Advertisement
loading...

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

SEKTOR TELEMATIKA

SUB SEKTOR PROGRAMMER KOMPUTER

 

 

MENERAPKAN ASPEK LEGALITAS

TIK.PR01.018.01

 

 

 

 

BUKU INFORMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51 Lt.7.B Jakarta Selatan

 

DAFTAR ISI

 

DAFTAR ISI. 1

 

BAB I PENGANTAR. 3

1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi 3

1.2 Penjelasan Modul 3

1.2.1 Desain Modul 3

1.2.2 Isi Modul 4

1.2.3 Pelaksanaan Modul 4

1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini 5

1.4 Pengertian Istilah-istilah. 5

 

BAB II STANDAR KOMPETENSI. 7

2.1 Peta Paket Pelatihan. 7

2.2 Pengertian Unit Standar 7

2.3 Unit Kompetensi Yang Dipelajari 7

2.3.1 Kode dan Judul Unit 8

2.3.2 Deskripsi Unit 8

2.3.3 Elemen Kompetensi 8

2.3.4 Batasan Variabel 9

2.3.5 Panduan Penilaian. 9

2.3.6 Kompetensi Kunci 10

 

BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN. 11

3.1 Strategi Pelatihan. 11

3.2 Metode Pelatihan. 12

 

BAB IV MATERI UNIT KOMPETENSI. 13

4.1 Tujuan Instruksional Umum.. 13

4.2 Tujuan Instruksional Khusus 13

4.3 Menjelaskan Hak Cipta. 14

4.3.1 Undang-Undang Hak Cipta (HAKI) dapat dijelaskan. 15

4.3.2 Peraturan (undang-undang) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dijelaskan  17

4.4 Menjelaskan hak paten. 18

4.4.1 Undang-undang Hak Paten dikenali dan dijelaskan. 19

4.4.2 Peraturan (undang-undang) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dapat dijelaskan  20

4.5 Menetapkan aspek legal pada pemakaian produk. 24

4.5.1 Hak Cipta dan Hak Paten pada tempat kerja diterapkan produk-produk yang dipakai dilingkungan tempat kerja memiliki legalitas 24

4.5.2 Hak penggunaan atau hak penjualan kembali produk-produk yang memiliki hak cipta dan hak paten dimiliki perusahan atau organisasi 24

4.6 Menerapkan aspek legal pada pembuatan produk. 26

4.6.1 Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak cipta. 28

4.6.2 Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak paten. 29

 

BAB V  SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI  32

5.1 Sumber Daya Manusia. 32

5.2 Literatur 33

5.3 Daftar Peralatan dan Bahan. 33

 

DAFTAR PUSTAKA. 34

 

BAB I

PENGANTAR

 

1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi

  • Apakah pelatihan berdasarkan kompetensi?

Pelatihan berdasarkan kompetensi adalah pelatihan yang memperhatikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan di tempat kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan kompeten. Standar Kompetensi dijelaskan oleh Kriteria Unjuk Kerja (KUK).

 

  • Apakah artinya menjadi kompeten ditempat kerja?

Jika Anda kompeten dalam pekerjaan tertentu, Anda memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap yang perlu untuk ditampilkan secara efektif ditempat kerja, sesuai dengan standar yang telah disetujui.

 

1.2 Penjelasan Modul

Modul ini dikonsep agar dapat digunakan pada proses Pelatihan Konvensional/Klasikal dan Pelatihan Individual/Mandiri. Yang dimaksud dengan Pelatihan Konvensional/Klasikal, yaitu pelatihan yang dilakukan dengan melibatkan bantuan seorang pembimbing atau guru seperti proses belajar mengajar sebagaimana biasanya dimana materi hampir sepenuhnya dijelaskan dan disampaikan pelatih/pembimbing yang bersangkutan.

 

Sedangkan yang dimaksud dengan Pelatihan Mandiri/Individual adalah pelatihan yang dilakukan secara mandiri oleh peserta sendiri berdasarkan materi dan sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang bersangkutan. Pelatihan mandiri cenderung lebih menekankan pada kemauan belajar peserta itu sendiri. Singkatnya pelatihan ini dilaksanakan pseserta dengan menambahkan unsur-unsur atau sumber-sumber yang diperlukan baik dengan usahanya sendiri maupun melalui bantuan dari pelatih.

 

1.2.1 Desain Modul

Modul ini dirancang untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual/mandiri :

  • Pelatihan klasikal adalah pelatihan yang disampaikan oleh seorang pelatih.
  • Pelatihan individual/mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur/sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari pelatih.

 

 

1.2.2 Isi Modul

Modul ini terdiri dari 3 bagian, antara lain sebagai berikut:

Buku Informasi

Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk pelatih maupun peserta pelatihan.

 

Buku Kerja

Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktik baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri.

 

Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi:

  • Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.
  • Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan.
  • Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktik kerja.

 

Buku Penilaian

Buku penilaian ini digunakan oleh pelatih untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada Buku Kerja dan berisi:

  • Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan keterampilan.
  • Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian keterampilan peserta pelatihan.
  • Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai keterampilan.
  • Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada Buku Kerja.
  • Petunjuk bagi pelatih untuk menilai setiap kegiatan praktik.
  • Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

 

 

1.2.3 Pelaksanaan Modul

Pada Pelatihan Klasikal/Konvensional, pelatih akan :

-      Menyediakan Buku Informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber pelatihan.

-      Menyediakan salinan Buku Kerja kepada setiap peserta pelatihan.

-      Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pelatihan.

-      Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban/ tanggapan dan menuliskan hasil tugas praktiknya pada Buku Kerja.

 

Pada Pelatihan Individual/Mandiri, peserta pelatihan akan :

-      Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama pelatihan.

-      Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada buku Kerja.

-      Memberikan jawaban pada Buku Kerja.

-      Mengisikan hasil tugas praktik pada Buku Kerja.

-      Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh pelatih.

 

 

1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini

  • Apakah Pengakuan Kompetensi Terkini (Recognition of Current Competency)?

Jika Anda telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, Anda dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini (RCC). Berarti Anda tidak akan dipersyaratkan untuk belajar kembali.

 

  • Anda mungkin sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan, karena Anda telah :
  1. Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan dan keterampilan yang sama atau
  2. Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama atau
  3. Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

 

 

1.4 Pengertian Istilah-istilah

Berikut adalah pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam Pelatihan Berbasis Kompetensi, antara lain:

 

Profesi

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan.

 

Standardisasi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

 

Penilaian / Uji Kompetensi

Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan.

 

Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

 

Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan serta penerapan dari ketiga aspek tersebut ditempat kerja untuk mencapai unjuk kerja yang ditetapkan.

 

Sertifikasi Kompetensi

Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi melalui proses penilaian / uji kompetensi.

 

Sertifikat Kompetensi

Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

 

Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah standar yang ditampilkan dalam istilah-istilah hasil serta memiliki format standar yang terdiri dari judul unit, deskripsi unit, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, ruang lingkup serta pedoman bukti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

Standar Kompetensi

 

 

 

2.1 Peta Paket Pelatihan

Modul yang sedang Anda pelajari ini bertujuan untuk mencapai satu unit kompetensi. Adapun kompetensi ini termasuk dalam satu paket pelatihan, yang terdiri atas unit-unit kompetensi berikut:

  1. TIK.PR01.018.01     Menerapkan Aspek dan Legalitas

 

2.2 Pengertian Unit Standar

Apakah Standar Kompetensi? Setiap Standar Kompetensi menentukan :

  1. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kompetensi.
  2. Standar yang diperlukan untuk mendemonstrasikan kompetensi.
  3. Kondisi dimana kompetensi dicapai.

 

Di dalam unit kompetensi ini, Anda akan mempelajari mengenai aspek legalitas dan dasar-dasar hukumnya untuk melengkapi pengetahuan mengenai perlindungan hasil karya seseorang.

 

Sistem pelatihan berbasis kompetensi terfokus pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Namun diharapkan pelatihan ini dapat dilaksanakan dan dicapai dalam jangka waktu tidak lebih dari seminggu, tiga sampai lima hari. Pelatihan ini diperuntukkan bagi semua pengguna terutama yang tugasnya berkaitan dengan pengelolaan, pemeliharaan dan perancangan Website.

 

Jika Anda belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Pelatih Anda akan mengatur rencana pelatihan dengan Anda. Rencana ini akan memberikan Anda kesempatan kembali untuk meningkatkan level kompetensi Anda sesuai dengan level yang diperlukan. Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

 

 

2.3 Unit Kompetensi Yang Dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan untuk dapat :

  1. Mengidentifikasikan apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
  2. Memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
  3. Menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan criteria unjuk   kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

2.3.1 Kode dan Judul Unit

Kode Unit     : TIK.PR01.018.01

Judul Unit     : Menetapkan Aspek Legalitas

 

 

2.3.2 Deskripsi Unit

Unit ini menentukan kompetensi yang diperlukan untuk menerapkan aspek legalitas (hukum) dari produk yang dipakai dan produk yang akan         dihasilkan. Aspek legalitas yang perlu dikuasai        adalah mengenai hukum hak cipta dan hak paten, hak publik.

 

 

2.3.3 Elemen Kompetensi

 

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

01  Menjelaskan hak cipta 1.1     Undang-Undang Hak Cipta (HAKI) dapat dijelaskan

 

1.2     Peraturan (undang-undang) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dapat dijelaskan

02 Menjelaskan hak paten 2.1  Undang-undang Hak Paten dikenali dan dijelaskan

 

2.2  Peraturan (undang-undang) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dapat dijelaskan

 

03 Menetapkan aspek legal          pada pemakaian produk
3.1  Hak Cipta dan Hak Paten pada tempat kerja diterapkan produk-produk yang dipakai dilingkungan tempat kerja memiliki legalitas

 

3.2  Hak penggunaan atau hak penjualan kembali produk-produk yang memiliki hak cipta dan hak paten dimiliki perusahan atau organisasi

 

04 Menerapkan aspek legal          pada pembuatan produk 4.1  Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak cipta.  Pembuatan suatu   produk baru memiliki legalitas dari      sumber/bahanyang dipakai dan peralatan yang   digunakan untuk membuat produk tersebut

 

4.2  Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak paten.  Pembuatan suatu produk baru memiliki legalitas tidak memakai      atau menggunakan hak paten yang dimiliki       perusahaan atau organisasi lain

 

Tabel 1 Elemen Kompetensi

 

 

2.3.4 Batasan Variabel

1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi

2. Menerapkan aspek legalitas ini bersifat internal dan external dan tidak terbatas pada bidang teknologi informasi dan telekomunikasi tetapi juga berlaku pada bidang yang lain

 

2.3.5 Panduan Penilaian

Panduan penilaian terdiri dari:

1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang

Untuk mendemontrasikan       kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang berikut ini:

1.1            Memahami peraturan atau undang-undang hak cipta

1.2            Memahami peraturan atau undang-undang hak paten

 

2.  Konteks penilaian

Unit ini dapat dinilai di dalam tempat kerja atau tempat lain secara teori dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

 

3. Aspek penting penilaian

Aspek yang harus diperhatikan:

3.1     Kemampuan untuk mengenali dan memahami peraturan atau undang-undang hak cipta dan hak paten

3.2     Kemampuan untuk memenuhi peraturan atau undang-undang hak cipta dan hak paten

 

4.  Kaitan dengan unit-unit lainnya

Unit ini tidak di dukung oleh pengetahuan dan keterampilan dalam unit-unit kompetensi yang lain.

 

2.3.6 Kompetensi Kunci

 

 NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT

1

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3

Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas

1

4

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5

Menggunakan ide-ide dan tehnik matematika

1

6

Memecahkan masalah

1

7

Menggunakan teknologi

1

 

 

BAB III

Strategi dan Metode Pelatihan

 

 

3.1 Strategi Pelatihan

Belajar dalam suatu Sistem Berbasis Kompetensi berbeda dengan yang sedang “diajarkan” di kelas oleh Pelatih. Pada sistem ini Anda akan bertanggung jawab terhadap belajar Anda sendiri, artinya bahwa Anda perlu merencanakan belajar Anda dengan Pelatih dan kemudian melaksanakannya dengan tekun sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

 

Persiapan/perencanaan

  1. Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar Anda.
  2. Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.
  3. Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah Anda miliki.
  4. Merencanakan aplikasi praktik pengetahuan dan keterampilan Anda.

 

Permulaan dari proses pembelajaran

  1. Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktik yang terdapat pada tahap belajar.
  2. Merevisi dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan Anda.

 

Pengamatan terhadap tugas praktik

  1. Mengamati keterampilan praktik yang didemonstrasikan oleh Pelatih atau orang yang telah berpengalaman lainnya.
  2. Mengajukan pertanyaan kepada Pelatih tentang konsep sulit yang Anda temukan.

 

Implementasi

  1. Menerapkan pelatihan kerja yang aman.
  2. Mengamati indikator kemajuan personal melalui kegiatan praktik.
  3. Mempraktikkan keterampilan baru yang telah Anda peroleh.

 

Penilaian

Melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar Anda.

3.2 Metode Pelatihan

Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan.

 

Belajar secara mandiri

Belajar secara mandiri membolehkan Anda untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, Anda disarankan untuk menemui Pelatih setiap saat untuk mengkonfirmasikan kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

 

Belajar Berkelompok

Belajar berkelompok memungkinkan peserta untuk dating bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, sesi kelompok memberikan interaksi antar peserta, Pelatih dan pakar/ahli dari tempat kerja.

 

Belajar terstruktur

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh Pelatih atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

 

 

BAB IV

MATERI UNIT KOMPETENSI

 

 

 

 

4.1 Tujuan Instruksional Umum

  • Siswa mampu menceritakan dan menjelaskan konsep dasar perlindungan hak cipta dan hak paten
  • Siswa dapat memahami penjelasan mengenai hak cipta dan hak paten serta perbedaan diantaranya

 

 

 

4.2 Tujuan Instruksional Khusus

  • Siswa mengerti dan mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta dan paten
  • Siswa dapat menggolongkan perintah apa saja yang  dapat didaftarkan ke hak cipta dan hak paten
  • Siswa mengenali Undang-undang perlindungan terhadap hak cipta
  • Siswa dapat mengerti tata cara pendaftaran hak cipta dan hak paten
  • Siswa dapat menjelaskan tentang aspek legal hak cipta dan hak paten
  • Siswa mengerti apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta dan hak paten
  • Siswa mengerti penerapan legalitas hak cipta dan hak paten dalam pemakaian suatu hasil karya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Menjelaskan Hak Cipta

 

Secara umum, hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

 

Hak cipta menggunakan lambang internasional: ©. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

 

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

 

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

 

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Mickey Mouse melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

 

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 ayat 1).

 

 

4.3.1 Undang-Undang Hak Cipta (HAKI) dapat dijelaskan

Dalam beberapa kurun tahun terakhir ini, Intellectual Property Right (IPR) atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat dunia.

Dengan terus berubahnya kebutuhan masyarakat dari masa ke masa, maka pembahasan akan HaKI juga semakin meluas, bahkan hal tersebut telah menjadi sangat krusial dalam suatu subyek pengembangan ilmu hukum secara tersendiri yang sangat patut untuk terus dikaji.

 

Menurut Black’s Law Dictionary, “copyright” atau “hak cipta” mempunyai arti sebagai hak atas transkrip, imitasi, reproduksi, untuk menjual, untuk mempublikasikan, untuk mencetak dari suatu karya asli. Kata “copyright” berasal dari istilah “copier of words”. Istilah ini digunakan pertama kali pada sekitar tahun 1958. Kata “copy” atau salinan juga telah lama digunakan yaitu sejak tahun 1485 yang berarti naskah atau bahan lainnya yang telah dipersiapkan untuk dicetak.

 

Hak Cipta ini biasa juga diartikan sebagai hak ekslusif yang mengatur untuk: menjual dan mengkomersialisasikan hak atas ciptaan intelektual, terkait dengan hal pencetakan, litografi, produksi grafik, fotografi, cinematografi, rekam gramafon, transmisi siaran stasiun atau bentuk lainnya dalam hal reproduksi dan pengandaan.

 

Hak cipta melingkupi pengetahuan di bidang ekonomi dan sosial budaya yang sangat luas, di mana kajiannya juga diperluas terhadap bidang sastra, pendidikan, informasi, hiburan, dan media. Meskipun hak cipta terkadang dikatakan relatif dibanding dengan sifatnya yang absolut tetapi monopoli atas hal tersebut masih dimungkinkan untuk terjadi.

 

Sistem yang telah ada saat ini bukan hanya berupaya mengendalikan hasil ciptaan yang sama tetapi juga mendorong terbentuknya hasil ciptaan lainnya yang sejenis. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki pembatasan-pembatasan tertentu, dimana hal tersebut dibangun pada:

  • Kebebasan dari pencipta yang independen untuk memanfaatkan seluruh hasil ciptaanya
  • Fakta bahwa perlindungan hanya dapat diberlakukan pada hasil dari sebuah ciptaan dan bukan pada gagasan itu sendiri
  • Ketentuan mengenai pengecualian atau “fair dealing”, berita, pengajaran dan penelitian, serta hal-hal lain yang dibolehkan oleh hukum
  • Sistem dari kewajiban untuk memperoleh perizininan
  • Biaya dan hambatan dalam melaksanakan hak-hak ekslusif

 

 

Pembatasan yang sangat signifikan dalam hak ekslusif dari pemegang suatu hak cipta terlatak pada wacana pengecualian yang biasa dikenal dengan istilah “fair dealing” atau “fair use”. Doktrin ini acapkali sulit untuk dimengerti dibandingkan dengan seluruh ketentuan hukum dalam hak cipta. Doktrin tersebut mengizinkan untuk menggunakan atau menggandakan hasil ciptaan orang lain dengan tetap mempertahankan sifat yang adil (“fair”).

 

Sejak abad ke-19, pengadilan telah memulai mengembangkan prinsip-prinsip pembebasan berbagai bentuk pelanggaran penggunaan penggandaan hak cipta sebagai bentuk “fair use” atau pengeculian yang diperbolehkan oleh hukum.

 

Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne memberikan kewenangan terhadap legislasi nasional untuk mengizinkan perlindungan suatu reproduksi dalam hal-hal tertentu, selama terpenuhinya 2 (dua) kondisi khusus, yaitu:

(a) Reproduksi tidak menyebabkan konflik dengan pemanfaatan dari suatu hasil ciptaan; dan (b) setiap reproduksi tidak menyebabkan hilangnya legitimasi sang pencipta secara wajar.

 

Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang no. 19 tahun 2002. Berdasarkan Undang Undang no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta: Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat 1)

 

Hak kekayaan industri meliputi:

  • Paten
  • Merek
  • Desain Industri
  • Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  • Rahasia Dagang
  • Varietas Tanaman

 

Hak atas kekayaan intelektual, teknologi, dan industri merupakan tiga wujud yang sangat kuat berinteraksi satu terhadap yang lain dalam proses pembentukan nilai tambah di segala aspek kehidupan dan penghidupan kita. Proses ini berjalan secara terus menerus saling berkait dan berkesinambungan.

 

Tolok ukur keberhasilan proses pembentukan nilai tambah ini, ditandai dengan “pemanfaatan mesin-mesin, ketrampilan (pengetahuan) manusia, dan substansi lainnya; diintegrasikan sepenuhnya oleh teknologi, sehingga menghasilkan produk barang dan jasa yang bernilai jauh lebih tinggi dari nilai total dari material dan masukan-masukan lainnya. Konsep ini yang selanjutnya dikenal dengan konsep sinergi.

 

 

4.3.2 Peraturan (undang-undang) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dijelaskan

 

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 1)

 

Sementara itu, beberapa pengertian yang berkaitan dengan paten menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 adalah:

 

  • Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 2)

 

  • Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 3)

 

  • Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan paten (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 4)

 

  • Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak
    yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang
    menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar
    Umum Paten (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 6)

 

  • Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the
    World Trade Organization
    untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu
    selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah
    ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 12)

 

  • Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada
    pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati
    manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam
    jangka waktu dan syarat tertentu (UU 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 13)

 

 

4.4 Menjelaskan hak paten

 

Kata paten, berasal dari bahasa inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu.

 

Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.

 

Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada seseorang atas hasil penemuannya. Penemuan tersebut merupakan kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi, atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.

 

Penemuan tersebut harus betul-betul baru (novelty), mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Pemberian hak khusus tersebut dimaksudkan agar penemu atau pihak tertentu dapat membuktikan adanya pelanggaran atas suatu produk yang telah dipatenkan.

 

Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak (software), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan aparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya.

 

Kebenaran matematika, termasuk yang tidak dapat dipatenkan. Software yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan kecuali terdapat aplikasi praktis (di Amerika Serikat) atau efek teknikalnya (di Eropa).

 

Saat ini, masalah paten atas piranti lunak (dan juga metode bisnis) masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum di sana, mengijinkan paten untuk software dan metode bisnis, sementara di Eropa, software dianggap tidak bisa dipatenkan, meski beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat dipatenkan.

 

Paten yang berhubungan dengan zat alamiah (misalnya zat yang ditemukan di hutan) dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis termasuk juga subjek yang kontroversial. Di berbagai negara, terdapat perbedaan dalam menangani subjek yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya, di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan, namun hak paten ini tidak dapat dipraktekkan.

 

 

4.4.1 Undang-undang Hak Paten dikenali dan dijelaskan

 

Saat ini terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum paten. Antara lain, WTO Trips Agreement yang diikuti hampir semua negara.

 

Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah tersebut.

 

Untuk wilayah Eropa, seseorang dapat mengajukan satu aplikasi paten ke European Patent Office, yang jika sukses, sang pengaju aplikasi akan mendapatkan multiple paten (hingga 36 paten, masing-masing untuk setiap negara di Eropa), bukannya satu paten yang berlaku di seluruh wilayah Eropa.

 

Di Indonesia, perlindungan hak paten diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2001.

 

Berdasarkan UU paten nomor 14 tahun 2001, invensi yang dapat diberikan paten adalah:

 

Invensi yang dapat diberikan paten menurut Pasal 2:

Ayat (1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Ayat (2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut
bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Ayat (3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat
diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

 

Berdasarkan Pasal 7, paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

  1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
    pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan

 

  1. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan

 

  1. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau
    hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis

 

 

4.4.2 Peraturan (undang-undang) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dapat dijelaskan

 

Berdasarkan UU nomor14 tahun 2001, jangka waktu paten diatur sebagai berikut :

Pasal 8:

Ayat (1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

 

Ayat (2) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan.

 

Pasal 9: Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

 

Pihak yang berhak mendapatkan paten diatur dalam pasal 10, 11, 12 sebagai berikut:

Pasal 10:

Ayat (1) Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.

 

Ayat (2) Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara
bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara
bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

 

Pasal 11: Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan

 

 

Pasal 12:

Ayat (1) pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain

 

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam
pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya
untuk menghasilkan Invensi

 

Ayat (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut

 

Ayat (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:

  1. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus
  2. Persentase

c.Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus

  1. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus
  2. Bentuklain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

 

Pelanggaran hak paten dapat dikenai ketentutan pidana sebagaimana diatur dalam UU nomor 12 tahun 2001 sebagai berikut :

 

Ketentuan  Pidana

Pasal 130

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang
Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

 

Pasal 131

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang
Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah)

 

Pasal 132

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

Pasal 134

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat
memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran Paten tersebut
disita oleh Negara untuk dimusnahkan

 

Pasal 135

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab
ini adalah:

  1. Mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia
    dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten tersebut berakhir

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP’s (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001.

 

Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.

 

Instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI)  yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Khusus untuk mengelola informasi HKI juga telah dibentuk Direktorat Teknologi Informasi di bawah Ditjen. HKI. Sekali lagi menunjukkan bahwa pengakuan HKI di Indonesia benar-benar mendapat perhatian yang serius.

 

Dengan adanya sebuah sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan tingkat permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Indonesia di Indonesia semakin meningkat.

 

Sedangkan dengan penegakan hukum secara integral (dimana termasuk di dalamnya Hak Kekayaan Intelektual), pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi undang-undang akan semakin berkurang. Sinergi antara keduanya, sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual dan penegakan hukum yang integral, pada akhirnya akan membawa bangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih beradab, yang menghormati hasil karya cipta orang lain. Namun demikian peran serta dan dukungan masyarakat secara aktif tetap merupakan kunci sukses dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan.

 

Pemberlakuan UU Hak Cipta merupakan bukti kesungguhan Indonesia mematuhi ketentuan WTO, khususnya mengenai TRIPs (trade related intellectual property rights) dalam menegakkan rezim hak cipta. Akan tetapi, pelanggaran-pelanggaran hak cipta, baik dalam wilayah domestik maupun yang berdampak internasional, tidak begitu saja akan hapus dengan diberlakukannya UU tersebut

 

Sebagai konsekuensi ratifikasi The Agreement Establishing The World Trade Organization melalui UU No 7/1994, Indonesia pun menyempurnakan substansi UU Hak Ciptanya sesuai standar TRIPs dengan mengundangkan UU No 12/1997 yang keberadaannya kini digantikan UU No 19/2002.

 

Secara substansif, sebenarnya tidak ada hal baru dalam ketentuan pidana yang dimuat dalam UU No 19/2002 tersebut. Pembajakan, memperjualbelikan barang bajakan, atau sekadar memamerkan barang bajakan sudah dilarang sejak Indonesia memberlakukan UU No 6/1982. Juga, pada UU No 12/1997 yang kemudian digantikan UU No 19/2002, pelarangan tersebut tetap diberlakukan.

 

Pembajakan dan segala bentuk pelanggaran hak cipta bukan baru dinyatakan ilegal per 29 Juli 2003. Sudah lebih dari 20 tahun silam, pembajakan merupakan perbuatan melanggar hukum dan memperjualbelikan barang-barang bajakan identik dengan transaksi illegal.

 

Dari masa ke masa, Indonesia serius berupaya menyempurnakan substansi UU Hak Cipta dan memperberat ancaman pidana penjara serta dendanya. Jika dalam UU Hak Cipta lama, yakni UU No 6/1982, pelanggaran terhadap hak cipta masih dikualifikasikan sebagai delik aduan dengan ancaman pidana maksimum tiga tahun penjara dan denda maksimum Rp 5 juta, dalam revisinya melalui UU No 7/1987, delik aduan tersebut diubah menjadi delik biasa dengan ancaman pidana maksimum tujuh tahun penjara serta denda maksimum Rp 100 juta. Undang-undang hak cipta yang baru bahkan direvisi dengan mencantumkan pidana penjara maksimum tujuh tahun dan denda maksimum 5 milyar rupiah.

 

4.5 Menetapkan aspek legal pada pemakaian produk

 

Pemakaian suatu produk sudah seharusnya memperhatikan aspek legal yang terkait di dalamnya agar tidak menimbuklan masalah di kemudian hari. Saat sebuah “ciptaan” didaftarkan, akan muncul sebuah pemberitahuan hak cipta (copyright notice) berupa lambang ©.

 

4.5.1 Hak Cipta dan Hak Paten pada tempat kerja diterapkan produk-produk yang dipakai dilingkungan tempat kerja memiliki legalitas

 

Tanggal 29 Juli 2003 melalui undang-undang HAKI, pemerintah Indonesia mulai menggiatkan kampanye melawan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya masalah ini.

 

Pemerintah juga meningkatkan frekuensi pembersihan (razia), memperberat hukuman terhadap para pelanggar HAK dan melakukan usaha-usaha untuk mencegah masuknya produk-produk bajakan ke Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk Tim Keppres 34, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perundang-undangan hak cipta, merek dan paten.

 

 

4.5.2 Hak penggunaan atau hak penjualan kembali produk-produk yang memiliki hak cipta dan hak paten dimiliki perusahan atau organisasi

 

Paten, rahasia dagang, hak cipta dan lain-lain, sebagai bentuk produk perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dapat menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk mendominasi pasar (karena bersifat eksklusif, diberikan hanya bagi si inventor).

 

Dengan mekanisme hukum tersebut sebuah perusahaan yang menguasai produk HaKI tertentu dapat mendominasi pasar yang relevan dengan produk HaKI bersangkutan, yang berarti juga memiliki prospek keuntungan finansial dengan risiko yang lebih dapat dikendalikan (karena telah berkurang tingkat persaingannya, sejauh komitmen pihak berwenang terhadap perlindungan HaKI memadai).

 

Jika anda atau perusahaan anda melanggar hak cipta pihak lain, anda dapat dikenakan baik tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Jika anda atau perusahaan anda melanggar hak cipta pihak lain, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, meniru/menyalin, menerbitkan/ menyiarkan, memperdagangkan/mengedarkan atau menjual karya-karya hak cipta pihak lain atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produkproduk bajakan) maka anda telah melakukan tindak pidana yang dikenakan sanksi-sanksi pidana sebagai berikut:

 KETENTUAN PIDANA

Pasal  72

(1)   Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),  atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)   Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4)   Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5)   Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6)   Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7)   Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh  juta rupiah).

(8)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Di samping itu, anda dan/atau perusahaan anda juga dapat dikenakan gugatan perdata dari pemegang/pemilik hak cipta itu, yang dapat menuntut ganti rugi dan/atau memohon pengadilan untuk menyita produk-produk bajakan tersebut dan memerintahkan anda atau perusahaan anda menghentikan pelanggaran pelanggaran itu.

 

4.6 Menerapkan aspek legal pada pembuatan produk

           

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor “keahlian, keaslian, dan usaha”. Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut.

Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.

 

Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas.

 

  Berdasarkan Undang-Undang no. 14 tahun 2001 tentang penetapan hak paten, dasar-dasar untuk menetapkan aspek legal (khususnya paten) dalam suatu produk adalah:

 

 

 

  • Pasal 8 ayat 1

Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat
diperpanjang.

  • Pasal 9

Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat
diperpanjang.

 

  • Pasal 10 ayat 1

Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima
lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.

 

  • Pasal 10 ayat 2

Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara
bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara
bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

 

  • Pasal 11

Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah
seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan
sebagai Inventor dalam Permohonan.

 

  • Pasal 12 ayat 1

Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang
dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan
pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

 

  • Pasal 12 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku
terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja
yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam
pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya
untuk menghasilkan Invensi.

 

  • Pasal 13 ayat 1

Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam
Undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat
Invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan
Invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap
Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.

 

  • Pasal 22

Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat
Jenderal.

 

  • Pasal 23 ayat 1

Apabila Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor,
Permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti
yang cukup bahwa ia berhak atas Invensi yang bersangkutan.

 

  • Pasal 23 ayat 2

Inventor dapat meneliti surat Permohonan yang diajukan oleh
Pemohon yang bukan Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen Permohonan
tersebut.

 

Kelengkapan dari seluruh tata cara pendaftaran hak legal bisa didaptkan di buku Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2001.

 

 

4.6.1 Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak cipta

 

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan.

 

Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs  web Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

 

Sebelum proses pendaftaran hak cipta akan suatu produk baru dimulai, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah legalitas atas keseluruhan produk baru tersebut, apakah sumber/ bahan yang dipakai telah memenuhi aspek legalnya (berupa keabsahan penggunaan teknologi, data-data, piranti lunak, dll).

 

 

4.6.2 Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak paten

 

Sistem first-to-file merupakan suatu sistem dalam pemberian hak paten dimana seorang inventor atau beberapa inventor yang pertama kali mengajukan permohonan hak paten dianggap sebagai pemilik hak paten sepanjang seluruh persyaratan telah dipenuhi. Seperti halnya di negara-negara lain, sistem first-to-file ini juga  diterapkan di Indonesia dan tercantum dalam Pasal 34 UU Paten yang berbunyi sebagai berikut:

 

“Apabila untuk satu Invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan oleh Pemohon yang berbeda, Permohonan yang diajukan pertama yang dapat diterima.”

 

Pada proses awal, permohonan paten yang diajukan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI) membutuhkan biaya sebesar Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per permohonan. Sedangkan untuk permohonan paten sederhana, biayanya sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per permohonan. Setelah permohonan tersebut melalui pemeriksaan administratif dan diumumkan, terdapat biaya untuk proses selanjutnya yaitu pemeriksaan substantif untuk menentukan apakah permohonan hak paten diterima atau ditolak.

 

Untuk pemeriksaan paten terbagi menjadi pemeriksaan substantif profit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per permintaan, dan non profit sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per permintaan. Sedangkan untuk pemeriksaan substantif paten sederhana dikenakan biaya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu).

 

Biaya-biaya yang telah disebut diatas belum termasuk biaya tahunan untuk pemeliharaan hak paten, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat timbul sejalan dengan periode hak paten tersebut berlaku. Misalnya, biaya yang timbul apabila terdapat klaim yang akan dijelaskan berikutnya, atau biaya konsultan yang membantu pengajuan permohonan hak paten, serta biaya lainnya. Untuk lebih jelasnya, ketentuan-ketentuan mengenai biaya yang lebih terperinci dapat dipelajari dalam PP No. 50 tahun 2001 Pasal 1.

 

Setelah permohonan hak paten diumumkan, proses berikutnya adalah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif yang jangka waktunya seperti yang tercantum dalam Pasal 49 mengenai pemeriksaan substantif dan Pasal 54 UU Paten yang menyebutkan:
”Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan :a. Paten, paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut. b. Paten Sederhana, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerimaan.”

 

Apabila dalam pembuatan suatu produk atau hasil karya terdapat pelanggaran hak paten, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu pasal yang terpenting adalah Pasal 16 UU Paten yang menyebutkan:

 

“Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya : a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau di diserahkan produk yang diberi Paten, b.dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

 

Dengan berdasarkan pada Pasal 16 tersebut, seorang pemilik hak paten yang menemukan suatu pelanggaran dapat mengajukan gugatan berdasarkan pada Pasal 118 UU Paten yang menyatakan:

“1. Pemegang Paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

 

2. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.”

 

Mengenai ketentuan pidana atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, diatur dalam Pasal 130, Pasal 131 dan Pasal 134 UU Paten. Ketentuan-ketentuan ini menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dan paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pelanggaran paten, dan 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelanggaran paten sederhana.

 

Selain pidana penjara dan denda, dengan berdasar pada Pasal 134 UU Paten Pengadilan Niaga juga dapat “memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran paten tersebut disita oleh negara untuk dimusnahkan

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK

PENCAPAIAN KOMPETENSI

 

 

5.1 Sumber Daya Manusia

Dalam proses pencapaian kompetensi sumber yang dapat diandalkan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud disiini adalah orang-orang yang dapat mendukung proses pencapaian kompetensi yang dimaksud, antara lain:

 

  • Pembimbing

Pembimbing Anda merupakan orang yang dapat diandalkan karena beliau memiliki pengalaman. Peran Pembimbing adalah untuk :

  1. Membantu Anda untuk merencanakan proses belajar.
  2. Membimbing Anda melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
  3. Membantu Anda untuk memahami konsep dan praktik baru dan untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai proses belajar Anda.
  4. Membantu Anda untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang Anda perlukan untuk belajar Anda.
  5. Mengorganisir kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
  6. Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

 

  • Penilai

Penilai Anda melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat kerja. Penilai akan :

  1. Melaksanakan penilaian apabila Anda telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan Anda.
  2. Menjelaskan kepada Anda mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dengan Anda.
  3. Mencatat pencapaian / perolehan Anda.

 

  • Teman kerja/sesama peserta pelatihan

Teman kerja Anda/sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Anda juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar/kerja Anda dan dapat meningkatkan pengalaman belajar Anda.

 

5.2 Literatur

Pengertian sumber-sumber kepustakaan adalah material yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan Pedoman Belajar ini.

 

Sumber-sumber tersebut dapat meliputi:

1.   Buku referensi (text book)

2.   Lembar kerja

3.   Diagram-diagram, gambar

4.   Contoh tugas kerja

5.   Rekaman dalam bentuk kaset, video, film dan lain-lain.

 

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi. Prinsip-prinsip dalam CBT mendorong kefleksibilitasan dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengijinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik atau jika ternyata sumber-sumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia/tidak ada.

 

Untuk referensi mengenai materi-materi yang dapat digunakan, Anda dapat melihat dari Daftar Pustaka yang terlampir dihalaman terakhir modul ini.

 

 

5.3 Daftar Peralatan dan Bahan

 

  1. Judul/Nama Pelatihan      :   Menerapkan Aspek Legalitas
    1. Kode Program Pelatihan  :   TIK.PR01.018.01

 

NO

UNIT

KOMPETENSI

KODE UNIT

DAFTAR PERALATAN DAFTAR BAHAN

KETERANGAN

1.

Menerapkan Aspek Legalitas

TIK.PR01.018.01

Buku Undang-Undang dan pengetahuan mengenai perlindungan hak cipta dan hak paten Satu paket buku Undang-Undang dasar hukum hak cipta dan hak paten Aplikasi tambahan (buku UU) bersifat wajib.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

Testimoni

Filed under : blog, tags: