Advertisement

A. Konsep Kerja
Konsep Kerja Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS adalah kerangka berpikir bagi Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS yang mencerminkan pola kerja Pengurus dan Pengawas Kopma UNS. Kerangka berpikir Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS adalah “ Berpikir Progresif, Terpadu dan Berkesinambungan“. Berpikir progresif artinya semua Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS harus selalu aktif mengeluarkan ide-ide, konsep pengembangan dan pemikiran kedepan bagi KOPMA UNS. Terpadu artinya adanya keselarasan langkah dan pikiran diantara Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS, sehingga tercapai keterpaduan kerja yang integral. Berkesinambungan artinya setiap pemikiran/ ide selalu disertai dan didasari bagaimana kelanjutan ide tersebut jika dijalankan. Artinya sangat dianjurkan untuk tidak berpikir pragmatis dan sesaat.
Pola kerja Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS adalah sistem kerja pengurus dan pengawas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja.

B. Kode Etik Kerja
Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai penyelenggara dan decision maker, maka perlu adanya suatu Kode Etik di KOPMA UNS. Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan kewenangan menyelenggarakan usaha dan kegiatan KOPMA merupakan tugas yang terhormat dan mulia karena menyangkut proses penentuan kemana KOPMA UNS ke depan akan dibawa. Agar hasil kerjanya dipercayai anggota dan stakeholder lainnya, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS harus bertindak obyektif, konsekuen dan amanah. Untuk mewujudkan sikap obyektif, konsekuen dan amanah itu, Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS harus menjalankan roda organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, AD/ART dan peraturan-peraturan yang berlaku di KOPMA UNS, termasuk mematuhi Kode Etik.

Advertisement
loading...

Kode Etik ini bersifat mengikat dan karena itu wajib dipatuhi oleh setiap personal pengurus KOPMA UNS, dan seluruh elemen KOPMA UNS. Penegakan Kode Etik ini dilakukan bersama-sama dengan prinsip saling terbuka, mau mengingatkan dan mau diperingatkan, saling mengisi, memenuhi kewajiban lebih dahulu dibandingkan hak dan mendahulukan hal paling penting diantara yang penting serta mendahulukan hal yang paling bermanfaat diantara yang bermanfaat ( skala prioritas kerja ) dengan pengawasan oleh Ketua Umum bagi pengurus dan oleh Ketua Pengawas bagi pengawas.
Atas dasar tersebut, Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS wajib :
1. Menggunakan kewenangan berdasarkan peraturan dan etika
a. Melakukan tindakan yang nyata-nyata diperintahkan peraturan koperasi dan AD/ ART
b. Melakukan tindakan sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan jurisdiksi otoritasnya
c. Melakukan tindakan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan
d. Menjamin pelaksanaan peraturan perusahaan dan peraturan lain yang berlaku di KOPMA UNS sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
e. Menjaga nama baik serta wibawa KOPMA UNS beserta elemen yang ada di dalamnya.
2. Bertindak adil dan imparsial (tidak berpihak).
a Bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan konflik personal
b Bersikap independen terhadap kecenderungan tertentu namun tetap aktif menyumbangkan ide/ saran
c Bertindak konsekuen adil dan memiliki pertimbangan yang matang
d Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain
e Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap satu bagian Kopma
f Tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa serangan pribadi terhadap teman kerja
g Memberitahukan kepada anggota atas informasi KOPMA UNS melalui mekanisme yang berlaku
h Memberikan kesempatan yang sama bagi anggota untuk mendapatkan akses informasi dan akses atas hak-hak anggota
i Melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan

3. Bertindak transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang, AD/ART dan peraturan yang berlaku
b. Selektif dan efektif dalam memberikan informasi dan dokumen kepada anggota.
c. Mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan
d. Menjelaskan secara terbatas sesuai kompetensinya kepada anggota bila terjadi penyimpangan dalam proses kerja KOPMA UNS serta upaya perbaikannya
e. Melakukan konsultasi secara reguler dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan KOPMA UNS
f. Bersedia menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan
g. Memberikan penjelasan secara terbatas terhadap pertanyaan yang diajukan perihal keputusan yang telah diambil tentang KOPMA UNS
h. Merespons kritik dan pernyataan anggota secara positif dan cepat
i. Membangun sistem yang memungkinkan anggota memiliki akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen dan data baku yang digunakan di KOPMA UNS sesuai aturan
j. Bersikap terbuka, terus terang dan saling bekerja sama antara pengurus dengan pengawas
4. Melayani anggota tamu
a. Memberi informasi dan pendidikan anggota yang mencerahkan pikiran dan kesadaran anggota tentang perkoperasian
b. Memastikan bahwa anggota memahami secara tepat langkah dan tahapan penggunaan hak anggota
c. Membuka akses yang lebih luas bagi amggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan KOPMA UNS
d. Menciptakan kondisi yang kondusif di KOPMA UNS misalnya dengan tegur sapa yang santun dan etik
e. Memastikan setiap kemungkinan untuk menyediakan segala langkah yang mungkin dilaksanakan bagi anggota yang membutuhkan perlakuan khusus
f. Menyapa/ mempersilahkan/ menerima tamu dengan baik dan memperkenalkan pada Pengurus/ Pengawas lain jika perlu
5. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
a. Menginformasikan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus dan pengawas KOPMA UNS
b. Dalam batas sebagai pengurus atau pengawas, tidak menerima hadiah atau sejenisnya dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi
c. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi, termasuk kegiatan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
6. Bertindak profesional.
a. Menjamin kualitas pelayanan kepada anggota dan pengguna jasa usaha KOPMA UNS sesuai dengan standar profesional administrasi
b. Bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi
c. Menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan anggaran yang berakibat pemborosan dana KOPMA UNS
d. Melaksanakan tugas dengan komitmen tinggi
e. Menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan
f. Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur organisasi KOPMA UNS
g. Bersikap dan bertingkah laku santun, berkata sopan, saling menghormati dan menjaga kewibawaan intern dan ekstern
h. Saling menjaga citra serta wibawa antar Pengurus, Pengawas maupun dengan karyawan
7. Administrasi KOPMA UNS yang Akurat
a. Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada anggota dan elemen lain berdasarkan fakta
b. Memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas dan tidak rancu
c. Memberikan informasi dalam laporan tahunan secara lengkap, rinci, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
d. Memberitahu stakeholder perihal bagian tertentu dari suatu informasi yang belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporan sementara
e. Ijin tertulis kepada Ketua Umum bagi Pengurus dan kepada Ketua Pengawas bagi anggota Pengawas jika tidak hadir disertai alasan yang jelas dan masuk akal. Apabila sangat mendesak dan terpaksa ijin bisa dilakukan per telepon/sms.
f. Berusaha hadir 10 menit sebelum rapat dimulai
g. Tidak menggunakan fassilitas KOPMA UNS untuk kepentingan pribadi secara berlebihan
h. Menjaga ketertiban kerja, kebersihan dan kenyamanan bekerja

BAB II
MEKANISME KERJA PENGURUS KOPMA UNS

A. Pengertian.
1. Mekanisme Kerja adalah prosedur/ tata aturan/ hal-hal yang berkaitan dengan kerja Pengurus KOPMA UNS.
2. Fungsi adalah peran seseorang karena jabatan strukturalnya.
3. Tugas adalah kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan yang dibebankan seseorang karena jabatannya.
4. Wewenang adalah hak seseorang karena jabatannya.
5. Pengurus KOPMA UNS : yang dimaksud dengan Pengurus KOPMA UNS periode 2006 – 2007 terdiri dari Pengurus yakni Ketua Umum, Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota, Ketua Bidang Keusahaan, Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan, Ketua Bidang Personalia, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota, Wakil Ketua Bidang Keusahaan, Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan (Adminkeu).
6. Untuk hubungan keluar Pengurus KOPMA UNS bisa menggunakan nama-nama berikut :
Ketua Umum : Direktur Utama
Ketua Bidang PSDA : Direktur Pengembangan Sumber Daya
Ketua Bidang Keusahaan : Direktur Keusahaan
Ketua Bidang Adminkeu : Direktur Adminkeu
Ketua Bidang Personalia : Direktur Personalia
Wakabid. PSDA : Wakil Direktur PSDA
Wakabid. Keusahaan : Wakil Direktur Keusahaan
Wakabid. Adminkeu : Wakil Direktur Adminkeu
B. Job Description Pengurus KOPMA UNS.
Yang dimaksud dengan Pengurus KOPMA UNS periode 2006 – 2007 terdiri dari : Ketua Umum, Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota, Ketua Bidang Keusahaan, Ketua Bidang Adminkeu, Ketua Bidang Personalia, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota, Wakil Ketua Bidang Keusahaan dan Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan (Adminkeu).

1. Ketua Umum
Fungsi :
a. Pimpinan tertinggi organisasi KOPMA UNS
b. Pengambil kebijakan tertinggi manajemen KOPMA UNS
c. Penanggung jawab tertinggi pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi KOPMA UNS
d. Perencanaan strategis KOPMA UNS
e. Pengarah, pengorganisir, pengkoordinir dan pengevaluasi seluruh kegiatan serta pelaksanaan program KOPMA UNS.
f. Wakil organisasi KOPMA UNS internal dan eksternal
g. Dinamisator dan mobilisator organisasi
Tugas :
a. Menetapkan dan memutuskan kebijakan-kebijakan strategis KOPMA UNS berdasarkan ketentuan
b. Bersama-sama dengan Pengurus menggali serta mengarahkan pengoptimalan potensi-potensi strategis yang dimiliki KOPMA UNS guna tercapainya maksud dan tujuan koperasi.
c. Merumuskan serta menetapkan arah pengembangan KOPMA UNS sesuai dengan visi, misi serta tujuan koperasi.
d. Mengarahkan dan menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi Pengurus dalam menjalankan tugas-tugas masing-masing agar tercapai tujuan organisasi
e. Mengkoordinasi keseluruhan aktivitas KOPMA UNS
f. Memegang otorisasi tertinggi terhadap seluruh kesepakatan kerjasama dengan pihak eksternal
g. Memegang otorisasi tertinggi terhadap seluruh surat menyurat keluar yang berkapasitas cukup penting dan berkonsekuensi hukum
h. Memegang otorisasi tertinggi terhadap seluruh pembiayaan-pembiayaan organisasi
i. Mengadakan kontrol atas pelaksanaan fungsi-fungsi Pengurus
j. Melakukan kegiatan-kegiatan inspeksi manajemen keseluruhan agar terjaminnya pelaksanaan aktivitas organisasi secara baik.
k. Memimpin rapat-rapat reguler dan ireguler di tingkat Pengurus
Tanggung jawab :
a. Keberlangsungan seluruh kegiatan KOPMA UNS baik intern maupun ekstern.
b. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan program kerja kepengurusan kepada forum rapat anggota.
c. Bertanggungjawab atas manajemen organisasi dan mekanisme kerja pengurus KOPMA UNS.
Wewenang :
a. Memberikan arahan serta saran atas pelaksanaan operasional organisasi
b. Menegur, memperingatkan, serta memberikan sanksi kepada anggota Dewan Direksi
c. Mengangkat serta memberhentikan manajer, team, panitia, karyawan, staff dan elemen lain di KOPMA UNS sesuai ketentuan
d. Menyetujui pengeluaran-pengeluaran keuangan organisasi KOPMA UNS.
e. Mengeluarkan memo dan otorisasi tertinggi bagi kepentingan organisasi.

Apabila Ketua Umum berhalangan hadir maka tugas & kewenangan dilimpahkan kepada Bidang – bidang, sesuai dengan wilayah kerja masing – masing.
2. Bidang Administrasi dan Keuangan

Tugas Tanggung Jawab Wewenang Fungsi
1. Kabid sebagai Wakil Ketua Umum
2. Merumuskan kebijakan financial dan administrasi
3. Merumuskan dan melakukan komunikasi efektif atas financial KOPMA UNS
4. Melakukan analisis & pengkajian informasi financial & kebijakannya secara lengkap, detail dan bijaksana
5. Menciptakan performance manajemen perusahaan yang profesional meliputi pengaturan dan pengoptimalan kegiatan administrasi sarana dan prasarana secara efektif dan efisien
6. Menjamin berjalannya tata kesekretariatan organisasi
7. Menjamin ketersediaan data-data statistik organisasi secara efektif dan efisien guna mendukung pengambilan keputusan organisasi
8. Menyediakan fasilitas, persiapan dan notulensi rapat
9. Mengkonsolidasikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja pengurus
10. Mengadakan analisa investasi secara menyeluruh
11. Menyusun laporan triwulan atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan lainnya kepada Ketua Utama
12. Menjalankan tugas strategis praktis lainnya atas permintaan/ persetujuan Ketua Umum
13. Menjaga dan meningkatkan profesionalitas pengelola rekening sesuai standard akuntasi
14. Menjaga tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas keuangan
15. Optimalisasi potensi dana
16. Melakukan kontrol efisiensi anggaran dan kajian tindakan atas permasalahan keuangan
17. Melakukan analisis atas laporan keuangan dan menentukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil
18. Melakukan upaya peningkatan akuntabilitas dan realibilitas pelaporan
19. Melakukan internal auditor dengan inspeksi, cross check, dll
20. Mengatur penggunaan modal kerja dan analisa penambah modal sesuai prinsip koperasi dan perkembangan financial
21. Melakukan kebijakan umum akuntansi dan penyempurnaannya
22. Optimalisasi fungsi dari administratur karyawan-karyawan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan
23. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam penyusunan RAPB dan implementasinya
24. Mengupayakan produktifitas rekening pusat 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja dan rekomendasi bidang adminkeu
2. Bertanggung jawab atas tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Ketua Umum
3. Pengaturan dan operasional financial
4. Untuk Wakabid bertanggung jawab sebatas pendelegasian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang kabid yang bersangkutan 1. Mengotorisasi surat-surat yang berkaitan dengan administrasi bersama Ketua Umum bagi Kabid
2. Memberikan teguran/ peringatan terhadap pelaksanaan SPI kepada karyawan administrasi dan keuangan
3. Menentukan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporannya
4. Memberikan saran/ arahan tentang kebijakan financial dan administrasi
5. Mengeluarkan memo dan otorisasi secara terbatas sesuai SPI
6. Wewenang Wakabid terbatas terhadap kewenangan Kabidnya. 1. Wakil Ketua Umum sesuai kompetensi bidang
2. Koordinator tugas harian keadminkeuan
3. Administrator perkantoran dan manajemen
4. Konsolidator kerja
5. Public Relation KOPMA UNS
6. Perencana dan Pengembangan Financial
7. Evaluator financial dan administrasi

3. Bidang Keusahaan

Tugas Tanggung Jawab Wewenang Fungsi
1. Kabid sebagai Wakil Ketua Umum
2. Merumuskan kebijakan usaha
3. Penciptaan suasana kerja yang kondusif dan penjagaan semangat kerja di tingkat manajer dan karyawan dengan menjalin hubungan yang harmonis di seluruh fungsi karyawan KOPMA UNS.
4. Optimalisasi fungsi dan jabatan secara efektif dan efisien
5. Upaya penyempurnaan sistem yang berkaitan dengan usaha
6. Mengorganisir bagi upaya pengembangan/ terobosan usaha secara efektif, efisien, kreatif, terarah dan berkelanjutan.
7. Meningkatkan produktifitas dan kualitas unit-unit usaha termasuk pelayanan di unit usaha yang bersangkutan
8. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi budgeting
9. Mengkaji, menilai dan menyetujui pengajuan serta usulan investasi bagi pengembangan usaha
10. Melakukan upaya peningkatan skala proyek kerjasama uuntuk mengembangkan unit-unit usaha
11. Melakukan inspeksi managemen
12. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan operasionalisasi usaha
13. Meningkatkan upaya-upaya kemandirian unit
14. Pelaporan triwulan kepada Ketua Umum
15. Melaksanakan tugas lain atas mandat/ persetujuan Ketua Umum
16. Menganalisis peluang usaha baru 1. Pelaksanaan program kerja dan rekomendasi
2. Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang bidang
3. Penegakan pelaksanaan peraturan perusahaan
4. Pengaturan dan operasional unit usaha beserta karyawan
5. Tanggung jawab wakabid sebatas pendelegasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dan kabid bersangkutan 1. Mengotorisasi surat-surat yang berkaitan langsung dengan bidang keusahaan bagi kabid
2. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kerja karyawan
3. Menentukan strategi teknis pelaksanaan tugas manajerial di unit-unit usaha
4. Mengeluarkan memo dan otorisasi secara terbatas
5. Memberikan saran/ arahan tentang kebijakan unit usaha dan pengembangannya
6. Wewenang wakabid terbatas terhadap kewenangan kabidnya 1. Wakil Ketua Umum sesuai kompetensi bidang
2. Perumus, perencana dan pengembang unit-unit usaha dan pelayanannya
3. Pembinaan dan pemberdayaan karyawan
4. Koordinator dan pengarah operasionalisasi kebijakan manajemen unit-unit usaha
5. Public Relation Keusahaan

4. Bidang Personalia

Tugas Tanggung Jawab Wewenang Fungsi
1. Kabid sebagai Wakil Ketua Umum
2. Merumuskan kebijakan kekaryawanan personalia
3. Penciptaan suasana kerja yang kondusif dan penjagaan semangat kerja di tingkat manajer dan karyawan dengan menjalin hubungan yang harmonis di seluruh fungsi karyawan KOPMA UNS.
4. Pemacu semangat kerja pengurus dan pengawas
5. Merumuskan dan melakukan komunikasi efektif dengan karyawan
6. Menyebarkan informasi kebijakan manajemen secara bijaksana
7. Menetukan dan menegakkan job description dan jumlah karyawan
8. Meningkatkan upaya kesejahteraan karyawan dengan analisis yang matang
9. Melaksanakan perencanaan, analisis implementassi terhadap komposisi dan mutasi karyawan dengan cara melakukan analisa jabatan secara berkala meliputi analisa kerja, performance kinerja, beban kerja, turn over karyawan, dll serta merumuskan kebijakan-kebijakan selanjutnya.
10. Menjamin upaya-upaya peningkatan kualitas, profesionalisme, setos dan moral kerja karyawan dengan pendidikan dan pelatihan untuk di analisa dan dievaluasi guna menentukan strategi selanjutnya
11. Menyusun, menegakkan dn mengontrol serta mengevaluasi peraturan perusahaan dengan disiplin dan kinerja tinggi
12. Optimalisasi fungsi dan jabatan secara efektif dan efisien
13. Sosialisasi dan memastikan pemahaman peraturan-peraturan sampai di low management
14. Memperhatikan psikologis dan kebutuhan rokhani karyawan
15. Upaya pembuatan system yang berkaitan dengan personalia
16. Controlling terhadap karyawan
17. Mengkaji system pengkajian punish dan reward karyawan 1.Pelaksanaan program kerja dan rekomendasi
2.Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang bidang
3.Penegakan pelaksanaan peraturan perusahaan
4.Pelaksanaan fungsi manajemen karyawan 1.Mengotorisasi surat-surat yang berkaitan langsung dengan bidang personalia
2.Memberikan teguran/ peringatan terhadap pelaksanaan kerja karyawan
3.Mengeluarkan memo dan otorisasi secara terbatas
4.Mengangkat dan memberhentikan karyawan 1.Wakil Ketua Umum sesuai kompetensi bidang
2.Perumus, perencana dan pengembang SDM karyawan
3.Pembinaan dan pemberdayaan karyawan
4.Public Relation kekaryawanan
5.Administratur kekaryawanan

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota

Tugas Tanggung Jawab Wewenang Fungsi
1. Ketua Bidang sebagai Wakil Ketua Umum
2. Merumuskan kebijakan organisasi khususnya pemberdayaan anggota dan lembaga di KOPMA UNS
3. Merumuskan dan melakukan komunikasi efektif dengan anggota dan lembaga di KOPMA UNS (kader)
4. Menyebarkan informasi publik baik internal maupun eksternal
5. Rekruitment anggota
6. Melaksanakan sistem pengkaderan secara efektif, efisien dan berkelanjutan
7. Melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan optimalisasi anggota dan kader serta menentukan alokasi-alokasinya.
8. Melakukan pengkajian dan pengembangan.
9. Melaporkan kegiatan per triwulan atas semua kegiatan dan program kerja kepada Ketua Umum
10. Menyediakan data base anggota
11. Menjamin sistem yang mudah dan efisien mulai dari anggota masuk, partisipasi sampai anggota keluar/ bebas KOPMA (rasionalisasi)
12. Melaksanakan tegaknya mekanisme organisasi
13. Menjalankan tugas strategis teknis praktis lainnya atas permintaan/ persetujuan Ketua Umum
14. Tugas lain sesuai mandat/ persetujuan Ketua Umum 1. Pelaksanaan program kerja dan rekomendasi
2. Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang bidang
3. Tegaknya pelaksanaan pera-turan mengenai keanggotaan dan perkaderan
4. Pengaturan dan operasional lembaga kader dan pelaya-nan anggota
5. Tanggung jawab wakabid sebab pendelegasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari kabid bersangkutan 1. Mengotorisasi surat-surat yang berkaitan langsung dengan bidang pengemba-ngan organisasi dan lembaga-lembaga di KOPMA UNS, termasuk kepanitiaan
2. Memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan kerja di lembaga-lembaga KOPMA UNS
3. Menentukan kebijakan dan strategi teknis dinamisasi lembaga-lembaga KOPMA UNS
4. Mengeluarkan memo dan otorisasi secara terbatas
5. Memberikan saran/ arahan tentang kebijakan lembaga-lembaga KOPMA UNS dan mobilisasinya
6. Wewenang wakabid terbatas terhadap kewenangan kabidnya 1. Wakil Ketua Umum sesuai kompetensi bidang
2. Pengembangan SDM anggota
3. Pemberdayaan anggota dan kader
4. Kontrol dan evaluator sistem-sistem mengenai keanggotaan dan lembaga-lembaga KOPMA UNS
5. Administratur keanggotaan
6. Pengarah dan koordinator bidang pengembangan organisasi dan lembaga-lembaga di KOPMA UNS
7. Public Relation kepada anggota
8. Kerjasama di luar unit- unit usaha

C. Rapat-Rapat
1. Rapat Koordinasi
a. Rapat Koordinasi merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan dari pengurus KOPMA UNS.
b. Rapat Koordinasi dihadiri oleh semua pengurus KOPMA UNS.
c. Rapat Koordinasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 minggu sekali.
d. Fungsi dan wewenang Rapat Koordinasi :
i. Membahas pelaksanaan target kerja pengurus dalam pelaksanaan program kerja maupun tugas rutin KOPMA UNS.
ii. Pelaporan pelaksanaan tugas dan perencanaan tindakan dari pengurus kepada ketua umum.
iii. Pengambilan kebijakan teknis dan strategis organisasi.
iv. Mengkaji dan mengevaluasi aktifitas kegiatan organisasi atau usaha.

2. Rapat Bidang
a. Rapat yang diselenggarakan oleh ketua bidang bersama wakil bidang.
b. Rapat bidang terdiri dari :
i. Rapat Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota, dihadiri oleh Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota dan Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota.
ii. Rapat Bidang Keusahaan, dihadiri oleh Ketua Bidang Keusahaan dan Wakil Ketua Bidang Keusahaan.
iii. Rapat Bidang Adminkeu, dihadiri Ketua Bidang Adminkeu dan Wakil Ketua Bidang Adminkeu.
c. Rapat bidang diselenggarakan minimal satu minggu sekali.
d. Fungsi dan wewenang :
i. Membahas seluruh kegiatan operasional bidang.
ii. Pengambilan kebijakan teknis bidang yang bersangkutan.

3. Rapat Staff
a. Rapat yang diselenggarakan oleh ketua bidang bersama wakil bidang dan staff.
b. Membahas kegiatan operasional dan teknis bidang.

BAB III
MEKANISME KERJA
PENGAWAS

A. Ketentuan Umum
Dalam mekanisme kerja pengawas ini yang dimaksud dengan:
1. Pengawas adalah mereka yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan pelaksanaan operasional agar sesuai dengan peraturan perkoperasian organisasi dan usaha KOPMA UNS.
2. Pengawas merupakan salah satu alat perangkat organisasi disamping Rapat Anggota dan pengurus.

B. Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawas
Secara umum.
1. Pengawas berfungsi :
a. Kontrol intern dan membantu serta memberikan masukan pada pengurus dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan KOPMA UNS.
b. Wakil anggota dalam pengawasan pengelolaan KOPMA UNS.
2. Pengawas bertugas :
a. Mengawasi pelaksanaan kebijakan pengurus dan pelaksanaan operasional agar sesuai dengan AD/ART dan keputusan – keputusan Rapat Anggota dan Rapat Kerja.
b. Memberikan masukan dan pertimbangan berupa analisis pelaksanaan kerja kepada Pengurus mengenai pengelolaan KOPMA UNS, baik diminta maupun tidak.
c. Sebagai internal auditor KOPMA UNS.
d. Membuat laporan tertulis tentang hasil kepengawasan dan menyampaikannya kepada pengurus dan anggota serta pihak-pihak terkait melalui laporan triwulan dan Rapat Anggota Tahunan.

3. Pengawas berwenang :
a. Meminta keterangan /penjelasan kepada pengurus dan atau karyawan terhadap segala hal yang menyangkut pengelolaan KOPMA UNS
b. Meneliti segala pencatatan, dokumen dan sarana lainnya yang ada di KOPMA UNS.
c. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik sesuai ketetapan RAT dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi dan kondisi financial KOPMA UNS.
d. Mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa, jika Pengurus melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketetapan AD/ART KOPMA UNS, dan Ketetapan serta kebijakan yang telah disepakati RAT.
e. Memberikan keterangan kepada anggota selama tidak bertentangan dengan AD/ART KOPMA UNS.
4 Pengawas bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas pengawasannya kepada Rapat Anggota.
Secara khusus.
1. Ketua Pengawas
a. Ketua pengawas berfungsi sebagai pemimpin dan penganggung jawab terhadap seluruh aktivitas pengawasan KOPMA UNS.
b. Ketua pengawas bertugas untuk :
i. Mengkoordinasikan anggota pengawas dalam menjalankan fungsinya.
ii.Mengawasi, mengenalisa dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan umum di bidang menejemen dan organisasi.
iii.Memimpin rapat-rapat kepengawasan.
iv. Menandatangani surat-surat pengawas
c. Ketua pengawas berwenang untuk :
i. Mengevaluasi dan merevisi laporan kepengawasan.
ii.Mewakili pengawas dalam hubungan dengan pihak terkait.
iii.Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada anggota pengawas
2. Anggota Pengawas
a. Anggota pengawas berfungsi sebagai mitra ketua pengawas dalam aktivitas kepengawasan sesuai bidangnya masing-masing.
b. Anggota pengawas bertugas untuk mengawasi aktivitas pengurus sesuai bidangnya, membuat laporan pengawasan sesuai bidang yang diawasi, dan melaksanakan tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh ketua pengawas.
c. Anggota pengawas berwenang untuk menggantikan ketua pengawas dalam menjalankan fungsinya apabila berhalangan.

C. Hak dan Kewajiban
Dalam menjalankan fungsinya, pengawas berhak untuk :
1. Memberikan usul, saran, pertimbangan, dan atau teguran kepada pengurus
2. Meminta pihak ketiga untuk membantu pengawas dalam menjalankan tugasnya.
3. Mendapat segala keterangan yang diperluakan mengenai pengelolaan KOPMA UNS.
Dalam menjalankan fungsinya, pengawas berkewajiban :
1. Mentaati segala ketentuan yang diatur dalam tata kerja pengawasan.
2. Melaksanakan seluruh aktivitas pengawasan dan mempertanggungjawabkan kepada rapat anggota.
D. Pembagian Kerja Pengawas
1. Pembagian kerja pengawasan dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan. Yaitu dengan melakukan pembagian bidang sebagai spesialisasi kerja yang disesuaikan dengan bidang tugas pengurus.
2. Pembagian Kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Ketua Pengawas
Ketua Pengawas yang berfungsi sebagai koordinator dan penanggung jawab akhir dari seluruh aktivitas pengawasan bertanggung jawab atas pengawasan, analisis dan evaluasi terhadap mekanisme kerja Ketua Umum, dan pelaksanaan program kerja Bidang Administrasi dan Keuangan yang meliputi :
i. Pelaksanaan koordinasi Pengurus dan pemeliharaan kesatuan serta keutuhan KOPMA UNS secara keseluruhan.
ii Pelaksanaan kerja dan kebijakan Ketua Umum.

iii. Konsolidasi kerja setiap saat bila diperlukan.
iv. Tindak lanjut dari pertimbangan yang telah diberikan kepada Ketua Umum atau Pengurus dalam berhubungan dengan pihak luar.
v. Penanganan aspek administrasi, inventarisasi dan kesekretariatan.
vi. Penanganan aspek hukum dan yuridis.
vii. Penanganan aspek informasi, publikasi dan dokumentasi.
viii.Penanganan aspek hubungan kelembagaan dan hubungan kemasyarakatan.
ix. Efektivitas pelaksanaan rapat-rapat yang ada di KOPMA UNS.
x. Pengaturan dan pengendalian keuangan (cash flow).
xi. Kebijakan-kebijakan keuangan KOPMA UNS.
xii. Pemeriksaan terhadap bukti-bukuti pencatatan keuangan.
xiii.Efektivitas dan efisiensi sistem keuangan.
xiv.Efektivitas manajemen keuangan.
xv. Analisa terhadap perkembangan keuangan.
xvi.Tindak lanjut pertimbangan yang telah diberikan kepada bidang administrasi keuangan dalam melaksanakan tugasnya.
b. Anggota Pengawas I
Anggota Pengawas I bertanggung jawab atas tugas pengawasan, analisis dan evaluasi terhadap mekanisme dan pelaksanaan program kerja Bidang Keusahaan dan Personalia yang meliputi :
i. Pengendalian dan pengembangan unit-unit usaha KOPMA UNS.
ii. Perluasan (ekspansi) usaha KOPMA UNS.
iii. Pengelolaan administrasi usaha.
iv. Kegiatan promosi dan pemasaran.
v. Analisa terhadap kelayakan, efektivitas dan efisiensi usaha.
vi. Pelaksanaan aspek kepersonaliaan yang menyangkut pola rekruitmen, pembinaan, pendayagunaan, dan pengembangan personalia serta perkembangan produktivitas kerja karyawan.
vii.Kondisi hubungan kerja beserta penanganan berbagai permasalahan kepersonaliaan.
viii.Berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan diimplementasikan pada aturan kepersonaliaan.
ix. Tindak lanjut dari pertimbangan yang telah diberikan kepada Bidang Usaha dalam melaksanakan tugasnya.
c. Anggota Pengawas II
Anggota Pengawas II bertanggung jawab atas tugas pengawasan, analisis dan evaluasi terhadap mekanisme dan pelaksanaan program kerja Bidang PSDA yang meliputi :
i. Peningkatan dan pengembangan anggota
ii. Pelaksanaan kegiatan kepanitiaan, lembaga LSO dan LO.
iii. Efektivitas pemberdayaan potensi, minat dan bakat anggota.
iv. Intensifikasi dan efektivitas pelaksanaan komunikasi anggota.
v. Pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan LSO dan LO.
vi. Penanganan Keuangan pada kegiatan kepanitian, lembaga LSO dan LO.
vii.Analisis terhadap kegiatan dan pengembangan anggota.
viii.Analisis terhadap aktifitas pengembangan organisasi.
ix. Tindak lanjut pertimbangan yang telah diberikan kepada bidang PSDA dalam melaksanakan tugasnya.
E. Objek Pengawasan
1. Obyek pengawasan digunakan sebagai dasar , tolok ukur dan pegangan dalam menjalankan aktivitas pengawasan yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap pengelolaan KOPMA UNS.
2. Obyek pengawasan meliputi :
a. Pelaksanaan AD/ART
b. Pelaksanaan ketetapan-ketetapan RAT
c. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pengurus.
d. Kebijakan-kebijakan Pengurus.
e. Hasil- hasil Rapat Pengurus.

F. Metode Pengawasan
1. Langsung
a. Observasi dan survei
Dilakukan pada kunjungan – kunjungan serta inspeksi yang diadakan pengawas pada unit-unit untuk melihat kondisi riil yang terjadi pada kegiatan usaha dan aktifitas karyawan, serta kegiatan LSO dan LO.
b. Konfirmasi
Untuk meneliti kebenaran informasi yang diterima pengawasan yang berkenaan dengan jalannya organisasi dan usaha.
2. Tidak Langsung
Melakukan pengawasan dengan check dan recheck terhadap arsip dan kegiatan pengelola meliputi :
a. Analisa .
Perumusan pencarian solusi terhadap masalah yang berkembang terhadap hasil pengawasan yang dilakukan.
b. Komparasi
Memperbandingkan dengan data -data yang sejenis untuk melihat perkembangan dan peningkatan permasalahan.
c. Verifikasi
Studi terhadap kasus yang berkembang serta penelitian dan penelusuran dokumen dan arsip .
G. Sumber Informasi Pengawasan
Informasi pengawasan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait langsung atau tidak dengan pengelolaan KOPMA UNS, baik didapatkan secara observasi, survey, angket, wawancara maupun layanan klinika.Sumber informasi dapat berupa lisan atau tertulis.
Sumber informasi pengawasan lisan meliputi :
a. Pembina
b. Pengurus
(a) Rapat Pengurus
(b) Laporan Pengurus
c. Anggota
d. Karyawan
e. Pihak terkait yang bisa dipercaya
Sumber informasi tertulis meliputi :
a. Semua dokumen tentang penyelenggaraan KOPMA UNS.
b. Laporan tri wulan pengurus.
H. Laporan Kepengawasan
1) Laporan pengawasan secara periodik setiap tri wulan dan akhir tahun yang didasarkan pada sumber informasi pengawasan.
2) Laporan Pengawas mencantumkan segala temuan dan evaluasi serta memberikan saran, rekomendasi dan solusi-solusi alternatif kepada Pengurus.
3) Selanjutnya temuan pengawas secara langsung diinformasikan kepada Pengurus untuk segera diselesaikan, sedangkan evaluasi akan diberikan dalam bentuk tertulis dan lembaran berita pengawas
4) Untuk pembuatan laporan pengawas berdasarkan tri wulan , maka :
a. Massa tri wulan yang dimaksud adalah massa 3 (tiga) bulanan setelah RAT.
b. Laporan Triwulan Pengwas dibuat berdasarkan informasi penyelenggaraan organisasi dan usaha tiga bulanan pengurus, analisa unit, analisis kinerja pengurus
c. Laporan triwulan pengawas diinformasikan secara tertulis dan lisan di Rapat Evaluasi Kepengurusan kepada pengurus dan pengurus berhak untuk memberikan tanggapan secara tertulis. Setelah itu apabila diperlukan maka bisa bersifat dialog dan terbuka untuk dihadiri oleh pengurus dan pengawas.
I. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dalam pengawasan adalah:
a. Rapat Koordinasi Pengawas merupakan forum koordinasi intern Pengawas untuk membahas kepengawasan dan sebagai pengambilan keputusan tertinggi di pengawas KOPMA UNS yang mempunyai fungsi dan wewenang:
i. Memecahkan masalah seputar kepengawasan.
ii.Membuat peraturan khusus kepengawasan.
iii.Membahas dan mengevaluasi perkembangan KOPMA UNS
iv.Menetapkan hasil pengawasan
b.Peserta Rapat Koordinasi Pengawas adalah seluruh anggota Pengawas KOPMA UNS.
J. Operasional Harian Pengawas
a. Operasional Harian berfungsi sebagai mekanisme intern untuk menjaga kelancaran informasi baik dari dan untuk pengawas
b. Tugas operasional harian adalah aktivitas kegiatan kepengawasan harian dengan melaksanakan hal-hal sebgai berikut :
i. Melakukan tugas pelayanan KLINIKA
ii. Mengisi presensi kehadiran dan buku berita pada saat tugas layanan KLINIKA dan kehadiran di kantor KOPMA UNS
iii. Melakukan pemantauan di lapangan melalui survey, telaah dokumentasi (data dan informasi) serta komunikasi personal.
iv. Menangani urusan administrasi kepengawasan.
v. Melaporkan hasil operasional harian dalam rapat pengawas.
c. Pengawas yang bertugas bertanggungjawab terhadap tugas yang telah ditetapkan dalam rapat pengawas.
d. Pengawas yang bertanggungjawab terhadap tugas yang telah ditetapkan dalam rapat pengawas
e. Waktu operasional harian adalah :
i. Dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal yang ditentukan dalam rapat koordinasi intern pengawas.
ii. Dalam melaksanakan operasional harian diatur secara khusus jam operasional untuk layanan KLINIKA dan rapat koordinasi intern pengawas.
iii. Operasional harian diatur untuk memperjelas penanggungjawab harian.
iv. Jika pengawas yang bertugas berhalangan hadir, maka harus melalui pemberitahuan terlebih dahulu, apabila memungkinkan yang bersangkutan harus mewakilkannya kepada pengawas lain.
v. Pemberitahuan dengan lisan dilakukan, bila alasan ketidakhadiran bersifat kepentingan pokok, mendesak, dan diluar kehendak dengan alasan yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
vi. Pemberitahuan dengan tertulis dilakukan, bila alasan ketidakhadiran sakit, ijin, dan kepentingan lain yang memerlukan waktu lama dengan alasan yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
vii. Sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan operasional harian ditetapkan dalam rapat koordinasi intern pengawas.

BAB IV
POLA HUBUNGAN PENGURUS DAN PENGAWAS
Pengurus dan pengawas pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki independensi masing- masing, dimana pengurus sebagai pengelola dan pengawas adalah pihak yang mengawasi jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus. Pola hubungan pengurus pengawas dijabarkan dalam bentuk rapat- rapat yang menyangkut hubungan kedua belah pihak yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Rapat Kerja
a. Rapat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan Pengawas Kopma UNS KOPMA UNS untuk menjabarkan hasil-hasil RAT KOPMA UNS.
b. Pengurus bersama-sama pengawas membahas dan menyepakati hal-hal yang berkaitan antara kedua belah pihak serta memberikan masukan pada hal-hal lain.
c. Rapat kerja dipimpin oleh ketua umum dan kabid adminkeu.
d. Rapat Kerja dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun.
e. Rapat Kerja membahas tentang :
i. Penjabaran Program Kerja dan agenda acara yang penting.
ii. Penjabaran Rekomendasi.
iii. Kebijakan-kebijakan strategis Organisasi.
iv. Agenda acara yang penting.

2. Rapat Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS
a. Rapat Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS.
b. Rapat Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS dilaksanakan min 2 kali dalam tiga bulan.
c. RPP dilaksanakan atas inisiatif pengurus dan atau pengawas.
d. Sebelumnya diadakan koordinasi agenda oleh ketua umum dan ketua pengawas.
e. Pengurus dan pengawas memberitahukan pelaksanaan hasil-hasil RPP sebelumnya.

f. Fungsi dan wewenang Rapat Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS :
i. Membahas, menjabarkan dan menetapkan kebijakan strategis dan politis Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS.
ii. Mengkaji keputusan yang pernah diambil sebelumnya.

3. Rapat Dengar Pendapat.
a. Dihadiri oleh Pengawas dan undangan.
b. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan sekali.
c. Penanggungjawab rapat adalah pengawas.
d. Pengawas mengundang pengurus dengan telah menentukan jam, hari dan tanggal dengar pendapat.
e. Pengurus harus menyediakan waktu khusus sesuai hasil koordinasi.
f. Guna meminta keterangan dan penjelasan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh KOPMA UNS.
g. Penyelenggaraan : Jika pengawas memandang perlu maka setiap saat pengawas bias mengadakan dengan pendapat.
h. Ketentuan dengar pendapat diatur dengan mekanisme tersendiri
Mekanisme Dengar Pendapat
i. Latar belakang : adanya sebuah permasalahan yang memerlukan perhatian khusus, permasalahan tentang pengolahan dan penyelenggaraan KOPMA.
ii. Peran dan fungsi :
a. Sebagai wahanaimformasi dam komunikasi antar pengurus dan pengawas untuk menghindari adanya miss undestanding.
b. Sebagai wahana sumbang saran pengawas kepada pengurus
Tujuan :
i. Untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang suatu permasalahan.
ii. Untuk menjalin komunikasi yang baik antara pengurus dan pengawas.

Tahap-tahap pengeluaran surat dengar pendapat
i. Pengawas melihat suatu permasalahan yang harus segera ditangani dalam jangka waktu yang cukup simgkat.
ii. Pengawas mengundang pengurus dengan surat DP I min 3 hari sebelum pelaksanaan yang selanjutnya pengurus mengkorfirmasikan balik ke pengawas untuk kepastian waktu pelaksanaan dengar pendapat.
iii. Jika pengurus tidak datang tanpa konfirmasi maka pengawas mengeluarkan surat DP II esak harinya, untuk pelaksanaan 3 – 7 hari setelah surat tersebut keluar yang selamjutnya pengurus memberikan konfirmasi balik ke pengawas untuk kepastian waktu pelaksanaan dengar pendapat.
iv. Jika pengurus tidak datang tanpa konfirmasi maka pengawas mengeluarkan surat DP III esok harinya, untuk pelaksanaan 3 – 7 hari setelah surat tersebut keluar yang selamjutnya pengurus memberikan konfirmasi balik ke pengawas untuk kepastian waktu pelaksanaan dengar pendapat.
v. Jika pengurus tidak datang tanpa konfirmasi maka pengawas mengeluarkan surat peringatan kepada pengurus yang bersangkutan.
Tahap – tahap pengeluaran surat peringatan
i. Surat Peringatan (SP) dikeluarkan ketua pengawas untuk diberikan kepada Ketua Umum KOPMA UNS untuk memberikan tindakan korektif terhadap yang bersangkutan maksimal 1 minggu setelah SP diterima ketua umum.
ii. Apabila Ketua Umum tidak mengadakan tindakan korektif tersebut maka Pengawas memberitahukan hal tersebut kepada Pembina KOPMA UNS dan mengadakan pertemuan Tripartit (tiga pihak) antara Pengurus , Pengawas , dan Pembina untuk dicarikan jalan pemyelesaian secara damai dan tindakan korektif dengan waktu minimal 1 bulan setelah masa tindakan korektif Ketua Umum kadaluarsa.
iii. Apabila dalam pertemuan Tripartit tersebut tidak dapat dicapai penyelesaian secara damai dan tindakan korektif , maka pengawas berhak untuk mengajukan Rapat Anggota Luar Biasa sesegera mungkin.
Alur Dengar Pendapat

4. Rapat Evaluasi Kepengawasan (REK)
a. Rapat evaluasi kepengawasan dihadiri oleh pengurus dan pengawas KOPMA UNS
b. Masing-masing pengurus dan pengawas telah menyajikam laporan kepengurusan dan kepengawasan selama 3 bulan sekali yang diserahkan maksimal 3 hari sebelum Rapat Evaluasi Kepengawasan.
c. Rapat evaluasi kepengawasan dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali
d. Penanggung jawab rapat adalah ketua pengawas.
e. Fungsi dan wewenang rapat evaluasi kepengawasan adalah mengiformasikan dan mengkonfirmasi hasil laporan 3 (tiga) bulanan pengawas dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada pengurus.
5. Rapat Evaluasi Akhir Tahun (REAT)
a. Rapat Evaluasi Akhir Tahun dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas KOPMA UNS.
b. Penanggungjawab rapat adalah ketua pengawas
c. Rapat Evaluasi Akhir Tahun dilaksanakan akhir tahun buku.
d. Fungsi dan wewenang rapat evaluasi akhir tahun adalah mengiformasikan dan mengkonfirmasi hasil hasil pemeriksaan selama 1 tahun dalam rangka penyusunan laporan pemeriksaan pengawas.

BAB V
OTORISASI
A. Otorisasi Keuangan
1. Otorisasi Keuangan menjadi wewenang Ketua Umum
2. Pelaksanaan otorisasi keuangan menjadi tugas dan tanggung jawab ketua bidang adminkeu.
3. Penanggung jawab teknis didelegasikan kepada manajer adminkeu.
B. Mekanisme Keuangan
1. Pengeluaran atau kas bon untuk biaya organisasi, kepanitiaan daan kepengurusan harus diajukan oleh bidang atau lembaga yang bersangkutan disertai dengan penanggung jawabnya.
2. Pengeluaran dan kas bon bidang atau lembaga harus disetujui ketua bidang adminkeu dan sepengetahuan ketua umum.
3. Pengeluaran dan kas bon khusus bidang Adminkeu harus sepengetahuan Ketua Umum.
4. Ketua Bidang Adminkeu memiliki otoritas bagi pengeluaran dan kas bon keuangan di bawah Rp. 250.000,00 tidak harus sepengetahuan Ketua Umum.
5. Kas kecil pengurus ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 dan kas kecil Pengawas ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00
C. Otorisasi Pembiayaan Unit
1. Pengeluaran untuk usaha rutin harus diajukan oleh Kepala Unit atau Manajer dengan persetujuan Ketua Bidang Adminkeu
2. Pengeluaran usaha yang bersifat non rutin dari unit usaha harus diajukan oleh Kepala Unit atau Manajer kepada Ketua Bidang Adminkeu dengan sepengetahuan Ketua Umum dan diinformasikan kepada pengawas sesuai dengan ketentuan dan ketetapan RAT.
D. Pertanggung jawaban Kas Bon
1. Pertanggungjawaban kas bon kegiatan maksimal satu bulan setelah waktu pelaksanaan kegiatan tersebut selesai
2. Pertanggungjawaban kas bon pendelegasian atau kegiatan kepengurusan maksimal satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan tersebut selesai
3. Pertanggungjawaban kas bon usaha maksimal satu bulan
E. Otorisasi Surat Menyurat
1. Otorisasi surat- menyurat untuk intern civitas akademika UNS dilakukan Ketua Bidang Adminkeu dan Ketua Umum
2. Otorisasi Surat Keputusan dilakukan oleh Ketua Bidang Adminkeu dan Ketua Umum
3. Otorisasi surat- menyurat untuk intern dan ekstern yang bersangkutan dengan bidang dilakukan oleh bidang atau lembaga bersangkutan bersama Ketua Umum
4. Surat menyurat yang mengatasnamakan Ketua Umum pada setiap unit harus ada tembusan ke Ketua Umum.

BAB VI
PENDELEGASIAN
a. Status delegasi adalah wakil organisasi yang engemban tugas dan tanggung jawab organisasi
b. Yang berhak ditunjuk sebagai delegasi adalah pengurus, pengawas, dan anggota atau unsur lainnya dalam struktur organisasi KOPMA UNS
c. Pendelegasian yang bersifat politis strategis ditentukan bersama dalam rapat kepengurusan, sedangkan pendelegasian yang bersifat biasa ditentukan dalam Rakor
d. Sumber dana untuk pendelegasian diambilkan dari kas KOPMA UNS dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
e. Arsip- arsip hasil dari pendelegasian merupakan mutlak milik KOPMA UNS.
f. Delegasi suatu kegiatan diwajibkan menyusun Laporan Pertanggung jawaban selambat- lambatnya 2 minggu setelah kegiatan.

Testimoni

Filed under : blog, tags: , ,