Menu

120. cONTOH pERJANJIAN RABOG PUPUK

Apr
04
2014
by : 1. Posted in : blog

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT. PERMADANI ALAM KOMPOSINDO
dengan
PT. SRAGEN TECHNOPARK GANESHA
tentang
PEMASARAN KOMPOS ORGANIK GRANUL SRAGEN ONE

NOMOR    :____________
NOMOR        :

Pada hari ini,  yang bertanda tangan di bawah ini:

1.    Ir. SIGIT AGUS HIMAWAN :  Direktur Utama PT. PERMADANI ALAM KOMPOSINDO, yang berkedudukan di Jl. ___________________, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PERMADANI ALAM KOMPOSINDO, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.   hartono          : Direktur PT. Sragen Trading & Investment, yang akan bertindak untuk dan atas nama PT. Sragen Trading & Investment yang beralamat di Atrium Plaza Lt. 2 Jl. Sukowati No. 302-304 Sragen dan di Jl. Dr. Sutomo no. 5 Sragen dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu :
1.    Sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama antara PIHAK PERTAMA  dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam pemanfaatan sampah menjadi kompos organik granular.
2.    Dan bahwa PIHAK PERTAMA sebagai produsen kompos organik granular yang berkedudukan di Sragen.
3.    Bahwa PIHAK KEDUA yang merupakan BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) Pemerintah Kabupaten Sragen dinilai mempunyai kemampuan dan keahlian untuk malakukan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam pendistribusian yang dimaksud.
4.    Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1.    PIHAK PERTAMA setuju untuk memproduksi kompos organik granular dengan menggunakan kemasan dan merek dagang RABOG dan PIHAK KEDUA memasarkan hasil produksi PIHAK PERTAMA dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.    Para pihak sepakat untuk menjalankan peran dan melaksanakan setiap kewajiban masing-masing sesuai dengan isi Perjanjian ini secara cepat dan seksama dalam semangat kemitraan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta akan berurusan satu dengan lainnya berdasarkan iktikad baik guna memastikan terlaksananya isi Perjanjian ini secara baik.

Pasal 2
Pemesanan

1.     PIHAK KEDUA setiap memesan “Rabog” akan menerbitkan Purchase Order (PO) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pengiriman dilaksanakan dengan mencantumkan jenis, jumlah dan waktu kebutuhan.
2.     Penyerahan “Rabog” dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan di pabrik PIHAK PERTAMA di atas truk dan harus dilengkapi dengan”Berita Acara Serah Terima Barang”.

3.    PIHAK I berkewajiban untuk mengirimkan contoh/sampel pupuk Rabog kepada PIHAK II dengan kondisi pemberian cuma-cuma.

Pasal 3
Harga

1.    a. Kedua belah pihak telah sepakat menentukan harga Rabog sebesar Rp 1.600,- / kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram), tidak termasuk PPN 10% di pabrik PIHAK PERTAMA di atas truk.

b. PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan harga termurah kepada PIHAK KEDUA dengan diskon 50% dari harga yang dipatok tersebut di atas.

2.    Harga tersebut sudah termasuk packaging dan ongkos kirim sudah sampai ke tujuan (Sragen).

3.    Apabila pengiriman di luar Sragen maka ongkos kirim akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

4.    Harga produk tidak akan berubah selama Perjanjian berlangsung, kecuali jika terjadi kenaikan harga secara global, berdasarkan kebijakan pemerintah.
5.    Dalam hal terjadi perubahan harga sebagaimana ketentuan ayat 2 (dua) di atas, maka para pihak perlu untuk musyawarah membahas perubahan harga namun tidak merubah besarnya diskon yang telah disetujui bersama.
6.    Kenaikan harga sebagaimana dimaksud di atas tidak akan berpengaruh terhadap pemesanan produk yang dilakukan sebelum kenaikan harga terjadi, meskipun pengiriman produk dilakukan setelah kenaikan terjadi.

Pasal 4
Cara Pembayaran

1.    PIHAK KEDUA akan menyerahkan SKBDN (Surat Keterangan Berdokumentasi Dalam Negeri) untuk setiap penerbitan PO (Purchase Order) dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengiriman barang atau cash less 3% untuk pengganti SKBDN.
2.    PIHAK PERTAMA dapat melakukan permintaan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a.    Purchase Order (PO) asli
b.    Berita Acara Serah terima Barang “Kompos Sragen One” yang telah ditandatangani Para Pihak
c.    Kwitansi Asli
d.    Faktur Penjualan Barang

3.    Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maupun pengiriman barang yang dimaksud, akan dikomunikasikan antar kedua belah pihak.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1.    PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan produksi “Rabog” harus berpedoman pada “Standart Mutu Pembenah Tanah Organik” yang dibuat Departemen Pertanian dan atau sesuai dengan Standart Nasional Indonesia mengenai perihal kompos.
2.    PIHAK KEDUA berhak menentukan sendiri harga jual produk kepada konsumen, dengan demikian selisih harga jual dari PIHAK PERTAMA  kepada PIHAK KEDUA dengan harga jual PIHAK KEDUA kepada konsumen menjadi hak keuntungan PIHAK KEDUA.
3.    PIHAK PERTAMA tidak dapat melakukan penjualan “Rabog” sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini secara langsung kepada konsumen, kecuali penjualan tersebut diberikan atas persetujuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA.
4.     PIHAK KEDUA akan melakukan upaya terbaiknya untuk memasarkan dan menjual produk PIHAK PERTAMA dengan cara yang paling efektif dan tidak akan membuat janji-janji atau jaminan-jaminan kepada para konsumen atau para calon konsumen sehubungan dengan produk yang dipasarkan kecuali yang sesuai dengan dokumentasi PIHAK PERTAMA.
5.    Dengan keadaan apapun, masing-masing pihak, satu sama lain, tidak akan bertindak sendiri dengan cara yang patut diduga dapat membahayakan kepentingan atau reputasi pihak lainnya dan/atau produknya.
6.    Para pihak akan mematuhi semua hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam praktek penjualan, periklanan dan pemasaran.

Pasal 6
Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

1.    Pernyataan dan Jaminan PIHAK PERTAMA.
PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA hal-hal sebagai berikut :

a.    Perizinan
Seluruh perizinan dan persetujuan usaha PIHAK PERTAMA masih berlaku seluruhnya. Dengan demikian tidak ada suatu izin, persetujuan atau otorisasi, pernyataan atau pendaftaran oleh suatu badan atau dinas pemerintah yang perlu dilakukan atau diperoleh oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan penandatanganan atau pelaksanaan Perjanjian ini
b.    Tindakan, Gugatan dan Proses Hukum
Tidak ada tindakan, gugatan atau proses hukum yang tengah berjalan, atau sepanjang pengetahuan PIHAK PERTAMA akan diajukan berkenaan dengan kegiatan usaha dan/atau asset PIHAK PERTAMA.
c.    Perubahan Kepemilikan dan/atau Pengurus
Dalam hal terjadinya perubahan kepemilikan atas saham perseroan yang berakibat adanya perubahan manajemen dan/atau perubahan penanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian ini, dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa perubahan dimaksud tidak akan mempengaruhi dan/atau mengubah pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 7
Keadaan Memaksa (Force Majeure)
1.    Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force Majeure) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan PIHAK KEDUA yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA sesuai ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini Yaitu :
a.    Bencana alam seperti : gempa bumi, banjir, kebakaran, angin rebut, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari, tanah longsor, petir, dan bencana lainnya
b.    Pemogokan umum, huru hara, perang dan pemberontakan, embargo, terorisme dan sabotase.
2.    Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian /peristiwa tersebut;
3.    Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah peristiwa berakhirnya suatu keadaan memaksa (force maejure), PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai keadaan memaksa tersebut serta akibatnya terhadap pekerjaan.

Pasal 8
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
1.    Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :
a.    Jangka waktu perjanjian kerjasama telah berakhir;
b.    PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh pengadilan;
c.    PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan yang disepakati kedua belah pihak;
2.    Terjadinya Force Majeure tidak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
Amandemaen
Setiap perubahan atau penambahan isi Perjanjian Kerjasama ini, baik persyaratan, lingkup pekerjaan, perpanjangan waktu pelaksanaan dan lain-lain, akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan jalan membuat dan menandatangani Amandemen isi Perjanjian Kerjasama serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
Penyelesaian Perbedaan Sengketa

1.    Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan ditempuh jalan antara kedua belah pihak dengan musyawarah untuk mufakat;
2.    Apabila tidak tercapai kata sepakat, maka diselesaikan dengan jalan Arbitrase.

Pasal 11
Lain-lain

Perjanjian Kerjasama ini menjadi dasar dari ikatan kerjasama yang berlaku sebagai kontrak bagi kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sragen pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup oleh karenanya sah dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA                                                 PIHAK KEDUA
PT. PERMADANI ALAM KOMPOSINDO                        PT. Sragen Trading &  Investment

Ir. Sigit Agus Himawan                                                   Dhani Ahmad

tags: ,

artikel lainnya 120. cONTOH pERJANJIAN RABOG PUPUK

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
Wednesday 19 September 2012 | blog

ALFABANK LATAR BELAKANG LEMBAGA ALFABANK berdiri tahun 1994. memperoleh status terakreditasi tingkat B oleh DEPDIKNAS DIY…

Saturday 10 October 2015 | blog

Modul bab bab i manajemen file dan folder mengelola file dan folder dimaksudkan untuk mengatur penggunaan…

Saturday 30 May 2015 | blog

    MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI          …

Wednesday 10 December 2014 | blog

MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SUB BIDANG METODOLOGI PELATIHAN KERJA              …