Advertisement
loading...

PASAL I

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Advertisement

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari uar Daerah Pabean.

4. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

5. Nomor Pajak Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

8. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

10. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

12. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

13. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

14. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

21. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak terutang.

22. Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan poko pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dikurangkan dari pajak yang terutang.

23. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pemabayaran pajak; termausk wakil yang menjalankan hak dan mememnuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undang perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

32. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Koperasi dalam Bermitra dengan Kedinasan sebagai Upaya Mensejahterakan Karyawan yang Sekaligus Anggota

Secara gerakan koperasi tidak kurang dari Presiden di era Kepemimpinan Presiden Suharto, mengeluarkan Surat Keputusan Presiden yang meminta kepada para Menteri agar meningkatkan kegiatan dan pembinaan Koperasi Pegawai Negeri dilingkungannya, tertuang didalam Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1983 dan No. 34 Tahun 1985. Memang sejauh mana kewenangan membina diartikan masih perlu penjelasan lebih lanjut sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, seperti melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memanfaatkan milik negara. KPPDK sebagai salah satu koperasi fungsional kedinasan diharapkan dapat berperan banyak membantu pimpinan departemen dalam ikut meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Paling tidak dua organisasi mitra selain KPPDK yaitu, Korpri dan Dharma Wanita, yang seyogyanya berperan didalam memajukan dan mendukung suksesnya tugas organisasi inti, dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM, tentunya melalui pembinaan dan Pimpinan Departemen. Dikatakan mitra karena masing-masing memiliki otoritas, berdasarkanperaturan perundangan yang mengaturnya, baik berupa peraturan perundangan maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dan masing-masing menjalankan pula misinya, yang secara sinergi mengarah kepada dukungan suksesnya tugas dan misi organisasi inti yaitu Departemen Hukum dan HAM.

PERAN POLITIS DAN EKONOMIS KOPERASI (KPPDK).
Koperasi dapat berperan politis sebagai penyeimbang dari “Pusat-pusat kemakmuran” melalui kegiatan usahanya dalam bekerjasama dengan dinas dalam membantu pelayanan publik pada seluruh unit-unit utama yang ada di Departemen Hukum dan HAM. Koperasi berfungsi sebagai lembaga yang dapat meredistribusi peluang-peluang yang ada pada unit utama yang memang terdapat peluang. Karena pada unit-unit utama tidak dapat dipungkiri terdapat unit-unit utama yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan berpeluang “makmur” dan ada juga unit utama yang tidak. Koperasi dapat berperan juga sebagai lembaga integrator berfungsi mengintegrasikan unit-unit organisasi dan unit-unit utama yang menjalankan berbagai peran yang berbeda-beda sebagai pelayan publik maupun yang tidak menjalankan peran pelayanan publik, sebagai fungsi staf atau fasilitatif saja.

Menteri Kehakiman Ismail Saleh SH, pada masanya telah melihat potensi dari Organisasi Koperasi, melalui kebijakan dalam bentuk Instruksi Menteri Kehakiman No.M.O1- KP.08.02 Tahun 1990 tanggal 17 januari 1990 tentang Keseragaman Nama Koperasi di lingkungan Departemen Kehakiman RI. Menteri Kehakiman saat itu juga melihat kondisi Koperasi Karyawan PNS Departemen Kehakiman yang kembang kempis. Pimpinan Departemen saat itu juga memberikan kesempatan KPPDK untuk bermitra dengan Departemen Kehakiman dalam pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), KPPDK dan Kantor-kantor Imigrasi memperoleh Royalty sehingga KPPDK dapat berkembang pesat dan dapat hidup sehingga tetap bertahan sampai saat ini. Bahkan menurut Wakil ketua Primer Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) DKI Jakarta pada Rapat Anggota Tahunan KPPDK tahun buku 2004, KPPDK mencatat sebagai koperasi primer yang memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) terbesar di Jakarta bahkan di Republik ini dengan berbagai pengembangan usahanya.

Bahwa Peran ekonomis koperasi jelas, koperasi adalah merupakan badan usaha seperti halnya badan usaha lainnya baik swasta maupun BUMN/BUMD. Koperasi berperan sebagai organisasi mitra, karena secara perundang-undangan berdiri sendiri yang diatur dan berada di bawah Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan mempunyai Badan Hukum tersendiri berdasarkan pengesahan Menteri Koperasi dan UKM, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga sendiri.

Peran koperasi harus dapat menjadi penyeimbang kemakmuran, melalui program- program pengurus sehingga dapat dirasakan oleh seluruh jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia yang jumlahnya kurang lebih mencapai 30.000 orang. Terhadap unit-unit utama yang tidak mempunyai fungsi pelayanan publik dan relatif tidak “berpeluang” dalam meningkatkan kesejahteraan unitnya dengan kemampuan sendiri, koperasi dapat berperan sebagai lembaga yang meredistribusi potensi kemakmuran di satu unit dan meredistribusikannya ke unit lainnya, tentunya melalui program-program Koperasi.

Usaha KPPDK telah cukup berperan dalam rangka bermitra dengan dinas, seperti membantu mendukung tugas-tugas kedinasan pada saat dibutuhkan, menyelenggarakan kerja sama usaha foto image, pelayanan pengesahan Badan Hukum melalui Sisminbakum, pembangunan gedung serbaguna untuk kepentingan keluarga besar Pengayoman baik pensiunan, karyawan maupun keluarganya. KPPDK ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan memberikan bantuan sosial dan telah membantu beberapa korban bencana alam. Dalam bentuk hasil usahanya telah pula dirasakan oleh para anggotanya, terlepas dari kuantitas dan kualitas perolehannya. KPPDK telah merealisasikan kebutuhan papan atau rumah pegawai sejumlah 300 unit untuk karyawan Departemen Hukum dan HAM di Parung Panjang Banten Jawa Barat.

Pengelolaan Koperasi oleh Pengurus KPPDK semakin hari semakin profesioal, walaupun profesionalitas tidak hanya melalui kemampuan Pengurus itu sendiri dapat saja melalui rekrutmen para profesional yang memang ahli didalam mengembangkan usaha mengelola sumber-sumber daya yang ada pada Koperasi dengan memberikan target-target usaha dan target-target hasil dari usaha yang diberikan kepada para profesional, tentunya berdasarkan persetujuan Rapat Anggota. Pengurus disamping meningkatkan profesionalitas juga diharapkan mempu mengubah paradigma, “mental switch’ dan peran birokrat yang relatif aman tanpa risiko menjadi mental wirausaha yang penuh dengan risiko usaha.

KPPDK dapat berperan sebagai pemersatu di dalam keberagaman tugas dan fungsi unit-unit utama yang ada didalam Departemen Hukum dan HAM, KPPDK dapat pula berperan sebagai penyeimbang “Kesejahteraan” dari karyawan yang beragam sehingga dapat mengurangi kecemburuan antar unit utama yang satu dengan unit utama lainnya.

Persoalan mendasar dari peran koperasi adalah mewujudkan kesejahteraan anggota melalui program-program Pengurus, mendekatkan antara kebijakan pengurus dengan kebutuhan anggota melalui program yang menyentuh kepada kepentingan anggota. Pengurus disamping membekali dan mengembangkan sikap kewirausahaan, juga senantiasa berusaha selalu meningkatkan peran koperasi didalam meredistribusi potensi-potensi “kemakmuran” bagi seluruh anggotanya. Sehingga keberadaan dan manfaat koperasi bagi para anggotanya dapat semakin dirasakan khususnya didalam usaha mensejahterakan para anggotanya.

Koperasi harus tetap hidup dan berkembang, jangan sampai terlindas dengan sistem ekonomi kapitalistik yang berpihak kepada pemilik modal, dan dari pihak pimpinan kedinasan harus tetap memperhatikan pembinaan koperasi khususnya KPPDK. Karena menurut pengalaman dalam pembinaan koperasi pada umumnya, keberhasilan koperasi fungsional atau koperasi karyawan dipengaruhi oleh kerjasama dan keserasian dari ketiga pilar yaitu Pilar Pimpinan Kedinasan, Pilar Pengurus dan Pengawas, terakhir Pilar Anggota. Disamping itu pentingnya kriteria sederhana dan jajaran pengurus didalam koperasi, dan harus menjadi perhatian jajaran pengurus adalah harus Kober (sempat), Pinter dan Bener. Semoga KPPDK tetap jaya. ( Drs. Agus Pribadiono, SH, MH)

Kategori: Wacana
Editor : Humas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASAL 17B, PASAL 17C

 

Ketentuan Pasal 17B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17B berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.”

Di antara Pasal 17B dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17C yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Penghasilan dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimoni

Advertisement
  1. Toko Kain Batik Cap Terbaik di Solo
  2. Toko Baju Batik Terbaik di Solo
  3. Aneka Kain Batik dengan Harga Murah
  4. Baju Batik Sarimbit Terbaik
  5. Dapatkan Kain Batik Berkualitas dengan Diskon 25%
  6. Aneka Baju Batik Seragam Kantor
  7. Pembuatan Seragam Batik Berlogo
slideseragambatik
Filed under : blog, tags: