Advertisement
loading...

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

SEKTOR TELEMATIKA

Advertisement

SUB SEKTOR PROGRAMMER KOMPUTER

 

 

MENERAPKAN ASPEK LEGALITAS

TIK.PR01.018.01

 

 

 

 

 

 

 

 

BUKU KERJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51 Lt.7.B Jakarta Selatan

 

DAFTAR ISI

 

Daftar Isi                                                                                                      2

 

BAB I     STANDAR KOMPETENSI                                                                 3

1.1   Unit Kompetensi Yang Dipelajari                                                3

1.1.1  Kode dan Judul Unit                                                        3

1.1.2  Deskripsi Unit                                                                3

1.1.3  Elemen Kompetensi                                                        3

1.1.4  Batasan Variabel                                                             4

1.1.5  Panduan Penilaian                                                          4

1.1.6  Kompetensi Kunci                                                           5

 

BAB II    TAHAPAN BELAJAR                                                                      6

 

BAB III  TUGAS TEORI DAN UNJUK KERJA                                               9

3.1 Tugas Teori                                                                                9

3.2  Tugas Unjuk Kerja                                                                       13

3.3   Daftar Cek Unjuk Kerja                                                                14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

STANDAR KOMPETENSI

 

1.1        Unit Kompetensi Yang Dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan untuk dapat :

  1. Mengidentifikasikan apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
  2. Memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
  3. Menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan criteria unjuk   kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

 

1.1.1   Kode dan Judul Unit

Kode Unit     : TIK.PR01.018.01

Judul Unit     : Menerapkan Aspek Legalitas

 

 

1.1.2   Deskripsi Unit

Unit ini menentukan kompetensi yang diperlukan untuk menerapkan aspek legalitas (hukum) dari produk yang dipakai dan produk yang akan                             dihasilkan. Aspek legalitas yang perlu dikuasai adalah mengenai hukum hak cipta dan hak paten, hak publik.

 

 

1.1.3   Elemen Kompetensi

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

01  Menjelaskan hak cipta 1.1     Undang-Undang Hak Cipta (HAKI) dapat dijelaskan

 

1.2     Peraturan (undang-undang) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dapat dijelaskan

02 Menjelaskan hak paten 2.1  Undang-undang Hak Paten dikenali dan dijelaskan

 

2.2  Peraturan (undang-undang) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dapat dijelaskan

 

03 Menetapkan aspek legal      pada pemakaian produk
3.1  Hak Cipta dan Hak Paten pada tempat kerja diterapkan produk-produk yang dipakai dilingkungan tempat kerja memiliki legalitas

 

3.2  Hak penggunaan atau hak penjualan kembali produk-produk yang memiliki hak cipta dan hak paten dimiliki perusahan atau organisasi

 

04 Menerapkan aspek legal      pada pembuatan produk 4.1 Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak cipta.  Pembuatan suatu produk baru memiliki legalitas dari sumber/bahanyang dipakai dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut

 

4.2 Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak paten.  Pembuatan suatu produk baru memiliki legalitas tidak memakai atau menggunakan hak paten yang dimiliki perusahaan atau organisasi lain

 

 

 

1.1.4   Batasan Variabel

Batasan variabel unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

  1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi.
  2. Menerapkan aspek legalitas ini bersifat internal dan external dan tidak terbatas pada bidang teknologi informasi dan telekomunikasi tetapi juga berlaku pada bidang yang lain.

 

 

1.1.5   Panduan Penilaian

Panduan penilaian terdiri dari :

  1. 1.   Pengetahuan dan keterampilan penunjang

Untuk mendemontrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang berikut  ini :

1.1 Memahami peraturan atau undang-undang hak cipta

1.2  Memahami peraturan atau undang-undang hak paten

 

 

  1. 2.   Konteks penilaian

Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau tempat lain secara teori dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.

 

 

  1. 3.   Aspek penting penilaian

Aspek yang harus diperhatikan

3.1   Kemampuan untuk mengenali dan memahami peraturan atau undang-undang Hak Cipta dan Hak Paten.

3.2   Kemampuan untuk memenuhi peraturan atau undang-undang Hak Cipta dan Hak Paten.

 

 

  1. 4.   Kaitan dengan unit-unit lainnya

4.1  Unit ini tidak didukung oleh pengetahuan dan keterampilan dalam unit kompetensi yang lain.

 

 

1.1.6   Kompetensi Kunci

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT

1

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3

Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas

1

4

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6

Memecahkan masalah

1

7

Menggunakan teknologi

1

BAB II

TAHAPAN BELAJAR

 

 

 

Langkah-langkah/tahapan belajar

  1. Penyajian bahan, pengajaran dan peserta harus yakin dapat memenuhi seluruh rincian yang tertuang dalam standar kompetensi.
  2. Isi perencanaan merupakan kaitan antara kriteria unjuk kerja dengan pokok-pokok keterampilan dan pengetahuan.
  3. Peserta mengetahui, mengerti dan menguasai secara teori aspek legal atas hak cipta dan hak paten
  4. Peserta  belajar mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dasar yang dimiliki kedalam proses nyata yang berlangsung dalam praktek.

 

 

K U K

Indikator Kerja

Tahapan Belajar

Sumber

1.1

 

 

 

 

 

Undang-Undang Hak Cipta (HAKI) dapat dijelaskan Mengetahui pengertian hak cipta  

  • Mengidentifikasikan definisi hak cipta
 

Buku UU hak cipta

 

 

1.2

 

 

 

 

Peraturan (undang-undang) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dapat dijelaskan

 

Mengidentifikasi pengertian hak paten
  • Mengetahui perbedaan hak cipta dan hak paten
Buku UU hak cipta dan hak paten
Mengidentifikasi UU dasar hukum hak paten
2.1 Undang-undang Hak Paten dikenali dan dijelaskan Mengidentifikasi UU dasar hukum hak cipta dan hak paten
  • Mengetahui perbedaan dasar hukum hak cipta dan hak paten

 

 

Buku UU hak cipta dan hak paten

 

2.2 Peraturan (undang-undang) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dapat dijelaskan

 

Memahami lingkup perlindungan atas hak cipta dan hak paten
  • Mengetahui perbedaan lingkup perlindungan atas hak cipta dan hak paten
Buku UU hak cipta dan hak paten

 

3.1 Hak Cipta dan Hak Paten pada tempat kerja diterapkan produk-produk yang dipakai dilingkungan tempat kerja memiliki legalitas

 

Mengidentifikasikan aspek legal pemakaian produk, terutama dalam hal penggunaan hak cipta dan hak paten
  • Menyamakan aspek legal penggunaan hak cipta dan hak paten berdasarkan UU
Buku UU hak cipta dan hak paten

 

3.2 Hak penggunaan atau hak penjualan kembali produk-produk yang memiliki hak cipta dan hak paten dimiliki perusahan atau organisasi

 

Menerapkan hak cipta dan hak paten sesuai dengan dasar hukum yang berlaku
  • Menerapkan hak cipta dan hak paten sesuai dengan dasar hukum yang berlaku

 

 

Buku UU hak cipta dan hak paten

 

4.1 Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak cipta.  Pembuatan suatu produk baru memiliki legalitas dari sumber/ bahan yang dipakai dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut

 

Mengidentifikasikan aspek legal dari suatu produk yang dibuat
  • Menerapkan aspek legal atas produk yang dibuat sesuai dasar hukum yang berlaku
Buku UU hak cipta dan hak paten

 

4.2 Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak paten.  Pembuatan suatu           produk baru memiliki legalitas tidak memakai atau menggunakan hak paten yang dimiliki perusahaan atau organisasi lain

 

Mengidentifikasikan aspek legal atas pemakaian suatu produk
  • Menerapkan dasar hukum atas pemakaian suatu produk agar tidak melanggar hak cipta dan hak paten
Buku UU hak cipta dan hak paten

 

 

 

 

BAB III

TUGAS TEORI DAN UNJUK KERJA

 

 

 

3.1        Tugas Teori (Bobot 2×25)

Bacalah soal-soal berikut dengan seksama dan kerjakanlah dengan tepat!

  1. Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori, yaitu: (KUK 1.1)
    1. Hak Cipta
    2. Merek
    3. Hak Paten
    4. Jawaban A dan C benar

 

  1. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 adalah undang-undang yang mengatur tentang: (KUK 1.1)
    1. Merek
    2. Hak paten
    3. Hak cipta
    4. Ijin penggunaan hak paten

 

 

 

  1. Pengertian istilah fair dealing dalam wacana hakcipta adalah: (KUK 1.1)
    1. Pembagian hasil yang seimbang antara para pengguna dengan inventor
    2. Izin untuk menggunakan atau menggandakan hasil ciptaan yang memiliki hak cipta dengan mempertahakan sifat yang adil.
    3. Izin untuk menggandakan suatu hasil karya yang memiliki hak cipta
    4. Tidak ada jawaban yang benar

 

  1. Perbedaan dasar antara hak cipta dengan hak paten adalah: (KUK 1.1)
    1. Hak cipta  adalah hak monopoli atas sebuah penemuan, sedangkan hak paten adalah hak untuk mencegah pihak lain memanfaatkan penemuan tersebut
    2. Hak cipta bukan merupakan hak monopoli, tetapi hak untuk mencegah pihak lain memanfaatkannya, sedangkan hak paten memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi
    3. Hak cipta memiliki kekuatan hukum untuk memonopoli manfaat penggunaan atas suatu penemuan
    4.  Hak paten memiliki kekuatan hukum untuk memonopoli manfaat penggunaan atas suatu penemuan

 

  1. Berdasarkan UU paten, Ditjen berkewajiban untuk memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana dalam batas waktu: (KUK 4.2)
    1. 36 bulan sejak tanggal penerimaan
    2. 24 bulan sejak tanggal penerimaan
    3. 12 bulan sejak tanggal penerimaan
    4. 48 bulan sejak tanggal penerimaan

 

  1. Selain pidana penjara dan denda, pengadilan Niaga berhak memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran paten disita oleh negara dan dimusnahkan. Ketentuan ini diatur dalam UU Paten: (KUK 2.2)

a. Pasal 134

b. Pasal 130

c. Pasal 131

d. Pasal 132

 

  1. Ketentuan biaya dalam mengurus permohonan paten dapat ditemukan dalam: (KUK 2.2)
    1. PP no. 50 tahun 2001
    2. PP no. 50 tahun 2002
    3. PP no. 55 tahun 2001
    4. PP no. 55 tahun 2002

 

  1. Perkembangan UU hak cipta terus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan secara global. Sebagai contoh adalah perubahan UU hak cipta lama yakni UU no. 6/1982 yang direvisi menjadi: (KUK 3.2)
    1. UU no. 19/2001
    2. UU no. 7/ 1981
    3. UU no. 14/2001
    4. Jawaban A dan C benar

 

  1. Implikasi dari sifat pemberian hak paten yang bersifat teritorial adalah: (KUK 2.2)
    1. Pengajuan hak paten hasus dilakukan secepat mungkin
    2. Pengajuan hak paten harus diumumkan secepat mungkin
    3. Pengajuan hak paten harus dilakukan di masing-masing Negara bila inventor ingin mendapatkan pengakuan atas invensi tersebut di Negara tersebut
    4. Pengajuan hak paten harus didukung oleh pemerintah Negara setempat

 

  1. Hak khusus yang diberikan negara kepada seseorang atas hasil penemuannya disebut: (KUK 1.1)
    1. Hak cipta
    2. Hak penggunaan
    3. Hak paten
    4. Jawaban a dan c benar

 

  1. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 adalah undang-undang yang mengatur tentang: (KUK 2.1)
    1. Hak cipta
    2. Hak paten
    3. Merek
    4. Legalitas hak cipta

 

 

 

 

  1. Permohonan paten diajukan kepada: (KUK 4.1)
    1. Direktorat Jendral Perlindungan hak paten
    2. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
    3. Direktorat Jendral Perlindungan hak cipta
    4. Direktorat Jendral Hak dagang

 

  1. Pengertian sistem first-to file dalam pemberian hak paten adalah: (KUK 4.2)
    1. Hak paten diberikan kepada seorang atau beberapa inventor yang pertama kali mengajukan permohonan paten
    2. Hak paten diberikan kepada negara yang pertama kali mengajukan permohonan paten
    3. Hak paten diberikan dengan menganut prinsip keadilan (fair play) terhadap seorang atau beberapa inventor
    4. Tidak ada jawaban yang benar

 

  1. Berikut ini yang bukan merupakan ruang lingkup atas Hak kekayaan industri adalah: (KUK 4.4)
    1. Paten, merek
    2. Disain industri
    3. Disain tata letak sirkuit terpadu
    4. Tidak ada jawaban yang benar

 

 

 

  1. Dalam UU 14 tahun 2001 pasal 1 ayat 2, pengertian akan ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses disebut: (KUK 1.2)
    1. Invensi
    2. Inventor
    3. Pemegang paten
    4. Pemohon

 

 

 

  1. Pelanggaran akan hak paten akan dikenakan pasal pidana sebagaimana diatur dalam UU dengan ketentuan hukuman: (KUK 2.2)
    1. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda maksimum lima ratus juta rupiah
    2. Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/ atau denda maksimum lima ratus juta rupiah
    3. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda maksimum dua ratus lima puluh juta rupiah
    4. Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/ atau denda maksimum dua ratus lima puluh juta rupiah
  1. Pelanggaran akan hak paten sederhana akan dikenakan pasal pidana sebagaimana diatur dalam UU dengan ketentuan hukuman: (KUK 2.2)
    1. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda maksimum dua ratus lima puluh juta rupiah
    2. Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/ atau denda maksimum dua ratus lima puluh juta rupiah
    3. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda maksimum lima ratus juta rupiah
    4. Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/ atau denda maksimum lima ratus juta rupiah

 

  1. Jangka waktu pemberian paten sederhana adalah: (KUK 2.2)
    1. 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang
    2. 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang

c.20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang

  1. 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang

 

  1. Jangka waktu pemberian paten adalah: (KUK 2.2)
    1. 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang
    2. 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang
    3. 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang
    4. 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang

 

  1.  Perlindungan hak paten diatur dalam undan-undang: (KUK 2.1)
    1. UU nomor 14 tahun 2001
    2. UU nomor 14 tahun 2002
    3. UU nomor 19 tahun 2001
    4. UU nomor 19 tahun 2002

 

  1. Perlindungan hak paten diatur dalam undan-undang: (KUK 6.1)
    1. UU nomor 14 tahun 2001
    2. UU nomor 14 tahun 2002
    3. UU nomor 19 tahun 2001
    4. UU nomor 19 tahun 2002

 

  1. Pemberian hak paten bersifat teritorial, artinya: (KUK 2.1)

a. Hanya berlaku dalam lokasi tertentu

b. Hanya berlaku untuk penemuan tertentu di negara tertentu

c. Hanya berlaku untuk bangsa tertentu

d. Tidak bersifat mengikat untuk beberapa lokasi tertentu

 

  1. Hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang
    berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the
    protection of Industrial Property
    atau Agreement Establishing the
    World Trade Organization
    untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal
    penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara
    tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu
    selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah
    ditentukan berdasarkan Paris Convention disebut: (KUK 2.1)

    1. Inventor
    2. UU internasional
    3. Hak Prioritas
    4. Lisensi

 

 

 

  1. Berdasarkan pasal 72 UU hak cipta  bahwa barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dikenakan pidana berupa: (KUK 3.1)
    1. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimum lima ratus juta rupiah
    2.  Pidana penjara paling lama 2.5 tahun atau denda maksimum lima ratus juta rupiah
    3. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimum dua ratus lima puluh juta rupiah
    4. Pidana penjara paling lama 2.5 tahun atau denda maksimum dua ratus lima puluh juta rupiah

 

  1. Izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada
    pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati
    manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam
    jangka waktu dan syarat tertentu disebut: (KUK 2.1)

    1. Lisensi
    2. Hak cipta
    3. Fair dealing
    4. Hak prioritas

 

 

 

 


3.2 Tugas Unjuk Kerja (Bobot 50)

Kerjakanlah soal berikut dengan seksama!  (kuk 1.1 – 8.1)

 

Anda bekerja dalam sebuah perusahaan software house, dan membuat suatu hasil karya (software) yang sangat bagus dan bernilai jual tinggi. Akan tetapi suatu saat timbul masalah terhadap perusahaan tempat anda bekerja. Direktur perusahaan mendaftarkan hak cipta semua hasil karya karyawannya atas nama perusahaan. Meskipun sertifkat hak cipta belum keluar, tetapi perusahaan telah mengumumkan ke publik bahwa mereka adalah pemegang hak cipta atas hasil karya tersebut. Anda merasa  sebagai pembuat hasil karya tersebut sangat dirugikan.

Berdasarkan UU hak cipta, bagaimana pendapat anda mengenai kasus tersebut dan apa langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menindaklanjuti masalah ini ditinjau dari UU hak cipta?

 

 

 


3.3 Daftar Cek Unjuk Kerja

Demonstrasikan validitas perencanaan berkaitan komponen standar kompetensi

 

Kode unit

: TIK.PR01.018.01

Judul Unit

: Menerapkan Aspek Legalitas

Nomor Elemen

Ya

Tidak

KUK

Ya

Tidak

1  Menjelaskan hak cipta     1.1     UU Hak cipta (HAKI) dapat dijelaskan

 

    1.2 Peraturan (UU) yang berlaku untuk perlindungan hak cipta dapat dijelaskan

 

2  Menjelaskan hak paten     2.1 UU Hak paten (HAKI) dikenali dan dijelaskan

 

    2.2  Peraturan (UU) yang berlaku untuk perlindungan hak paten dapat dijelaskan

 

3  Menetapkan aspek legal pada pemakaian produk     3.1 Hak cipta dan hak paten pada tempat kerja diterapkan produk-produk yang dipakai dilingkungan tempat kerja yang memiliki legalitas

 

    3.2 Hak penggunaan atau hak penjualan kembali produk-produk yang memiliki hak cipta dan hak paten dimiliki perusahaan atau organisasi

 

4  Menerapkan aspek legal pada pembuatan produk     4.1 Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak cipta

 

    4.2 Produk yang dibuat atau dihasilkan tidak melanggar hak paten

Kondisi Unjuk Kerja

Penunjang Ketrampilan dan Pengetahuan

Aspek – aspek penting dalam Pengujian

 

 

 

 

 

 

~-^- Selamat Mengerjakan -^-~

 

 

Testimoni

Filed under : blog, tags:
SLIDESERAGAMBATIK