaki negara kesatuan. Akan tetapi, Belanda memecah belah dan memperlemah kedudukan Indonesia. Dengan adanya desakan dari rakyat Indonesia, pada tanggal 8 Maret 1950 pemerintah mengeluarkan UU Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Negara RIS. Berdasarkan UU Darurat tersebut, daerah bagian lainnya menggabungkan diri ke dalam NKRI.
Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga saat itu hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan suatu UUD negara kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukkan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang dianggap baik dari Konstitusi RIS.
Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal No.7 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950 dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas mukadimah dan batang tubuh yang meliputi enam bab dan 146 pasal.
Mengenai bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.
Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada Pasal 83 Ayat 1 UUDS 1950 ditegaskan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat”. Selanjutnya, pada Ayat 2 UUD 1950 disebutkan bahwa “Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Hal ini berarti yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Adapun lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 meliputi presiden dan wakil presiden, Mahkamah Agung, menteri-menteri, Dewan Pengawas Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Periode Berlakunya Kembali UUD 1945
Konstituante sebagai hasil Pemilu 1955 tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Akibat saling mengedepankan kepentingan golongan, tugas untuk merumuskan UUD baru terabaikan. Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Letjen. A.H. Nasution, selaku Kepala Staf Angkatan Darat, mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959. Partai Nasional Indonesia melalui ketuanya, Soewirjo, mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang waktu itu berada di Jepang.
Surat itu berisi anjuran agar presiden mendekretkan kembali berlakunya UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Partai Komunis Indonesia melalui ketuanya, Aidit, memerintahkan segenap anggotanya untuk tidak menghadiri sidang-sidang, kecuali sidang Konstituante.
Kehidupan politik makin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerah-daerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan Dekret Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Pertimbangan dikeluarkannya Dekret Presiden adalah sebagai berikut.
1) Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.
2) Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.
3) Kemelut dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional.
Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 hari Minggu di Istana Merdeka Jakarta mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah sebagai berikut.
1) Pembubaran Konstituante.
2) Berlakunya UUD 1945.
3) Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia kembali menggunakan UUD 1945.

Menggapai Cakrawala
A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. Konstitusi yang tidak tertulis secara resmi disebut .…
a. undang-undang
b. konvensi
c. materiil
d. formil
2. Pada tahun 1950-1959 negara Indonesia manganut sistem pemerintahan ….
a. quasi parlementer
b. presidensial
c. parlementer
d. monarki
3. Pada saat pelaksanaan konstitusi RIS, lembaga selain DPR pemegang kekua-saan legislatif adalah .…
a. MA
b. BPK
c. senat
d. presiden
4. Berlakunya UUD 1945 menjadikan Indoneisa menggunakan sistem pemerintahan ….
a. serikat
b. republik
c. parlemen
d. presidensial
5. UUDS 1950 bersifat ….
a. kekal abadi
b. wajib ditaati
c. sementara
d. tidak mengikat
6. UUD Negara Republik Indonesia dirancang dan dipersiapkan oleh ….
a. PPKI
b. BPUPKI
c. Komite Nasional
d. Panitia Sembilan
7. Kabinet dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas seorang ….
a. sekretaris kabinet
b. perdana menteri
c. wakil presiden
d. presiden
8. Berdasarkan UUD 1945 yang berperan sebagai eksekutif adalah ….
a. Presiden dan menteri
b. Presiden dan DPR
c. DPR dan menteri
d. Presiden
9. Sejak Proklamasi 17 agustus 1945 hingga 2010 ini telah berlaku UUD sebanyak … macam
a. satu
b. dua
c. tiga
d. empat
10. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Lembaga ….
a. MK
b. MA
c. DPD
d. DPR

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Bagaimanakah konstitusi menurut C.F. Strong?
Jawab:
Konstitusi menurut C.F. Strong adalah sekumpulan azas-azas yang mengatur hal sebagai berikut kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.
2. Bagaimana pengertian konstitusi secara harafiah?
Jawab:
Konstitusi berasal dari bahasa Perancis “Constituere” artinya menetapkan atau membentuk.
3. Apa yang dimaksud dengan konstitusi bersifat rigid?
Jawab:
Konstitusi bersifat rigid artinya tidak mudah mengikuti perkembangan zaman.
4. Siapa yang mebuat rancangan UUD RIS?
Jawab:
UUD RIS dirancang oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar.
5. Apa akibat dari kegagalan konstituante dalam merumuskan UUD baru di berbagai daerah?
Jawab:
Kegagalan konstituante dalam merumuskan UUD baru menyebabkan terjadinya pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah yang dapat membahayakan negara.

Tugas Siswa
Kerjakan di rumah!
Carilah berbagai sumber yang relevan untuk menjawab mengapa konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak cocok dengan bangsa Indonesia? tulislah hasilnya di buku tugas! Pada pertemuan berikutya, bacakan hasilnya di depan kelas, guru akan memberikan penilaian?

B. Penyimpangan terhadap Konstitusi yang Berlaku di Indonesia
Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya kembali UUD 1945 sejak 5 Juli 1959–19 Oktober 1999 ternyata banyak mengalami penyimpangan. Pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi masa Orde Lama (1959–1966) dan masa Orde Baru (1966–1999).
1 Pelaksanaan UUD 1945 Masa Orde Lama
Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa pemerintahan Orde Lama sering kali menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Penyimpangan itu terutama dilakukan presiden yang akhirnya merembet kepada lembaga negara lain. Salah satu penyebab penyimpangan pada masa Orde Lama adalah kuatnya pengaruh kekuasaan presiden dan lemahnya pengawasan pemerintahan oleh DPR sehingga presiden mampu mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyimpangan dimulai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret tersebut, Indonesia kembali menggunakan konstitusi UUD 1945. Sejak kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno sebagai Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan telah meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang dinamakannya demokrasi terpimpin.
Istilah demokrasi terpimpin untuk pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno ketika membuka sidang Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Menurutnya, demokrasi terpimpin adalah demokrasi khas Indonesia yang diarahkan oleh “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Namun dalam pelaksanaannya, demokrasi terpimpin lebih banyak diwarnai kepentingan dan ambisi politik sehingga arahnya menjadi melenceng dari konstitusi.
Setelah berhasil melaksanakan dekret yang kontroversial itu, Presiden Soekarno kemudian membuat kebijakan dengan mengeluarkan produk hukum lain yang ia beri nama penetapan presiden (penpres). Penpres ini merupakan keputusan yang dibuat oleh Presiden sendiri secara sepihak dan mempunyai kedudukan dan kekuatan sama dengan undang-undang (UU) atau bahkan lebih besar lagi. Padahal, seharusnya penpres dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Permulaan yang sudah menyimpang tersebut, dalam praktik selanjutnya pasti menghasilkan produk yang menyimpang pula. Presiden Soekarno pun berupaya menggunakan penpres untuk mengatur hal-hal yang bukan menjadi wewenangnya dan bahkan berkedudukan di atas dirinya. Berikut ini beberapa contoh penpres yang dikeluarkan Presiden Soekarno dan menyimpang.
a. Penpres No. 2 Tahun 1959 untuk membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).
b. Penpres No. 1 Tahun 1960 untuk menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) sebagai GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).
c. Penpres No. 7 Tahun 1959 untuk membubarkan beberapa partai politik.
d. Penpres No. 3 Tahun 1960 untuk membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.
e. Penpres No. 4 Tahun 1960 untuk membentuk DPR-GR (Gotong Royong) sebagai pengganti DPR yang dibubarkan.
Jadi, penpres yang hanya berupa keputusan Presiden itu dapat dikatakan memiliki kedudukan dan kekuatan di atas semua peraturan perundang-undangan yang lain, bahkan hampir setara dengan UUD 1945. Hal ini jelas sekali bahwa tindakan Presiden dengan penpresnya telah melanggar ketentuan UUD 1945. Hal ini berarti juga sudah sangat bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan serta melenceng dari tujuan kembali ke UUD 1945 yang diamanatkan Dekret 5 Juli 1959.
MPRS dan DPR-GR yang dibentuk dengan penpres, akhirnya juga “tertular” virus penyimpangan yang dilakukan Presiden. Akibatnya, kepu¬tusan yang dikeluarkan lembaga itu juga banyak yang menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Berikut adalah beberapa contoh hal atau keputusan yang menyimpang tersebut.
a. Berdasarkan Tap. I/MPRS/1960, MPRS menetapkan/mengukuhkan Manipol (yang tidak lain merupakan hasil pemikiran pribadi Presiden Soekarno) sebagai GBHN.
b. Berdasarkan Tap. III/MPRS/1963, MPRS mengangkat Ir. Soekarno menjadi Presiden Seumur Hidup.
c. MPRS melakukan dua kali sidang umum. Sidang Umum I MPR dan Sidang Umum II MPR berlangsung di Kota Bandung, bukan di ibu kota negara, Jakarta.
Selain penyimpangan yang terjadi, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G–30–S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara.
Mengingat keadaan makin membahayakan, Ir. Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.
2. Pelaksanaan UUD 1945 Masa Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Jenderal Soeharto menggantikan pemerintahan Orde Lama yang dikendalikan oleh Presiden Soekarno. Pada awal pemerintahannya, pemerintahan Orde Baru bertekad bulat untuk mengoreksi secara total kesalahan Orde Lama. Presiden Soeharto dengan kabinetnya mengawali tugasnya dengan semangat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen.
Namun, ketika menikmati enaknya berkuasa maka pemerintahan Orde Baru menjadi lupa terhadap janji awal pemerintahannya untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Selama mengendalikan pemerintahan Indonesia lebih dari 30 tahun, Presiden Soeharto dan kroni-kroninya melakukan banyak menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan rakyat untuk kepentingan mereka sendiri.
Akibat banyaknya penyimpangan yang dilakukan Orde Baru, kerusakan yang terjadi pada kehidupan bangsa dan negara dapat dikatakan sangat parah. Bahkan, satu dari sedikit kemajuan yang selama ini dibanggakan, yakni kemajuan bidang ekonomi berupa angka pertumbuhan yang tinggi, hanyalah merupakan kemajuan yang semu atau palsu belaka. Hal ini disebabkan kemajuan itu ditopang oleh utang luar negeri yang sangat besar serta pertumbuhan tinggi itu sendiri tidak disertai dengan pemerataan di tengah masyarakat. Kemajuan ekonomi hanya dinikmati beberapa kalangan yang sangat terbatas, yakni para pemimpin dan pejabat Orde Baru serta pengusaha-pengusaha besar yang memiliki hubungan dekat dengan para pejabat tinggi pemerintah.
Kepemimpinan Jenderal Soeharto pada masa Orde Baru telah mengalami kejayaan. Namun, menjelang tahun 1997 ke atas mulai menurun. Beberapa sebab menurunnya pemerintahan Presiden Soeharto, antara lain sebagai berikut.
a. Pemerintahan Presiden Soeharto sangat terpusat (sentralistik) dan birokratis.
b. Pemerintahan Presiden Soeharto sangat membatasi hak-hak politik masyarakat dengan alasan stabilitas keamanan.
c. Pembangunan ekonomi dikedepankan, namun kebebasan dipersempit
Orde Baru menyelewengkan pemilu (pemilihan umum) untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan mereka dan utamanya kekuasaan pemimpin mereka, yaitu Presiden Soeharto. Pemilu-pemilu yang mereka adakan direkayasa untuk selalu dimenangkan oleh partai mereka, yakni Golkar (Golongan Karya) agar mereka selalu menguasai pemerintahan, DPR, dan MPR. Untuk mencapai kemenangan seperti itu, Orde Baru di antaranya mewajibkan semua pegawai negeri sipil untuk memilih Golkar serta mengeluarkan undang-undang yang melarang berdirinya partai politik baru di luar tiga partai politik yang sudah ada (PPP, Golkar, dan PDI).
Akibatnya, pemerintahan Orde Baru yang dimotori oleh Golkar dan ABRI berjalan nyaris tanpa pengawasan. Akibatnya marak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kerusakan yang diakibatkan oleh penyimpangan pemerintahan Orde Baru terbongkar kedoknya setelah timbul krisis besar dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Diawali dengan munculnya krisis moneter (keuangan) dan ekonomi dunia pada pertengahan tahun 1997, krisis itu pun akhirnya merembet dan memporak-porandakan kehidupan perekonomian Indonesia yang pondasinya ternyata sangat rapuh.
Krisis membuat masyarakat terguncang dan bangkit melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru. Dengan dipelopori mahasiswa, perlawanan muncul di berbagai kota dan daerah dalam bentuk demonstrasi yang menuntut dilakukannya reformasi total yang berujung pada keinginan untuk mengantikan pucuk pimpinan pemerintahan. Pada awal tahun 1998 demonstrasi terus membesar serta akhirnya melibatkan hampir semua unsur bangsa. Akibat tuntutan yang begitu besar dan kuat, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie di hadapan pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara, Jakarta.

3. Akibat Penyimpangan Konstitusi
Penyimpangan konstitusi dapat menyebabkan krisis konstitusi atau krisis peraturan perundang-undangan. Krisis konstitusional yang berlarut-larut dapat menimbulkan krisis politik. Krisis politik yang berlangsung terus menerus akan berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Akibat penyimpangan konstitusi, antara lain sebagai berikut.
a. Tidak berjalannya sistem pemerintahan dan fungsi lembaga negara.
b. Kebingungan, ketidakpastian, dan rasa mencekam pada masyarakat.
c. Tidak efektifnya hukum dan merosotnya kewibawaan hukum negara.
d. Terjadinya perebutan kekuasaan.
e. Sikap melawan, anarkis, dan main hakim sendiri semakin meningkat.
f. Kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan pemerintah melemah keutuhan bangsa dan negara terancam.
g. Terbengkelainya berbagai masalah, seperti masalah politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, perumahan, kesehatan, dan lain-lain.
A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. Pembubaran Konstituante merupakan pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ….
a. Ir. Soekarno
b. Soeharto
c. B.J. Habibie
d. Megawati Soekarnoputri
2. Pada tahun 1959-1966 Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi ….
a. parlementer
b. Pancasila
c. terpimpin
d. liberal
3. Pembubaran partai-partai politik dilakukan Presiden Soekarno dengan mengeluarkan ….
a. Penpres No. 2 Tahun 1959
b. Penpres No. 1 Tahun 1960
c. Penpres No. 7 Tahun 1959
d. Penpres No. 3 Tahun 1960
4. Penyimpangan konstitusi yang dilakukan Presiden Soekarno pertama kali terjadi pada tanggal ….
a. 12 Januari 1949
b. 5 Juli 1949
c. 10 November 1956
d. 19 Oktober 1966
5. Budaya birokrasi Orde Baru yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi Indonesia adalah ….
a. mafia pajak
b. makelar kasus
c. pungli
d. KKN
6. MPR pada era Reformasi berkedudukan sebagai lembaga ….
a. tertinggi negara
b. tinggi negara
c. eksekutif
d. yudikatif
7. Pemerintahan Orde Baru bersifat …
a. demokratis
b. liberal
c. sentralisitik
d. transparan
8. Pemerintahan orde lama terjadi pada tahun ….
a. 1950 – 1955
b. 1959 – 1966
c. 1960 – 1965
d. 1966 – 1998
9. Presiden Soeharto akhrinya mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal ….
a. 19 Mei 1998
b. 20 Mei 1998
c. 21 Mei 1998
d. 22 Mei 1998
10. Berikut ini yang termasuk akibat dari penyimpangan konstitusi adalah ….
a. banyaknya kasus pidana
b. negara menjadi lemah terhadap ancaman dari luar
c. masyarakat sering main hakim sendiri
d. terjadinya konflik berbau SARA

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa maksud dari demokrasi terpimpin?
Jawab:
Maksud dari demokrasi terpimpin adalah demokrasi khas Indonesia yang diarahkan oleh “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
2. Jelaskan kedudukan Penpres pada masa demokrasi terpimpin!
Jawab:
Penpres (penetapan presiden) pada masa demokrasi terpimpin mempunyai kedudukan dan kekuatan sama dengan undang-undang (UU) atau bahkan lebih besar lagi.
3. Apa tujuan dikeluarkan Penpres No. 4 Tahun 1960?
Jawab:
Tujuan dikeluarkan Penpres No. 4 Tahun 1960 adalah membentuk DPR-GR (Gotong Royong) sebagai pengganti DPR yang dibubarkan.
4. Bagaimana Janji awal pemerintahan Orde Baru?
Jawab:
Janji awal pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
5. Apa tujuan protes yang dipelopori mahasiswa pada masa Orde Baru?
Jawab:
Tujuan protes yang dipelopori mahasiswa pada masa Orde Baru adalah menuntut dilakukannya reformasi total yang berujung pada keinginan untuk mengantikan pucuk pimpinan pemerintahan.

Tugas siswa
Bentuklah kelompok yang beranggotakan empat orang! Carilah berbagai artikel dan gambar yang menceritakan tentang pelanggaran konstitusi pada masa Orde Lama atau Orde Baru! Dari berbagai bahan yang kamu dapatkan, buatlah sebuah kliping yang membahas menganai pelanggaran konstitusi pada masa Orde Lama atau Orde Baru! Buatlah sebagus mungkin dan kemudian kumpulkan pada guru!

C. Hasil-Hasil Amendemen UUD 1945
Amendemen diartikan sebagai suatu perubahan terhadap sebuah peraturan hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan mekanisme tata cara yang berlaku. Perubahan Undang-Undang Dasar atau sering pula digunakan istilah amandemen Undang-Undang Dasar merupakan salah satu agenda reformasi. Perubahan itu dapat berupa pencabutan, penambahan, dan perbaikan.
Sebagai akibat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, konstitusi itu menjadi tidak sesuai lagi, atau memerlukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memungkinkan perkembangannya maka setiap konstitusi memuat ketentuan yang memungkinkan perubahan secara formal. Begitu pula yang terjadi dengan UUD 1945. Beberapa alasan yang menyebabkan UUD 1945 mengalami amandemen adalah sebagai berikut.
1. Alasan historis, sejak semula dalam sejarahnya UUD 1945 memang disusun oleh para pendiri negara (BPUPKI dan PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.
2. Alasan filosofi, bahwa UUD 1945 terdapat percampuradukan berbagai gagasan yang saling bertentangan, misalnya paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara negara hukum dan paham negara kekuasaan.
3. Alasan teoritis dari pandangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan lebih menonjolkan prinsip totalitarisme.
4. Alasan yuridis, sebagaimana lazimnya setiap konstitusi, UUD 1945 juga telah mencantumkan klausal perubahan tersebut dalam pasal 37.
5. Alasan praktis-politis bahwa secara sadar ataupun tidak, secara langsung ataupun tidak langsung, dalam praktik UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan dan/atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya, baik masa 1945–1949, maupun masa 1959–1998. Bahkan, praktik politik sejak 1959–1998 UUD 1945 yang kurang membatasi kekuasaan eksekutif dan pasal-pasalnya yang bisa menimbulkan multiinterpretasi, telah dimanipulasi oleh presiden yang berkuasa.
UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia sampai dengan 2010 telah mengalami empat kali amendemen (perubahan) yang terjadi di era Reformasi. Dasar yang dipakai adalah pada pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tentang perubahan UUD 1945, yaitu “untuk mengubah UUD, sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir”. Keempat amendemen tersebut adalah sebagai berikut.
1. Amendemen pertama terjadi pada sidang umum MPR, disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 mengadakan perubahan 9 pasal.
2. Amendemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 mencakup perubahan 7 bab yang mendasar.
3. Amendemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan pada tanggal 10 November 2001 mencakup 11 pasal dan 2 bab menyangkut hal-hal yang sangat strategis seperti pemilihan presiden, pembentukan mahkamah konstitusi, komisi yudisial, dewan perwakilan daerah, dan pemilihan umum.
4. Amendemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, menyangkut 12 pasal, 3 aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan serta dihapuskannya lembaga DPA.
Berikut ini dipaparkan perubahan-perubahan UUD 1945 hasil amendemen dalam beberapa hal pokok, yakni bentuk kedaulatan, MPR, kekuasaan pemerintahan negara, pemerintah daerah, DPR, DPD, pemilu, BPK, kekuasaan kehakiman, hak asasi manusia, pendidikan dan kebudayaan, serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
1. Bentuk Kedaulatan
Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (hasil amendemen) menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Dengan demikian, berdasarkan hasil amendemen UUD 1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dalam ketatanegaraan kita. MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara serta sebagai penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat, sekarang menjadi lembaga tinggi negara biasa yang setingkat dengan DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan presiden.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil amendemen menyatakan, bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2003. Adapun ketentuan tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 sebelum diamandemen. Tugas dan wewenang MPR (Pasal 3 UUD 1945) adalah sebagai berikut.
a. Berwenang mengubah dan menetapkan UUD.
b. Melantik presiden dan atau wakil presiden.
c. Hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
Selanjutnya, diperinci lagi dalam UU No 22 Tahun 2003 bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.
a. Mengubah dan menetapkan UUD.
b. Melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.
c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan mahkamah konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di sidang paripurna MPR.
d. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
e. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
f. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik ataun gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.
g. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut ( Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2003):
a. mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD;
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
c. memilih dan dipilih;
d. membela diri;
e. imunitas;
f. protokoler; dan
g. keuangan dan administrasif.
Selain itu itu, anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut (Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2003)
a. Mengamalkan Pancasila.
b. Melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
c. Menjaga kerukunan Negara RI dan nasional.
d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
e. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.
3. Kekuasaan Pemerintahan Negara
Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, presiden dan wakil presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu sehingga keduanya memiliki legitimasi yang kuat. Dari segi kedudukan, presiden/wakil presiden juga tidak lagi berada di bawah MPR, melainkan sederajat. Namun, masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden sudah mendapat pembatasan yang jelas dan tegas.
Presiden dan wakil presiden kini tak dapat lagi berkuasa lebih dari dua kali masa bakti atau selama sepuluh tahun. Setelah memegang satu masa jabatan, presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih kembali (dalam jabatan yang sama) hanya untuk satu kali masa jabatan. Satu kali masa jabatan dipegang selama lima tahun.
Jika melanggar konstitusi atau hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR. Namun, sebelum mengajukan usul itu kepada MPR, DPR harus lebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran presiden itu. Jika MK memutuskan presiden terbukti melakukan pelanggaran, barulah DPR mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden kepada MPR.
Adapun dalam soal pertimbangan, presiden kini tidak lagi memintanya kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga tinggi negara DPA kini sudah dihapus. Sebagai gantinya, presiden membentuk suatu dewan pertimbangan sendiri yang diberi tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD 1945 hasil amendemen). Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui Undang-Undang pasal 19 (2) UUD 1945 hasil amandemen. Dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditentukan jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 16 dan 17 UU No. 22 Tathun 2003).
Fungsi DPR ditetapkan dalam Pasal 20A Ayat 1 UUD 1945 hasil amendemen bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
a. Fungsi legislasi diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden.
b. Fungsi anggaran diwujudkan dengan membahas anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden dan berhak untuk menetapkannya.
c. Fungsi pengawasan meliputi pengawasan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti di atas DPR dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi; hak angket; hak menyatakan pendapat; hak mengajukan pertanyaan; hak menyampaikan usul dan pendapat; dan hak imunitas.
5. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi (Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 22C Ayat 1 UUD 1945 hasil amendemen). DPD merupakan wakil-wakil provinsi (pasal 32 UU. No. 22 Tahun 2003). Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI (Pasal 33 Ayat 4 UU No. 22 Tahun 2003). Kewenangan DPD dituangkan dalam pasal 22D UUD 1945 hasil amendemen, yaitu sebagai berikut.
a. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengga-bungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR.
6. Pemerintah Daerah
UUD 1945 sebelum diamendemen membagi daerah di Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil. Namun, berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, daerah tersebut terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerin-tah daerah yang mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing merupakan kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali untuk urusan pemerintahan yang menurut undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berhak menentukan peraturan daerah (perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Pemilihan Umum
Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan DPRD (Pasal 22 (E) UUD 1945 amandemen). Peserta pemilihan umum adalah partai politik untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sedangkan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan.
KPU merupakan komisi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E 5 UUD 1945 hasil amendemen). UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU, antara lain sebagai berikut:
a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu);
b. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;
c. mengkoordinasikan, penyelenggaraan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu;
d. menetapkan peserta pemilu;
e. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
f. menetapkan waktu, tanggal, dan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara;
g. menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu; dan
i. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.
Tugas dan wewenang KPU bukan saja untuk menyelenggarakan pemilu untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota saja, tetapi KPU juga menyelenggarakan pemilu untuk presiden dan wakil presiden secara langsung.
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E Ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen).
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
BPK dalam hal ini mengawasi apakah kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan semula dan apakah sudah dilaksankan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, (Pasal 23E Ayat 2 UUD 1945 hasil amendemen)
9. Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan kehakiman diatur lebih tegas dan jelas dalam hal kemerdekaan dan pelaksanaan tugas. Dalam kekuasaan kehakiman, selain MA yang selama ini sudah ada, ditambahkan dua lembaga baru untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan keadilan. Kedua lembaga itu adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
Terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial (KY) kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan seterusnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Komisi Yudisial sendiri bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
10. Hak Asasi Manusia
Dalam UUD 1945 hasil amendemen, masalah hak asasi manusia (HAM) menjadi topik yang mendapat perhatian yang serius dalam pengaturan. Sebelumnya, HAM disinggung sangat sedikit dan dimasukkan ke dalam bab tentang warga negara. Kini HAM mendapat pengaturan yang banyak dan cukup mendetail serta ditempatkan secara khusus sebagai judul bab tersendiri.
Hal itu menunjukkan makin pentingnya persoalan HAM di tanah air. Pengaturan HAM yang cukup detail tersebut kiranya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM oleh pemerintah yang pada masa lalu telah berulang-ulang menimpa warga negara. Selain itu, masalah HAM sendiri secara internasional makin menjadi isu penting yang mendapat perhatian sangat serius.
Dapat dikatakan bahwa dalam UUD 1945 hasil amendemen, masalah HAM menjadi salah satu topik prioritas. HAM ditambahkan sebagai bab baru yang dijabarkan ke dalam sepuluh pasal. Adapun jenis-jenis hak asasi yang diatur, antara lain sebagai berikut.
a. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan.
b. Hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif.
c. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
d. Hak memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dipeluk.
e. Hak untuk bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
f. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
g. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amendemen
Salah satu prestasi besar yang harus kita syukuri dalam era reformasi ini, bahwa Majelis Permusyawatan Rakyat telah dapat menyelesaikan tugasnya mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Betapapun baiknya sebuah undang-undang dasar tidak akan banyak memberikan manfaat dari suatu bangsa tanpa semangat untuk melaksanakan. Merupakan kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menyikapi secara positif seluruh hasil amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Sikap positif tersebut dapat kita wujudkan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sikap positif terhadap hasil-hasil amendemen Undang-undang Dasar 1945 dapat kita wujudkan, antara lain dengan berikut ini.
1. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyangkut perubahan yang merupakan pokok kaidah yang fundamental sehingga tetap menjamin tetap tegaknya negara persatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berarti semakin menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditinjau dari keanggotaannya sangat demokratis dan transparan karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya terdiri atas anggota DPR dan DPD yang seluruhnya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dan tidak ada satu pun anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diangkat
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden, akan tetapi hak itu dikembalikan kepada rakyat sehingga presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pilpres (pemilihan presiden) sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya melantiknya.
5. Jabatan presiden dan wakil presiden tidak lagi dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua kali masa jabatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
6. Lahirnya Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi makin melengkapi dan memperkukuh bidang yudikatif. Apabila presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat lainnya, tidak langsung dapat diadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggung jawaban presiden atau wakil presiden, tetapi harus melalui proses pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi.
7. “Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” (pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Dari pernyataan pasal tersebut sangat nyata peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat yang harus mengerti betul kualitas seorang duta besar yang akan mewakili negara dan bangsa Indonesia di negara lain, karena akan membawa nama bangsa dan negara.
8. Kewenangan membentuk undang-undang di tangan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan langkah maju karena selama Orde Baru rancangan undang-undang (RUU) selalu datang dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
Adapun dukungan terhadap pelaksanaan UUD 1945 amandemen dalam berbagai kehidupan dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk berikut ini.
1. Sebagai Pribadi
Wujud dukungan di dalam diri pribadi, misalnya sebagai berikut.
a. Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain.
b. Mematuhi dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku.
c. Tidak main hakim sendiri.
d. Berpendirian tidak berat sebelah.
e. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Di Keluarga
Wujud dukungan di keluarga, misalnya sebagai berikut.
a. Taat dan patuh terhadap orang lain.
b. Ada keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi.
c. Memiliki etika terhadap permasalahan yang dihadapi.
d. Melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan keluarga.
e. Memiliki sikap sportif.
3. Di Sekolah
Wujud dukungan di sekolah, misalnya sebagai berikut.
a. Taat dan patuh terhadap tata tertib.
b. Melaksanakan program kegiatan OSIS.
c. Setiap siswa sadar mengembangkan sikap rasional.
d. Melaksanakan hasil keputusan bersama.
e. Jika terjadi pelanggaran tata tertib mau menerima sanksi.
4. Di Masyarakat
Wujud dukungan di masyarakat, misalnya sebagai berikut.
a. Menjunjung tinggi norma-norma pergaulan.
b. Mengikuti kegiatan yang ada dalam karang taruna.
c. Mendukung kerja sama dalam pembangunan wilayah setempat.
d. Menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai kegiatan.
e. Sadar pada ketentuan-ketentuan yang menjadi keputusan bersama.
5. Berbangsa dan Bernegara
Wujud dukungan di dalam berbangsa dan bernegara, misalnya sebagai berikut.
a. Sanggup melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
b. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.
c. Menyadari kedudukannya sebagai warga negara yang baik.
d. Menyadari kedudukannya sama dalam hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.
e. Siap sedia membela negara sesuai dengan undang-undang.

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. UUD 1945 mengalami amendemen dengan alasan ….
a. desakan dari negara-negara tetangga
b. disesuaikan dengan ketetapan PBB
c. pasal-pasal tidak mencangkup semua aspek kehidupan bangsa
d. disesuaikan dengan perkembangan dinamika bangsa Indonesia
2. Berikut ini bukan HAM yang ikut diatur dalam UUD 1945 adalah hak ….
a. berbuat sesuai dengan hati nurani
b. hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan
c. memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dipeluk
d. untuk bebas dardari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan
3. Setelah mengalami perubahan pelaksanaan pemilu di Indonesia menjadi tanggung jawab ….
a. presiden
b. kabinet
c. KPU
d. MPR
4. Kapan amandemen pertama dilakukan ….
a. 19 Oktober 1999
b. 19 Oktober 2001
c. 19 Oktober 2000
d. 19 Oktober 2002
5. Berdasarkan amandemen UUD 1945 masa jabatan seorang presiden selama ….
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. 15 tahun
d. 20 tahun
6. Berikut adalah usaha yang dilakukan pemerintah agar UUD 1945 dilaksanakan dengan baik, yaitu ….
a. melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara
b. menuliskan isi UUD 1945 hasil amendemen dalam surat kabar
c. mengundang para cendekiawan untuk mengkaji isi UUD 1945
d. menyiarkan isi UUD 1945 dalam acara televisi
7. Sikap berikut yang tidak sesuai dengan UUD 1945 adalah ….
a. presiden dan DPR bersama-sama membuat undang-undang
b. DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang
c. BPK memeriksa kekuangan negara
d. DPR membubarkan partai politik
8. Keputusan dalam masyarakat dijadikan rumusan normatif yang harus ditaati merupakan arti konstitusi sebagai pengertian ….
a. politik
b. sosial
c. budaya
d. hukum
9. Sebagai masyarakat wujud peran serta dalam lingkungan adalah ….
a. ikut serta menyukseskan GDN
b. mengikuti kegiatan OSIS
c. melaksanakan tata tertib sekolah
d. mengikuti kegiatan karang taruna
10. Warga negara Indonesia berhak mengajukan saran kepada pemerintah melalui ….
a. lembaga bantuan hukum
b. wakil-wakil di DPR
c. LSM yang ada
d. media massa

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa alasan historis dilakukannya Amandemen UUD 1945?
Jawab:
Alasan historis dilakukannya Amandemen UUD 1945 karena sejak semula dalam sejarahnya UUD 1945 memang disusun oleh para pendiri negara (BPUPKI dan PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.
2. Apa tujuan diadakan pemilu menurut pasal 3 UUD 1945 (amendemen)?
Jawab:
Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD,DPRD, serta presiden dan wakil presiden.
3. Sebutkan jenis-jenis hak asasi yang diatur dalam UUD 1945!
Jawab:
Adapun jenis-jenis hak asasi yang diatur, antara lain, sebagai berikut:
a. hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan;
b. hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif;
c. hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
d. hak memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dipeluk;
e. hak untuk bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
f. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta; dan
g. hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan
4. Mengapa terjadinya perubahan UUD 1945 tetap menjamin tegaknya NKRI berdasar Pancasila?
Jawab:
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyangkut perubahan yang merupakan pokok kaidah yang fundamental sehingga tetap menjamin tetap tegaknya negara persatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5. Sebutkan tiga wujud sikap positif pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen!
Jawab:
Wujud dukungan sikap postif pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen sebagai berikut.
a. Menjunjung tinggi norma-norma pergaulan.
b. Mengikuti kegiatan yang ada dalam karang taruna.
c. Mendukung kerja sama dalam pembangunan wilayah setempat.
d. Menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai kegiatan.
e. Sadar pada ketentuan-ketentuan yang menjadi keputusan bersama.

Tugas Siswa
Carilah referensi di berbagai sumber mengenai dampak dari amandemen UUD 1945! Buatlah rangkuman dari sumber-sumber yang kalian dapatkan! Setelah selesai kumpulkan pada guru!

Glosarium
Amendemen : usul perubahan rancangan undang-undang
Eksekutif : berkenaan dengan pengurusan (pengelolaan, pemerintahan) atau penyelenggaraan sesuatu
Kabinet : badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas menteri
Hak Asasi : hak dasar atau pokok (seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan)
Legislatif : berwenang membuat UU
Yudikatif : bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan

Cakrwala Keperibadian Bangsa
Konstitusi dibuat untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan. Jika dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab maka kehidupan berbangsa akan tenang, nyaman, tentram, dan damai. Kamu dapat balajar menghormati konstitusi dengan menjalankan tata tertib sekolah dan peraturan lalu lintas.

Uji Kompetensi
A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. Konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintah suatu negara. Pengertian tersebut dinyatakan oleh ….
a. James Bryce
b. K.C. Wheare
c. C.F. Strong
d. Surjanto Puspowardoyo
2. Lembaga negara yang baru dalam ketatanegaraan Republik Indonesia setelah UUD 1945 diamandemen adalah ….
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Badan Pemeriksa Keuangan
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Indonesia pernah menjadi negara serikat dengan dasar ….
a. UUDS
b. UUD RIS
c. UUD 1945
d. UUD 1950
4. Konstitusi pada dasarnya memuat ….
a. pernyataan kemerdekaan
b. kewajiban warga negara
c. ketentuan-ketentuan pemerintahan
d. aturan-aturan pokok sebagai dasar pembentukan negara
5. Pada amandemen UUD 1945 keempat dihapus lembaga ….
a. DPA
b. DPD
c. ABRI
d. BPK
6. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar adalah bunyi ….
a. Pasal 1 Ayat 1
b. Pasal 1 Ayat 2
c. Pasal 2 Ayat 1
d. Pasal 2 Ayat 2
7. DPR menurut Pasal 20A UUD 1945 mempunyai fungsi, antara lain…
a. fungsi legislasi, fungsi anggaran
b. fungsi legislasi, fungsi pengawasan,
c. fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
d. fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi manajemen
8. Perilaku positif terhadap Pancasila di dalam diri pribadi dapat ditunjukkan dengan ….
a. mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain
b. terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi
c. menjunjung 4tinggi norma-norma pergaulan
d. taat dan patuh terhadap tata tertib
9. Setiap warga negara berhak menda-patkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ….
a. 31 ayat 1
b. 31 ayat 2
c. 33 ayat 1
d. 33 ayat 2
10. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara memuat adanya ….
a. jaminan beragama
b. pembatasan kekuasaan legislatif
c. kebebasan warga negara
d. jaminan hak asasi manusia
11. Orde Reformasi lahir sejak ….
a. turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya
b. pendudukan gedung MPR/DPR oleh mahasiswa
c. terjadinya krisis moneter tahun 1997
d. naiknya Gus Dur sebagai Presiden RI
12. Pemilihan umum dilaksanakan setiap … sekali.
a. 3 tahun
b. 5 tahun
c. 7 tahun
d. 9 tahun
13. Lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen adalah ….
a. Jaksa Agung, Polri, DPR, DPD
b. Jaksa Agung, Mahkamah Agung, dan Polri
c. Jaksa Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial
d. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
14. Pelaksanaan amandemen UUD 1945 dilakukan dengan cara ….
a. pemilu
b. instruksi presiden
c. sidang umum MPR
d. sidang istimewa MPR
15. Pada Tanggal 11 November 1945 terjadi perubahan dari sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer, perubahan tersebut merupakan usul dari ….
a. KNIP
b. MPR
c. presiden
d. badan pekerja KNIP
16. Berdasarkan UUD 1945 amendemen maka lembaga negara yang bertugas melantik presiden dan wakil presiden adalah ….
a. Mahkamah Konstitusi
b. Komisi Pemilihan Umum
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat
17. Pada saat terbentuk RIS, wilayah Indonesia terbagi kedalam bentuk ….
a. distrik
b. provinsi
c. pulau-pulau
d. negara bagian
18. Selama dinamika ketatanegaraan Repu-blik Indonesia berlangsung yang tidak mengalami perubahan adalah ….
a. bentuk negara

b. lembaga negara
c. sistem demokrasi
d. sistem pemerintahan
19. Terhadap suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebaiknya kita bersikap ….
a. tidak perlu melaksanakan dan menerimanya
b. melaksanakan yang sesuai keingi-nan kita
c. berusaha mengemukakan keberatan demi kepentingan golongan
d. wajib menerima dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh
20. Kedaulatan negara pada masa RIS dipegang oleh … .
a. rakyat
b. DPR dan Senat
c. presiden dan menteri
d. presiden, kabinet, DPR, dan Senat

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
1. Konstitusi pertama kali muncul dalam bahasa … Prancis
2. Konstitusi yang dapat diubah oleh badan pembuat undang-undang biasa termasuk bersifat …. Luwes (flexible)
3. Bentuk negara RIS merupakan usaha pemecah belahan yang dilakukan oleh …… Belanda
4. Dekret Presieden 5 Juli 1959 bila dipandang segi hukum, bersifat …. Inkonstitusional
5. Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 dilakukan oleh Ir. Soekarno dengan mengeluarkan …. Penpres No. 3 Tahun 1960
6. Pemerintahan Presiden Soeharto sangat membatasi hak-hak politik masyarakat dengan alasan ….. stabilitas keamanan
7. Adanya pasal 37, dapat dilakuakan amandemen dengan alasan ….. yuridis
8. Jumlah anggota DPR sebanyak …. orang 500
9. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah. Inilah yang disebut … disentralisasi
10. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum di tingkat … Provinsi

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan UUD yang pernah dipakai di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini!
Jawab:
UUD yang pernah dipakai di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini adalah.
a. UUD 1945
b. Konstitusi RIS 1949
c. UUD Sementara 1950
d. UUD 1945 (amandemen
2. Sebutkan pokok-pokok konstitusi menurut Sri Soemantri!
Jawab:
Pokok-pokok konstitusi menurut Sri Soemantri adalah
a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
b. Susunan ketatanegaraan suatu negara.
c. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
3. Jelaskan alasan teoritis dilakukannya amandemen UUD!
Jawab:
Alasan teoritis amandemen UUD dari pandangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan lebih menonjolkan prinsip totalitarisme.

4. Sebutkan tugas dan wewenang MPR sebelum di amandemen!
Jawab:
Tugas dan wewenang MPR (Pasal 3 UUD 1945) sebelum amandemen adalah sebagai berikut.
a. Berwenang mengubah dan menetapkan UUD.
b. Melantik presiden dan atau wakil presiden.
c. Hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

5. Berilah contoh wujud dukungan pelaksanaan UUD 1945 amandemen sebagai pribadi!
Jawab:
Contoh wujud dukungan pelaksanaan UUD 1945 amandemen sebagai pribadi sebagai berikut.
a. Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain.
b. Mematuhi dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku.
c. Tidak main hakim sendiri.
d. Berpendirian tidak berat sebelah.
e. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

PERBAIKAN
A. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
1. Semua jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukannya di bawah … UUD 1945
2. Setelah berbentuk Serikat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal …. 17 Agustus 1950
3. Pemerintahan Orde Baru dimotori oleh …… dan ….. Golkar dan ABRI
4. Sebelum amandemen UUD 1945, DPA menjalankan kekuasaan … Konsulatif
5. DPR dan presiden dapat bekerja sama dalam melaksanakan kekuasaan …. Legislatif

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan perubahan UUD ketika akan disahkan oleh PPKI!
Jawab:
Perubahan UUD ketika akan disahkan oleh PPKI adalah.
a. Perihal yang menyangkut sila pertama yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
b. Bab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam” diubah menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli”.
2. Bagaimana bunyi dari Pasa 1 Ayat 1 Konstitusi RIS?
Jawab:
Bunyi dari Pasa 1 Ayat 1 Konstitusi RIS adalah, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”.
3. Bagaimana isi dari pasal 13 ayat 2 UUD 1945 yang telah diamanden?
Jawab:
Isi dari pasal 13 ayat 2 UUD 1945 yang telah diamanden “Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”
4. Apa saja ketentuan UUD meneurut Miriam Budiarjo?
Jawab:
Ketentuan UUD meneurut Miriam Budiarjo adalah sebagai berikut.
a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
b. Prosedur mengubah UUD
c. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

5. Berikan contoh dukungan terhadap pelaksanaan UUD 1945 amandemen di lingkungan keluarga!
Jawab:
Contoh dukungan terhadap pelaksanaan UUD 1945 amandemen di lingkungan keluarga sebgai berikut.
a. Taat dan patuh terhadap orang lain.
b. Ada keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi.
c. Memiliki etika terhadap permasalahan yang dihadapi.
d. Melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan keluarga.
e. Memiliki sikap sportif.

Cakrawala ilmu

Asal Mula Konstitusi
Konstitusi berasal dari perkataan Yunani politeia dan bahasa Latin constitution. Konstitusi sendiri biasa disebut sebagai hukum dasar suatu Negara yang digunakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi atau hukum dasar ini, berkembang di dunia melalui beberapa tahap, diantaranya :
1. Konstitusi Yunani Kuno D
Dalam bukunya The Laws (Nomoi), Plato dan Sokrates sama-sama pada pengertian konstitusi. Demikian pula Aristoteles dalam bukunya politics. Menurut Aristoteles tujuan tertinggi dari Negara adalah a good life, dan dalam hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat.
2. Zaman Romawi
Cicero dengan jelas menyebut istilah lex yang kemudian menjadi kata kunci untuk memahami konsep politik dan hukum di zaman Romawi kuno. Konstitusi mulai dipahami sebagai sesuatu yang berada diluar dan bahkan diatas negara. Para filosof Romawi secara tegas membedakan dan memisahkan antara pengertian hukum publik (jus publicum) dan hukum privat (jus privatikum), sesuatu hal yang baru yang belum dikembangkan sebelumnya oleh para filosof Yunani.
3. Piagam Madinah
Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti yang modern hanyalah Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad saw dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah.
4. Kontitusi Modern
Sebuah negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut konstitusi atau undang-undang dasar. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Persoalan yang dianggap terpenting dalam konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.

Sumber : Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Ulangan Tengah Semester

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!

1. Tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia tercermin dalam Pancasila sila ke ….
a. satu
b. dua
c. empat
d. lima
2. Pada dasarnya setiap insan mempunyai hak asasi yang sama, namun pelaksa-naaannya ….
a. harus sesuai dengan norma dan kebiasan
b. tidak boleh menganggu hak asasi yang lain
c. harus sesuai dengan statusnya dalam masyarakat
d. sangat dipengaruhi tingkat pereko-nomian manusia
3. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif karena memiliki pengertian ….
a. nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia
b. nilai-nilai dalam Pancasila mempunyai nilai-nilai kerohanian
c. norma yang menjadi pegangan dan pedoman seseorang untuk bertindak
d. rumusan setiap sila dalam Pancasila sebenarnya mempunyai sifat umum dan abstrak
4. Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya adalah ….
a. menerima semua pengaruh yang datang dari luar
b. dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman
c. tidak membatasi diri dalam segala aspek kehidupan
d. membuka diri untuk bekerja sama dengan bangsa lain
5. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum jelas dalam ….
a. batang tubuh UUD 1945
b. pembukaan UUD 1945
c. rancangan UUD 1945
d. lembaran Negara RI
6. Menghormati pelaksanaan adat istiadat yang dilakukan suku bangsa lain merupakan sikap yang sejalan dengan Pancasila sila ….
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
7. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat adalah perwujudan sila ….
a. satu
b. tiga
c. empat
d. lima
8. Berikut adalah perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila kedua adalah ….
a. mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat
b. membina kerukunan dengan pemeluk agama lain
c. memberi bantuan kepada korban bencana alam
d. memperjuangkan aspirasi teman kelompok
9. Pengertian konstitusi berdasarkan Kamus Bahasa Inggris–Indonesia adalah ….
a. peraturan tertulis
b. peraturan negara
c. peraturan mengikat
d. undang-undang dasar
10. Berdasarkan UUDS 1950 sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem ….
a. presidensial
b. campuran
c. parlementer
d. pemisahan kekuasaan
11. Akibat banyaknya penyimpanan orde baru berdampak pada mundurnya Presiden ….. dari kursi presiden tahun 1998
a. Soekarno
b. Soeharto
c. B.J. Habibie
d. Abdurrahman Wahid
12. DPR memiliki fungsi legislatif yaitu kekuasaan untuk ….
a. mengatur rakyat
b. mengatur negara
c. menyusun UUD
d. mengajukan pertanyaan kepada MPR
13. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia berlaku sistem kabinet presidensial karena ….
a. presiden mandataris MPR
b. presiden tidak bertanggung jawab pada DPR
c. menteri negara bertanggung jawab pada DPR
d. menteri negara bertanggung jawab pada presiden
14. Dikeluarkannya dekret Presiden menyebabkan Indonesia kembali menggunkan konstitusi ….
a. RIS
b. UUDS
c. UUD 1945
d. campuran
15. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan bersama seharusnya berdasarkan ….
a. musyawarah untuk mufakat
b. keputusan pemimpin rapat
c. keputusan pengikut rapat
d. suara terbanyak
16. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan yang ingin dicapai negara, hal tersebut merupakan pokok pikiran UUD 1945 ….
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
17. Nilai-nilai dasar Pancasila sifatnya tetap, tetapi yang berubah dan berkembang adalah ….
a. adatnya
b. budayanya
c. instrumennya
d. kemanusiaannya
18. Pada awalnya, pemerintahan Orde Baru berjanji untuk dapat ….
a. mencapai persatuan dan kesatuan bangsa
b. melaksanakan tugas kenegaraan dengan baik
c. mewujudkan cita-citanya, yaitu Indonesia merdeka
d. melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
19. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, merupakan pokok dari UUD 1945 Pasal ….
a. 1 Ayat 1
b. 1 Ayat 2
c. 2 Ayat 1
d. 2 Ayat 2
20. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh ….
a. KNIP
b. MPRS dan DPAS
c. Presiden Soekarno
d. Presiden Soeharto
21. Berikut adalah pernyataan yang menunjukkan kelebihan idiologi Pancasila dibandingkan idiologi liberal adalah ….
a. ideologi Pancasila menganut azas gotong royong
b. ideologi liberal sangat mengutamakan adanya kebebasan individu
c. ideologi liberal memberikan kebebasan warganya untuk beragama/tidak beragama
d. ideologi Pancasila menolak kebebasan individu tanpa batas, lebih menekankan pada paham kekeluargaan
22. Berikut adalah penyimpangan UUD 1945 pada awal kemerdekaan adalah ….
a. kabinet presidensial diganti menjadi kabinet parlementer
b. kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR dan Senat
c. perkembangan demokrasi HAM belum dilaksanakan
d. negara RI berubah menjadi negara RIS
23. UUD Sementara 1950 digunakan oleh bangsa Indonesia mulai tanggal ….
a. 5 Juli 1959
b. 17 Agustus 1949
c. 27 Desember 1949
d. 17 Agustus 1950
24. Konstitusi dirumuskan sangat umum untuk memungkinkan adanya daya adaptasi ….
a. yang tinggi sesuai dengan perubahan yang terjadi sebagai akbibat dari perkembangan masyarakat
b. yang tinggi terhadap tekanan internasional
c. terhadap pergantiaan kepemimpinan
d. terhadap terjadinya bencana alam
25. Berikut ini adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan melalui ….
a. musyawarah
b. gotong royong
c. pemilihan umum
d. kesepakatan bersama
26. Kemerdekaan yang dicapai bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia, akan tetapi dari Allah SWT. Pernyataan ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan alenea ….
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
27. Isi pokok dari sila kedua Pancasila adalah ….
a. keadilan dalam kemakmuran
b. menjunjung tinggi persatuan bangsa
c. penghargaan kepada sesama umat manusia
d. pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan
28. Wujud nyata pelaksanaan demokrasi langsung yang dilaksanakan siswa di sekolah, yaitu pada pelaksanaan pemilihan ….
a. wali kelas
b. ketua kelas
c. siswa teladan
d. pengurus OSIS
29. Supaya undang-undang yang dibuat oleh presiden dan DPR dapat dipatuhi oleh masyarakat maka seharunya ….
a. UU tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dibuat karena dibutuhkan oleh masyarakat
b. UU tersebut sesuai dengan kehendak pemerintah untuk kepentingan anggota DPR
c. UU tersebut sesuai dengan kehendak pemerintah untuk kepentingan presiden
d. UU tersebut sesuai dengan kehendak pemerintah untuk kepentingan para menteri
30. Berikut ini adalah salah satu kewenangan KPK adalah ….
a. memberikan perlindungan saksi
b. melakukan pemantauan lembaga pemerintah
c. melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi
d. menetapkan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan korupsi

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
1. Tokoh Indonesia yang mengemukakan pandangannya tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 bernama …. Moh. Yamin
2. Keberadaan Tuhan tidak diakui dalam idiologi …. Komunis
3. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan … mengikat
4. Dalam konstitusi RIS tugas pemerintahan dilaksanakan oleh …Perdana Menteri
5. Pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis adalah …. Pemberontakan G30S/PKI.
6. Kata “konstitusi” berasal dari bahasa Prancis “constituere” yang artinya …… menetapkan atau membentuk.
7. Tap. III/MPRS/1963, MPRS mengangkat Ir. Soekarno menjadi …… Presiden Seumur Hidup
8. Presiden Indonesia yang menjabat sebagai presiden paling lama adalah …. Soeharto.
9. Anggota MPR terdiri atas anggota ……..… dan …..……DPR dan DPD
10. Pelakasanaan amendemen UUD 1945 mempunyai dua dasar, yaitu ………… dan dasar……… politis dan dasar yuridis
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apakah yang dimaksud dengan konvensi?
Jawab:
Konvensi adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan. Meskipun tidak tertulis, konvensi mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam ketatanegaraan.
2. Apakah perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis?
Jawab:
Ideologi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sebaliknya ideologi komunis bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan. Idiologi Pancasila mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan komunis tidak mengakui adanya Tuhan.
3. Sebutkan UUD yang pernah dipakai di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang ini!
Jawab:
Konstitusi yang pernah dipakai bangsa Indonesia dari masa kemerdekaan sampai sekarang sebagai berikut.
a. UUD 1945. c. UUD Sementara 1950.
b. Konstitusi RIS 1949. d. UUD 1945 Amendemen
4. Bagaimana sebuah kontitusi dikatakan luwes (fleksibel)?
Jawab:
Konstitusi disebut luwes (fleksibel) apabila cara untuk melakukan perubahannya tidak memerlukan cara yang istimewa, cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa.
5. Sebutkan macam-macam hak asasi manusia!
Jawab:
Macam-macam hak asasi manusia adalah sebagai berikut.
a. Hak hidup serta memper-tahankan hidup dan kehidupan.
b. Hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif.
c. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
d. Hak memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dipeluk.
e. Hak untuk bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
f. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
g. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Bab 3
Ketaatan terhadapPerundang-Undangan Nasional
Standar Kompetensi
3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional.
Kompetensi Dasar
3.1.Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.
3.2 Mendeskripsikan proses pembuatan perat-uran perundang-undangan nasional.
3.3 Menaati peraturan perundang-undangan nasional.
3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
3.5 Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3. Dalam negara hukum, segala sesuatunya didasarkan pada aturan hukum. Sumber hukum di Indonesia sebagaimana telah dipelajari pada materi sebelumnya adalah Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sebagai negara hukum semua warga harus mentaati semua hukum resmi dan berlaku di Indonsia. Hukum menyangkut aspek umum dan pokok. Untuk itu perlu diajabarkan dalam berbagai aturan-aturan. Di negara yang berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan jelas sangat dibutuhkan kehadirannya. Negara hukum memerlukan ketertiban dan keteraturan tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketertiban dan keteraturan itu hanya dapat dipenuhi dengan keberadaan peraturan perundang-undangan.Masyarakat yang tertib hukum akan membantu mempercepat proses pembangunan nasional. Masyarakat yang tertib hukum akan membuat angka kriminalitas turun. Berikut adalah materi tentang urutan peraturan perundangan di Indoneisa beserta cara dalam menaati peraturan perundangan.
(siang PPKI pertama)

A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional
1. Konsep dan Hakikat Perundang-Undangan
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum segala kekuasaan pemerintah didasarkan atas undang-undang sehingga rakyat dan pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku dalam negara. Hukum digunakan sebagai dasar untuk mengatur kehidupan bangsa. Suatu negara dapat dianggap sebagai negara hukum apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut.
a. Harus memiliki undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk mengatur segala hak dan kewajiban warga negaranya.
b. Harus memiliki alat-alat negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
c. Harus ada bantuan rakyat kepada alat-alat negara.
Hukum yang berlaku di Indonesia menurut bentuknya berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
a. Hukum Tidak Tertulis
Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berlaku di suatu masyarakat, ditaati, dan mempunyai kekuatan hukum seperti hukum tertulis, misalnya hukum adat, pidato kenegaraan, dan lain-lain.
b. Hukum Tertulis
Hukum tertulis adalah hukum yang tertulis di dalam lembar-lembar kenegaraan yang resmi sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting dalam perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, hendaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
a. Harus mencerminkan aspirasi masyarakat.
b. Harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat.
c. Harus dapat mewujudkan keadilan, kebenaran, dan menjunjung hak-hak asasi manusia.

Peraturan perundang-undangan mempunyai makna penting, antara lain sebagai berikut.
a. Berlaku secara menyeluruh di seluruh wilayah tanah air.
b. Walaupun masyarakat majemuk, pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan sama dan diberlakukan sama pula.
c. Tertatanya sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.
d. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran.

Peraturan perundang-undangan dikenal dengan berbagi istilah, antara lain sebagai berikut.
a. Peraturan Perundangan
Peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara. Istilah peraturan perundangan digunakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
b. Perundang-Undangan
Menurut Indrati istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai berikut.
1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
c. Peraturan Perundang-Undangan
Semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat mengikat secara umum (penjelasan Pasal 1 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986).
Istilah perundang-undangan digunakan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu (Rosjidi Ranggawidjaja, 1998;16).
2. Landasan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di Negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada:
a. Landasan Filosofis
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai-nilai yang baik antara lan nilai kebenaran dan keadilan dalam masyarakat yang dijunjung tinggi. Hal ini agar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Landasan Filosofi ini terkandung dalam nilai-nilai pancasila.
b. Landasan Sosiologis
Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini agar dipatuhi oleh masyarakat, karena sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
c. Landasan Yuridis
Sebagai landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan karena merupakan kewenangannya. Kewenangan tersebut ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Amiroeddin Sjarif menetapkan ada empat asas perundang-undangan, yaitu sebagai berikut.
a. Asas Tingkatan Hierarki
Bahwa suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi undang-undang yang lebih tinggi
b. Undang-Undang Tidak Dapat Diganggu Gugat
Hal ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan yang meliputi dua hak berikut.
1) Hak menguji secara materiil: apakah isi perundang-undangan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya,
2) Hak menguji secara formal: apakah semua tata cara pembentukan sudah dipenuhi.
c. Undang-Undang Bersifat Khusus
Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
d. Undang-Undang Tidak Berlaku Surut
Artinya undang-undang yang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama.
3. Tata Urutan Perundang-undangan
Tata urutan biasa juga disebut dengan hierarki. Tata urutan perundang-undangan adalah tingkatan atau penjenjangan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Adapun peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Tata cara pembentukan perundang-undangan berdasarkan urutannya telah diatur dengan undang-undang yang tersendiri, yakni UU No. 10 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dan sekaligus sumber hukum yang tertinggi. Ini berarti, bahwa di Indonesia semua produk hukum atau perundang-undangan lain harus bersumber, sesuai, dan cocok serta tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
b. Undang-Undang (UU)
Undang-undang dibuat berdasarkan ketentuan UUD 1945. Undang-undang ditetapkan bersama-sama antara presiden dan DPR.
c. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Sebagaimana diatur oleh Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (perpu). Perpu mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang, meskipun pembuatannya dilakukan oleh presiden dan menteri yang terkait.
d. Peraturan Pemerintah (PP)
Sebagaimana diatur oleh Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, PP bukanlah peraturan yang berdiri sendiri sebab dibuat untuk melaksanakan undang-undang yang telah ada. Konsekuensinya bahwa bentuk ataupun isi sebuah PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
e. Peraturan Presiden (Perpres)
Menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa materi peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP).
f. Peraturan Daerah
Peraturan daerah (perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang terendah. Hal ini diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan. Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi. Peraturan daerah ini meliputi perda provinsi, perda kabupaten/kota, dan peraturan desa/peraturan yang setingkat.
Tata urutan tersebut memperlihatkan bahwa undang-undang dasar (UUD 1945) menempati kedudukan paling tinggi, sedangkan peraturan tingkat desa menempati kedudukan paling rendah. Tata urutan tersebut menjadi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang lebih bawah bersifat menjabarkan dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Adapun yang menjadi sumber dari segala sumber hukum pembentukan semua peraturan perundang-undangan tersebut adalah Pancasila.

Menggapai cakrawala

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. Hukum pada hakikatnya adalah kumpulan peraturan yang memuat ….
a. perintah dan larangan
b. instruksi dasar tertulis
c. pasal-pasal dan ayat-ayat
d. perintah untuk melaksanakan
2. Seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, sebab UUD 1945 ….
a. dibuat oleh para pendiri negara
b. memuat hal-hal yang prinsipiil
c. merupakan hukum dasar
d. merupakan hukum tertulis
3. Peraturan Daerah (Perda) kabupaten dibuat oleh ….
a. bupati dan DPRD kabupaten
b. Menteri Dalam Negeri
c. wali kota
d. gubernur
4. Sesuai dengan tata urutan perundang-undangan maka aturan yang tertinggi adalah ….
a. Perpres
b. UUD 1945
c. Tap. MPR
d. Undang-undang
5. Berikut ini yang bukan termasuk peraturan di tingkat daerah adalah ….
a. instruksi menteri
b. keputusan gubernur
c. peraturan daerah provinsi
d. peraturan daerah kabupaten
6. Berikut ini peraturan perundangan yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan yang lain adalah ….
a. Instruksi Menteri
b. Keputusan Menteri
c. Keputusan Presiden
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
7. Sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat 2 UUD 1945 Amendmen setiap undang-undang harus disetujuin oleh ….
a. MPR
b. DPR
c. Hakim Agung
d. Mahkamah Konstitusi
8. Peraturan pemerintah dirumuskan dan dikeluarkan oleh ….
a. menteri
b. presiden
c. pimpinan DPR
d. wakil presiden
9. Peraturan Presiden daiatur dalam ….
a. Pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
b. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
c. Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945
d. Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945
10. Berikut ini adalah peraturan yang paling rendah adalah ….
a. Perpres
b. Perpu
c. Perda
d. PP

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan apa lebih lanjut pernyataan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”!
Jawab:
Negara Indonesia adalah negara hukum, karena sebagai negara hukum segala kekuasaan pemerintah didasarkan atas undang-undang sehingga rakyat dan pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku dalam negara. Hukum digunakan sebagai dasar untuk mengatur kehidupan bangsa.
2. Apa yang dimaksud sifat undang-undang tidak berlaku surut!
Jawab:
Suatu undang-undang tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mengadili peristiwa atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut sebelum undang-undang tersebut berlaku.
3. Apa yang dimaksud peraturan perundangan?
Jawab:
Peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.
4. Jelaskan mengenai Undang-Undang!
Jawab:
Undang-undang dibuat berdasarkan ketentuan UUD 1945. Undang-undang ditetapkan bersama-sama antara presiden dan DPR.
5. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam tata urutan perundangan di Indonesia?
Jawab:
Kedudukan Pancasila dalam tata urutan perundangan di Indonesia adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Tugas siswa
Carilah berbagai sumber menganai asas perundang-undangan! Buatlah sebuah ringkasan yang lengkap mengenai asas-asas perundang-undangan! Kerjakan pada buku tugas!

B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan negara yang tertib secara hukum diperlukan aturan yang mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dari tingkatannya yang paling tinggi sampai yang terendah.
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa “Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan terkait penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Misalnya sebagai berikut.
1. Undang-undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan presiden.
2. Peraturan pemerintah merupakan kewenangan presiden.
3. Keputusan presiden merupakan kewenangan presiden dan seterusnya.
Penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasar pada asas-asas sebagai berikut.
1. Penjelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuknya
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan dan keterbukaan
Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perundang-undangan nasional adalah sebagai berikut.
1 . Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Artinya, hanya lembaga inilah yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang.
2. Presiden
Presiden disebut sebagai lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan perundang-undangan. Meskipun demikian presiden juga memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang. Bersama-sama dengan menteri, presiden dapat membuat rancangan undang-undang untuk kemudian diajukan ke DPR. Meskipun demikian, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang mengusulkan peraturan. Untuk mewujudkan peraturan, pemerintah membutuhkan persetujuan DPR. Apabila tidak sesuai, DPR sebagai wakil rakyat dapat menolaknya. Setelah undang-undang terlaksana, DPR berfungsi sebagai pengawas.
3. Prosedur Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan
a. RUU dari Presiden
Pemerintah dalam hal ini presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR.Tentunya, RUU itu tidak dibuat langsung oleh presiden sendiri, melainkan dibuat oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nondepartemen sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen dapat mengambil prakarsa menyusun RUU. Prakarsa itu dimintakan persetujuan kepada presiden dengan disertai penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup; atau objek yang akan diatur; angkauan atau arah pengaturan.
Menghadapi RUU yang diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga nondepartemen, sikap presiden bisa menyetujui bisa juga tidak. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara akan memberitahu secara tertulis disetujui atau tidaknya RUU itu. Apabila presiden menyetujuinya maka RUU yang sudah disiapkan itu diajukan dengan surat oleh presiden kepada pimpinan DPR. Presiden juga akan memberitahu lewat surat itu pula kepada pimpinan DPR tentang menteri yang ditugasi melakukan pembahasan RUU di DPR sebagai wakil pemerintah. Untuk melengkapi keperluan pembahasan RUU di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah RUU yang bersangkutan sesuai kebutuhan. DPR sejak menerima surat pemberitahuan dari presiden maka paling lambat 60 hari sesudahnya akan segera membahasnya.
b. RUU dari DPR
DPR juga berhak mengajukan rancangan undang-undangan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945 amandemen. RUU yang telah dipersiapkan DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden.Selanjutnya, presiden menyampaikan RUU tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara disertai saran mengenai menteri yang akan ditugasi untuk mengoordinasi pembahasannya dengan menteri atau pimpinan lembaga yang terkait. Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara mengikutsertakan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Menteri yang ditugasi untuk mengoordinasikan pembahasan RUU, antara lain, berkewajiban untuk melakukan hal-hal berikut ini.
1) mengonsultasikan RUU disertai pemberian pendapat, pertimbangan, dan saran penyempurnaan.
2) menyelesaikan seluruh proses konsultasi RUU sampai pelaporannya kepada presiden dalam waktu 60 hari sejak penerimaan surat dari menteri sekretaris negara.
Presiden menyampaikan kembali RUU kepada DPR melalui surat. Jika presiden menyetujui RUU untuk dibahas lebih lanjut maka dalam surat itu disebutkan pula menteri yang ditunjuk untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU dengan DPR.
c. Pengesahan dan Penyebarluasan Undang-Undang
RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). Penyampaian oleh DPR dilakukan paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan. Adapun pengesahan RUU menjadi UU dilakukan presiden dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama. Jika dalam jangka waktu tersebut (30 hari) presiden tidak mengesahkannya dengan membubuhkan tanda tangan maka RUU itu tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan.
Terhadap RUU yang sudah disahkan menjadi UU, pemerintah wajib menyebarluaskannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat mengetahui atas pemberlakuan undang-undang baru tersebut. Melalui penyebarluasan seluruh unsur bangsa juga diharapkan mematuhi undang-undang yang dimaksud.

C. Menaati Peraturan Perundang-Undangan
Hukum sangatlah penting bagi kehidupan manusia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena hukum dapat menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebagai warga negara, kita bertanggung jawab mematuhi peraturan perundang-undangan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakannya karena hal sebagai berikut.
1. Peraturan itu dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.
2. Peraturan itu mempunyai tujuan yang jelas untuk mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.
3. Peraturan tersebut dapat menjaga dan melindungi hak-hak warga negara.
Sikap patuh adalah melakukan tindakan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan norma, kaidah, dan peraturan yang berlaku. Sikap patuh merupakan sikap terpuji, sikap yang baik, sikap yang dapat membina kerukunan dan ketertiban serta dapat meningkatkan kedisiplinan. Adapun ketaatan adalah sikap tindakan patuh atau setia pada nilai, norma dan hukum yang bersumber dari Tuhan YME, negara, ataupun masyarakat yang berlaku dalam kehidupan bersama.
Sikap patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara.
1. Menaati tata tertib keluarga.
2. Saling menghormati dan menghargai antaranggota keluarga.
3. Tidak melakukan tindak kekerasan antaranggota keluarga.
4. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga.
5. Menyelesaikan permasalahan dengan penuh kekeluargaan.
Sikap patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
1. Menghormati guru dan karyawan.
2. Mematuhi tata tertib sekolah.
3. Tidak membuat suasana gaduh pada saat mengikuti pelajaran.
4. Mengenakan pakaian seragam sesuai peraturan sekolah.
5. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah.
Sikap patuh dan taat terhadap perundang-undangan di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
1. Menghormati hak milik orang lain/tetangga.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
3. Mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat.
4. Tidak main hakim sendiri.
5. Menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan berdasar peraturan yang berlaku.
Sikap patuh dan taat terhadap perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
1. Disiplin membayar pajak.
2. Mematuhi peraturan lalu lintas.
3. Menggunakan hak pilih dalam pemilu.
4. Membantu negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan.
5. Menjaga benda-benda milik negara atau fasilitas umum.
Indonesia sebagai negara hukum berarti segala tindakan atau perbuatan warga negaranya harus tunduk pada hukum dan kekuasaan apa pun tunduk pada hukum. Kekuasaan itu tidak tanpa batas artinya tunduk pada hukum. Hukum berlaku bagi semua orang tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras, agama, kedudukan sosial, dan kekayaan.

Menggapai Cakrawala

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh ….
a. DPR
b. presiden
c. Menkopolkam
d. presiden bersama dengan DPR
2. Tugas penyebar luasan Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD dilakukan oleh ….
a. kepala daerah
b. sekretaris daerah
c. Sekretariat DPRD
d. Pimpinan DPRD
3. Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya disebut ….
a. UU tidak berlaku surut
b. asas tingkatan hierarki
c. UU tak dapat diganggu gugat
d. UU yang baru menyampingkan UU yang lama
4. DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang. Hal tersebut bunyi UUD 1945 (amandemen) pasal ….
a. Pasal 5 Ayat 1
b. Pasal 5 Ayat 2
c. Pasal 20 Ayat 1
d. Pasal 20 Ayat 2
5. UU No. 10 Tahun 2004 membahas tentang ….
a. kedudukan UUD 1945 terhadap peraturan lainnya
b. cara membuat peraturan perundang-undangan
c. tata urutan peraturan perundang-undangan
d. peraturan perundang-undangan
6. Rancangan perundang-undangan dari presiden harus mendapatkan tanggapan segi hukum oleh ….
a. Menko Polkam
b. Menteri Kehakiman
c. Menteri Dalam Negeri
d. Menteri Sekretaris Negara
7. Berikut ini yang merupakan contoh perbuatan menaati peraturan di lingkungan sekolah, kecuali ….
a. menaati peraturan yang berlaku di sekolah
b. berpakaian seragam dengan tidak rapi
c. menjaga nama baik teman sekolah
d. belajar dengan rajin dan tekun
8. Hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat berjalan baik apabila ….
a. terdapat kesadaran akan arti pen-tingnya hukum tersebut
b. terdapat kesadaran yang tinggi dari warga negara
c. terdapat banyak lembaga-lembaga hukum
d ada sanksi yang jelas bagi pelang-garnya
9. Kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dimiliki oleh ….
a.MPR
b DPR
c. Komisi Yudisial
d. Mahkamah Konstitusi
10. Sikap patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan nasional di lingkungan keluarga ditunjukkan dengan ….
a. menyelesaikan masalah dengan kekerasan
b. bersikap kasar terhadap anggota keluarga
c. melaksanakan nasihat orang tua
d. membantah perintah orang tua

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa yang dimaksud dengan lembaga legislatif?
Jawab:
Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang.
2. Mengapa hukum sangat penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat?
Jawab:
Hukum sangat penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat karena hukum dapat menegakkan kebenaran dan keadilan.
3. Apa kewajiban menteri yang ditugasi untuk mengkoordinasi pembahasan RUU?
Jawab:
Kewajiban menteri yang ditugasi untuk mengkoordinasi pembahasan RUU , sebagai berikut.
a. mengonsultasikan RUU disertai pemberian pendapat, pertimbangan, dan saran penyempurnaan.
b. menyelesaikan seluruh proses konsultasi RUU sampai pelaporannya kepada presiden dalam waktu 60 hari sejak penerimaan surat dari menteri sekretaris negara.
4. Berikan contoh cara menunjukkan sikap patuh dan taat terhadap perundang-undangan di lingkungan masyarakat!
Jawab:
Contoh cara menunjukkan sikap patuh dan taat terhadap perundang-undangan di lingkungan masyarakat sebagai berikut.
a. Menghormati hak milik orang lain/tetangga.
b. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
c. Mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat.
d. Tidak main hakim sendiri.
e. Menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan berdasar peraturan yang berlaku.
5. Berikan contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga!
Jawab:
Contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga, sebagai berikut.
a. Menaati tata tertib keluarga.
b. Saling menghormati dan menghargai antaranggota keluarga.
c. Tidak melakukan tindak kekerasan antaranggota keluarga.
d. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga.
e. Menyelesaikan permasalahan dengan penuh kekeluargaan.

Tugas siswa
Buatlah bagan prosedur pembuatan rancangan undang-undang yang diajukan ke DPR! Berikanlah penjelasan menganai prosedur tersebut dengan jelas! Kumpilkan hasilnya kepada guru untuk mendapat penilaian!

D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Kata ‘’korupsi” berasal dari bahasa Inggris “corruption” dalam, bahasa Belanda disebut korruptie, dan dalam bahasa Latin disebut “corruptio”. Secara harfiah, korupsi berarti “jahat” atau “buruk”. Dengan kata lain, tindak pidana korupsi merupakan suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, rusak, atau jahat. Istilah korupsi pun berkembang sesuai dengan kondisi zaman.
Dewasa ini kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia semakin menarik untuk dibicarakan. Korupsi bukan hanya terjadi di lingkungan pejabat eksekutif, tetapi terjadi juga di lembaga legislatif dan yudikatif. Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan karena dapat mengancam kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Korupsi berasal dari kata bahasa Inggris corruption; dalam bahasa Belanda disebut korruptie, dalam kata Latin disebut corruptio. Secara harfiah, korupsi berarti “jahat” atau “buruk”. Dengan kata lain, tindak pidana korupsi merupakan suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, rusak, atau jahat.
Istilah korupsi dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas. Walaupun tidak ada definisi umum atau menyeluruh tentang apa yang dimaksud dengan perilaku korup, definisi yang paling menonjol memberikan penekanan yang sama pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Berikut ini beberapa definisi korupsi.
1. The Oxford Unabridged Dictionary (Kamus Lengkap Oxford)
Korupsi adalah penyimpangan atau perusakan integritas adalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa.
2. Webstter’s Collegiate Dictionary (Kamus Perguruan Tinggi Webster)
Korupsi adalah bujukan untuk berbuat salah dengan cara-cara yang tidak pantas atau melawan hukum (seperti penyuapan).
3. Word Bank (Bank Dunia)
Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.
4. Transparansi Internasional (TI)
Korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
5. Bank Pembangunan Asia
korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta karena mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan.
6. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
Perbuatan dapat digolongkan korupsi dan karenanya dapat dikenai hukuman, antara lain sebagai berikut.
a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian negara.
c. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
d. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.
Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimbangan lainnya semakin meningkat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara “melawan hukum” dari pengertian formil dan materiil.
Apabila para pejabat negara banyak melakukan korupsi akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut.
1. Menjadikan negara miskin.
2. Menghabiskan atau memakan harta kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.
3. Memperkaya sekelompok orang yang dekat dengan para koruptor.
4. Menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan.
5. Merugikan negara karena negara punya banyak utang luar negeri untuk menutupi kekurangan anggaran.
Karena kasus korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa maka perlu ada arah kebijakan dalam pemberantasannya. Arah kebijakan pemberantasan korupsi tercantum dalam Tap. MPR No. VIII/MPR/2001 yang menekankan hal-hal sebagai berikut.
1. Mempercepat proses hukum terhadap aparat pemerintah, terutama penegak hukum serta penyelenggara negara yang diduga melakukan praktik korupsi.
2. Melakukan tindakan hukum dengan sungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk di dalamnya kasus korupsi yang terjadi pada masa lalu, serta mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai macam dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, dan anggota masyarakat.
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi.
5. Memperbaiki semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sesuai dan konsisten dengan yang lain.
6. Membentuk undang-undang dan peraturan pelaksana lain guna mempercepat serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, perlindungan sanksi dan korban, kejahatan terorganisasi, kebebasan mendapatkan informasi, etika pemerintahan, kejahatan pencucian uang, dan ombudsman.
7. Perlunya negara membentuk undang-undang untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi.
Arah kebijaksanaan pemberantasan korupsi tersebut direkomendasikan kepada presiden serta lembaga-lembaga tinggi lainnya agar dijalankan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Adapun pelaksanaannya harus dilaporkan dalam sidang tahunan MPR RI.
Upaya pemberantasan korupsi harus bersifat tegas dan tidak pandang bulu. Namun, harus tetap berpegang pada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh komponen bangsa.
Contoh-contoh upaya pemberantasan korupsi, antara lain sebagai berikut.
1. Peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama/kepercayaan.
2. Peningkatan kualitas moral bangsa melalui pendidikan moral, budi pekerti, dan penanaman nilai-nilai Pancasila.
3. Meningkatkan kinerja para penegak hukum di lingkungan peradilan.
4. Meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran/keuangan di berbagai lembaga pemerintahan.
5. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas memberantas tindak korupsi.
6. Meningkatkan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibantu lembaga pengawas lainnya.
7. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan.
Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut.
1. Memberikan informasi mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak korupsi.
3. Bersedia hadir dalam proses penyidikan kasus korupsi.
4. Bersedia hadir dalam sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menutut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut pidana. Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
Selain itu, undang-undang tindak pidana korupsi juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum penghargaan. Dalam skala nasional, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai profesi dapat dikatagorikan korupsi, seperti berikut.
1. Menyuap Hakim adalah Korupsi
Mengacu kepada kedua pengertian korupsi di atas, maka suatu perbuatan dikatagorikan korupsi apabila terdapat beberapa syarat, misalnya dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur-unsur berikut.
a. Setiap orang.
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
c. Kepada hakim.
d. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
2. Pegawai Negeri Menerima Hadiah yang Berhubungan dengan Jabatan adalah Korupsi
Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan, bahwa untuk menyimpulkan apakah seorang pegawai negeri melakukan suatu perbuatan korupsi memenuhi unsur-unsur berikut.
a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
b. Menerima hadiah atau janji.
c. Diketahuinya.
d. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
3. Menyuap Advokat adalah Korupsi
Mengacu kepada kedua pengertian korupsi di atas, maka suatu perbuatan dikatagorikan korupsi apabila terdapat beberapa syarat, misalnya dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 yang berasal dari Pasal 210 Ayat 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat 1 huruf e UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada UU no. 20 Tahun 2001, maka untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur-unsur berikut.
a. Setiap orang.
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
c. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan.
d. Dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

E. Menumbuhkan Sikap Antikorupsi
1. Pengertian Antikorupsi
Kata ”antikorupsi” terbentuk dari kata ”anti” dan kata ”korupsi”. Kata ”anti” memiliki arti melawan, menentang, tidak setuju, tidak suka, atau tidak senang. Dengan demikian, antikorupsi dapat diartikan sebagai sikap menentang atau tidak setuju terhadap korupsi. Selengkapnya, pengertian antikorupsi adalah pernyataan menentang atau ketidaksetujuan terhadap segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau kekayaan milik negara, perusahaan, organisasi, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sikap antikorupsi merupakan sikap positif yang lebih bermakna yang secara langsung menghindarkan peluang munculnya korupsi. Sikap antikorupsi tersebut bentuknya, antara lain sebagai berikut.
a. Kejujuran
Kejujuran adalah sikap tulus dengan menerima dan menyampaikan segala sesuatunya secara apa adanya.
b. Kepasrahan
Kepasrahan bukan berarti sikap menyerah, tetapi berupa sikap tidak berlebih-lebihan dari keadaan yang sesungguhnya. Kejahatan akan mampu membendung sikap rakus yang dengan sendirinya akan mengandung keinginan korupsi.
c. Menjauhi Sikap Rakus
Rakus adalah sikap yang selalu merasa kekurangan dan cenderung melakukan tindakan apa saja untuk dapat memenuhi keinginan. Korupsi selalu berawal dari sikap rakus.
d. Bekerja Keras
Bekerja keras akan menumbuhkan jiwa hemat, menghargai, dan dengan sendirinya akan membenci perbuatan korupsi
e. Menjauhi Segala Bentuk Penyuapan
Penyuapan adalah memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapat prioritas dan berbagai kemudahan. Penyuapan ibarat pupuk yang menyuburkan korupsi sehingga harus dihindari
2. Berbagai Instrumen Antikorupsi
Instrumen antikorupsi yang dianggap penting dan berperan besar dalam upaya pemberantasan korupsi adalah hukum dan lembaga pemberantasan korupsi.
a. Hukum dan Undang-Undang Antikorupsi
Berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan untuk memberantas korupsi, antara lain, dapat disebutkan sebagai berikut.
1) Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2) Ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3) UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5) UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6) UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7) UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
8) UU. No. 25/2003 tentang Perubahan atas UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
9) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10) Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
b. Komisi Pemberantasan Antikorupsi (KPK)
Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan lewat penegakan hukum secara konvensional selama ini mengalami banyak hambatan. Untuk itu, pemerintah membentuk lembaga khusus yang diharapkan dapat menjalankan tugas dengan bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak lain.
Pembentukan lembaga antikorupsi itu diawali dengan adanya UU No. 31 Tahun 1999. Selanjutnya, untuk memperkuat pembentukan lembaga tersebut, bahkan kemudian dibuat UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah keluarnya undang-undang itu maka pada tanggal 27 Desember 2002 lahir secara resmi lembaga antikorupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK berkedudukan di ibu kota negara serta wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dipandang perlu maka KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. KPK bertanggung jawab kepada publik (masyarakat umum) atas pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
1. “Korupsi” itu asal katanya berasal dari bahasa ….
a. Latin
b. Inggris
c. Prancis
d. Sansekerta
2. Pemerintah dan DPR mengeluarkan UU Antikorupsi, dengan demikian pemerintah melakukan upaya pemberantasan korupsi secara ….
a. tak langsung
b. struktural
c. kultural
d. cepat
3. Para pejabat yang terbukti melakukan korupsi sebaiknya ….
a. dipenjara seumur hidup
b. disita semua kekayaannya
c. namanya diumumkan di surat kabar
d. diberi sanksi sesuai ketentuan hukum
4. Pejabat yang melakukan korupsi biasanya terdorong oleh ….
a. gaji pegawai yang rendah
b. tekanan ekonomi keluarga
c. kurangnya pengawasan
d. nafsu serakah
5. Peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ….
a. UU No. 31 Tahun 1999
b. UU No. 32 Tahun 2004
c. UU No. 19 Tahun 1999
d. UU No. 10 Tahun 2004
6. Untuk menanggulangi budaya korupsi harus dikembangkan sikap ….
a. berantas korupsi
b. kontra korupsi
c. lawan korupsi
d. anti korupsi
7. Pelaku korupsi biasannya memiliki tujuan untuk ….
a. menambah utang negara
b. merusak perekonomian negara
c. memperkaya diri sendiri
d. agar tidak terjadi pemborosan anggaran
8. Berikut ini termasuk tindakan yang tergolong korupsi adalah ….
a. membeli sepatu bermerek dengan gaji bulanan
b. bersama rekan sejawat menyumbang korban bencana alam
c. membeli barang keperluan kantor dengan uang kas kantor
d. menggunakan uang kantor untuk membeli hand phone pribadi
9. Berikut yang termasuk kewenangan pengadilan tipikor adalah ….
a. mengawasi jalannya korupsi
b. memeriksa dan memutus perkara korupsi
c. memberi batasan hukum tindak pidana korupsi
d. memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku korupsi
10. Pengertian dari kolusi adalah .…
a. suatu penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan diri sendiri
b. tindakan untuk memilih kerabat untuk memegang suatu instansi
c. kecenderungan untuk menguta-makan sanak saudara sendiri
d. kerja sama secara rahasia untuk maksud yang tidak terpuji

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Mengapa perbuatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa?
Jawab:
Karena akibat perbuatan korupsi dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi salah satunya adalah sebagai pemicu terjadinya krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997–1998 yang berakibat runtuhnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru.
2. Apa saja unsur yang harus dipenuhi supaya termasuk perbuatan korupsi berdasarkan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001?
Jawab:
Unsur yang harus dipenuhi supaya termasuk perbuatan korupsi berdasarkan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut.
a. Setiap orang.
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
c. Kepada hakim.
d. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
3. Kejujuran merupakan salah satu sikap antikorupsi! Jelaskan apa yang dimaksud dengan kejujuran!
Jawab:
Kejujuran adalah sikap tulus dengan menerima dan menyampaikan segala sesuatunya secara apa adanya.
4. Apa isi dari Tap. MPR RI No. VIII/MPR/2001?
Jawab:
Isi dari Tap. MPR RI No. VIII/MPR/2001 adalah Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Bagaimana kedudukan dari KPK?
Jawab:
KPK berkedudukan di ibu kota negara serta wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dipandang perlu maka KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. KPK bertanggung jawab kepada publik (masyarakat umum) atas pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.

Tugas siswa
Bentuklah kelompok yang beranggotakan empat orang! Buatlah majalah dinding yang bertemakan “Anti Korupsi”! Buatlah sebagus mungkin berdasarkan kreatifitas kalian! Setelah selesai pajang hasilnya di dinding kelas dan guru akan memberikan penilaian!

Glosarium
Departemen : lembaga pemerintah yang mengurus suatu bidang pekerjaan negara yang dipimpin oleh seorang menteri
Komisi : sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu;
Korupsi : perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri
Kolusi : kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan
Nepotisme : tindakan memilih sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan
Pasal : bagian dari bab; pokok pembicaraan
Pidana : kejahatan seperti pembunuhan, perampokan atau korupsi; kriminal;
Wewenang : hak atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu

Cakrawala Kepribadian Bangsa
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan kejahatan yang luar biasa berahaya. KKN tidak hanya berdampka kecil pada instansi yang terjadi kejahatan tersebut. KKN berdampak meluas hingga berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Puncaknya adalah negara bisa kacau dan runtuh, untuk itu kamu harus ikut berpartisipasi melawan KKN. Kalian bisa melakukannya dengan menananmakan dan membudayakan sikap jujur, tidak rakus, bekerja keras, dan anti suap dalam kehidupan sehari-hari.

Uji Kompetensi
A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!

1. Peraturan perundang-undangan nasional yang pembentukannya berdasarkan keadaan kegentingan yang memaksa adalah ….
a. Undang-Undang
b. Undang-Undang Dasar
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
2. Tata cara pembentukan perundang-undangan diatur dalam ….
a. UUD No. 7 tahun 1950
b. UUD No. 10 tahun 2004
c. UUD No. 22 tahun 2003
d. UUD No. 10 tahun 2005
3. UUD 1945 bersifat singkat artinya ….
a. sudah sangat rinci
b. hanya untuk kalangan terbatas
c. hanya mengatur sebagian kecil tata kenegaraan di Indonesia
d. hanya mengatur hal-hal pokok sehingga perlu dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya
4. Pembahasan RUU oleh DPR sejak menerima draf RUU tersebut paling lambat adalah ….
a. 15 hari
b. 30 hari
c. 45 hari
d. 60 hari
5. Peraturan Pemerintah mengacu pada ….
a. UU
b. UUD 1945
c. Tap MPR
d. Pancasila
6. Secara formal rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang oleh ….
a. DPR
b. DPD
c. MPR
d. Presiden
7. Tingkatan atau penjenjangan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh berten-tangan dengan peraturan yang lebih tinggi disebut ….
a. hierarki hukum
b. peraturan negara
c. peraturan perundangan
d. tata urutan perundang-undangan
8. Apabila semua warga negara menaati peraturan perundang-undangan maka akan tercipta ….
a. stabilitas nasional
b. negara tanpa pemerintahan
c. masyarakat yang sejahtera
d. ketahanan nasional yang kuat
9. Berikut ini adalah sikap sadar hukum adalah ….
a. bersikap dan berbuat secara sadar sesuai dengan aturan yang berlaku
b. memahami dan menghargai adanya aturan-aturan dalam masyarakat
c. menaati dan menjalankan perintah yang diberikan padanya
d. mematuhi segala aturan yang ada karena sanksinya berat
10. Norma hukum bersifat memaksa agar .…
a. masyarakat merasa takut terhadap hukum
b. dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat
c. lembaga hukum memiliki kewibawaan
d. menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara
11. Berikut ini bukan contoh perbuatan menaati hukum ….
a. mengendarai motor dengan memakai helm
b. tidak melakukan kekerasan pada anak-anak
c. berjualan di trotoar
d. membayar pajak
12. Salah satu bentuk sederhana peraturan perundang-undangan adalah peraturan sekolah. Diadakannya peraturan sekolah agar ditaati oleh ….
a. guru
b. siswa
c. tamu sekolah
d. warga sekolah
13. Hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat berjalan baik apabila ….
a. terdapat kesadaran akan arti pen-tingnya hukum tersebut
b. terdapat kesadaran yang tinggi dari warga negara
c. terdapat banyak lembaga-lembaga hukum
d ada sanksi yang jelas bagi pelanggarnya
14. Tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap peraturan perundang-undangan nasional adalah ….
a. ikut mengawasi pelaksanaannya
b. melaksanakan dengan tanggung jawab
c. memantau dalam proses pembuatannya
d. mendukung terbentuknya perundang-undangan
15. Berikut ini yang bukan termasuk dalam agenda reformasi adalah ….
a. penegakan hukum
b. ekspansi wilayah
c. pemberantasan KKN
d. penghapusan Dwifungsi ABRI
16. Perbuatan yang menguntungkan kepentingan keluarganya disebut ….
a. kolusi
b. korupsi
c. nepotisme
d. persengkokolan
17. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ….
a. pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
b. pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
c. pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun
d. pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
18. Negara yang telah menerapkan hukuman mati bagi koruptor adalah negara ….
a. Cina
b. Austria
c. Jepang
d. Amerika Serikat
19. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat digolongkan pada perbuatan ….
a. makar
b. korupsi
c. kejahatan intelektual
d. kejahatan perekonomian
20. Lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia dinamakan ….
a. KPI
b. KPK
c. LPS
d. BPK

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
1. Landasan filosofis perudangan Indonesia adalah …. Pancasila
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut … Undang-undang dasar
3. UU. No. 25/2003 tentang Perubahan atas UU No. 15/2002 tentang …. Tindak Pidana Pencucian Uang
4. KPK secara resmi lahir pada tanggal ……. 27 Desember 2002
5. Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di … Ibu kota
6. Keputusan yang diambil dalam sidang MPR disebut … Ketetapan MPR
7. Amandemen UUD 1945 terjadi pada masa … reformasi
8. Secara harfiah, kata “korupsi” mengandung arti ….. jahat atau buruk
9. Menetapkan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan korupsi merupakan kewenangan dari ….. KPK.
10. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diatur dalam … UU No. 28 tahun 1999

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan tahap-tahap dalam proses penyusunan undang-undang!
Jawab:
Tahap-tahap dalam proses penyusunan undang-undang adalah
a. tahap persiapan RUU,
b. tahap pembahasan, serta
c. tahap pengesahan dan pengundangan.
2. Sebut dan jelaskan bentuk hukum yang berlaku di Indonesia?
Jawab:
Hukum yang berlaku di Indonesia menurut bentuknya sebagai berikut.
a. Hukum Tidak Tertulis adalah hukum yang hidup dan berlaku di suatu masyarakat, ditaati, dan mempunyai kekuatan hukum seperti hukum tertulis, misalnya hukum adat, pidato kenegaraan, dan lain-lain.
b. Hukum Tertulis di dalam lembar-lembar kenegaraan yang resmi sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan.
3. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah?
Jawab:
Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden yang isinya untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, PP bukanlah peraturan yang berdiri sendiri sebab dibuat untuk melaksanakan undang-undang yang telah ada.
4. Bagaimana pengertian korupsi berdasarkan Bank Dunia?
Jawab:
Pengertian korupsi berdasarkan Bank Dunia adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.
5. Apa saja wujud peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi?
Jawab:
Wujud peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut.
a. Memberikan informasi mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
b. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak korupsi.
c Bersedia hadir dalam proses penyidikan kasus korupsi.
d. Bersedia hadir dalam sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERBAIKAN
A. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya … Undang-Undang Induk
2. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi disebut …. Koruptor
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam …. UU No. 30/2002
4. Pemberitahuan RUU diterima/ditolak presiden disampaikan melalui …. Menteri Sekretaris Negara
5. Korupsi berasal dari kata korruptie yang merupakan bahasa … Belanda
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaksan yang kamu ketahui mengenai UUD 1945!
Jawab:
UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dan sekaligus sumber hukum yang tertinggi. Ini berarti, bahwa di Indonesia semua produk hukum atau perundang-undangan lain harus bersumber, sesuai, dan cocok serta tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
2. Apa saja syarat bagi peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat?
Jawab:
Syarat bagi peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat sebagai berikut.
a. Harus mencerminkan aspirasi masyarakat.
b. Harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat.
c. Harus dapat mewujudkan keadilan, kebenaran, dan menjunjung hak-hak asasi manusia.
3. Mengapa undang-undang tidak dapat diganggu gugat?
Jawab:
Undang-undang tidak dapat diganggu gugat karena berkaitan dengan dua hak, sebagai berikut.
a. Hak menguji secara materiil: apakah isi perundang-undangan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya,
b. Hak menguji secara formal: apakah semua tata cara pembentukan sudah dipenuhi.
4. Bagaimana sifat upaya pemberantasan korupsi di Indoneisa?
Jawab:
Sifat upaya pemberantasan korupsi di Indoneisa tegas dan tidak pandang bulu. Namun, harus tetap berpegang pada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh komponen bangsa.
5. Apa yang dimaksud dengan penyuapan?
Jawab:
Penyuapan adalah memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapat prioritas dan berbagai kemudahan.

Cakrawala Ilmu
Sejarah Korupsi di Indonesia
Birokrasi modern di Indonesia lahir dari warisan kolonial. Struktur birokrasi pada masa kolinial Belanda, terdiri dari dua yaitu yang berasal dari orang-orang Belanda yang disebut Binennlandsch Bestuur (BB) dan yang berasal dari orang-orang pribumi yang disebut Inlandsh Bestuur (IB). Ironisnya para birokrat BB sebagain besar berasal dari birokrat Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang bangkrut karena salah satu penyebabnya adalah korupsi. Para pejabat VOC juga melakukan perdagangan pribadi dengan memanfaatkan fasilitas milik VOC. Selain itu para pejabat ini banyak menerima suap dari pejabat Indonesia seperti bupati (pengumpul pajak) dan dari orang Cina yang memegang hak penjualan barang-barang VOC, seperti candu. Tindakan korupsi pada masa kolonial marak terjadi ketika masa tanam paksa baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kolonial maupun pejabat pribumi.
Penyelewengan juga dilakukan oleh para penguasa pribumi seperti kepala desa. Dalam pembayaran pajak tanah dipungut semacam persekot dari rakyat untuk kepentingan pribadi. Setelah pemerintahan kolonial Belanda berakhir praktek korupsi juga sering dilakukan. Pada masa pemerintahan Presiden RI pertama Ir. Soekarno diterapkan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Tetapi program ini justru menumbuhkan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pengusaha-pengusaha yang mendapat tender adalah pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan politik yang dominan. Dana bantuan dari pemerintah digunakan untuk kepentingan pribadi pengusaha. Pada masa Orde Baru sekitar 80-100 pegawai negeri melakukan penyelewengan. Penyelewengan tersebut berbentuk manipulasi, korupsi dan bentuk penyelewengan amoral, termasuk penyelewengan seks. (Kompas, 20/09/1994)
Sumber : Kompasiana

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!

1. Kedudukan UUD 1945 sebagai ….
a. dasar negara
b. hukum tertulis
c. sumber tertib hukum tertinggi
d. sumber dari segala sumber hukum
2. Tujuan yang menjadi ideologi bangsa Indonesia adalah ….
a. menciptakan negara super power
b. mewujudkan masyarakat yang liberalis
c. menciptakan masyarakat yang adil dan makmur
d. memperluas wilayah dengan menguasai negara-negara di sekitarnya
3. Sebagai dasar negara Pancasila haru diterapkan dalam ….
a. segala bidang kehidupan masyarakat
b. kehidupan bernegara semata
c. kehidupan bermasyarakat
d. bidang sosial politik saja
4. Kedaulatan berada di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh ….
a. DPR
b. MPR
c. DPRD
d. presiden
5. Menghormati hak-hak asasi manusia merupakan nilai-nilai Pancasila pada sila ….
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
6. Berikut adalalah Ideologi yang mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara adalah ideologi ….
a. liberal
b. sosialis
c. komunis
d. Pancasila
7. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi merupakan pengamalan sila ….
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. kelima
8. Amendemen adalah hak yang dimiliki oleh lembaga .…
a. eksekutif
b. yudikatif
c. legislatif
d. eksaminatif
9. Pengakuan bangsa Indonesia akan kekuasaan Tuhan dituangkan dalam Pancasila sila .…
a. kesatu
b. kedua
c. ketiga
c. kelima
10. Berikut ini yang termasuk ajaran ideologi suatu negara adalah ….
a. menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara
b. berisi prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara
c. menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di suatu negara
d. memberikan arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara
11. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah prinsip dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945 alinea ….
a. satu
b. dua
c. tiga
d. empat
12. Berikut ini yang termasuk penyimpangan masa Orde Baru adalah ….
a. pengangkatan presiden seumur hidup
b. presiden membubarkan hasil pemilu 1955
c. anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden
d. penyelewengan pemilu untuk mempertahankan kekuasaan
13. Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadakan perubahan terhadap UUD adalah ….
a. MA
b. DPR
c. MPR
d. BPK
14. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang MPR, kecuali ….
a. menjalankan pemerintahan
b. mengubah dan menetapkan UUD
c. melantik presiden dan wakil presiden
d. memberhentikan presiden dan wakil presiden
15. Bagian UUD 1945 yang dilarang dirubah adalah bagian ….
a. Pembukaan
b. bab-babnya
c. Penjelasan
d. pasal-pasalnya
16. Berikut ini termasuk fungsi konstitusi, kecuali adalah ….
a. membatasi perilaku pemerintah
b. menjamin hak asasi manusia
c. landasan penyelenggaraan pemerintahan
d. menentukan hubungan antarnegara
17. Presiden dan wakil presiden Indonesia pada awal kemerdekaan dipilih oleh ….
a. MPR
b. PPKI
c. BPUPKI
d. BP-KNIP
18. Badan yang memeriksa keuangan negara disebut ….
a. KPK
b. BPK
c. MK
d. KPI
19. Bangsa Indonesia meninggalkan UUDS 1950 akibat dikeluarkannya ….
a. Supersemar
b. hasil Pemilu 1955
c. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
d. Maklumat Wakil Presiden No. X
20. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan gotong royong adalah ….
a. mengumpulkan dana dan obat-obatan untuk para korban
b. melaporkan kejadian bencana kepada yang berwenang
c. mendata korban yang memerlukan bantuan
d. mengunjungi dan melihat langsung bencana
21. Aturan yang dibuat oleh badan resmi yang bersifat memaksa dan adanya sanksi yang melanggarnya disebut ….
a. norma
b. hukum
c. peraturan
d. undang-undang
22. Hukum tidak boleh bersifat sewenang-wenang, artinya .…
a. hak setiap warga negara diatur, dijamin, dan dilindungi oleh undang-undang
b. hukum tidak memandang perbedaan pangkat, jabatan, kekayaan
c. seseorang hanya dihukum jika terbukti melanggar hukum
d. hukum tidak berlaku bagi para penyelenggara negara
23. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maksudnya ialah ….
a. setiap orang dapat dituntut di muka pengadilan
b. hukum hanya diberlakukan untuk para penjabat negara
c. hukum tidak memandang perbedaan pangkat, jabatan, dan kekayaan
d. sanksi hukum berlaku kepada siapa sajapun baik benar maupun salah
24. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih berikut ini, kecuali ….
a. MPR
b. DPR
c. DPRD
d. presiden dan wakil presiden
25. Menurut UUD 1945 bentuk negara Indonesia adalah ….
a. uni
b. serikat
c. republik
d. monarki
26. Ciri-ciri negara hukum sebagai berikut, kecuali ….
a. sistem demokrasi
b. kedaulatan rakyat
c. pemerintahan otoriter
d. adanya kepastian hukum
27. Pemberantasan tindak pidana korupsi di atur dalam ….
a. UU No. 31 Tahun 1999
b. UU No. 26 Tahun 2000
c. UU No. 28 Tahun 1999
d. UU No. 30 Tahun 1999
28. Meberikan seseuatu dengan tujuan ingin memperoleh prioritas, kemudahan, dan imbalan lainnya guna melancarkan tujuannya disebut dengan ….
a. suap
b. hibah
c. hadiah
d. sumbangan
29. Akibat dari tindakan korupsi bagi negara adalah ….
a. menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan
b. menyebabkan negara miskin dan banyak hutang
c. tidak berpengaruh karena negara banyak pendapatannya
d. terjadi infkasi yang tinggi
30. Berikut ini yang termasuk perbuatan nepotisme adalah ….
a. mengutamakan yang pandai
b. mengutamakan kerabat
c. manipulasi data
d. berbuat jujur

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
1. BPUPKI diketuai oleh ……. dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.
2. Pancasila memiliki kedudukan sebagai kaidah fundamental, artinya yang …… tetap tidak dapat diubah.
3. Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas tujuan yang ingin dicapainya sangat membutuhkan …… dasar/ideologi negara.
4. Orde baru terjadi pada pemerintahan Presiden …. Soeharto
5. Setelah amendemen UUD 1945, bagian yang dihilangkan adalah …. bagian penjelasan
6. “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”, merupakan isi dari UUD 1945 Pasal ….. 34 UUD 1945
7. Bangsa Indonesia pada saat menggunakan UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan ….. Parlementer
8. Peraturan perundang-undangan nasional satu tingkat di bawah UUD 1945 adalah …… undang-undang atau perpu
9. Pengawasan perilaku hakim dilakukan oleh …. Komisi Yudisial
10. UU No. 30/2002 membahas tentang …….. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa saja makna Pancasila sebagai dasar negara?
Jawab:
Makna Pancasila sebagai dasar negara, antara lain.
a. Dasar Berdiri dan Tegaknya Negara.
b. Dasar Kegiatan Penyelenggaraan Negara.
c. Dasar Partisipasi Warga Negara.
d. Dasar Pergaulan Antarwarga Negara.
e. Dasar dan Sumber Hukum Nasional.
2. Apa yang menyebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959?
Jawab:
Karena Konstituante tidak berhasil membentuk UUD Republik Indonesia untuk menggantikan UUDS 1950.
3. Sebutkan akibat dari penyimpangan konstitusi!
Jawab:
Akibat penyimpangan konstitusi, antara lain sebagai berikut.
a. Tidak berjalannya sistem pemerintahan dan fungsi lembaga negara.
b. Kebingungan, ketidakpastian, dan rasa mencekam pada masyarakat.
c. Tidak efektifnya hukum dan merosotnya kewibawaan hukum negara.
d. Terjadinya perebutan kekuasaan.
e. Sikap melawan, anarkis, dan main hakim sendiri semakin meningkat.
4. Sebutkan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
Jawab:
Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu.
a. Filosofis, yaitu Pancasila.
b. Sosiologis, sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran hukum masyarakat.
c. Yuridis, landasan hukum dan sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebutkan akibatnya jika pejabat negara banyak yang melakukan korupsi!
Jawab;
Pejabat negara banyak melakukan korupsi akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut.
a. Menjadikan negara miskin.
b. Menghabiskan atau memakan harta kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.
c. Memperkaya sekelompok orang yang dekat dengan para koruptor.
d. Menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan.
e. Merugikan negara karena negara punya banyak utang luar negeri untuk menutupi kekurangan anggaran.

Daftar Pustaka

A. Gunawan Setiardja. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius.
BSNP. 2006. Contoh/Model Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
BSNP. 2006. Contoh/Model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP. Ditjen Mendikdasmen. Depdiknas.
Budiardjo, Miriam. 1999. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
Budiyanto. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga.
——-. 2004. Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga.
Dadang Sundawa, dkk. 2008. Contextual Teching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Meneh Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII Edisi 4. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional (BSE).
Daman, Rozikin. 1992. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Bandung: Raja Grafindo Persada.
Departemen Pendidikan Nasional. 2004. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII Edisi I. Jakarta.
Dwiyono Agus. 2006. Kewarganegaraan SMP kelas IX. Jakarta: Yudhistira.
Gino. 2004. Pengetahuan Kewarganegaraan Kelas 1 SMP. Jakarta: Yudistira.
Pusat Kurikulum. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jakarta: Pusat Kurikulum, Depdiknas.
Sekretariat Jendral MPR RI. 2006. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

artikel lainnya peluncuran 2 maret untuk nokia lumia

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Monday 25 August 2014 | blog

Kompetensi I Ringkasan Materi 1. Mengenal PowerPoint Microsoft PowerPoint merupakan software produk Microsoft® yang dikhususkan untuk…

Monday 30 March 2015 | blog

    MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI         MENGETIK…

Thursday 13 August 2015 | blog

Solo Baru, 13 Mei 2005 No. 0123A/Tec/M7/Med/V/05 Kepada : PT. Indosolo Motor Gemilang Jl. Adi Sucipto…

Friday 19 December 2014 | blog

            KURIKULUM 2013   SMA/ma/smk/mak Mata pelajaran sejarah indonesia    …