Advertisement
loading...

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO) Tbk DENGAN PEMERINTAH DAERAH TK. II SRAGEN TENTANG PROGRAM KEMITRAAN KEPADA USAHA KECIL 3

Nomor :…………………………… Nomor : …………………………… Pada hari ini…………………tanggal…………bulan…………….tahun………bertempat Di Sragen, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk tanggal ………………………….Nomor. …….., yang dibuat oleh dan di hadapan ………………………………………………….di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …………………….., Nomor. ………..dan Tambahan Berita Negara Nomor………,berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Jl. ……………………………, untuk selanjutnya disebut : —————————– —————————————-PIHAK PERTAMA————————————— 2. WIYONO, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen yang berkedudukan di Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Pemda Tk. II Sragen untuk selanjutnya disebut : ——— ——————————————-PIHAK KEDUA—————————————- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “ Para Pihak” , selanjutnya Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : a. Bahwa BRI adalah bank umum yang salah satu kegiatan usahanya antara lain : memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat khususnya usaha kecil melalui Program Kemitraan BUMN. b. Bahwa Pemda TK II Sragen sesuai kewenangannya, konsisten melakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil dimana pelaksanaan kebijaksanaannya dilakukan oleh c. Bahwa untuk mewujudkan salah satu program pemberdayaan usah mikro dan kecil di Sragen, BRI bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pemda TK II Sragen, untuk bekerjasama melaksanakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang digulirkan PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian tentang Pengelolaan dan Penyaluran Kredit Kemitraan BUMN Kepada Usaha Kecil (selanjutnya disebut “ Perjanjian”), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut : Pasal 1 DEFINISI Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah di bawah ini adalah sebagai berikut : 1. Data adalah data-data Pengusaha Potensial dan Prospektif yang menjadi nominative untuk menjadi calon mitra binaan BRI, dan sekurang-kurangnya, menerangkan antara lain : a. Permohonan fasilitas Kredit Kemitraan berikut rencana penggunaan dana Kredit Kemitraan. b. Legalitas usaha mikro dan kecil yang bersangkutan, sekurang-kurangnya, surat keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan setempat. c. Surat Rekomendasi dari Dinas. 2. Kredit kemitraan adalah kredit untuk modal kerja/ dan atau investasi yang diberikan secara langsung oleh BRI kepada Mitra Binaan berdasarkan Perjanjian Kredit guna mendorong dan meningkatkan kemampuan usahanya. 3. Mitra Binaan adalah Pengusaha Kecil yang mendapatkan Kredit Kemitraan dan sedang tidak memperoleh fasilitas kredit dalam rangka Program Kemitraan BUMN dari pihak lain. 4. Penerima Kredit Kemitraan adalah Mitra Binaan. 5. Pengusaha kecil adalah Pengusaha yang usahanya tergolong usaha kecil. 6. Perjanjian Kredit adalah perjanjian tentang pemberian Fasilitas Kredit kemitraan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh BRI selaku kreditur dengan Mitra Binaan selaku Debitur dengan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BRI. 7. Program Kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara ( BUMN). 8. Rekomendasi adalah usulan yang diajukan oleh …………………………………………………………………………kepada BRI yang berisi Data dan Daftar Pengusaha Kecil yang telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini,untuk memperoleh fasilitas Kredit Kemitraan dan BRI, yang akan digunakan BRI sebagia pertimbangan untuk memberikan fasilitasi Kredit Kemitraan. 9. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang harus memenuhi criteria sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah) b. Memiliki Penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah). c. Milik Warga Negara Indonesia. d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berfasilitas baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. e. Berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum termasuk koperasi. f. Telah melakukan kegiatan minimal 1 ( satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN 1. Pemberian fasilitas Kredit Kemitraan oleh BRI kepaad Mitra Binaan yang direkomendasikan oleh……………………………..telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. 2. Pengelolaan dan pengadministrasian Mitra Binaan yang dilakukan oleh…………….. ……………………meliputi antar lain : Rekomendasi Calon Mitra Binaan,verifikasi kelayakan usaha calon Mitra Binaan, pembinaan,pelatihan,pemdampingan Mitra Binaan sampai dengan Kredit Kemitraan yang diterima oleh Mitra Binaan dinyatakan lunas oleh BRI. Pasal 3 KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN KREDIT KEMITRAAN 1. Penyaluran Kredit Kemitraan diutamakan kepada Pengusaha Mikro dan Kecil yang usahanya meliputi sector pertanian,perdagangan, industry, peternakan, perikanan, dan jasa-jasa usaha lainnya yang belum memiliki akses ke perbankan terutama pengusaha kecil yang mempunyai keterbatasan jaminan dan usaha modal usaha. 2. Pemberian Kredit Kemitraan kepada Mitra Binaan diberikan secara langsung oleh BRI berdasarakan hasil Rekomendasi dan penilaian kelayakan usaha Mitra Binaan oleh………………………………………sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRI. 3. Besarnya pemberian Kredit Kemitraanharus disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan usaha Mitra Binaan minimal sebesar 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah) sampai dengan maksimal ………………………………………………per Mitra Binaan yang digunakan untuk modal kerja ,investasi ataupun paket modal kerja dan investasi. 4. Propisi tidak dipungut dan biaya administrasi kepada Mitra Binaan dikenakan sesuai dengan ketentuan BRI. 5. Jangka waktu penyaluran Kredit Kemitraan kepada Mitra Binaan maksimal selama 36 ( tiga puluh enam) bulan untuk Kredit Modal Kerja dan 60 ( enam puluh) bulan untuk Kredit Investasi. 6. Kredit Kemitraan yang diterima oleh Mitra Binaan dikenakan bunga pinjaman dengan system perhitungan bunga efektif sebesar : a. 6 % ( Enam persen) pertahun untuk pinjaman sampai dengan Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah). b. 8 % ( Delapan persen) pertahun untuk pinjaman sampai dengan Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) sampai dengan 30.000.000,- ( tiga puluh juata rupiah). c. 10 % ( Sepuluh persen) pertahun untuk pinjaman sampai dengan Rp. 30.000.000,- ( tigapuluh juta rupiah) sampai dengan 50.000.000,- ( lima puluh juata rupiah). d. 12 % ( Dua belas persen) pertahun untuk pinjaman sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( limapuluh juta rupiah) sampai dengan 100.000.000,- ( seratus juta rupiah). 7. Apabila terdapat perubahan tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, BRI akan memberitahukan secra tertulis kepada Pemda TK II Sragen C/Q……………………………………dan kepada Mitra Binaan yang bersangkutan. 8. Agunan dari penyaluran Kredit Kemitraan kepada Pengusaha Kecil ini adalah : Kendaraan dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan tanah dngan bukati kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik/ hak Guna Bangunan. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN BRI 1. BRI berhak untuk : a. Mendapatkan Rekomendasi dan Informasi mengenai Mitra Binaan dari Dinas…………………………sebagaimana dimaksud Psal 2 ayat (1) Perjanjian ini. b. Memutuskan ataupun menolak pemberian Kredit kepada Mitra Binaan yang telah diversifikasi dan direkomendasikan oleh Dinas…………………………………… 2. BRI berkewajiban untuk : a. Memberikan fasilitas Kredit Kemitraan kepada calon Mitra Binaan yang direkomendasikan oleh Dinas………………………………………sepanjang memenuhi persyartan berdasarkan ketentuan perkreditan yang berlaku di BRI C/Q. Bidang PUKM. b. Memberikan informasi kepada Pemda Tk. II Sragen C/Q Dinas…………………………………………tentang Mitra Binaan yang telah mendapatkan fasilitas Kredit Kemitraan. c. Memberikan informasi kepada Pemda Tk. II Sragen C/Q Dinas…………………………………………tentang Mitra Binaan yang bermasalah delam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit yang ditanda tangani Mitra Binaan selaku debitur dengan BRI selaku Kreditur. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PEMDA TK II SRAGEN 1. PEMDA TK. II SRAGEN C/Q Dinas………………………………………berhak untuk : a. Mendapatkan informasi dari BRI sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) b Perjanjian ini. b. Mendapatkan pengganti biaya operasional pelaksanaan kegiatan maksimal sebesar……………………………………………yang dihitung dari pengembalian bunga pinjaman Mitra Binaan. c. Penggantian biaya Cf. Pasal 5 ayat (1) B dapat diberikan setiap 6 (enam) bulan dan penggantian biaya yang diterima akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan kewajiban Mitra Binaan yang tertunggak. 2. PEMDA TK. II SRAGEN C/Q Dinas………………………………………berkewajiban untuk : a. Mencari calon Mitra Binaan yang akan memperoleh fasilitas Kredit Kemitraan. b. Melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BRI. c. Memberikan Rekomendasi dan Data tentang Mitra Binaan kepada BRI. d. Memberikan informasi kebijakan yang diterbitkan oleh PEMDA Tk. II SRAGEN yang berkaitan dengan Mitra Binaan kepada BRI. e. Mengeluarkan surat peringatan, somasi, penagihan pembayaran serta tindakan lainnya yang diperlukan kepada Mitra Binaan dan pihak-pihak lainnya sehubungan dengan administrasi penyelesaian Kredit Kemitraan atas keterlambatan pembayaran kewajiban Mitra Binaan berdasarkan Perjanjian Kredit kepada BRI selaku Krediturnya. f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan. g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan dan menyampaikan laporan perkembangan kepada BRI. Pasal 6 PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN KREDIT KEMITRAAN 1. PEMDA TK II SRAGEN C/Q Dinas……………………………………………………. akan menyalurkan seluruh pembayaran atas setiap transaksi angsuran pinjaman Mitra Binaan melalui rekening Mitra Binaan yang ada pada BRI sesuai dengan instruksi dari Mitra Binaan. 2. PEMDA TK II SRAGEN bertindak selaku avails ( peminjam) atas Fasilitas Kredit Kemitraan yang diberikan kepada Mitra Binaan berdasarkan Rekomendasi dari PEMDA TK II SRAGEN CQ Dinas 3. PEMDA TK II SRAGEN akan membuka rekening dan memelihara Saldo atas rekening tersebut minimal sebesar………………………dari plafond fasilitas kredit yang akan disalurkan kepada Mitra Binaan. Pasal 7 KUASA BANK ATAS REKENING PENJAMIN Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PEMDA TK II SRAGEN, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, dan oleh karena ini tidak akan berakhir karena seba-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813 KUH perdata,untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PEMBERI AVALIS untuk mendebet dan memindahbukukan saldo rekening yang dipergunakan sebagai avalis ( penjamin) dengan nomor : ………………………atas nama …………………………… yang ada pada PT.Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk.,untuk pembayaran hutang pokok dan bunga yang tertunggak atas nama mitra binaan yang mendapatkan fasilitas kredit kemitraan berdasarkan rekomendasi dari PEMDA TK II SRAGEN CQ Dinas. Pasal 8 JANGKAWAKTU PERJANJIAN 1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan fasilitas Kredit Kemitraan yang diterima oleh seluruh Mitra Binaan dinyatakan lunas. 2. Pernyataan lunas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam suatu Surat Pernyataan Lunas yang dibuat oleh BRI. Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN 1. Para pihak sewaktu-waktu dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini,dengan ketentuan Pihak yang bemaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lain sekurang-kurangnya 90 ( Sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Perjanjian yang dikehendaki. 2. Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini,maka segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang masih harus dilaksanakan pada saat Perjanjian berakhir tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini. 3. Para Pihak sepakat unutuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak dan tidak perlu dengan keputusan Hakim. Pasal10 PENGALIHAN HAK DANKEWAJIBAN PEMDA TK II SRAGEN C/Q Dinas ……………………………………………..tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjajian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga, tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari BRI. Pasal 11 KERAHASIAAN 1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dantidak boleh mengungkapkan informasi apapun yang menjadi miliknya berdasarkan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, ( Secara bersama-sama disebut “ Informasi Rahasia”), dan akan menggunakan informasi Rahasia tersebut hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini. 2. Informasi Rahasia tidak dapat diberikan ataupun diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 FORCE MAJEUR 1. Dalam hal Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan dan atau diakibatkan oleh kejadian luar kekuasaan Para Pihak antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam,banjir, gempa bumi, angina topan, kebakaran, epidemic, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini,maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Para Pihak sehingga Para Pihak tidak dapat dikenakan sanksi atau denda. 2. Bila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,maka masing-masing pihak harus memeberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai tanggal terjadinya force majeure dan penyebab force majeure dalam mengenai tenggal terjadinya force majeure dan penyebab force majeure dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender,dengan melampirkan bukti-bukti yang layak atas terjadinya force majeure tersebut. 3. Bilamana dalam 7(tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud belumada atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah. 4. Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (Force Majeure)tersebut, maka Para Pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat keadaan memaksa (force majeure) wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda. Pasal 13 ADDENDUM 1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam satu Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 2. Perjanjian ini hanya dapat diubah dan atau ditambah, baik seluruh maupun sebagian dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak. Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah /mufakat, dengan menyampaikan kepada pihak lainnya mengenai perbedaan pendapat yang timbul. 2. Jika dalam waktu 30 ( tiga puluh )hari kalender sejak dimulainya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mencapai mufakat,maka para pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan. Pasal 15 DOMISILI HUKUM Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta di Surakarta. Pasal 16 KORESPONDENSI Setiap pemberitahuan/korespondensi mengenai Perjanjian ini dari salah satu pihak kepada pihak lain harus disampaikan secara tertulis dab dapat melalui (a) kurir (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada alamat sebagai berikut: 1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan. a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri; b. Apabila melalui surat tercatat, 5 ( lima) hari sejak setelah pengiriman surat tersebut. c. Apabila melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut diatas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia. 2. Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 ( lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum /diatur dalam Perjanjian ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak. Pasal 17 LAIN-LAIN 1. Masing –masing pihak menjamin kepada pihak lainnya bahwa pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik, tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan atau mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. 2. Lampiran-lampiran yang ada pada Perjanjian ini apabila diperlukan mengikat Para Pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 3. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara RI, hal-hal yang tidak dan atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hukum Perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 4. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan batal atau tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan lain dalam Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di ………….. pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diawal Perjanjian ini, dalam rangkap 2(dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas dan bermaterai cukup,serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak. PARA PIHAK PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Advertisement

Testimoni

Advertisement
  1. Toko Kain Batik Cap Terbaik di Solo
  2. Toko Baju Batik Terbaik di Solo
  3. Aneka Kain Batik dengan Harga Murah
  4. Baju Batik Sarimbit Terbaik
  5. Dapatkan Kain Batik Berkualitas dengan Diskon 25%
  6. Aneka Baju Batik Seragam Kantor
  7. Pembuatan Seragam Batik Berlogo
slideseragambatik
Filed under : blog, tags: ,