Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 25000 setahun dan dapatkan Trafik setiap harinya

Menyiapkan Perhitungan Pajak Penghasilan

Dec
05
2014
by : Bupeko. Posted in : blog

DAFTAR ISI

                                                                                                Halaman

BAB I.       PENGANTAR………………………………………………………..     1

1.1.  Konsep Dasar Competency Based Training (CBT)……….     1

1.2.  Penjelasan tentang Unit Standar Kometensi……………..     1

1.3.  Penjelasan Modul………………………………………………     2

1.4.  Pengakuan Kompetensi Terkini……………………………..     4

1.5.  Pengertian-pengertian/Istilah……………………………….     4

BAB II.    STANDAR KOMPETENSI………………………………………..     6

2.1.  Peta Paket Kompetensi……………………………………….     6

2.2.  Unit  Kompetensi yang dipelajari…………………………..     6

2.3.  Kode  /  Judul Unit…………………………………………….     7

2.4.  Deskripsi Unit………………………………………………….     7

2.5.  Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja…………….     7

2.6.  Batasan Variable……………………………………………….     7

2.7.  Panduan Penilaian……………………………………………..     8

2.8.  Kompetensi Kunci……………………………………………..     8

   BAB III  STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

3.1  Strategi Pelatihan ………………………………………………    9

3.2   Metode Pelatihan ……………………………………………..   10

BAB III. MATERI UNIT KOMPETENSI………………………………….    12

BAB IV.   SUMBER-SUMBER KEPUSTAKAAN

              (Buku Informasi)………………………………………………….    10

 

BAB I

PENGANTAR

 

1.1.  Konsep Dasar Competency Based Training (CBT)

Apakah pelatihan berdasarkan kompetensi?

Pelatihan berdasarkan kompetensi adalah pelatihan yang memperhatikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan di tempat kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan kompeten. Standar Kompetensi dijelaskan oleh Kriteria Unjuk Kerja. 

Apakah artinya menjadi kompeten ditempat kerja?

Jika anda kompeten dalam pekerjaan tertentu, anda memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap yang perlu untuk ditampilkan secara efektif ditempat kerja, sesuai dengan standar yang telah disetujui.

1.2.  Penjelasan tentang Unit Standar Kompetensi

Apakah Unit Standar Kompetensi?

Setiap Standar Kompetensi menentukan :

  1. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kompetensi.
  2. Standar yang diperlukan untuk mendemonstrasikan kompetensi.
  3. Kondisi dimana kompetensi dicapai.

Apa yang kan Anda pelajari dari Unit Standar Kompetensi ini?

Anda akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan dipersyaratkan untuk “Menerapkan prosedur-prosedur mutu”.

 

 

Berapa lama Unit Standar Kompetensi ini dapat diselesaikan?

Pada sistem pelatihan berdasarkan kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam keterampilan tertentu.

Berapa banyak/kesempatan yang Anda miliki untuk mencapai kompetensi?

Jika Anda belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Pelatih Anda akan mengatur rencana pelatihan dengan Anda. Rencana ini akan memberikan Anda kesempatan kembali untuk meningkatkan level kompetensi Anda sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

1.3.  Penjelasan Modul

Desain Modul

Modul ini didisain untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual / mandiri :

  • Pelatihan klasikal adalah pelatihan yang disampaiakan oleh seorang    pelatih.
  • Pelatihan individual / mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur / sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari pelatih.

Isi Modul

Buku Informasi

Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk pelatih maupun peserta pelatihan.

 

 

Buku Kerja

Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktik baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri.

Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi :

  • Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.
  • Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan.
  • Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktik kerja. 

Buku Penilaian

Buku penilaian ini digunakan oleh pelatih untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada Buku Kerja dan berisi :

  • Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan    keterampilan.
  • Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian keterampilan peserta pelatihan.
  • Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai  keterampilan.
  • Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada Buku Kerja.
  • Petunjuk bagi pelatih untuk menilai setiap kegiatan praktik.
  • Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

 

 

Pelaksanaan Modul

Pada pelatihan klasikal, pelatih akan :

  • Menyediakan Buku Informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber   pelatihan.
  • Menyediakan salinan Buku Kerja kepada setiap peserta pelatihan.
  • Menggunakan Buku Informasi  sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pelatihan.
  • Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban / tanggapan dan menuliskan hasil tugas praktiknya pada Buku Kerja.

 

Pada Pelatihan individual / mandiri, peserta pelatihan akan :

  • Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama pelatihan.
  • Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada buku Kerja.
  • Memberikan jawaban pada Buku Kerja.
  • Mengisikan hasil tugas praktik pada Buku Kerja.
  • Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh pelatih.

 

Pengakuan Kompetensi Terkini (RCC)  

Apakah Pengakuan Kompetensi Terkini (Recognition of Current Competency)

Jika anda telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, anda dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini (RCC). Berarti anda tidak akan dipersyaratkan untuk belajar kembali.

 

Anda mungkin sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan, karena anda telah :

  1. Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan dan keterampilan yang sama atau
  2. Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama  atau
  3. Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

 

1.4.  Pengertian-Pengertian / Istilah

Profesi

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan.

Standardisasi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

Penilaian / Uji Kompetensi

Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan.

 

 

Pelatihan

Pelatihan  adalah  proses  pembelajaran  yang  dilaksanakan  untuk   mencapai

 

suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta

lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan serta penerapan dari ketiga aspek tersebut ditempat kerja untuk mwncapai unjuk kerja yang ditetapkan.

Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah standar yang ditampilkan dalam istilah-istilah hasil serta memiliki format standar yang terdiri dari judul unit, deskripsi unit, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, ruang lingkup serta pedoman bukti.

 

Sertifikat Kompetensi

Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Sertifikasi Kompetensi

Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi melalui proses penilaian / uji kompetensi.

 


 

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA

 

2.1.    Peta Paket Kompetensi

 

Modul-modul yang lain :

2.2.    Unit Kompetensi yang dipelajari

Modul-modul yang lain :

 

Apakah Unit Standar Kompetensi?

Setiap Standar Kompetensi menentukan :

  1. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kompetensi.
  2. Standar yang diperlukan untuk mendemonstrasikan kompetensi.
  3. Kondisi dimana kompetensi dicapai.

 

 

Apa yang akan Anda pelajari dari Unit Standar Kompetensi ini?

Anda akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan dipersyaratkan untuk “Menerapkan prosedur-prosedur mutu”.

Berapa lama Unit Standar Kompetensi ini dapat diselesaikan?

Pada sistem pelatihan berdasarkan kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam keterampilan tertentu.

Berapa banyak/kesempatan yang Anda miliki untuk mencapai kompetensi?

Jika Anda belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Pelatih Anda akan mengatur rencana pelatihan dengan Anda. Rencana ini akan memberikan Anda kesempatan kembali untuk meningkatkan level kompetensi Anda sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

Unit Standar Kompetensi Kerja Yang dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi      peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

  • Mengidentifikasikan apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
  • Mengidentifikasikan apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.
  • Memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
  • Menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan criteria unjuk kerja telah  dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

 

2.3.    JUDUL UNIT         : Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21/26

       KODE UNIT           : ADM. PK03.007.00

2.4.    DESKRIPSI UNIT : Unit    ini   meliputi  keterampilan, pengetahuan dan sikap melakukan proses  penghitung Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21/26)

2.5.    ELEMEM KOMPETENSI DAN KRITERIA UNJUK KERJA

ELEMEN

KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

(PERFORMANCE CRITERIA)

1. Porses administrasi keuangan sebagai dasar penetuan pajak 1.1     Peraturan perpajakan untuk pengolahan administtrasi  diidentifikasi

1.2     Data  administrasi sebagai dasar perhitungan

  1.3  Data    upah   dan gaji   diklarifikasi    sesuai dengan prosedur perusahaan

1.4  data upah dan Gaji    dicatat sesuai dengan sistem yang ada diperusahaan

2. Menghitung       jumlah pajak yang harus dibayar 2.1 Jumlah upah dan gaji dihitung dengan telti secara seksama sesuai dengan prosedur perusahaan.

2.2  Jumlah perpajakan yang harus dibayar di hitung sesuai perturan perpajakan

3. Mengisi           Surat Peberitahuan Pajak (SPT) 3.1 Formulir SPT Masa Pajak Pasal 21/26 diisi dan ditanda tangani sesuai dengan peraturan

3.2  Formulir SPT Tahun Pajak Pasal 21/26 diisi dan ditanda tangani sesuai dengan peraturan

4. Mengisis Surat Setoran Pajak (SSP) 4.1  Formulir SSP Masa Pajak Pasal 21/26 diisi dan ditanda tangani sesuai dengan peraturan

4.2  Formulir SSP Tahun Pajak Pasal 21/26 diisi dan ditanda tangani sesuai dengan peraturan

 

 

2.6.    BATASAN VARIABEL

1.  Proses administrasi keuangan meliputi :

1.1   Gaji

1.2   Upah

1.3   Honorarim

1.4   Tunjangan

1.5   Biaya Jabatan

1.6   Biaya Asuransi Kesehatan

1.7   Biaya Asuransi Hari Tua

1.8   Mengisi SPT Pajak Pasal 21/26, Meloporkan SPT Masa Pajak dan

Tahun Pajak Pasal 21/26

1.9      Mengitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26,  mengisi Surat

Setoran Pajak (SSP)

 

2. Dokumen Pajak bisa meliputi tapi tidak terbatas pada :

1. Surat Pemberitahun Pajak(SPT) masa pajak Pasal 21/26

2. Surat Pemberitahun Pajak(SPT) tahun pajak Pasal 21/26

3. Surat Setoran Pajak (SSP)

4. Surat Tagihan Pajak (STP)

5. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

 

2.7.    PANDUAN PENILAIAN

Kontek Penilaian

Unit ini harus dinilai pada waktu kerja atau pada pelatihan. Penilaian harus mencakup demontrasi praktis ditambah bermacam metode untuk menilai pengetahuan dasar.  Fokus khusus dari unit ini akan bergantung pada Proses Pembelajaran/    kepelatihan.

  1. Subjek ini idealnya diajarkan menggunakan sebuah lingkungan teori/praktik terintegrasi.
  2. Penekanan pada aplikasi praktis.

 

 

2.8.    KOMPETENSI KUNCI YANG AKAN DIDEMONSTRASIKAN DALAM UNIT    INI

Tingkat

Karakteristik

1 Melakukan tugas-tugas rutin berdasarkan prosedur yang baku dan tunduk pada pemeriksaan kemajuannya oleh supervisor.
2 Melakukan tugas-tugas yang Iebih luas dan lebih kompleks dengan peningkatan kemampuan untuk pekerjaan yang dilakukan secara otonom. Supervisor melakukan pengecekan-pengecekan atas penyelesaian pekerjaan.
3 Melakukan aktifitas-aktifitas yang kompleks dan non-rutin, yang diatur sendiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

 

Tingkat Kemampuan yang Harus Ditunjukkan dalam Menguasai  Kompetensi ini.

NO

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi 1

2

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5

Menggunakan ide-ide dan tehnik matematika

1

6

Memecahkan masalah

1

7

Menggunakan teknologi

1


 

BAB IV

MATERI UNIT KOMPETENSI

MENYIAPKAN PERHITUNGAN PAJAK PENGASILAN

 

 

 

      Definisi  Dan  Pungsi  Pajak

 

    

      Definisi

 

      1)  Difinisi Pajak

Pajak   adalah  iuran rakyat  kepada kas negara berdasarkan undang-undang  (yang  dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapertasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluran umum.

Jadi pajak ialah iuran rakyat ke kas negara yang dapat dipaksakan, dengan  iuran   tersebu   timbulah  utang  pajak  yang  harus  dibayar  oleh wajib pajak,   untuk membayarnya  harus  sesuai  dengan  peraturan  perudang-undang yang berlaku, dan bagi wajib pajak yang membayar pajak   tidak mendapat tibal balik atau tidak mendapat prestasi kembali, yang  langsung  dapat ditunjuk dan penggunanya  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran   umum   berhubungan   dengan   tugas   Negara    untuk    menyelenggarakan pemerintahan.

 

2)  Definisi Wajib pajak

Wajib pajak menurut undang-undang nomor 9 tahun 1994 pasal 1a adalah   orang   pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perudangan-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau potangan pajak tertentu

 

a)   Orang pribadi

Orang     pribadi    yang   menjalankan  kegiatannya   berdasarkan   profesi / keahlian   sehingga  ia   memdapatkan penghasilan dari profesinya.       Seperti berikut dibawah ini  :

Akuntan,   Arsitek,   dokter,    Notaris,    Pejabat    Pembuat   Akta  Tanah   (PPAT)    kecuali    PPAT    tersebut     adalah     Camat,   pengacara,   dan   konsultan,   yang    melakukan  pekerjaan  bebas.

Orang   pribadi  yang  menjalankan   usaha   tatap  yang   menejelenggarakan  pembukuan.  Seperti    :

Perusahaan Jasa ( usaha Jasa ),  Perusahaan Dagang ( usaha dagang ) dan perusahaan industri (usha industri)

Perusahaan Jasa   :

- Bengkel

- Salon Kecantikan

- Penjahit  Pakaian

- Loundry

- Biro yasa  dll.

Perusahan  dagang  :

- Toko

-  Warung

-  Mini  Market / glosir milik perorangan

Perusahaan Industri

- Industri kecil

- Industri rumah tangga

Contoh  industri kecil dan rumah tangga seperti usaha tahu dan tempe, makanan  olahan (kue, roti,  kerupuk dan lain-lain), pembuatan kompor, rajutan, kopeksi dll.

Orang pribadi yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta

 

 

b)   Badan    adalah    suatu    badan     usaha      yang     meliputi    perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseoan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap,  serta  bentuk  badan  lainya

        (Undang  -  Undang     Perpajakan No. 9 tahun 1994 Pasal  1b)

  

      3)   Ciri-Ciri Pajak

a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya.

b)    Pembayaran  Pajak  tidak   dapat  ditunjuk  adanya  kontra  prestasi  individual  oleh  pemerintah  atau  tidak  mendapat  prestasi  langsung

c)   Pajak dipungut oleh  Negara/Pemerintah dan Pajak dapat dipaksakan

d)   Untuk  pembiayaan   rumah       tangga   negara   dan  pengeluaranya  yang  bermanfaat   bagi  masyarakat  luas.

 

      Fungsi Pajak

1) Budgtair  adalah   Pajak  digunakan   sebagai  alat   untuk  mencari uang sebanyak- banyaknya dari masyarkat  kepada kas Negara

2) Fungsi Mengatur (regularend)

Pajak   sebagai   alat   untuk   mengatur    atau     melaksanakan    kebijaksanaan   pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

contoh    :

a)  Pajak  yang  tinggi  dikenakan   pada  minuman   keras   untuk   mengurangi  konsumsi  minuman   keres  dan   untuk   mengurangi  kerawanaan  sosial    yang  diakibatkan  oleh  minuman keras

 

 

b)    Pajak    yang    tinggi    dikenakan     pada    barang-barang    mewah  untuk   mengurangi gaya  yang  konsumtif.

c)   Tarif    pajak   untuk   ekspor   sebesar   0 %,    untuk    mendorong   ekspor  produk  Indonesia di pasaran dunia guna untuk meningkatkan devisa negara.

 

 

PEMUNGUTAN PAJAK

Agar   pemungutan   pajak   tidak    menimbulkan hambatan atau perlawanan,  maka pemungutan  pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Syarat Pemungutang Pajak             

1.  Pemungutan pajak harus adil

Sesuai  dengan   tujuan   hukum,   yakni   mencapai   keadilan,  undang-undang  dan   peraturan   pelaksanaan    pemungutan    baik    punggutan    yang    dilakukan  oleh  pemerintah  pusat maupun pemerintah   daerah  harus  adil.  Adil  dalam   perudang- undangan   diantaranya   mengenakan    pajak  secara  umum  dan   merata,   serta   disesuaikan  dengan  kemampuan  masing-masing  Wajib Pajak.  Sedang  adil dalam   pelaksanaanya    yakni   dengan     memberikan     hak    bagi    Wajib  Pajak   untuk  mengajukan keberatan,  penundaan   dalam   pembayaran dan  mengajukan  banding   kepada  Majelis  Pertimbangan  Pajak  (MPP).

2. Pemungutan    pajak    harus    berdasarkan      undang-undang    dan   peraturan      yang   berlaku.   Pemungutan   pajak    di  Indonesia  diatur dalam  UUD 1945  pasal  23  ayat  2 .  Hal  ini   memberikan   jaminan  hukum  untuk     menyatakan    keadilan,    baik   bagi    negara  maupun  bagi warganya.

 

 

 

3. Tidak menganggu perekonomian (syarat Ekonomis)

Pemungutan   tidak    boleh    menganggu    kalancaran  kegiatan  produksi maupun      perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4.  Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansil)

Sesuai   dengan  fungsi   budgetair,   biaya   pemungutan  pajak harus  dapat ditekan     sehingga  lebih   rendah dari hasil pemungutannya.

5.  Sistim pemungutan pajak harus sederhana

Sistem    pemungutan    yang    sederhana    akan   memudahkan   dan   mendororng    masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan. Syarat ini telah  dipenuhi   oleh     undang-undang   perpajakan   yang baru.   Contoh : – Bea   meterai  disederhanakan  dari 167  tarif   menjadi  dua  tarif   yaitu  berdasarkan   Peraturan   Pemerintah   ( PP No. 7 tahun l995 )  bae  meterai   terdiri    dari    dua    tarif      yaitu :      bea     meterai     tetap   Rp.  1.000,00  dan Rp. 2.000,00 dengan  demikian  maka     bea   meterai   lebih mudah    diingat  dan dilaksanakan olah masyarakat pemakai karena hanya menegenal satu jenis bea.

-   Tarif   PPN    yang    beraneka-ragam    disederhanakan    menjadi    satu       tarif     yaitu 10 %.

-   Pajak     perseroan     untuk     badan   dan   pajak   pendapatan  untuk   perseorangan      disederhanakan     menjadi     Pajak    Penghasilan   ( PPh )    yang   berlaku  bagi badan    maupun untuk orang pribadi .

 

   MACAM-MACAM PUNGGUTAN

Berbagai macam Pungutan di Indonesia

Pungutan    yang    dilakukan    di Indonesia,   baik   pungutan   yang    dilakuakan    oleh  emerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

Berbagai pungutan dapat    kita   golongkan menjadi tiga yaitu :

1)   Pajak   

Pajak terdiri dari  : a.  Pajak Lansung

-  PPh

-  PBB

b.  Pajak Tak Langsung

-  PPN

-  Bea Meterai  dan Bea Lelang   dll.

 

 

 

a) Pajak Langsung

Secara teknis perpajakan, yang dimaksud dengan Pajak Lansung adalah yang dipungut secara belakala berdasarkan kohir. Kohir adalah tembusan Surat Ketetapan Pajak (SKP) di mana tercatat nama Wajib Pajak, NPWP, Alamat dan sebagainya, dengan jumlah pajak  yang  terutang  yang ter dapat dalam SPPT sebagai dasar penangihan pajak terutang. Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pungutan langsung dari wajib pajak  itu sendiri dan tidak dan dilimpahkan kepada orang lain.

 

b.  Pajak Tak Langsung

Pajak  tidak  langsung  adalah  pajak  yang  pada  umumnya  tidak berkohir dan pemungutanya  bersifat insidentil apabila terjadi suatu  peristiwa  maka  terjadilah utang pajak  dan  pajak tak langsung dapat  dilimpahkan kepada orang lain (konsumen)

 

 

 

 

Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat,  yang berhak mengut pajak yaitu Departemen Keuangan diantaranya Dirktorat Perpajakan dan Direktorat Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Perpajakan diantaranya memungut :

- Pajak Penghasilan   ( PPh )

- Pajak  Pertambahan  Nilai  ( PPN )     dan      Pajak      Penjualan  Barang Mewah   (PPnBM)

- Pajak Bumi  dan Bangunan ( PBB )

 

Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah Pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah Tingkat  I  dan  Pemerintah  Daerah Tingkat II aturan pemungutanya harus berdasarkan Peraturan Daerah ( PERDA )

Pajak yang dipungut oleh Pemerinatah Daerah Provinsi  yaitu :

- Pajak Rumah Tangga ( PRT )

- Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB )

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  ( BBNKB )

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Yaitu :

- Pajak Bangsa Asing

- Pajak Penerangan Jalan

- Pajak Potongan Hewan

- Pajak Pembanguna I

 

 Bea dan Cukai

Yang  memungut  Bea dan Cukai   adalah   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pada hakekatnya   Bea   dan Cukai juga merupakan pajak, yaitu  pajak  tidak langsung   dan merupakan pungutan Pemerintah.

Macam Bea dan Cukai  yaitu :

a.  Bea Masuk

b.  Bea Keluar

c.  Cukai

d.  Bea Meterai

a)  Bea masuk

Pungutan   yang   dilakukan    terhadap   barang    yang    memasuki   daerah  pabean,  berdasarkan  harga / nilai barang itu. (Tarip “ad valarum) atau tarip yang sudah di tentukan. Daerah   Pabean   adalah   daerah   tertentu dalam batas mana bea dipungut. Pada   dasarnya   seluruh   wilayah  Indonesia  merupakan  wilayah  pabean,

kecuali  :

- Pelabuan Bebas

- Bonded  Warehouse    ( dimana   atas pemasukan  barang    ke d aerah   tidak dipungut )

b) Bea keluar

Bea   Keluar   Pungutan    yang    dilakukan    atas   sejumlah  barang   yang keluar dari daerah pabean   berdasarkan  tarif    yang    telah    ditentukan  bagi masing-masing barang menurut   masing-masing golongan.  Bea   keluar   sudah tidak digunakan lagi, sebagai gantinya dikenakan pajak Ekspor   dan   Pajak   Ekspor    tambahan    berdasarkan    Peraturan    Pemerintah   No. 16    Tahun 1970 tentang pemyempuranaan Pelaksanaan Ekspor, Impor  dan  lalu  lintas   Devisa    diantaranya   ialah   10%   (Nilai Rupiah) dari  seluruh penjualan  devisa,   kecuali barang jadi dan kewajiban rakyat.    Besarnya   pajak   1%   dari   selisih   harga   patokan  dan harga jaul dengan harga    patokan Ekspor.

 

c) Cukai.

Cukai   adalah  pungutan  yang  dikenakan  atas  barang  tertentu berdasarkan  tarip  yang  sudah ditetapakan untuk masing – masing

jenis barang tertentu.  Cukai  tidak  dikenakan  atas  semua barang . Barang-barang yang dikenakan cukai  diantaranya ialah :

- Tembakau

- Gula

- Minyak Bensin

- Minuman Keras

 

3) Pungutan lainya :

a)  Retribusi

Retribusi   adalah  pungutan   yang   dilakuan   sehubungan   dengan  sesuatu jasa   atau  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  secara  langsung dan nyata  kepada pembayar

Contoh   :  Retribusi jalan tol, Pasar Parkir  dan lain-lain

b) Iuran

     Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasiltas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan.    Contoh   : Iuran televisi, Iuran sampah dan Iuran Keamanan dan lain-lain.

c) Sumbangan

Sumbangan adalah pungutan yang mengandung pikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pertasi Pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karen prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja.

Contoh    :  PMI dan lainya

 

 

 

SUMBER   PENDAPATAN  NEGARA

A.  Sumber pendapatan Negara

     Sumber Pendapatan Negara meliputi  :

1)    Pajak

2)     Non Pajak terdiri dari :

a)  Kekayaan  Alam

b)  Hasil Usaha Negara (misalanya : BUMN )

c)  Penerimaan     lain        yang       berupa :      hasil      lelang,      barang            sitaan,    denda dan lain-lain.

d)  Perdagangan luar Negeri ( Devisa )

 

 

       MACAM-MACAM PUNGUTAN

Macam  -  macam    pungatan    sebagai    sumber   pendapatan   negaran    kalau digambarkan   secar sekematis  adalah  sebagai  berikut :

 

 

 

Pajak Langsung

 

 

Pajak Tak Langsung

 

Pajak

 

Pajak Pusat

 

Daerah Tingkat I

Pajak Daerah

 

Daerah Tingkat II

 

 

Masuk

Bea

 

Pungutan          Bea dan Cukai                                           Keluar

 

Cukai

 

 

 

Retribusi

Lainnya                 Iuran

 

 

Sumbangan

 

 

 

 

      

      Pengelompokan Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara

      1.  Pengelompokan Pajak Secara  Sekematis   :

 

                                                                                Pajak Langsung  

 

 

 

Golongan

 

 

 

 

 

Pajak Tak Langsung

 

 

Subyektif

 

 

 

 

Pengelompokan Pajak

Menurut                                Sifatnya

 

 

Obyektif

 

Pusat

 

 

Kewenangan

Memungutnya

 

Daerah

 

 

 

 

 

 

a)  Menurut Golongannya

- Pajak   Langsung yaitu Pajak yang harus dipikul sendirian oleh wajib pajak dan     tidak dapat dibebankan dan dilimpahkan  kepada orang lain.     Contoh   :  Pajak Penghasilan,  Pajak Bumi dan Bangunan

 

-  Pajak  Tidak   Langsung   yaitu   pajak  yang  akhirnya  dapat  dipebankan  dan   dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh         : Pajak Pertambahan Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  Barang    Mewah  (PPnBM)

 

b)  Menurut Sifatnya  :

- Pajak   Subjektif  yaitu pajak yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada subyeknya, alam arti memperhatikan keadaan subyek pajak yaitu orang lain.

Contoh     : Pajak Penghasilan

- Pajak   Objektif    yaitu    penentuan   pajak    berdasarkan   obyeknya,   tanpa

memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh    :  Pajak Pertambahan Nilai  dan PPnBM

c)   Menurut Lembaga Yang Berwenang memungutnya

- Pemerintah Pusat/Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah    pusat  dan  digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga pemerintah.

-  Pajak   Daerah   yaitu   pajak  yang  dipungut oleh pemerintah Daerah Tingkat  I dan  Derah Tingkat II     ( Propinsi dan Kotamadya/Kabupaten )  digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Dearah.

 

 

CARA , ASAS  DAN  SYSTEM  PEMUNGUTAN  PAJAK

 Cara Pemungutan Pajak

 Tata  cara pemungutan pajak :

1)  Rial Stelsel  ( Cara Nyata )

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan  yang nyata), sengingga pemungutannya baru dapat dilakukan  pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sebenarnya sudah diketahui oleh piskus. Stelsel nyata mempunya kelebihan dan kekurangan,  kelebihan stesel nyata ialah pajak dikenakan pada wajib pajak lebih realistis, sedangkan kekuranganya adalah utang pajak,  baru dapat diketahui pada ahir tahun atau pada akhir periode.

2)  Fictieve Stelsel ( Cara anggapan )

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh  undang  undang Perpajakan misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga  pada  awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besar pajaknya yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihannya ialah  pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kekuranganya ialah utang pajak ditetapkan didak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya.

3)  Stelsel Combination  ( Cara Campuran )

Stelsel ini merupakan kombinasi  antara  stelsel nyata dan  stelsel anggapan. Pada awal tahun, besernya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir  tahun besarnya pajak disesuiakan dengan  kenyataan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan  lebih besar dari  pada  pajak  menurut anggapan. maka waji bajak harus menambah utang pajak, dan sebaliknya apabila lebih kecil maka piskus akan mengembalikan kelebihanya.

 

Asas Pemungutan Pajak

 Asas pemungutan pajak terdiri dari :

 a. Asas domisili ( asas tempat tinggal )

Pemerintah berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat  tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam  negeri.

 b.  Asas sumber

Pemerintah berhak mengenekan pajak atas penghasilan yang bersumber  dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

 c. Asas kebangsaan

Pemungutan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalanya pajak bangsa asing ,  orang asing ( bukan WNI ) yang tinggal diwilayah Indonesia maka akan dikenakan  Wajib Pajak  luar negeri (Pajak Bangsa Asing).

System Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak terdiri dari :

1)  Official Assessment System

System  pemungutan   pajak  yang  memberi   kewenangan   kepada    pemerintah (fiskus) untuk besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah  :

a)  Besarnya  pajak    terutang    ditentukan   oleh    pemerintah  (fiskus)  jadi     kewenangan mementukan besarnya  pajak terutang adalah fiskus.

b)   Wajib Pajak pasif

c)   Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

 

 

2). Self Assessment Sytem

System pemungut pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak  untuk  menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Self Assessment Sytem

a) Wewenang   untuk    menentukan    besarnya    pajak   terutang  ada pada       wajib  Pajak itu sendiri

b) Wajib   Pajak   aktif,   menghitung pajak terutang dan meneyetorkan serta         melaporkan  sendiri  pajak yang terutang.

c)   Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

 

3) With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga   ( bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan )  untuk menentukan besarnya pajak yang terutang . Jadi Perusahaan / Instansi yang menghitung  besarnya pajak terutang  Wajib pajak .

 

 Ciri-cirinya   :   Wewenang menentukan besar/kecilnya pajak yang terutang  adalah pihak ketiga (yaitu Perusahaan/Lembaga/Instansi), Wajib Pajak hanya membayar pajak yang terutang dan fiskus menerima setoran pajak.

 

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Timbulnya utang Pajak

ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak  :

1)   Ajaran Formil :   Utang  pajak   timbul    karena    dikeluarkannya    Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) oleh fiskus. Ajaran ini diterapakan pada  official   assessment system.

2)  Ajaran Materiil  : Utang pajak timbul  Karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada sel assessment sytem.

 

Hapusnya Utang Pajak

Hapusnya utang pajak disebabkan ada beberapa hal :

1)   Pembayaran,

2)   Kompensasi,

3)   Daluwarsa,

4)   Pembebasan dan Penghapusan

 

Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokan menjadi :

 a.  Perlawanaan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara        lain :

1)  Perkembangan intelektual dan maral masyarakat.

2)  Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

3)  Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksnakan dengan baik.

 

b.  Perlawanan aktif

Perlawanan aktif  meliputi semua usaha  dan perbuatan yang secara langsung ditujukan  kepada fiskus  dengan tujuan untuk menghindari pajak

Bentuknya antara lain :

1)  Tak avoidance,   usaha   meringankan    beban    pajak    dengan    tidak

melanggar undang-undang perpajakan.

2)   Tax evasion,    usaha    meringankan     beban     pajak    dengan   cara

yang    melanggar  undang-undang Perpajakan ( menggelapkan pajak )

 

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

(UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NOMOR 9 TAHUN 1994)

 

 

PENGERTIAN-PENGERTIAN UU  PAJAK  NO. 9 /1994

 

A.  Pengertian  Masa dan Tahun Pajak

     Pengertian Masa Pajak

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan  satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan

 

      Pengertian Tahun Pajak

Tahun Pajak adalah jangka  waktu satu tahun takwim kecuali ditapakan lain  oleh   Menteri Keuangan :

Tahun Pajak tediri dari dua yaitu   :

a. Tahun Takwin atau Tahun Kalender

Wajib  Pajak   yang  menggunkan  tahun  takwim  ialah   pembukuanya   dimulai tanggal 1 Januari 1995  dan    tutup buku pada  tanggal  31 Desember 1995  disebut  tahun  pajak 1995.

b. Tahun buku  mengunakan tahun  pajak tidak sama  dengan tahun takwim dengan  syarat  konsisten (taat asas) selama 12 (dua belas) bulan, lebih baik melapor kepada Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) setempat.

contoh :

Pembukuan  dimulai  tanggal 1 April  1995  dan berakhir tanggal 31 maret 1996, disebut tahu pajak 1995 karena lebih dari 6 ( enem ) bulan jatuh tempo pada tahun 1995.

 

 

 

1 April 1995                                      31 Maret 1996

 

Pembukuan dimulai tanggal 1 Juli 1995  dan berakhir  tanggal 30 Juni 1996 disebut tahun   buku   1995    karena   pas  6 (enem)  bulan  pertama  jatuh

tempo 1995

 

 

1  Juli  1995                30 Juni 1996

 

 

Pembukuan dimulai tanggal 1 Oktober l995 dan berakhir tanggal 30 September 1996  disebut tahun pajak 1996 , karena lebih dari  6 (enam) bulan pada jatuh tempo 1996

 

 

 

                               1 Oktober l995                30 September 1996

Pengertian  Nomor  Wajib  Pajak    (  N P W P )  

 

Nomor Wajib Pajak (NPWP)

1. Nomor Wajib Pajak ialah  (NPWP) ialah suatu sarana dalam  administrasi perpajkan  yang dipergunkan sebagai tanda pengenal diri atau suatu indentitas wajib pajak sebelum memenuhi kewajiban  dalam perpajakan Wajib Pajak harus sudah memiliki NPWP

 

2. Fungsi NPWP ialah

a. Sebagai  tanda pengenal diri atau indentitas Wajib Pajak.

b. Untuk   menjaga   ketertiban    dalam   pembayaran    pajak    dan   dalam

pengawasan  administrasi perpajakan.

 

3. Pencantuman NPWP

NPWP harus ditulis dalam setiap dokumen perpajakan, atara lain pada :

a.  Formulir pajak yang dipergunkan Wajib Pajak

b.  Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan

c.  Dalam  hubungan   dengan   instansi  tertentu  yang  mewajibkan  mengisi

NPWP

4. Pendaftaran Nomor Wajib Pajak Menurut U.U Perpajak  No 9 Tahun 1994

Pasal  2  Sebagai Berikut :

a.  Ayat 1 (satu)   Setiap   Wajib   Pajak   mendaftarkan   diri   pada    kantor   Direktorat   Jenderal   Pajak   yang ada   diwilayah   kerja meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan Kepada diberikan Nomor Wajib Pajak.

Jadi kalau menganalisa Pasal 2  ayat  1 Semua Wajib Pajak harus mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal  Pajak yaitu melalui Kantor Pelayanaan Pajak (KPP) setempat dimana ia bertempat tinggal bisa berdasarkan   sistem   Self Assessment (mendaftarkan diri sendiri) untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban untuk mendaftarkan diri berlaku untuk  wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah (hidup perpisah) karen cerai dan lain sebagainya, pemisahan harta harus berdasarkan surat keputusan hakim atau dikenhendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian suami istri tentang pemisahan pengahsilan (harta). Dan si istri diwajibkan untuk mendaptarkan diri ke Kantor Palayanaan Pajak (KPP) setempat, apabila si istri tidak mendaftarkan diri Ke KPP untuk mendapatkan NPWP maka si istri akan dikenakan sanksi perpajakan. Wajib pajak orang pribadi dan Badan  yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan NPWP, maka Direktorat Jenderlar Pajak akan menerbitkan NPWP secara jabatan untuk Badan Usaha dan secara perorangan untuk Orang Pribadi.

 

b. Penghapusan NPWP

NPWP dapat dihapuskan disebabkan sebagai berikut :

-   Wajib Pajak Meninggal dunia

-   Wanita Kawin tidak memisahkan harta           

-   Warisan yang sudah bagikan

-   Badan   Usaha   yang   pailit   (Gulung Tikar) dan  dibubarkan  sampai         dengan penyelesaian likuidasi.

 

c. Sanksi NPWP

Wajib Pajak secara sengaja tidak mendaftar atau menyalah gunakan NPWP tanpa hak sehingga dapat menimbulakan kerugian bagi pendapatan  negara  dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak kurang bayar atau jumlah pajak yang tidak dibayar, dan atau akan dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 6 (enam)  tahun penjara.

 

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

1. U.U.  Perpajakan  No. 9   Tanun   1994  Pasal   2   ayat   2   tetang   Nomor

Pengukuhan  Pengusaha Kena Pajak  (NPPKP)

Setiap Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Perpajakan Pertambahan Nilai 1984, wajib pajak melaporkan usahanya  pada kantor Direktorat Jenderal Pajak  yang wilayah usahanya pada kantor  Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya  meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan Kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kenapajak.

2. Bagi  pengusaha  orang  pribadi  berkewajiban  melaporkan  usahanya  pada      kantor  Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat duduk atau tempat kegiatan usahanya  wajib melaporkan usahanya

 

ke Direktoran Jenderal Pajak setempat  untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)  bagi badan usaha yang tidak melaporkan usahanya akan dikenakan sanksi Perpajakan.

 

3.  Fungsi NPPKP

a.  Untuk mengetahui identitas PKP sebenarnya.

b.  Untuk    memenuhi    kewajiban    Pajak    Pertambahan   Nilai dan Pajak

Penjualam atas Barang Mewah.

c.  Untuk pengawasan administrasi perpajakan

 

4.  Sanksi

Bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan NPPKP tapa hak sehingga dapat merugikan pendapatan negara  diancam pidana atau denda, ancaman pidana penjara selama-lamanya enem tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali dari jumlah pajak terutang.

 

Surat Pemberitahuan (SPT) 

Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan  ialah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan undang-undang perpajakan.

 

Pengelompokan  SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikelompokan sebagai berikut :

1)  SPT  Pasal  Pasal 21  Yang  Mengisi  dan   menyampaikan  SPT   Pasal 21   setiap     pemotong pajak  atau PPh Pasal 26 yang terdiri dari :

Pemberi   Kerja   baik   orang  pribadi maupun badan baik iduk ataupun cabang, perwakilan maupun unit (termasuk organisasi internasional yang

 

tidak dikecualikan sebagai Pemotong pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan) serta bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, honoraium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun.

 

 2)  SPT  Orang Pribadi

Yang mengisi dan menyapaikan SPT Orang Pribadi ialah Wajib Pajak       Orang Pribadi yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan  dari kegiatan usaha dan pekerja bebas.

3)   SPT.  Badan

Yang  mengisi  dan  menyampaikan SPT Badan ialah orang pribadi yang     berstatus   sebaga  i bentuk   usaha   tetap,   Wajib   Pajak  Badan   yang  memperoleh atau menerima penghasilan semata-mata dari penghasilan   yang telah dikenakan pajak yang bersifat final.

4)  SPT PPN dan PPnBM

Yang mengisi  dan   meyampaikan  SPT PPN  dan   PPnBM  ialah orang    pribadi  atau  badan  dalam  bentuk  apapun  yang menghasilkan barang,    mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,    memanfaatkan  barang   tidak   berwujud   dari   luar    daerah   pabean,   melakukan  usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

 

 

 

Fungsi SPT

Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak dan SPT Pengusaha Kena Pajak

1)  Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak  (WP)

a)    Sebagai  sarana untuk melaporkan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah  pajak yang sebernarnya terutang.

b)   Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak .

 

 

c)    Untuk melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan dalam satu masa pajak atau tahun pajak menurut perturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

 

2)  Fungsi SPT  Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a)    Sebagai sarana untuk menyampaikan dan mempertanggung jawabkan  penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.

b)   Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap pajak keluaran.

c)    Sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

 

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Terdiri dari  :

1)  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Masa  Pajak

a)  SPT    diisi   dengan    benar   jelas  dan   disamapaikan  dalam   jangka  waktu    satu   bulan    takwin   dalam    Masa   Pajak  atau  sutau   saat menurut satu  bulan   kalender.

b)  Batas   waktu   penyempaian   SPT  Masa  Pajak   20  (duapuluh)  hari   setelah  akhir masa pajak. (UU KUP Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 3 ayat 3   poin   “a “)

c)  Sanksi   administrasi,   apabila  SPT Masa Pajak tidak dismapaikan baik          dengaja mapun tidak disengaja akan dikenakan sanksi administrasi

 

2.  Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak

a) SPT Tahun Pajak diisi secara benar dan disampaikan untuk  Tahun Takwin atau Tahun Buku setelah berakhir tahun pajak.

 

b) Batas waktu untuk Surat Pemberitahun Tahun Pajak, selambat-lambanya tiga bulan setelah berakhir Tahun Pajak.  UU KUP  Nomor   9   Tahun 1994 Pasal  3 ayat  3   poin  “b”)

c) Sanksi administrasi apabila SPT Tahun Pajak tidak disampaikan baik tidak sengaja maupun tidak sengaja akan dikenakan sanksi administrasi

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

1. Pengertian :

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan unutk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 

2. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

a)    Sebagai sarana pembayaran pajak

b)   Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

3. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

a)    Bank-bank  yang telah ditunjuk oleh Direktoran Jendenderal Anggaran

b)   Kantor Pos dan Giro

 

4. Batas Waktu Pembayaran Pajak

a)    Pembayaran Masa Pajak

-        PPh Pasal 21 batas waktu 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah   masa pajak berakhir.

-        PPh  Pasal  22  Impor batas waktu pembayaran bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.

 

 

-        PPh Pasal 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) batas waktu pembayaran satu hari setelah pemunngutan pajak dilakukan.

-        PPh  Pasal 22  Bendaharawan  batas waktu pembayaran pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.

-        PPh  Pasal 23 dan 25 batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

-        PPh  Pasal 25 batas waktu pembayaran tanggal 15 takwim bulan berikutnya setalah Masa pajak beakhir.

-        PPN dan PPnBM batas waktu pembayaran tanggal 15 takwim bulan berikutnya setalah Masa pajak beakhir.

-        PPN dan PPnBM-Impor batas waktu pembayaran bersamaan dengan pembayara Bea Masuk  . Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.

-        PPN dan PPnBM -DJBC batas waktu pembayaran satu hari setelah pemunngutan pajak dilakukan.

-        PPN dan PPnBM-Bendaharawan batas waktu pembayaran tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

b)   Pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setalah Tahun Pajak atau bagian dari Tahun Pajak berakhir,  Sebelum SPT itu  disampaikan

c)    STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan surat Putusan Banding  yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam  jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat itu diterbitkan.

Apabila dalam pembayaran atau penyetoran jatuh tempo pada hari libur maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya setiap

keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan bunga sebesar 2 % setiap bulanya untuk seluruh masa pajak, yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

 

SURAT KETETAPAN PAJAK  (SKP)

Surat Ketatapan Pajak terdiri dari :

1.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  disingakat menjadi (SKPKB)

2.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah disingkat menjadi (SKPKBT)

3.  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar disingkat menjadi  (SKPLB)

4.  Surat Ketetapan Pajak Nihil disingkat menjadi (SKPN)

 

1.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Keputusan yang mentukan besarnya jumlah  pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.

a.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dikeluarkan apabila :

-        Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang kurang atau tidak dibayar

-        SPT tidak disampaikan pada waktunya, setelah ditegor secara tertulis  tidak juga disampaikan pada waktu tanggal yang telah ditentukan dalam surat tegoran

-        Tidak  dipenuhi   sebagaimana  yang   dimaksud   dalam   pasal   28    dan     pasal 29  sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang

-        Dalam hal Pajak Pertambhan Nilai  (PPN) bila dilakukan konpensasi selisih lebih besar dan mengenakan tarip 0% memberikan restitusi, padah semua itu tidak benar

b. Sanksi Administrasi

-        Apabila SKPKB dikelurkan karena alasan jumlah pajak yang terutang kurang atau  tidak dibayar maka akan dikenakan jumlah kekurangan atau pajak yang tidak dibayar harus dibayar dan ditambah bunga 2 %  sebulan      (maksimum  24 bulan) dihitung mulai berakhirnya masa pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkanya  SKPKB.

-        Apabila SKPKB dikeluarkan karena tidak menyampaikan SPT, kewjiban yang dimaksud dengan pasal 28 dan 29, PPN bila dilakukan kompensasi  selisih lebih besar dan mengenakan tarif 0% memberikan restitusi yang tidak benar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebasar :

  • 50% dari PPh   yang kurang bayar atau tidak dibayar
  • 100% dari PPh  yang tidak bayar atau kurang potong atau pungut atau disetorkan
  • 100% dari PPN  dan PPnBM yang tidak dibayar atau kurang bayar
  1. c.    Fungsi SKPKB

-        Koreksi atas jumlah pajak yang terutang  menurut SPT

-        Sarana untuk membrikan sanksi

-        Alat untuk menagih pajak

 

2.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Basyar Tambah (SKPKBT)

SKPKBT merupakan surat keputusan yang menetukan tambahan atas pajak yang telah ditetapkan

 

a. SKPKB ditebitkan/dikuluarkan apabila :

-        Berdasarkan data baru, data yang semula belum terungkap yang menyebabkan  penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.

-        Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbiatan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari dua kali

  1. b.   Fungsi SKPKBT  sebagai  :

-        Koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya

-        Sarana untuk menerapkan sanksi

-        Alat untuk menagih pajak

 

 

c.  Sanksi SKPKBT

jumlah  kekurangan    pajak   yang    terutang  dalamb  SKPKBT ditambah

dengan  sanksi administrasi berupa kenaikan denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak bayar atau kurang bayar. Sanksi administrasi berupa kenaikan denda tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak, dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Janderal Pajak bagi Wajib Pajak yang belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan.

 

3.  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

     Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar merupakan surat keputusan  yang dikeluarkan oleh  Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanaan Pajak (KPP) setempat,  surat ketetapan ini mentukan jumlah kelebihan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak  atau  jumlah kredit pajak lebih besar dari pada utang pajak yang sebenarnya, maka piskus harus mengembalikan kelebihan utang  kepada Wajib Pajak.

 

a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dikelurkan apabila :

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan , menerbitkan  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar  apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada pajak yang terutang yang sebenarnya.

 

b. Fungsi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Sebagai alat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak, yang melibihi dari utang pajak yang sebenarnya, maka piskus mengembalikan kelebihan utang pajak kepada Wajib Pajak, disertai dengan SKPLB sebagai bukti untuk mengambil kelebihan pajak.

 

 

c. Tata Cara Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak mengajukan permohonaan kepada Direktur Jenderal Pajak

.-   KPP atas nama Direktur Jenderal  menerbitkan SKLB dalam jangka waktu telambat lambatnya  12 (dua belas) bulan sejak permohonaan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

-  Apabila SKLB tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka Wajib Pajak Memberitahukan Kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa permohonan (sudah dianggap dikabulakan )  oleh Direktorat Jenderal Pajak

Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan diterima, oleh Ditjen Pajak menerbitkan SKPLB  ini dikirim kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP yang bersangkutan.

-  KPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak  (SPMKP) dalam jangka waktu satu bulan setelah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB)

-  Apabila Wajib Pajak  mempunyai utang pajak lain. kelebihan pembyaran pajak diperhitungkan kembali untuk membayar/melunasi pajak yang terutang. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan   agar kelebihan pembayaran pajak agar diperhitungkan kembali dengan utang pajak yang akan datang atau dikompensasikan.

-   Kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu  1 (satu) bulan  sejak dikelurkan SKPLB, maka piskus akan membayar atau membrikan bunga  sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari keterlambatan pengembalian kelebihan  pembayaran pajak.

 

4.  Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

a.  Pengertian Surat Ketetapan Nihil (SKPN)

SKPN merupakan surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau  jumlah pajak yang terutang nihil

b.  SKPN dikeluarkan

Berdasarkan hasil analisa dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak jumlah pajak yang dibayar sama besarnya dengan jumlah pajak yang terutang, atau jumlah pajak yang terutang nihil, tidak ada pembyaran pajak.

 

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

1.  STP  merupakan  surat ketetapan pajak untuk melakukan penagihan :

a.  Pajak

b.  Sanksi administrasi berupa bunga

  1. Denda

2.  STP ditebitkan/dikeluarkan disebabkan :

a.   Pajak Penghasilan dalam  tahun bejalan tidak atau kurang bayar

b. Kekurangan diakibatkan karana salah tulis atau salah dalam menghitung pajak

c. Wajib Pajak tidak mengirimkan  SPT  masa  dan SPT  Tahun pajak  maka   dikenakan denda

d. Wajib Pajak  yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

e. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tetapi tidak melaporkan  kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

f.   Pengusaha   yang   tidak  dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur atau pengusaha yang dikukuhkan  sepagai.

Pengusaha Kena Pajak  tetapi tidak membuat atau tidak mengisi Faktur dengan lengkap.

 

3.  Fungsi STP Sebagai  :

a.  koreksi atas jumlah pajak yang terutang  dalam SPT

b.  alat untuk mengenakan sanksi administrasi bunga dan denda

  1. alat untuk menagih pajak

 

STP mempunyai  kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak yang lainnya, dan apabila  Wajib Pajak   yang telah menrima STP tidak mau membayar, maka piskus akan  melakukan :

a.  Menerbitkan kembali STP

b.  Apabila STP yang kedua tidak dibayar lagi, maka akan dikeluarkan surat tegoran (yang  memungkinkan akan diberikan lebih dari satu kali)

c.  Apabila Wajib Pajak  masih tidak mau membayar maka akan dikeluarkan Surat Paksa (SP).

 

 

Menghitung Pajak  Penghasilan Upah dan Gaji

1.   Mengitung  Penghasilan  Kotor

Penghasilan  kotor dihitung dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan pangan.

Misalnya : Tuan  X    bekerja    pada  perusahaan   PT. Q   ia   mendapat   gaji   kotor   Rp 3.875.000 / perbulan, tuan X  telah berkeluarga ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak, diperusahaan tersebut ia memangku jabatan Kepala  Bagian   Produksi. Karena tuan X memangku jabatan, telah kawin dan mempunya anak (tanggungan),  maka Tuan X memperoleh    tunjangan   jabatan    Rp. 1.250.000,    tunjangan   istri      Rp. 387.500, tunjang anak  Rp. 215.000/orang. Perusahan tersebut memberikan tunjangan anak maksimum 3 orang anak dan tunjangan pangan Rp 25.000/perhari, tunjangan pangan dihutung menurut hari kerja, hari kerja yang berlaku diperusaan tersebut kerja 24 hari dalam satu bulan.

Menghitung  Penghasilan  Kotor

Gaji Pokok ………………………………………………..Rp.  3.875.000

Tunjangan Istri ……………………………………………Rp.     387.500

Tunjangan Anak 2 anak x Rp. 215.000 ………………..Rp.     430.000

Jumlah gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga……… Rp.  4.692.500

Tunjangan Jabatan………………………….…………..  Rp    1.250.000

Tunjangan Pangan 24 hari x Rp. 25.000………………  Rp.      600.000

Jumlah Penghasilan Kotor…………………………… Rp.  6.542.500

2.   Menentukan Biaya Jabatan

Menghitung Biaya jabatan atas penghasilan pegawai, terlebih dahulu mencari berapa penghasilan kotornya dalam sebulan. Dalam  nenentukan biaya jabatan Penghasilan kotor dikali 15% (limabelas persen) hasil perhitungan tersebut tidak boleh melebihi  batas  maksimum yang telah

 

ditetapkan, untuk mendapatkan , menagih dan memelihara penghasilan. Biaya jabatan dan biaya pensiun sebagaimana   tertuang pada surat

Keputusan   Menteri      keuangan

Nomor :   521/KMK.04/1998    tanggal 18 Desember 1998 sebagi berikut :

a.  Biaya Jabatan  :

1.  Biaya    Jabatan  5%   dari    gaji    kotor     maksimum    perbulan                 Rp. 108.000,- (harus direvisi sesuai dengan Kemen yang baru)

2.  Biaya    Jabatan      5% dari       gaji kotor     maksimum     pertahun  Rp. 1.296.000,- (harus direvisi sesuai dengan Kemen yang baru)

 

b.  Iuaran  :

Kententuan mengenai iuran diatur dalam Keppres No. 56 Tahun 1974 yo. Keppres No. 8 Tahun 1977 ialah 10 % dari penghasilan yang diterima setiap bulan, dengan rinciaan sebagai berikut :

1.   4,75  %  untuk  iuran  pensiun.

2.   2,00  %  untuk iuran  kesehatan.

3.   3,25  %  untuk iuran tabungan hari tua.

c.  Biaya Pensiun

1.  Biaya    Pensiun   5%   dari  gaji  pension   kotor  maksimum   perbulan  Rp. 36.000

2.   Biaya     Pensiun     5%    dari    gaji   pensiun    kotor   maksimum  pertahun  Rp. 432.000

d. biaya jabatan   dihitung dari Penghasilan kotor, iuran pensiun, iuran kesehatan,  iuran hari  tua dihitung  dari  jumlah gaji pokok dan tunjangan  keluarga

 

 

Menghitung biaya jabatan

Gaji Pokok ………………………………………………..Rp.  3.875.000

Tunjangan Istri ……………………………………………Rp.     387.500

Tunjangan Anak 2 anak x Rp. 215.000 ………………..Rp.     430.000 (+)

Jumlah gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga……… Rp.  4.692.500

Tunjangan Jabatan………………………….…………..  Rp    1.250.000

Tunjangan Pangan 24 hari x Rp. 25.000………………  Rp.      600.000 (+)

Jumlah Penghasilan Kotor………….………………… Rp.  6.542.500

 

 

Jumlah Penghasilan Kotor…………………..………………   Rp. 6.542.500

Pengurangan

Biaya Jabatan :

Batas maksimal yang diperbolehkan Rp. 108.000/bulan

5% x Rp. 6.542.500 =  Rp.  327.125        = Rp.  108.000

Iuran Keshatan 2%      x  Rp. 4.692.500   = Rp.    93.850

Iuran Hari Tua   3,25% x  Rp. 4.692.500  = Rp.  152.506

Jumlah Pengurangan  …………………… = Rp.  354.356  (-)

3.  Menghitung Penghasilan Neto

    Menentukan tarif  pajak

Pasal 16 ayat 4

Penghasilan Kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang, pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat 6 dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan

 

Pasal 2A ayat 6

Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada  di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak menggantikan tahun pajak

  1. Penghasilan bersih dalam satu bulan dan kemudian disetahunkan dangan  dikalikan  12 bulan

 

 

Contoh :

Rumus mencari penghasilan setahun

N x  T

B

Ketrangan :

N  = Nilai  nominal  penghasilan  neto   yang  diterima

T   = dalam satu tahun 12 bulan/360 hari

B   = Penghasilan yang diterima per bulan/30 hari

Contoh : 2

Misalnya Penghasilan bersih yang diterima setiap bulan  Rp. 1.525.0000

= Rp. 15.000.000,-

Rp. 1.250.000,- x 12

1

Contoh: 2

Gaji pegawai baru jang mendaptan rapel selam 6 bulan

 

= Rp. 15.000.000,-

Rp. 7.500.000,- x 12

6

Contoh :

Menghitung Penghasilan Neto

Gaji Pokok ………………………………………………..Rp.  3.875.000

Tunjangan Istri ……………………………………………Rp.     387.500

Tunjangan Anak 2 anak x Rp. 215.000 ………………..Rp.     430.000 (+)

Jumlah gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga……… Rp.  4.692.500

Tunjangan Jabatan………………………….…………..  Rp    1.250.000

Tunjangan Pangan 24 hari x Rp. 25.000………………  Rp.      600.000 (+)

Jumlah Penghasilan Kotor…………………………… Rp.  6.542.500

 

Pengurangan

Biaya Jabatan :

Maksimal yang dikenakan Rp.   108.000/bulan

5% x Rp. 6.542.500  =  Rp.  327.125    Rp.  108.000

Iuran Keshatan ………………………..   Rp.   93.850

Iuran Hari Tua …………………………   Rp.  152.506

Jumlah Pengurangan ………………………………… = Rp.      354.356  (-)

Jumlah Penghasilan Neto ……………………….… = Rp.  6. 188.144

 

4.  Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

Sesuai PTKP sebagaimana tertuang pada angka 17 halaman 26 dan selanjutnya pada buku petunjuk Pengisisan SPT Tahun PPh 21, diubah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998 dan   Undang-Undang   No. 10 tahun 1994 (UUP PPh 1995)  yang  berlaku 1 Januari 1995 Pasal 7 diubah dengan tahun 2000 (UUP PPh 2001 No.10  Pasal 7)  sebagai berikut  :

Penghasilan tidak Kena Pajak diberikan sebesar :

  1. a.    Rp.  12.000.000,-  untuk Wajib Pajak (harus direvisi sesuai dengan UU yang baru)
  2. b.    Rp. 12.000.000,- tambahan untuk  seorang istri yang penghasilanya digabung dengan penghasilan suami (harus direvisi sesuai dengan UU yang baru)
  3. c.    Rp.  1.200.000  untuk tambahan Wajib pajak yang kawin (harus direvisi sesuai dengan UU yang baru)
  4. Rp. 1.200.000   untuk  setiap  anggota  keluarga  sedarah  (anak)  dan  keluaraga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak anggkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarag.

 

Mengitung Penghsilan Kena Pajak (PKP)

Mentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak PKP, Tuan telah kawin, ia mempunya seorang istri dan dau orang anak , untuk mentukan Penghasilan tidak Kena Pajak Sebagai berikut  :

Gaji Pokok ………………………………………………..Rp.  3.875.000

Tunjangan Istri ……………………………………………Rp.     387.500

Tunjangan Anak 2 anak x Rp. 215.000 ………………..Rp.     430.000 (+)

Jumlah gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga……… Rp.  4.692.500

Tunjangan Jabatan………………………….…………..  Rp    1.250.000

Tunjangan Pangan 24 hari x Rp. 25.000………………  Rp.      600.000 (+)

Jumlah Penghasilan Kotor…………………………… Rp.  6.542.500

 

Pengurangan

Biaya Jabatan :

Maksimal yang dikenakan Rp.   108.000/bulan

5% x Rp. 6.542.500  =  Rp.  327.125    Rp.  108.000

Iuran Keshatan ………………………..   Rp.   93.850

Iuran Hari Tua …………………………   Rp.  152.550

Jumlah Pengurangan ………………………………… = Rp.      354.400  (-)

Jumlah Penghasilan Neto ……………………….… = Rp.  6. 188.144

 

Untuk Mentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) , penghasilan neto sebulan yang diterima oleh pegawai yang besangkutan di setahunkan atau dikali 12 bulan

Jumlah Penghasilan neto dalam satu bulan……………= Rp. 6.188.144

=Rp.  74.257.728

Penhasilan neto yang di sethunkan  Rp. 6.188.144  x 12

 

 

 

Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Yang disetahunkaN                         = Rp. 74.257.728

 

Pasal 7 ayat

Untuk Wajib Pajak …………………………Rp.  12.000.000

Untuk istri ……………………………………Rp.   1.200.000

= Rp. 15.600.000,

Untuk anak  2 orang x  Rp. 1.400.000    = Rp.    2.400.000 (+)

Jumlah PTKP………………………………………………. ….

Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)…………………  = Rp. 58.657.728

 

 5. Mentukan Tarif Pajak

Besarnya tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan besarnya tarif pajak yang diterima atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut :

 

 

  1. Untuk wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri :

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK

TARIF PAJAK

 

Sampai dengan Rp. 50.000.000

5 %

 

Di atas Rp.   50.000.000. s.d   Rp.   100.000.000

10%

 

Di atas Rp.   100.000.000. s.d   Rp. 200.000.000

15%

 

Di atas Rp.  200.000.000

30%

 

 

 

 

 

 

Pengahasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak ………..……………………..= Rp.  58.657.728,-

Dibulatkan menjadi …………… ……………………… = Rp.  58.657.000,-

PPh pasal 21

5%    x     Rp.  50.000.000  ……………………=   Rp. 2.250.000,-

10 %    x    Rp.  25.000.000  ……………………=   Rp. 2.500.000,-

15%     x    Rp.    8.657.000……………………..=   Rp. 1.298.550,-

Jumlah  PPh Pasal 21 setahun ………….……..=   Rp. 6.308.550,-

 

Contoh PKP di atas 206.756.000

5%   x  Rp.  25.000.000,-. …………….. = Rp.   1.250.000,-

10%   x  Rp.  25.000.000,- ……………….= Rp.   2.500.000,-

15%   x  Rp.  50.000.000,- ……………… = Rp.   3.750.000,-

25%  x  Rp.100.000.000,- ……………… = Rp. 25.000.000,-

35%  x  Rp.    6.756.000,- ……………… = Rp    2.364.600,-

Jumlah PPh21 yang Terutang setahun  = Rp  34.864.600,-

 

Mengitung Pajak  Penghasilan

Pajak  Penghasilan  Pasal 21 yang  disetahun  dibagi   12 bulan

Pasal 17 ayat  5 dan 6

Ayat 5 besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 16 ayat 4 dihitung sebanyak jumlah hari dalam

 

 

bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 hari dikalikan dengan pajak yang terutang untuk satu tahun pajak.

Pasal 17 ayat 6 untuk keprluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud ada ayat 5, tiap bulanya yang penuh dihitung 30 hari

 

Rumus mencari  Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak

X    PPh 21 setahun = Utang Pajak Perbulan

B  x 30

360

 

atau

=  Utang Pajak Perbulan

B  x  PPh 21 setahun

12

 

Ketrangan :

B      =  Bagian Tahun Pajak

30     =  Hari dalam sebulan  30 hari

360    =  Tahun Pajak 12 bulan atau 360 hari dalam satu tahun

 

Bagian tahun pajak ialah  pajak yang terutang dalam bulan yang bersangkutan.

Pajak terutang dalam bulan yang bersangkutan bisa satu bulan, bisa tiga bulan dan seterusnya,  bagian  tahun  pajak  ialah  dua belas bulan dalam satu tahun takwim atau 360 hari

Contoh : 1

Misalnya :  Pajak    Penghasilan    Pasal  21   yang   terutang     dalam   setahun  Rp. 12.000.000

 

x  Rp. 12.000.000 =  Rp. 1.000.000,-

 

 

1   x  30

360

 

Jadi PPh 21 yang terutang sebulan adalah Rp. 1.000.000,-

1  x   Rp. 12.000.000,-

= Rp. 1.000.000,-

12

 

 

 

 

Jadi PPh Pasal 21 yang terutnang dalam sebulan ialah  Rp. 1.000.000

 

Contoh: 2

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selam 6 bulan,  PPh Pasal 21 yang di setahunkan   Rp. 12.000.000, maka PPh 21 yang harus dibayar selama enam bulan  ialah :

X  Rp. 12.000.000,- = Rp. 6.000.000,-

6  x  30

360

 

 

 

 

 

Jadi PPh Pasal 21 yang terutang selama enam bulan ialah Rp. 6.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghitung Pajak Penghasilan

Tuan  X    bekerja    pada  perusahan   PT. Q   ia   mendapat   gaji   kotor   Rp 3.875.000 / perbulan, tuan X  telah berkeluarga ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak, di perushaan tersebut ia memangku jabatan Kepala   Bagian    Produksi,    maka     ia    memperoleh       tunjangan      jabatan   Rp. 1.250.000,  tunjangan istri Rp. 387.500, tunjang anak  Rp. 215.000/orang

Perusahan tersebut memberikan tunjangan anak maksimum 3 orang anak dan tunjangan pangan Rp 25.000/perhari, tunjangan pangan dihutung menurut hari keja yang brlaku diperusaan tersebut, perusahaan menentukan hari kerja 24 hari kerja dalam satu bulan untuk bulan Januari 2003. Menghitung pajak yang terutang selam sebulan sebagai berikut :

Menghitung PPh 21 yang terutang selama sebulan :

Gaji Pokok ………………………………………………..Rp.  3.875.000

Tunjangan Istri ……………………………………………Rp.     387.500

Tunjangan Anak 2 anak x Rp. 215.000 ………………..Rp.     430.000 (+)

Jumlah gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga……… Rp.  4.692.500

Tunjangan Jabatan………………………….…………..  Rp    1.250.000

Tunjangan Pangan 24 hari x Rp. 25.000………………  Rp.      600.000 (+)

Jumlah Penghasilan Kotor…………………………… Rp.  6.542.500

Pengurangan

Biaya Jabatan :

Maksimal yang dikenakan Rp.   108.000/bulan

5% x Rp. 6.542.500  =  Rp.  327.125    Rp.  108.000

Iuran Keshatan ………………………..   Rp.   93.850

Iuran Hari Tua …………………………   Rp.  152.550

Jumlah Pengurangan ………………………………… = Rp.      354.400  (-)

Jumlah Penghasilan Neto ……………………….… = Rp.  6. 188.100

 

 

 

=Rp.  74.257.728

Penhasilan neto yang di sethunkan  Rp. 6.188.144  x 12

1

Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Yang disetahunkaN                                           = Rp. 74.257.728

 

Pasal 7 ayat

Untuk Wajib Pajak …………………………Rp.  12.000.000

Untuk istri ……………………………………Rp.   1.200.000

= Rp. 15.600.000,

Untuk anak  2 orang x  Rp. 1.400.000    = Rp.    2.400.000 (+)

Jumlah PTKP………………………………………………. ….

Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)…………………  = Rp. 58.657.728

 

Pengahasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak ………..……………………..= Rp.  58.657.728,-

Dibulatkan menjadi …………… ……………………… = Rp.  58.657.000,-

PPh pasal 21

5%    x     Rp.  25.000.000  ……………………=   Rp. 1.250.000,-

10 %    x    Rp.  25.000.000  ……………………=   Rp. 2.500.000,-

15%     x    Rp.    8.657.000……………………..=   Rp. 1.298.550,-

Jumlah  PPh Pasal 21 setahun ………….……..=   Rp. 6.308.550,-

Pajak Panghasilan yang harus di bayar setiap bulannya ialah :

      Rp.  6.308.550,-              

                                       =   Rp  525.712,-

                 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Jadi  yang di catat dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Masa Pajakj adalah

      Rp  525.712,-

 

 

 

 

   Mengisi  Surat Pemberithuan (SPT)

Lembar Ke-1 untuk : Kantor PelayananPajak

Lembar Ke-2 untuk  : Pemotong  Pajak

Yth Kepala Kantor Pelayanan Pajak

                                                                                     ………………………………….….(1)

                                                                                           di …………………………………

 

 

 

A. Identitas Pemotongan Pajak :  
     NPWP :  0 1     7  8  4      5  5 8      0      4  2  4       0 0  1     (2)
     Nama :  PT   Q
     Alamat :  Jalan Jakarta  145  Bandung
B.  Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Januari  tahun  2003  (3)

Dan telah disetor tanggal 11 – 2- 2003  (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan

MAP/KJS

Jumlah

Penerima

Penghasilan

Jumlah

Penghasilan Broto

(Rp.)

PPh yang dipotong

(Rp.)

(1)

(2) (3) (4) (5)
1.     Pegawai Tetap

0111/100

1 Orang

Rp.  6.542.500 Rp  525.712,-
2.     Pensiunan dan Penerima

0111/100

…………

……………………

……………………

pembayaran berkala Lainnya

3.    Pegawai Harian/Mingguan

0111/100

…………

……………………

……………………

4.    Pegawai Satuan

0111/100

…………

……………………

……………………

5.    Pegawai Borongan

0111/100

…………

……………………

……………………

6.   Pegawai Honorer

0111/100

…………

……………………

……………………

7.   Mantan Pegawai yang menerima

0111/100

…………

……………………

……………………

       Jasa Produksi, tantiem

       grafikasi dan Bonus

  8.    Penarik Dana pada Dana

0111/100

…………

……………………

……………………

         Pensiun

  9.    Petugas Dinas Luar Asuransi

0111/100

…………

……………………

……………………

10.   Petugas Penjaja Barang Dagangan

0111/100

…………

11.   Distributor MLM/direct selling

0111/100

…………

……………………

……………………

12.   Tenaga ahli

0111/100

…………

……………………

……………………

13.  Penerima Honorarium atau

0111/100

…………

……………………

……………………

       Imbalan lainya

14.  Pegawai dengan status Wajib

0117/100

…………

……………………

……………………

       Pajak Luar Negeri

J    U   M   L   A   H

Rp.  6.542.500 Rp  525.712,-
 

Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan  *) sebelumnyaPPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus  disetor/kelebihan setor tahun/bulan*) sebelunya yang belum dibehitungkan

 

Nihil

Nihil

Terbilang : lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah ============

*) coter yang tidak perlu

 

Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong final :

Golongan Penerima Penghasilan

MAP/KJS

Jumlah

Penerima

Penghasilan

Jumlah

Penghasilan Broto

(Rp.)

PPh yang dipotong

(Rp.)

1

2

3

4

5

1. Penerima Uang Pesangon Uang

    Tebusan Pensiun Tunjangan Hari

Tua/Jaminan Hari Tua yang

    dibayarkan sekaligus

0119/401

……………

………………….

Nihil

 

2.  Pejabat Negara, Pegawai Negeri

     Sipil, Anggota TNI/POLRI dan

     Pensiunaan yang menerima

     Honorarium dan Imbalan lain

     yang dibebankan kepada

     Keuangan Negara/Daerah

0119/100

……………

…………………

Nihil

 

J    U   M   L   A   H

 

Nihil

 

Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan  *) sebelumnya

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus  disetor/kelebihan setor tahun/bulan*) sebelunya yang belum dibehitungkan

Nihil

Nihil

 

Terbilang :                Nihil                                                                                                                               *)

 

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran  : (5)
      (           ) Surat Setoran Pajak sebanyak ………………….……. Lembar
      (           ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
      (           ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
      (           ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sebanyak …………………..lembar
 
D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyetakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat

 

Bandung,     11   Pebruari    2003                            (6)

Pemotong Pajak/ Kuasa                               (7)

Tanda tangan, nama dan cap

                        Bendahara  PT  Q                              (8)

 

 

 

 

 

Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)

 

1

SURAT SETORAN PAJAK       Lembar

 

(SSP)           Untuk Arsip WP                

 NPWP : 0 1     7  8  4      5  5 8      0      4  2  4       0 0  1
     Nama :  PT   Q
     Alamat :  Jalan Jakarta  145  Bandung
  : …………………………………………………………………
   

MAP/Kode Jenis Pajak            Kode jenis Setoran

 

 

0  1   1   1                                      1 0   0

Uraian Pembayaran

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Bulan Januari 2003

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

 

 

Masa Pajak

   Jan      Peb    Mar     Apr     Mei     Jun     Jul      Ags    Sep    Okt     Nop    Des                  

Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk  masa yang bersangkutan                                                           

Tahun

2      0    0     3

   Disi tahun terutang pajak

   

Nomor Ketetapan  :                                                                                                                      

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

   

Jumlah Pembayaran

Disis dengan rupiah penuh

 

Rp  525.712,-

 

 

Terbilang  : = Lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah =             ………………………………………………………………

    ………………………………………………………………

    …………………………………………………………….…

 

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 11 Pebruari  2003

Cap. Dan tanda tangan

 

 

Nama Jelas :  PT   Pos  dan  Giro

Wajib Pajak/Penyetor

Bandung   11  Pebruari   2003

 

 

 

Nama Jelas :       Bendahara    PT      Q

  Ruang Validasi  Kantor Penerima Pembayaran

 

 

 

(lembar 2 untuk   KPP  melalui   KPKN,   lbr 3   untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, lbr 4 untuk Bank Persepsi/ Kanor Pos & giro, lbr 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

SUMBER-SUMBER KEPUSTAKAAN

 

Pengertian sumber-sumber adalah material yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan Pedoman Belajar ini.

Sumber-sumber tersebut dapat meliputi :

  • Buku referensi (text book)
  • Lembar kerja
  • Diagram-diagram, gambar
  • Contoh tugas kerja
  • Rekaman dalam bentuk kaset, video, film dan lain-lain.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip dalam CBT mendorong kefleksibilitasan dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengijinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternative lain yang lebih baik atau jika ternyata sumbe-sumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia/tidak ada.

Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan :

 

 

Daftar Pustaka

  1. Brotodiharjo R. Santoso
  2. Imam Wahyutomo1994

 

 

  1. Mansury,  1996

 

  1. Mardiasmo, 1995
  2. Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2002
  3. Waluyo, Richard Burton, 1997

 

  1. Depertemen Keuangan RI

 

 

  1. Direktor Jenderal Pajak

 

 

 

  1.  ——————————

 

 

 

 

 

10. ———————————

 

11. ———————————-

 

Pengetahuan Hukum Pajak, Bandung, EresocoNV.

Pajak, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negera

Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 3, PT Bina Rena Pariwara

Perpajakan edisi 3,Yogyakarata,  Andi Offset

Perpajakan Indonesia, Selemba Empat

 

Ketentuan Undang-undang Baru di Bidang Perpajakan tahun 1997, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pokok Baru Bagi Pegawai Negeri Sipil tahun 1997,Jakarta, Dharma Bhakti

Undang-undnang   Perpajakan  tahun1995  Nomor 9 tahun 1994 tentnagn Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Perpajakan tahun 1995  Nomor 10

Tahun 1994 tentang  Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7  tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1991

Keputusan       Direktorat    Jenderal   Pajak           Kep. 172/PJ/1999 tanggal 23 Juli 1999

Buku Petunjuk Pengisisan Surat Pemberitahuna (SPT)  Tahunan     Pajak     Penghasilan     Pasal  21, tahun 2003

 

 

Testimoni

artikel lainnya Menyiapkan Perhitungan Pajak Penghasilan

Wednesday 13 August 2014 | blog

KISI KISI UTS SMA WARGA 2014 TIK XII PILIHAN GANDA 1. Memahami SO yang di gunakan…

Monday 18 March 2013 | blog

  Tujuan dari presentasi bermacam-macam, misalnya untuk membujuk (biasanya dibawakan oleh wiraniaga), untuk memberi informasi (biasanya…

Wednesday 5 November 2014 | blog

22 Januari 2013 Ir. Edward Hutabarat PT Bina Reka Nusa Rasuna Epicentrum Blok RO-01 Jl. H.R.…

Monday 10 August 2015 | blog

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TELEMATIKA SUB SEKTOR COMPUTER TECHNICAL SUPPORT     MELAKUKAN PERAWATAN CPU…