Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

contoh administrasi pinjaman

Jul
24
2015
by : Bupeko. Posted in : blog

5.1. PENDAHULUAN
Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha BMT. Sebaliknya bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha BMT .
Dana yang dimiliki BMT, baik yang berasal dari simpanan maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan produktif yaitu bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :
a. Aman
b. Lancar
c. Menghasilkan
5.2. DEFINISI
5.2.1. Pengertian Pembiayaan (sesuai prinsip Syariah) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Hal ini sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjaman,
5.2.2. Pengertian tersebut diatas mengadung unsur-unsur yaitu :
5.2.2.1. Unsur kepercayaan, yaitu mempercayai sejumlah uang untuk
Dikelola peminjam
5.2.2.2. Unsur waktu, yaitu adanya jangka waktu pengembalian pinjaman
5.2.2.3. Unsur resiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pinjaman dan pelunasannya
5.2.2.4. Unsur penyerahan, yaitu nilai ekonomi uang yang dikembalikan pada saat pelunasan nilainya sama dengan nilai ekonomi uang saat pemberian pinjaman
5.3. MANFAAT PEMBIAYAAN
5.3.1. Manfaat Pembiayaan Bagi Anggota BMT
a. Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif,
b. Memperkuat usaha yang telah ada untuk membentuk usaha baru
c. Memperoleh sarana produksi secara terus menerus
d. Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya
5.3.2. Manfaat Pembiayaan Bagi BMT
a. Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha BMT
b. Memungkinkan BMT untuk memiliki usaha produktif sesuai dengan kebutuhan anggota
5.4. JENIS-JENIS PEMBIAYAAN
5.4.1. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :
a. Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan
b. Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investaris.
c. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan ( pribadi )
5.4.2. Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil , dibedakan dalam:
a. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
b. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok Periodik dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan bagi hasil dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
c. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran
5.4.3. Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :
a. Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran mengikuti prinsip Time Value of Money, yaitu nilai angsuran akan berpijak pada nilai uang yang berlaku saat ini. Tipe ini angsuran pokok pinjaman menurun dan bagi hasil naik
b. Flat, yakni angsuran pokok dan bagi hasil merata untuk setiap periode
c. Sliding, yakni angsuran pokok pinjaman tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pinjaman ( outstanding )
5.4.4. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam
a. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun
b. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun
c. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun
sampai dengan 4 tahun
5.4.5. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai
a. Pembiayaan Sektor Perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong,
warung sembako dll.)
b. Pembiayaan Sektor Industri (contoh : konfeksi sepatu)
c. Pembiayaan Sektor Riil (contoh : elektronik, kebutuhan pelatihan dll)
d. Leasing (contoh : motor , mobil dll.)
5.4.6. Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam
5.4.6.1. Jual Beli
• Al-Murobahah (MBA)
• Al Ba’i Salam (BS)
• Al Ijarah (IJH)
5.4.6.2. Bagi Hasil
• Mudharabah
• Musyarakah
5.4.6.3. Qordhul Hasal (Dana penyertaan DPU melalui BMT)
• Dana Produktif (ekonomi)
5.5. ANALISA PEMBIAYAAN
5.5.1. Analisa Pembiayaan diperlukan agar BMT memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat di kembalikan oleh anggotanya
5.5.2. Jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :
5.5.2.1. Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif . Aspek
yang dianalisa mencakup karakter/ watak dan komitment dari
anggota (Analisa kualitatif dapat dilihat pada lembar wawancara
pembiayaan dan juga 7.5.6)
5.5.2.1. Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif (diterangkan pada 7.5.5)
5.5.3. Kriteria Pemberian Pembiayaan
Jangan pernah memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada :
• Belas kasihan
• Kenalan (bersaudara atau teman)
• Nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dll)
Utamakan berdasarkan unsur-unsur :
• Kelayakan usaha
• Kemampuan membayar
5.5.4. Aspek yang dinilai sebelum melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut :
• Kemampuan memperoleh keuntungan
• Sisa pinjaman dengan pihak lain (kalau ada)
• Bebas rutin di luar kegiatan usaha
5.5.5. Analisa Kuantitatif
5.5.5.1. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif , yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapat bersih.
5.5.5.2. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam analisa kuantitatif adalah :
1. Analisa rugi laba masa lalu (wawancara + data)
2. Hitung semua penerimaan di luar usaha
3. Hitung semua biaya di luar kegiatan usaha seperti keluarga, pendidikan dan lain-lain
4. Hitung pendapatan bersih (1) + (2) – (3)
5. Tentukan perbandingan antara angsuran dengan pendapatan bersih (rasio angsuran)
6. Besarnya angsuran maksimal adalah 40 % – 50 % dari pendapatan bersihnya.
7. Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan adalah : rasio angsuran x pendapatan bersih x jangka waktu.
5.5.5.3. Contoh perhitungan
a. Perhitungan Laba Usaha
Penjualan usaha : Rp 1,000,000
Harga Pokok Barang : Rp 600,000
Biaya Usaha : Rp 100,000
Laba Usaha : Rp 300,000
b. Perhitungan Kemampuan Bayar
Laba Usaha Perbulan : Rp 300,000
Pendapatan lain :
- Dari Istri : Rp 100,000
- Lainnya : Rp 50,000
___________________
Jumlah pendapatan : Rp 450,000
c. Biaya di luar usaha :
Kebutuhan rumah tangga : Rp 200,000
Biaya Pendidikan : Rp 50,000
Biaya lainnya : Rp 50,000
___________________
Total : Rp 300,000
Pendapatan bersih : Rp 150,000
d. Rasio Angsuran (maksimum 50%)
e. Nilai pembiayaan yang dapat diberikan :
Rasio angsuran x pendapatan bersih x jangka waktu
40% x 150,000 x 4 bulan = Rp 240,000
5.5.6. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan
Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan BMT bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan prinsip penilaian dikenal dengan 5 C , yaitu :
a. Character
Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.
b. Capacity
Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
c. Capital
Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya
d. Collateral
Yaitu jaminan yang dimiliki calon peminjam . Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
e. Condition
BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam.
5.5.7. Persiapan Analisa Pembiayaan
Kegiatan analisa merupakan suatu kegiatan yang komplek. Hal itu disebabkan keharusan menilai suatu kondisi eksternal dengan keterbatasan data yang tersedia. Suatu penilaian bersifat prediksi karena itu diperlukan formula dan pendekatan-pendekatan ilmu untuk melakukannya. Sebelum analisa dilakukan , maka lazimnya diperlukan beberapa persiapan yaitu :
a. Pemilihan pendekatan yang akan dilakukan dalam melakukan analisa pembiayaan
b. Proses pengumpulan informasi yang lengkap yang akan diperlukan dalam suatu kegiatan analisa pembiayaan.
c. Penetapan titik kritis suatu proyek
5.5.7.1. Pemilihan Pendekatan Analisa
• Pendekatan Karakter
• Pendekatan Kemampuan Pelunasan
• Pendekatan Kelayakan
• Pendekatan Jaminan
• Pendekatan Fungsi BMT
5.5.7.2. Pengumpulan Informasi
1. Informasi Umum
• Reputasi calon anggota pembiayaan
• Data ekonomi sosial menyangkut proyek
• Ketentuan umum perundang-undangan
• Data teknis skala usaha calon debitur
• Perkembangan rekening tabungan
• Informasi ketenaga kerjaan
2. Informasi Khusus
• Data yuridis usaha calon anggota pembiayaan
• Data keuangan calon anggota pembiayaan
• Data teknis calon anggota pembiayaan
• Data tentang management dan personalia
• Data ekonomis dan yuridis jaminan
• Data lain yang berkaitan langsung dengan projek
5.5.7.3. Penetapan Titik Kritis Projek yang akan dibiayai
Analisa pembiayaan harus dapat menentukan titik kritis dari suatu proyek yang akan dibiayai, yaitu penentuan aspek mana yang paling kritis untuk dianalisa, yang merupakan faktor dominan untuk keberhasilan projek. Jika titik kritis dapat dilakukan maka aspek lain akan dilakukan analisa kemudian.
Sebagai ilustrasi dibawah ini :
Ali adalah seorang penjual bakso di kantin Kampus Universitas A. Ia mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 100,000 untuk pembelian peralatan baksonya (mangkok, sendok dll). Dari pengamatan sepintas tampak aspek pasar bukan masalah karena di kantin tersebut hanya Ali yang berjualan Bakso. Sepintas usaha Ali tidak memiliki titik kritis, namun kalau diperhatikan dengan seksama, ia memiliki titik kritis yang harus dievaluasi secara detail yaitu :
Hubungan pelanggan (mahasiswa) dengan kalender perkuliahan. Aspek ini harus di evaluasi secara detail dan dihubungkan dengan fasilitas yang diberikan
5.5.8. Analisa Setiap Aspek Pembiayaan
Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dari suatu usaha calon debitur, maka berikutnya adalah melakukan analisa setiap aspek yang berkaitan dengan usaha calon debitur tersebut.
5.5.8.1. Aspek Yuridis
a. Kapasitas untuk mengadakan perjanjian
b. Status badan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku
5.5.8.2. Aspek Pemasaran
a. Siklus hidup produk
b. Produk subtitusi
c. Perusahaan pesaing
d. Daya beli masyarakat
e. Program promosi
f. Daerah pemasaran
g. Faktor musim
h. Manajemen pemasaran
i. Kontrak penjualan
5.5.8.3. Aspek Teknis
a. Lokasi Usaha
Dekat pasar, bahan baku,tenaga kerja, suply peralatan, transportasi dll
b. Fasilitas gedung tempat usaha
IMB, daya tampung, persyaratan teknis
c. Mesin-mesin yang dipakai
Kapasitas , konfigurasi mesin, merk, reparasi, fleksibilitas
d. Proses produksi
Efesiensi proses, standard proses,desain dan rencana produksi
5.5.8.4. Aspek Keuangan
a. Kemampuan memperoleh keuntungan
b. Sisa pinjaman dengan pihak lain
c. Beban rutin di luar kegiatan usaha
d. Arus kas
5.5.8.5. Aspek Jaminan
a. Syarat ekonomi
b. Syarat yuridis
5.5.9. Analisa yang digunakan pada BMT DT
Pada BMT DT menggunakan pendekatan analisa :
6C : Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, Constraints
6A : Aspek Hukum, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Teknis, Aspek Managemen , Aspek Keuangan, Aspek Sosial-Ekonomis
5.6. PRODUK PEMBIAYAAN BMT DAARUT TAUHID
5.6.1. Al – Murobahah (MBA)
5.6.1.1. Pengertian
Pembiayaan Murobahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT dapat membantu anggotanya dengan membiayaan pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha .
5.6.1.2. Penggunaan Pembiayaan
5.6.1.2.1. Penggunaan pembiayaan ini adalah untuk usaha yang produktif yaitu keperluan modal kerja dan pembelian sarana usaha.
5.6.1.2.2. Prioritas penggunaan pembiayaan adalah untuk sektor perdagangan, pertanian , industri (home industri) dan jasa.
5.6.1.3. Penetapan harga jual
5.6.1.3.1. Harga jual kepada anggota adalah harga beli barang ditambah keuntungan BMT. Besarnya keuntungan ditentukan oleh BMT. Untuk umum : 20% per tahun dan untuk anggota koperasi 18% per tahun.
Untuk Motor : 15 % per tahun (Umum/ Anggota Koperasi). Besarnya keuntungan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan BMT.
5.6.1.3.2. Untuk memudahkan penerapan pembiayaan Murobaha di BMT , penetapan harga jual dari BMT kepada anggota dapat disesuaikan dengan tabel angsuran Murobahah
5.6.1.3.3. Setoran pembiayaan terdiri dari :
• Angsuran Pokok
• Angsuran margin keuntungan
• Tabungan Pembiayaan
5.6.1.4. Syarat-syarat Pembiayaan
5.6.1.4.1. Calon anggota pembiayaan adalah :
1. Anggota biasa, anggota luar biasa maupun calon anggota yang bertempat tinggal di wilayah lingkungan BMT khususnya dan kota Bandung serta anggota diluar daerah Bandung yang memenuhi kriteria.
2. Mempunyai usaha/ penghasilan
3. Mempunyai tabungan aktif di BMT
4. Lulus dari wawancara dan kelayakan kuantitatif tim BMT
5. Anggota yang masih mempunyai hutang pembiayaan tidak diperkenankan untuk mengambil pembiayaan, sebelum melunasi hutangnya atau dengan persetujuan dari pengurus.
5.6.1.4.2. Plafon (besarnya) pembiayaan pernasabah
Besarnya pembiayaan per nasabah ditentukan minimum Rp 50,000 dan maksimum sebesar 5 juta atau berdasarkan kebijaksanaan pengurus.
5.6.1.5. Jaminan
5.6.1.5.1. Jaminan Utama adalah barang yang dibiayai
5.6.1.5.2. Jaminan Tambahan ;
Jika dirasakan perlu BMT dapat meminta jaminan tambahan. Jenis dan nilai jaminan ditentukan oleh BMT pada saat mengajukan permohonan pembiayaan , misalnya surat tanah atau kendaraan bermotor
5.6.1.6. Biaya Pembiayaan
5.6.1.6.1. Dalam pembiayaan ini tidak dipungut biaya administrasi (fee/provisi)
5.6.1.6.2. Biaya materai dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku.
5.6.1.7. Skema Pembiayaan Murabahah
5.6.1.7.1. BMT menunjuk anggotanya sebagai pihak yang mewakili pembelian barang yang dimaksudkan atas nama BMT . BMT membayar nilai barang tersebut. Pembayaran harga beli hanya sah bila dilengkapi dengan bukti pembayaran seperti kuitansi , tagihan atau dokumen sejenis .
5.6.1.7.2. Selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga yang telah disepakati bersama , yaitu harga beli ditambah sejumlah margin
5.6.1.7.3. Anggota BMT melakukan pembiayaan dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati bersama antara BMT dengan anggota pembiayaan.
5.6.2. Al Mudharobah (MDA)
5.6.2.1. Pengertian
Pembiayaan mudharobah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dan yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha.
5.6.2.2. Hasil usaha bersama ini di bagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penanda tanganan perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil (misalnya 70 : 30).
5.6.2.3. Pada pembiayaan Mudharobah, BMT bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana (Shahibul Maal ) dan anggota yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (Mudharib) untuk melalukan kegiatan usaha.
5.6.2.4. Dari pembiayaan ini, BMT akan memperoleh bagi hasil keuntungan yang diperoleh oleh Anggota (Mudharib) sebesar nisbah porsi yang telah disepakati. Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai, atau objek yang dibiayai telah dapat menghasilkan pendapatan sesuai jangka waktu yang disepakati.
5.6.2.6. Rencana pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil disesuaikan dengan sumber pendapatan/ penghasilan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut.
5.3.2.7. Bila terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh BMT, sedangkan anggota akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu.
5.6.2.8. Skema Pembiayaan Mudharobah
5.6.2.8.1. BMT adalah pihak yang menyediakan modal (shahibul maal)
5.6.2.8.2. Anggota adalah pengelola dana (mudhorib) yang berperan sebagai pemegang amanah, oleh karena itu dia harus menggunakan modal tersebut untuk suatu usaha yang menguntungakan
5.6.2.8.3. Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh Mudhorib. BMT sebagai Shahibul Mal tidak akan mencampuri manajemen usaha , tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengontrolan atau pengawasan
5.6.2.8.4. Pada akhir masa usaha Mudharib harus mengembalikan modal kepada shahibul mal ditambah sejumlah keuntungan dari hasil usaha yang besarnya di dasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.
5.6.2.9. Jaminan
Pembiayaan Mudharobah merupakan trusty financing (pembiayaan dengan kepercayaan penuh) oleh karena itu agunan tidak berfungsi sebagai jaminan pengembaliah bila terjadi kegagalan usaha. Agunan tetap diperlukan untuk menjaga agar mudharobah tetap amanah menjalankan ketentuan yang disepakati
5.6.2.10. Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil
5.6.2.10.1. Bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan (hasil usaha anggota, bukan keuntungan yang diperoleh anggota pembiayaan.
5.6.2.10.2. Besarnya nisbah bagi hasil untuk pembiayaan ini ditentukan sesuai kesepakatan antara BMT dengan Anggota
5.6.2.10.3. Besarnya Nisbah tersebut oleh BMT dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh BMT.
5.6.2.10.4. Nilai perhitungan bagi hasil akan menggunakan pembulatan angka
5.6.2.10.5. Keterangan lebih lanjut mengenai bagi hasil berikut contohnya dapat dilihat pada Bab Bagi 6 – Bagi Hasil
5.6.3. Penyediaan Dana Qardh :
5.6.3.1. Pengertian
Yang dimaksud dengan Dana qardh adalah penyediaan dana kepada anggota yang pemberiannya tanpa mengharapkan imbalan, namun tidak menutup kemungkinan adanya upaya pembayaran fee/bagi hasil dari anggota atau minimal pembayaran kembali pokok tagihan, meskipun akad yang dibuat pada prinsipnya saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.
5.6.3.2. Sumber
Mengingat sifat penyediaan dana qardh yang tidak memberikan keuntungan finansial, maka pendanaan qardh dapat diambil dari modal BMT sendiri atau dana dari infaq, shodaqoh dan atau dari sumber pendapatan/ transaksi non-komersial dan hibah.
5.6.3.3. Tujuan
5.6.3.3.1. Sebagai Dana untuk sumbangan apabila terjadi
Musibah atau kecelakaan.
5.6.3.3.2. Sebagai Dana Produktif, sesuai dengan keputusan
BMT berdasar persetujuan dari Dewan Syariah. Untuk
Platform diatas 2 juta diperlukan persetujuan DPU.
5.7. KOMITE PEMBIAYAAN
5.7.1. Pengertian
Adalah suatu lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan suatu permohonan fasilitas pembiayaan dari anggota/ calon anggota.
5.7.2. Ruang Lingkup Keputusan
Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komite Pembiayaan ini antara lain :
a. Memberikan persetujuan terhadap proposal yang diajukan
b. Memberikan persetujuan dengan bersyarat atau catatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu terhadap proposal yang diajukan.
c. Menolak proposal yang diajukan
5.7.3. Fungsi dan Tugas Komite Pembiayaan meliputi atas:
a. Membahas dan mengevaluasi proposal pembiayaan yang diajukan oleh staf pembiayaan secara lebih mendetail
b. Menyetujui atau menolak proposal pembiayaan
c. Membahas dan mengevaluasi problem proposal pembiayaan serta mengambil keputusan dan menetapkan langkah untuk penyelesaian termasuk rekomendasi penghapusan pembiayaan dan atau menyerahkan ke pihak ketiga.
d. Membahas dan mengevaluasi perubahan/ pengalihan tingkat kolektibilitas.
5.7.4. Susunan organisasi dan keanggotaan Komite Pembiayaan ditetapkan oleh Pengurus dan umumnya terdiri dari :
a. Ketua : Direktur BMT DT
b. Anggota 1 : Manager Marketing
c. Anggota 2 : Manager Operasional
d. Anggota 3 : Manager Keuangan
5.7.5. Wewenang
• Untuk pembiayaan dibawah 5 juta , Komite Pembiayaan berhak mengambil keputusan sendiri, tanpa campur tangan pengurus.
• Untuk pembiayaan diatas 5 juta diperlukan pula persetujuan dari pengurus
5.8. KEBIJAKAN UMUM ADMINISTRASI PEMBIAYAAN
5.8.1. Setiap pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT DT akan dibukukan dan di administrasikan oleh Seksi Administrasi Pembiayaan.
5.8.2. Seksi Administrasi Pembiayaan hanya akan memproses pembiayaan apabila telah menerima dokumen sebagai berikut :
a. Karyawan
1. Aplikasi Permohonan
2. KTP Suami Istri
3. Kartu Keluarga
4. Slip Gaji
5. Surat rekomendasi perusahaan
6. Surat Kuasa Pemotongan Gaji
7. Surat persetujuan suami/istri
b. Perusahaan/Instansi
1. Daftar Nama Pemohon
2. Pernyataan Penjamin
3. SIUP + TDP
4. Akte Pendirian + Perubahannya
5. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
6. NPWP
5.8.3. Dokumen pengikatan pembiayaan secara intern yang diserahkan kepada Staf Adm. Pembiayaan harus telah diisi dengan lengkap dan benar. Kelengkapan dan kebenaran (kualitas) dari dokumen tersebut diatas menjadi tanggung jawab dari Manager Marketing.
5.8.4. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan yang telah diproses tersebut diadministrasikan dan disimpan oleh Staf Administrasi Pembiayaan . Dokumen tersebut adalah dokumen pada 7.8.2 ditambah dengan beberapa dokumen sebagai berikut :
1. Lembar Hasil Survey/Berita Acara Survey
2. Lembar Hasil Kalkulasi Kebutuhan Pembiayaan
3. Surat Jaminan Pembiayaan
4. Keputusan Rapat Komite Pembiayaan
5.8.5. Biaya-biaya yang dapat dibebankan kepada Anggota antara lain berupa biaya:
1. Biaya administrasi untuk survey
2. Biaya materai yang dibebankan sebesar jumlah dokumen pembiayaan yang diperlukan
3. Biaya Notaris untuk pengikatan pembiayaan dan jaminan (jika diikat secara notaris)
4. Biaya – biaya lainnya yang dapat dibebankan kepada anggota, misalnya, biaya Asuransi Jaminan (jika jaminan diasuransikan)
5. Pajak (dll jika diperlukan)
5.8.6. Kebijakan Proses Staff Administrasi Pembiayaan
5.8.6.1. Pengertian
Yang dimaksud dengan proses awal dan akhir hari disini adalah proses yang harus dilakukan pada awal dan akhir hari oleh Adm. Pembiayaan baik yang berkaitan dengan transaksi maupun persiapan perlengkapan yang akan dipergunakan oleh Administrasi Pembiayaan.
5.8.6.2. Kebijakan Proses
Administrasi Pembiayaan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan timbulnya transaksi administrasi pembiayaan (di Back Office) dan penanggung jawab akhir seluruh administrasi keuangan pembiayaan. Tanggung jawab pengelolaan harian administrasi tersebut antara lain :
1. Meneliti mutasi pembiayaan harian dan membandingkan dengan dana Memorandum Komite Pembiayaan (untuk pembukaan baru), monitor proses penyelesaian adm. pembiayaan dan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan.
2. Meneliti dan memastikan bahwa pembebanan bagi hasil pembiayaan telah dilakukan sesuai jadwal waktunya.
3. Memonitor pos/perkiraan titipan adm. pembiayaan masih dalam kondisi wajar dan tidak terdapat selisih
4. Melakukan dan membuat Proof Sheet (daftar Saldo Produk) Pembiayaan dan membandingkannya dengan saldo Buku Besarnya ( Neraca Percobaan )
5. Memonitor daftar tunggakan pokok dan bagi hasil pembiayaan per anggota.
6. Mengkoordinir timbulnya selisih dan kesalahan ( jika ada) pada hasil monitoring/ pemeriksaan diatas kepada unit kerja terkait dan melakukan koreksi atas kesalahan yang menjadi tanggung jawab adm. pembiayaan.
5.8.6.3. Setiap Transaksi yang dilakukan oleh Seksi Adm. Pembiayaan pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk ditunda pelaksanannya kecuali karena suatu hal transaksi tersebut belum dapat dilaksanakan.
5.8.6.4. Dalam proses akhir hari, petugas Adm. Pembiayaan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan ulang mutasi pembiayaan masing-masing dan membandingkannya dengan dokumen dasar pelaksanaan transaksi (sumber / fisik dokumen)
5.9. PEMBIAYAAN BERMASALAH
5.9.1 Pengertian
Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan / kredit yang :
1. Didalam pelaksanaanya belum mencapai / memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi BMT dalam arti luas
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran keuntungan, denda keterlambatan (kondisional tergantung situasi) menjadi beban anggota yang bersangkutan.
5.9.2. Landasan Yuridis
5.9.2.1. Landasan Syariah (Al Qur’an dan Hadist)
• Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu (QS 5:1)
• Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya (QS 17:34)
• Bermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membuat tekad, maka bertaqwalah kepada Allah SWT (QS 3: 159)
• Jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berlah tangguh dia sampai dia berlapang…. (QS 2 : 28)
• Barang siapa yang mendapati hartanya berada pada seseorang yang dinyatakan bangkrut atau pada seseorang yang benar-benar pailit , maka dia lebi berhak atas hartanya itu daripada orang lain (HR. Jamaah)
• Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menyita harta Muaz lalu beliau menjual buat membayar hutangnya
• Nyawa seseorang mukmin tergadaikan hingga ia melunasi hutang-hutangnya (Al Hadist)
5.9.2.2. Landasan Hukum Indonesia
Dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah , BMT wajib mempunyai keyakinan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan dari anggota untuk melunasi atau mengembalikan utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesua dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 UU no 10 tahun 1998)
5.9.3 Klasifikasi anggota berdasarkan penggolongan Itikad dan prospek usaha
• Katagori A : Itikad baik, prospek usahanya ada.
• Kategori B : Itikad baik, prospek usahanya tidak ada
• Kategori C : Itikadnya kurang , prospek usahanya ada
• Katagori D : Itikadnya kurang , prospek usahanya tidak ada
5.9.4 Itikad anggota untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dinilai berdasarkan penilaian mengenai kemauan dan kesediaan untuk :
 Berinisiatif dan secara aktif melakukan negosiasi dengan BMT
 Melakukan penjelasan penuh mengenai keadaan perusahaan dan usahanya kepada BMT
 Memikul beban kerugian yang ditetapkan sebagai hasil negosiasi
 Memikul beban/denda yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian awal
 Mempunyai rencana restrukturisasi atau menyampaikan rencana tersebut untuk dibahas dengan Bank.
5.9.5 Prospek Usaha disimpulkan berdasarkan :
• Potensi usaha/ perusahaan untuk menghasilkan arus kas (net cash flow) yang positif
• Dampak multiplier yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya
• Tenaga kerja yang diperkerjakan
• Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan
• Peluang peningkatan efesiensi dan daya saing
5.9.6. Implikasi bagi BMT bila terjadi pembiayaan bermasalah
• Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap rentabilitas BMT
• Rasio kualitas aktiva produktif (BDR = Bad dept ratio) semakin besar
• BMT harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif
• ROA (Return on Asset) mengalami penurunan
• Penurunan tingkat kesehatan BMT berdasarkan perhitungan CAMEL
5.9.7. Kolektibilitas Anggota
5.9.7.1. Pembiayaan lancar – Kolektibiltas 1
Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. (Jumlah hari tunggakan : 0)
5.9.7.2. Pembiayaan kurang lancar – Kolektibilitas 2
Adalah pembiayaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 1 – 90 hari)
5.9.7.3. Pembiayaan Diragukan – Kolektibilitas 3
Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang di perjanjikan (Jumlah hari tunggakan 91 – 180)
5.9.7.4. Pembiayaan Macet – Kolektibilitas 4
Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan 9 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan (Jumlah hari tunggakan 181 – 270 hari)
5.9.7.5. Pembiayaan Macet – Kolektibilitas 5
Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari 9 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan. (Jumlah hari tunggakan > 270 hari)
5.9.8. Penyebab Pembiayaan Bermasalah
Secara umum terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah :
5.9.8.1. Faktor Intern
• Analisa pembiayaan/kredit yang tidak akurat
• Lemahnya pengawasan dan monitoring
• Pengikatan perjanjian pembiayaan/kredit dan jaminan tidak sempurna
• Pembiayaan diberikan secara terkonsentrasi baik jumlah maupun penerimanya
• Lemahnya SDM
5.9.8.2. Faktor Ekstern
• Anggota menyalah gunakan kredit yang diperolehnya.
• Anggota kurang mampu mengelola usahanya
• Anggota beritikad tidak baik
• Kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang menyebabkan turunnya pendapatan usaha sehingga mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya kepada BMT
• Deregulasi peraturan pemerintah pada bidang tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadapa usaha anggota
5.9.8.3. Keadaan yang bersifat Force Majeur
Faktor ini disebabkan karena suatu peristiwa atau kondisi yang diluar kemampuan BMT dan anggota untuk mengontrol dan menanggulanginya. Penyebabnya antara lain bencana alam, kebakaran, perang huru-hara dan pemogokan.
5.9.9. Peringatan Pembiayaan Bermasalah
Pada dasarnya setiap pembiayaan menjadi bermasalah/macet atau terjadi tidak secara tiba-tiba, umumnya diawali dengan adanya serangkaian indikasi. Beberapa indikasi tersebut adalah :
5.9.9.1. Indikasi Keuangan
• Memburuknya Likuiditas
• Perputaran piutang dagang yang semakin panjang
• Menurunnya jumlah penjualan
• Peningkatan tajam pada persediaan
• Usaha tidak lagi profitable
5.9.9.2. Indikasi Manajemen
• Key Person meninggal dunia
• Perubahan struktur management yang terlalu cepat/sering
• Tidak mampu melakukan rencana bisnis
5.9.9.3. Indikasi Industri
• Mudah dimasuki industri lain
• Muncul pesaing baru
• Raw material yang terbatas
• Teknologi ketinggalan
• Tidak stabil di pasar
5.9.9.4. Indikasi Produksi
• Permintaan menurun
• Tidak stabil dalam mutu
• Pelanggan utama menurun
• Kualitas dan kuantitas tidak dapat bersaing
5.9.9.5. Indikasi Ekonomi
• Krisis ekonomi/ kehidupan ekonomi sedang lesu
• Pasar lokal / nasional sedang menurun
• Kebijakan uang ketat
• Pertumbuhan ekonomi rendah.
5.9.10. Penanganan Pembiayaan Bermasalah
5.9.10.1. Tindakan Preventif
Tindakan yang bersifat pencegahan. Tindakan ini bersifat intern. Untuk itu keberhasilan dari tindakan ini sangat tergantung dari kualitas SDM, sistem dan prosedur, mekanisme monitoring dan evaluasi. Secara garis besar tindakan preventif dapat dilakukan melalui
1. Analisa Pembiayaan
2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang meliputi
• On Desk Monitoring
Kegiatan pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara administratif, yakni melalui instrumen administrasi , seperti : laporan ,catatan-catatan, dokumen dan informasi pihak ketiga
• On Site Monitoring
Kegiatan pengawasan pembiayaan yang bersifat langsung atau kunjungan langsung kepada anggota .Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan pembuktian dari hasil on desk monitoring, baik kepada nasabah sendiri maupun kepada pihak-pihak lain seperti Mitra usaha anggota sendiri.
• Auditing
Kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menitikberatkan kepada pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan syarat-syarat lainnya.
5.9.10.2. Tindakan Revitalisasi
Tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan/kredit yang telah diberikan kepada nasabah. Tindakan ini dilakukan untuk pembiayaan yang telah atau sedang memasuki wilayah bermasalah. Tindakan revitalisasi meliput antara lain :
e. Rescheduling
Tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban anggota. Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi:
• Potensi usaha nasabah masih cukup bagus
• Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada.
• Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat sementara.
• Platform pembiayaan kridit yang tidak berubah.
Rescheduling dilakukan dengan melakukan :
• Penjadualan kembali jangka waktu pembiayaan
• Perubahan jadual angsuran
• Pemberian grace period
• Perubahan jumlah angsuran
f. Restrukturing
Tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan restrukturing dapat dilakukan untuk kondisi nasabah :
• Potensi usaha nasabah masih cukup bagus
• Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada.
• Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat sementara.
• Plafond pembiayaan berubah
Restrukturing dilakukan melalui :
• Suplesi, yaitu melalui penambahan jumlah maksimum pembiayaan dengan waktu pengembalian yang tetap ada.
• Subrogasi, yaitu melalui penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga karena anggota pembiayaan yang baru telah memenuhi kewajiban kepada anggota pembiayaan yang lama.
• Novasi, yaitu melalui pembuatan perjanjian baru dengan menghapus perjanjian yang ada.
g. Reconditioning
Tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama . Tindakan reconditioning dapat dilakukan untuk kondisi nasabah :
• Potensi usaha masih cukup bagus
• Sarana usaha yang masih memadai
• Usaha mengalami permasalahan cash flow dan managemen
• Plafond pembiayaan tetap.
Reconditioning dilakukan melalui
• Perubahan agunan
• Bantuan management
5.9.10.3. Tindakan Kuratif
Tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif dapat dilakukan dengan cara :
a. Eksekusi, jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah
i. Parate Eksekusi (Non Ligitasi)
Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses peradilan. (Pasal 1178 KUH Perdata). Ada 2 opsi yang dilakukan
• Anggota menjual sendiri barang jaminannya
• Anggota memberi kepercayaan BMT untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembiayaan, maka sisa uanmg akan dikembalikan pada anggota.
ii. Eksekusi Secara Formal (Ligitasi)
Proses eksekusi secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku.
• Pengadilan Negeri
• Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
• Pengadilan Niaga untuk Anggota Pailit
• Panitia Urusan Piutang Negara/ Badan Urusan Piutang dan lelang Negara Untuk Nasabah bank pemerintah
b. Likuidasi
Tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh
asset/kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan
untuk menyelesaikan seluruh kewajiban anggota
pembiayaan bermasalah
c. Collection Agent
Proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga.
5.10. JAMINAN
5.10.1. Pengertian
Jaminan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU no 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah : Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
Dalam prakteknya jaminan pembiayaan dalam perbankan adalah jaminan perorangan , jaminan perusahaan dan agunan.
Agunan pembiayaan hak dan atau kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh pihak anggota pembiayaan kepada BMT untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaan yang diterimanya tidak bisa dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.
5.10.2. Jenis Barang yang dianggunkan
• Persediaan barang
• Piutang Dagang
• Blokir Deposito bank
• Tabungan
• Saham perusahaan
• Perhiasan/emas
• Tanah (hak milik milik , HGU, HGB)
• Kendaraan bermotor
• Mesin-mesin
• Surat berharga
• Uang Tunai
Pada BMT DT, jenis agunan yang biasa digunakan adalah sbb :
• Tanah
• BPKB Motor / Mobil
• Blokir Simpanan Berjangka BMT
• Barang Elektronik
• Cek Mundur / Surat Berharga
5.10.3. Pengelompokan Agunan
Agunan dapat dikelompokan menjadi dua golongan yaitu Agunan Utama dan agunan tambahan.
5.10.3.1. Agunan Utama
Agunan utama adalah barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan . Dengan kata lain adalah seluruh barang-barang yang menjadi obyek pembiayaan.
5.10.3.2. Agunan Tambahan
Agunan tambahan adalah barang-barang yang diserahkan, yang tidak termasuk dalam pembiayaan. Agunan tambahan pada umumnya berupa harta tidak bergerak, kendaraan atau bank garansi. Status dari kepemilikan atas agunan tambahan yang akan diserahkan harus diteliti dan apakan secara yuridis dapat dilaksanakan pengikatan secara efektif.
5.10.4. Nilai Agunan
Nilai Agunan yang harus disediakan oleh debitur adalah sebagai berikut :
a. Pembiayaan Modal Kerja
 Agunan Utama : 150% dari maksimum kredit
 Agunan tambahan (minimum 100 % dari maksimum kredit dan diusahakan sampai 150% )
b. Pembiayaan Investasi
• Nilai agunan utama dan agunan tambahan dalam bentuk aktiva tetap minimum 150% dari maksimum pembiayaan
• Dalam hal agunan berupa barang yang kurang marketable dan nilai ekonomisnya cepat menurun seperti kendaraan, tanah perkebunan didaerah terpencil, maka meskipun nilai agunan utama mencapai 150% dari maksimum atau lebih, agunan tambahan diupayakan minimum mencapai 50% dari maksimum pembiayaan.
5.10.5. Dasar-dasar penetapan nilai agunan
Agunan merupakan salah satu unsur dalam analisa kredit , oleh karena itu barang-barang yang diserahkan anggota pembiayaan kepada BMT harus dinilai pada saat analisa kridit. Colleteral Verivication harus berhati-hati dalam menilai harga barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh anggota pembiayaan tidak selalu menunjukan harga sesungguhnya (harga pasar pada saat itu), dengan kata lain dapat diatas harga sesungguhnya.
5.10.5.1. Dasar Penilaian Umum
Dasar penilaian secara umum yang digunakan adalah :
• Harga Buku
Artinya harga yang dibeli di kurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut.
• Harga Pasar
Artinya nilai dari barang-barang tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan penilaian / taksiran
Semua agunan wajib diretaksasi / dinilai kembali, minimum 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk agunan utama dan 1 (satu) tahun untuk agunan tambahan.
5.10.5.2. Dasar Penilaian Perjenis Barang Agunan
Dasar penilaian secara umum yang digunakan adalah :
• Persediaan Barang
Persediaan barang pada perusahaan adalah barang dagangan, bahan baku/setengah jadi dan barang jadi
• Piutang Dagang
Adalah dan tagihan-tagihan perusahaan yang timbul karena adanya penjualan secara kredit dan normal yang dapat diterima dalam jangka waktu pendek.
• Surat-surat berharga
Adalah surat yang dapat diperjual belikan di bursa pasar uang dan pasar modal, atau dijual kepada bank misalnya promes-promes, sertifikat deposito dan saham.
• Tanah
Menurut pasal 4 ayat 1 dan pasal 16 UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, hak tanah meliputi HM, HGU, HGB, HPTN, Hak Sewa dll
Penilaian jaminan atas hak tersebut harus memperhatikan status hak atas tanah. Letak tanah, ukuran tanah, kondisi daerah, peraturan pemerintah dan peruntukan tanah.
• Bangunan
Bangunan yang dapat diterima sebagai agunan adalah bangunan diatas tanah dengan hak milik dan hak guna bangunan serta hak atas satuan rumah susun berupa :
 Bangunan rumah
 Bangunan pabrik
 Bangunan gudang
 Bangunan hotel / bungalow
 Satuan rumah susun dll
Dengan memperhatikan : IMB, lokasi, bangunan, konstruksi bangunan , kondisi bangunan , tahun pendirian dan peruntukan bangunan.
• Kendaraan Bermotor
Adalah angkutan darat yang menggunakan motor sebagai tenaga penggeraknya. Penilaian harga didasarkan pada harga pasar menurut tahun pembuatan, kondisi fisik, jenis model, merk serta peruntukannya.
• Mesin-mesin pabrik
Adalah mesin yang digunakan untuk keperluan memproses bahan mentah menjadi barang jadi. Pada dasarnya umur teknis dari mesin adalah 10 tahun, artinya jika mesin tersebut sudah berumur lebih dari 10 tahun maka nilai teknisnya sudah jauh menurun.
• Toko berstatus sewa
Toko yang berstatus sewa adalah toko yang didirikan secara resmi oleh pemerintas daerah dan disewakan kepada pedagang dll
5.10.6. Jaminan Pada BMT yang sudah berjalan.
 BPKB roda dua atau roda empat, second realisasi 50% – 70% dari harga pasar, minimal tahun 1997
 BPKB roda dua atau empat , baru realisasi 90% dari harga pasar
 Sertifikat tanah kotamadya Bandung realisasi 75% dari harga pasar
 Deposito di bank/lembaga keuangan syariah, realisasi 90% dari nominal pengajuan

Testimoni

artikel lainnya contoh administrasi pinjaman



bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Monday 27 July 2015 | blog

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TELEMATIKA SUB SEKTOR COMPUTER TECHNICAL SUPPORT     MEMASANG PROSESOR TIK.CS02.012.01…

Tuesday 19 August 2014 | blog

Penilaian Sikap: PENILAIAN ANTAR TEMAN Observasi Penilaian diri (self- assesment) penilaian teman sebaya/ antar teman (peer-…

Friday 3 July 2015 | blog

  MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SUB BIDANG METODOLOGI PELATIHAN KERJA     MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN…

Friday 14 November 2014 | blog

    MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR JASA PERUSAHAAN BIDANG JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN      …