Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

Contoh MOU Kerja Sama Untuk Jardiknas Indonesia

Apr
04
2014
by : Bupeko. Posted in : blog

 

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

 

PROGRAM TEKNISI JARDIKNAS

 

ANTARA

 

SMA N 1 BULAKAMBA

 

DENGAN

 

  MARTDIANE ANGGIE PAMUNGKAS

 

Nomor      :

 

Pada hari ini Selasa tanggal 11 (Sebelas) bulan September tahun 2007 (Dua Ribu Tujuh , yang bertanda tangan di bawah ini :

 

1. Nama          :  Dra. Lely Mulyani

    NIP            :   130 373 908

     Jabatan         :    Kepala SMA N 1 Bulakamba

Alamat        :  Jl. Raya Bulakamba Kec. Bulakamba

 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor:                    ………………….. tanggal ………………………. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

 

2. Nama          :  Martdiane Anggie Pamungkas

Alamat        :  Perum PG. Banjaratma No 24 A

Kec. Bulakamba kab. Brebes

 

Yang  selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

 

 

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

 

 

 

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

 

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

  1. Perjanjian Kerjasama: adalah suatu ikatan kerjasama antara SMA N 1 Bulakamba, dengan Martdiane Anggie Pamungkas  untuk melaksanakan Program Teknisi Jardiknas
  2. Program Teknisi Jardiknas: adalah program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM untuk merawat, memperbaiki dan menjaga Jejaring Pendidikan Nasional.
  3. Jardiknas: adalah suatu jaringan berbasis luas (Wide Area Network) yang menghubungkan Kantor Dinas Pendidikan/Institusi, Perguruan Tinggi, maupun sekolah dalam lingkup wilayah Republik Indonesia

 

Pasal 2

DASAR HUKUM

 

Pelaksanaan program ini  ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.
  2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  3. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  4. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  5. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  6. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
  7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006.
  8. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

10. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden R.I No. 8 tahun 2006.

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009

12. Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN.

13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan No. PER.66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBN.

14. Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009.

 

Pasal 3

Tujuan

 

Tujuan diselenggarakannya Program Teknisi Jardiknas adalah:

  1. menyiapkan SDM dalam bidang Teknik Komputer dan Jaringan yang diperuntukkan untuk menjaga, merawat dan memperbaiki Jejaring Pendidikan Nasional;
  2. meningkatkan SDM dalam bidang teknologi informasi di kota dan kabupaten yang akan menjaga data pokok pendidikan;
  3. meningkatkan APK (Angka Partisipasi Kasar) perguruan tinggi sesuai dengan renstra Depdiknas 2005 – 2009.

 

Pasal 4

Lingkup Pekerjaan

 

  1. PIHAK KEDUA yang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut pada pasal 1, diwajibkan untuk mengikuti program pelaksanaan kegiatan yang meliputi antara lain persiapan, pelaksanaan tugas, dan pelaporan serta disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
  2. PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memanfaatkan dan memberdayakan tenaga dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan program teknisi jardiknas dan memberikan penilaian terhadap kinerja PIHAK KEDUA serta menyampaikan laporan penilaian kinerja kepada  perguruan tinggi yang melaksanakan program teknisi jardiknas ditembuskan kepada Dinas pendidikan Kota/Kabupaten, Dinas Pendidikan Propinsi serta Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas Jakarta.

 

Pasal 5

Jangka Waktu Pelaksanaan

 

Jangka waktu pelaksanaan surat perjanjian kerjasaman ini dilaksanakan sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini sampai dengan berakhirnya pendidikan akademis dari peserta program teknisi Jardiknas di perguruan tinggi dan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya pendidikan akademis tersebut.

 

Pasal 6

Kewajiban dan Tanggung Jawab

 

  1. PIHAK PERTAMA harus mengusulkan dan mengikutsertakan PIHAK KEDUA pada program teknisi jardiknas dan pada pendidikan yang dilaksanakan di perguruan tinggi penyelenggara program teknisi jardiknas.
  2. PIHAK PERTAMA harus mendukung proses pendidikan akademis yang diikuti oleh PIHAK KEDUA dengan cara memberikan ijin apabila PIHAK KEDUA harus meninggalkan lokasi kerja/magang untuk kepentingan pendidikannya.
  3. PIHAK PERTAMA harus memagangkan PIHAK KEDUA pada institusi PIHAK PERTAMA selama minimal 5 (lima) tahun, yang terdiri dari 2 (dua) tahun pada masa pendidikan yang dilaksanakan pada perguruan tinggi pelaksana program teknisi jardiknas, dan 3 (tiga) tahun setelah menamatkan masa pendidikan.
  4. PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dari PIHAK KEDUA dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang cukup dan layak serta dalam taraf yang wajar.
  5. PIHAK KEDUA harus melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan program teknisi Jardiknas dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan aturan yang ada.
  6. PIHAK KEDUA harus mengalokasikan waktu minimal 4 (empat) jam per- hari dalam seminggu untuk setiap hari kerja yang dilaksanakan untuk melaksanakan tugas-tugas teknisi jardiknas pada lokasi PIHAK PERTAMA, di luar waktu yang digunakan untuk belajar pada perguruan tinggi.
  7. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan perbaikan dan perawatan terhadap perangkat komputer dan jaringannya pada lokasi PIHAK PERTAMA.
  8. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membangun dan menjaga keberlangsungan web site institusi PIHAK PERTAMA.
  9. PIHAK KEDUA harus melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan setiap minggu, melalui logbook maupun web site pribadi PIHAK KEDUA

10. PIHAK KEDUA harus mengisi absensi yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA

11. PIHAK KEDUA harus mematuhi setiap peraturan yang ada pada institusi PIHAK PERTAMA

 

Pasal 7

Pendanaan

 

Pendanaan program teknisi Jardiknas diatur sebagai berikut.

  1. PIHAK KEDUA akan memperoleh subsidi biaya transport yang diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara program teknisi jardiknas sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per-orang per-bulan untuk 4 (empat) bulan pertama, guna melaksanakan kegiatan seperti dimaksud pada  Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 surat perjanjian ini. Dana tersebut bersumber dari dana blogrant teknisi ICT yang diterima oleh perguruan tinggi penyelenggara program teknisi jardiknas dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Dana tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Untuk 4 (empat) bulan kedua, ketiga dan keempat, PIHAK KEDUA akan memperoleh subsidi biaya transport yang diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara program teknisi jardiknas sebesar Rp.175.000, – (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per-orang per-bulan yang bersumber dari dana blockgrant program teknisi Jardiknas dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Dana tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku
  3. Subsidi yang disebutkan pada ayat 1 dan 2 merupakan dana subsidi untuk transportasi dari rumah atau daerah PIHAK KEDUA ke perguruan tinggi dan ke lokasi magang.
  4. PIHAK PERTAMA, dengan alasan apapun, tidak diperbolehkan untuk menarik biaya apapun dari PIHAK KEDUA
  5. PIHAK PERTAMA dihimbau untuk dapat memberikan dana tambahan kepada PIHAK KEDUA dan disesuaikan dengan anggaran dan aturan yang berlaku pada institusi PIHAK PERTAMA

 

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN SANKSI

 

  1. KEDUA PIHAK bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab yang tertulis dalam surat perjanjian ini
  2. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Diktum yang tertuang dalam surat perjanjian ini beserta lampirannya, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana subsidi yang telah diterima untuk disetorkan ke kas negara

 

 

 

Pasal 9

LAIN-LAIN

 

  1. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan KEDUA PIHAK;
  2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), tiga rangkap di beri meterai Rp 6.000,- dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

 

 

Pasal 10

PENUTUP

 

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

 

 

 

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Martdiane Anggie Pamungkas

 

Dra. Lely Mulyani

NIP. 131 287 404

 

 

 

SAKSI

 
 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KAB. BREBES

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. H.  Tarsun, MM

 
 

NIP. 130 373 908

 

 

Testimoni

tags: ,

artikel lainnya Contoh MOU Kerja Sama Untuk Jardiknas Indonesia



bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Saturday 10 October 2015 | blog

Laporan Kegiatan Harian Bagian: ILC No Hari/tanggal Nama Uraian Kegiatan Hasil Kendala 1. Sabtu, 1 Agustus…

Thursday 19 June 2014 | blog

Drs. Joko Tri Prasetyo, dkk.1991.Ilmu Budaya Dasar. Jakarta: Rineka Cipta. 32. Prof. Dr. Koentjoroningrat, mengraikan tentang…

Friday 20 June 2014 | blog

Kami sebagai perusahaan Komunikasi tidak ketinggalan mencoba untuk melayani para pejuang, organisasi pembela aspirasi rakyat dan…

Thursday 13 August 2015 | blog

Quotation by Fax PT. Tecma Mitratama Advertindo Fax. 62.271 - 625647 Q / No : 0128/Tec/M7/Med/VII/04…